Ditunggu Tindak Sauvetage dEtat
Menurut Ridwan Saidi [Perbandingan Status UUD 1945 di masa revolusi dan rezim
reformasi, Komite Perlawanan Perubahan UUD 1945, 10 April 2007], Indonesia
telah berpengalaman dengan Sauvetage dEtat atau Tindak Penyelamatan Negara
oleh the existing ruler yaitu (1) ketika menghindari vacuum of constitution
maka terbitlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno menyebutnya
sebagai Sauvetage dEtat untuk menolak tuduhan bahwa yang dilakukannya Coup
dEtat, (2) ketika menghadapi situasi yang membahayakan keamanan dan
keselamatan Negara maka terbitlah Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikeluarkan
Presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto, (3) ketika menghadapi krisis
kepercayaan pada the existing ruling power yang kalau dibiarkan dapat
menimbulkan suasana kekacauan, Presiden Suharto mengundurkan diri pada tanggal
21 Mei 1998 dan menyerahkan mandat pada BJ Habibie, Wakil Presiden.
Sauvatage dEtat dapat dilakukan oleh rakyat berdasarkan pasal 30 ayat 1 UUD
1945 yaitu Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan Negara atau dapat pula dilakukan oleh Presiden berdasarkan Pasal-9
UUD 1945 tentang Sumpah Jabatan Presiden yaitu Demi Allah, saya bersumpah akan
memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala
Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada
Nusa dan Bangsa.
Oleh karena itulah, menyimak waktu tersisa dari kiprah Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono sebagaimana kini dinyatakan secara terbuka di media2, maka
sesungguhnya waktu tersisa itu dapat lebih dimanfaatkan sepenuhnya bagi
tindakan Sauvatage dEtat guna capaian Best Fit atas amanat Pasal-9 UUD 1945
tersebut diatas demi kepentingan penegakan daripada kepastian hukum
konstitusional dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan boleh jadi
kelak bisa memperbaiki hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia [Kamis 4
Oktober 2007].
Dengan kata lain, maka sinyalemen keberlakuan UUD ganda yang memunculkan
situasi hukum yang tidak normal yaitu UUD 1945 [KepPres No. 150/1959, Lembaran
Negara No. 75/1959] dan UUD 1945 Perubahan [risalah rapat MPR RI, 2002] dapat
sesegera mungkin diluruskan (restorasi) sehingga mengurangi kegalauan yang kini
dirasakan merebak di banyak kalangan masyarakat, dan yang lebih strategik lagi
adalah adanya capaian peningkatan daya lekat membangsa.
Akhirulkata, lagu Kuasa Tuhan ciptaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
semoga dapat memberikan inspirasi bagi tindak Sauvatage dEtat termaksud
diatas, dan pada tanggal 28 Oktober 2007 saat peringatan Sumpah Pemuda 28
Oktober 1928 maka segenap anak bangsa dapat berseru Satu Konstitusi Indonesia
disamping Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa Indonesia.
Jakarta, 5 Oktober 2007
Pandji R. Hadinoto / KaDep PolKum DHN45
Jl. Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340
---------------------------------
Yahoo! oneSearch: Finally, mobile search that gives answers, not web links.
