kOMPAS
Senin, 01 Oktober 2007
Tebal/Tipis Argumen Moral
BUDIARTO DANUJAYA
Urutan wahid Soeharto dalam daftar mantan pemimpin negara yang korup dari StAR
Initiative menimbulkan wayuh rasa. Ada yang mensyukuri sebagai momentum baru
membongkar kejahatan sublim ini lewat terbukanya akses jejaring keuangan
internasional. Ada yang merutukinya sebagai ikut campur urusan rumah tangga
orang lain, bahkan menyinggung "harga diri bangsa".
Persoalannya, masih perlukah dalam kedewasaan peradaban humanisme-demokratis
dewasa ini kita bersikukuh mengambil posisi ekstrem dalam dikotomi diametral
antara politik internasional versus nasional, budaya global versus lokal, atau
nilai-nilai universal versus partikular.
Nasionalisme politik dengan limit kedaulatannya dan humanisme moralitas dengan
universalisme nilainya bukan pilihan dikotomis saling meniadakan bak zero sum
game. Kompleksitas demokrasi humanistik lebih menempatkan keduanya sebagai
komplementaritas sebuah paradoks.
Nasionalisme memberi pijakan lewat sebuah kedaulatan agar utopia universalisme
pada humanisme tak mengawang-awang. Adapun humanisme memberi transendensi agar
lokalitas kedaulatan pada nasionalisme tidak menjadi tribalisme.
Ketegangan dimensional
Ketegangan "internasionalisasi" perkara keadilan, pun perkara berdimensi moral
lain seperti kemanusiaan, bukan kabar baru. Belum lekang keberangan Soeharto
atas Belanda yang "sok mengajari kita perkara kemanusiaan", bak lupa pernah
menjajah kita. Peristiwa ini berbuntut pada pembubaran Inter-Governmental Group
on Indonesia (IGGI).
Michael Walzer dalam Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad (1994)
menyebutnya sebagai ketegangan antara "tebal" dan "tipis" dalam moralitas.
Maksudnya, antara maksimalisme moral dan minimalisme moral.
Dimensi lokal moralitas bersifat maksimal. Kesamaan orientasi (sejarah, budaya,
agama, dan politik) memudahkan "persamaan" perasaan moral. Kesamaan
idiomatiknya mengandaikan baku appropriasi konseptual lebih meruang dan mewaktu
sehingga lebih mendalam. Ketebalan titik singgung ini lebih memudahkan-dalam
jargon Harmoko-"sambung rasa" antarpengembannya.
Sementara itu, dimensi global moralitas cenderung minimal. Betapapun gradual
dan berbeda-beda, terjadi diskursivitas relatif orientasi sosiohistoris
antarpengemban. Keragaman proses appropriasi dalam menghirup partikel-partikel
sosiohistoris moralitas mengakibatkan titik singgungnya tipis, yakni pada
konteks krisis personal, sosial atau politik "tertentu" saja.
Utopia Esperanto
Dari konteks praksis politik global, kegelisahan nasionalistik itu lebih mudah
dipahami. Bersama berlalunya perang dingin dan demoralisasi sosialisme, tertib
politik ekonomi dunia hanya menyisakan rel tunggal neoliberal. Para aktor
utamanya, seperti AS, IMF, dan Bank Dunia, tidak cuma melakukan hegemoni makna,
tetapi juga kerap berbuat seenak sendiri, seperti kita saksikan di Irak.
Maka, kegelisahan ini bisa dipahami sebagai ekspresi tak rela atas
ketakberdayaan sebuah "politik perbedaan" berhadapan dengan sebuah ideologi
yang hampir-hampir menjadi "universal".
Kalangan yang percaya perkara seperti ini bisa dilihat clear and distinct dalam
kacamata "kebenaran" tunggal, seperti tercermin lewat jargon global justice,
perlu mengingat betapa moralitas adalah perkara sosiohistoris juga.
Keterlekatan (embeded) sosiokultural dan keterpaduan historisnya
menyenantiasakan kontekstualitas sehingga tak pernah obyektif dan bebas
artikulasi. Termasuk tiap bentuk minimalisme moral, karena keterikatannya pada
moralitas maksimal tertentu sejak kelahirannya.
Dalam konteks inilah pengakuan akan generasi ketiga HAM, yakni atas hak-hak
komunitas, atas multikulturalitas sebagai perwujudan politik perbedaan, harus
dipahami. Sebuah kesadaran akan limit dari globalisme.
Sebutan "masyarakat manusia" menjelaskan ketegangan dimensional ini. Sebagai
masyarakat kita partikular, sebagai manusia kita universal. Adalah utopia coba
membuat kata sifat yang universal itu (manusia) menjadi dominan mengungguli
kata benda (masyarakat). Bagi Walzer, bak utopia Esperanto-penciptaan bahasa
persatuan bagi segenap manusia-upaya babilis ini akan gagal. Belum lagi biaya
koersifnya.
Pengerucutan tribalistik
Sejak awal, moralitas cenderung tebal, terintegrasi secara sosiokultural,
mengandaikan gema sosiohistoris sebuah masyarakat. Betapapun, dalam perspektif
ini, kesadaran dimensional perlu dipelihara agar tak terperosok menjadi
tribalisme.
Penolakan serba bukan nasional mudah memerosokkan pada lokalisme sempit.
Penyangatnya bisa mengkhawatirkan. Terlepas skala demografisnya, dikotomi
global versus nasional sejajar dengan nasional versus lokal/domestik. Inilah
ketegangan derivatif di balik persoalan perda syariat atau penolakan
Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Politik perbedaan menyangat eksesif
menjadi politik identitas, atas nama kedaulatan identitas, lokalitas, domestik.
Penerimaan atas moralitas minimal, misalnya deklarasi HAM, amat penting. Tidak
saja atas nama solidaritas sesama manusia, tetapi juga atas nama kritisisme.
Moralitas minimal, seperti kemanusiaan dan keadilan, masih butuh
kontekstualisasi sebuah kedaulatan agar, misalnya, menjadi kerangka kerja
konsep kesetaraan yang operasional. Namun, utopia aksiologis semacam itu tetap
dibutuhkan sebagai orientasi nilai tempat praksis artikulasi mengacu, karena
setiap bentuk kedaulatan berkecenderungan eksklusif. Berkecenderungan
menyingkirkan para pihak lain kalau kita tidak waspada.
Jadi, menjaga ketegangan dimensional tebal/tipis dalam argumen moral merupakan
prinsip kehati-hatian dalam menimbang perkara semacam ini. Tanpa kesadaran akan
kompleksitas ketegangan dimensional ini, jangan-jangan perkara tebal/tipis kita
dalam persoalan hukum dan moral tetap sekadar: tebal muka, tipis kuping.
BUDIARTO DANUJAYA Pengajar Filsafat Politik, Departemen Filsafat FIB-UI
