Institute for Ecosoc Rights Jl. Tebet Timur Dalam VIC/17 Jak-sel telp 8304153
Undangan Konperensi Pers dan Diskusi No: 63/IER/SU/X//07 Bertajuk "MATI KETAWA CARA PERDA": Sebuah Kajian Kolaboratif Akademisi-NGO-Warga Atas Perda Ketertiban Umum di Wilayah DKI Jakarta Yth. Ibu/Bapak/Sdr-i Pemangku Kepentingan Ibukota Jakarta Di Tempat Salam solidaritas, Ada khabar gembira untuk segenap warga Jakarta. Kita semua tentu masih ingat janji Gubernur terpilih, Fauzi Bowo, yang ingin menjadikan JAKARTA untuk SEMUA. Rasanya janji ini bakalan terpenuhi, bahkan sebelum Fauzi Bowo sendiri resmi jadi Gubernur DKI. Kok bisa? Tanggal 10 September lalu, DPRD DKI telah mengesahkan sebuah Perda Ketertiban Umum di wilayah DKI Jakarta yang berlaku untuk setiap orang dan badan. Jadi PERDA KETERTIBAN UMUM yang baru disahkan DPRD itu adalah PERDA untuk SEMUA. Banyak pihak mempermasalahkan Perda Ketertiban Umum itu. Dikatakan, Perda ini "mematikan" orang miskin. Padahal bukan itu saja isinya. Ditilik dari dekat, isi Perda itu juga bisa membuat kita ketawa. Soalnya, banyak yang aneh dan lucu dari Perda itu. Bahkan saking lucunya, kita semua, warga Jakarta, bisa ketawa sampai "mati". Jadi setiap orang di wilayah DKI bisa "mati" karena Perda ini. Bisa karena "mati" sumber penghidupannya atau "mati" karena ketawa. Tidak percaya? Untuk membuktikannya, Institute Ecosoc bersama dengan KOMNAS HAM dan Yayasan TIFA mengundang Ibu/Bapak/Sdr-i untuk hadir dalam acara konperensi pers dan diskusi hasil kajian kolaboratif Akademisi-NGO-Warga Jakarta yang bertajuk "MATI KETAWA CARA PERDA", yang akan diadakan pada: Hari/tanggal : Rabu, 3 Oktober 2007 Jam : 11.00 13.00 WIB Tempat : Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhari, Jakarta Pusat Pengkaji : 1.Hendro Sangkoyo (Peneliti, alumni Cornell University): "Perda Ketertiban Umum dan Mimpi Buruk Warga Jakarta" 2.Yayat Supriyatna (Dosen Universitas Trisakti): "Yang Aneh dan Lucu dari Perda untuk Semua" 3.Suryono Herlambang (Dosen Universitas UNTAR): "Kerja Besar Pemprov DKI demi Ketertiban Umum: Sebuah Imaginasi" 4.Rudy Gunawan (Perwakilan Warga Menteng): "Subyek Ketertiban: Warga atau Pemerintah Kota?" 5.I. Sandyawan Sumardi (Direktur Ciliwung Merdeka): "Ketertiban: Warga Miskin vs Pemerintah Kota" 6.Sri Palupi (Ketua Institute for Ecosoc Rights): "Watak Fasis Perda untuk Semua" Demikian undangan ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan peran sertanya. Jakarta, 1 Oktober 2007 Sri Palupi Ketua
