Boleh juga saya berbeda pendapat kan? Seperti pak Adhi... Saya sangat sangat setuju pemberantasan korupsi di Indonesia.... Tapi mbok ya jangan dicampur adukan dengan kepentingan politik lah.... Kalau bapak jeli... siapa yang menjadi bidikan dan sasaran tembak pemberantasan korupsi sejauh in? Setahuku..... kalau nggak aktivis LSM, DPR.... dan hanya sedikit kalangan eksekutif..... apalagi kalangan Yudikatif.... Kenapa? Politik. Kalau kalangan eksekutif sedikit.... how come? Sure thing, not included in currently political power circle. Ada nggak yang mau "menjebak" transaksi perkara hukum di kalangan jaksa, hakim dan polisi? Gak ada yang berani..... atau yang dilakukan dalam lingkungan pemerintahan dalam memainkan proyek pembangunan? Mulai dari Mark-up sampai bentuk KKN yang lain? Gak bakalan ada yang mendukung..... karena lebih banyak yang merasa dirugikan.... Kalau KPU? DPR? LSM, siapa yang diuntungkan?...... hehehehe jawab sendiri lah.... Again, aku sangat mendukung sekali...pemberantasan korupsi.... terlebih lagi yang urusan di BLBI, BPPN, dan transaksi jual aset.... wow.... enak sekali itu. Utang sekian triliun hanya dibayar dengan aset yang gak laku dijual, sampai dilelang dengan recovery rate di bawah 25%? Where are the key players sekarang?.... Siapa berani, yang mau menjebak? Intinya, kalau mereka main jebak-jebakan..... kenapa? Siapa yang diuntungkan? Apa betul purely untuk kepentingan pemberantasan korupsi? Kalau betul, ya syukur lah.....
-----Original Message-----
From: [email protected] on behalf of Adhi Setyo Tamtomo
Sent: Thu 4/21/2005 11:22 AM
To: tumpal sitorus; [EMAIL PROTECTED]
Cc: [email protected]; [EMAIL PROTECTED]
Subject: [mm-ugm] (OOT)Saya dukung Khairiansyah Salman!!! ^_^ artikel
Kompas
Dear Rekans...
berikut artikel KOMPAS...
smoga bermanfaat.
Thanx,
Adhi
Kamis, 21 April 2005
Anwar Nasution Vs Khairiansyah
Oleh Emmy Hafild
PERNYATAAN publik Anwar Nasution, Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan, terhadap
tindakan anak buahnya yang melaporkan penyuapan yang dilakukan anggota Komisi
Pemilihan Umum Mulyana W Kusumah mengejutkan masyarakat.
Kami tidak habis pikir bagaimana seorang pemimpin lembaga tinggi negara, eks
Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, dan seorang guru besar universitas
terkemuka di negeri ini dapat begitu melecehkan martabat anak buahnya dalam
membongkar kasus korupsi. Reaksi itu tidak kondusif dalam menciptakan rasa aman
bagi pegawai negeri, baik itu auditor maupun pegawai negeri biasa, untuk
melaporkan korupsi yang diketahuinya kepada KPK.
Kita tidak perlu menganalisis kata-kata yang diucapkan, seperti stupid,
kampungan, ingin mencari popularitas, dan sebagainya, apakah pantas atau tidak
dikeluarkan oleh seorang Anwar Nasution yang terhormat. Mungkin itu sudah
karakternya. Tetapi, reaksi yang dikeluarkan menunjukkan bahwa Anwar Nasution
adalah tipikal pemimpin mesin birokrasi negeri ini yang lebih peduli terhadap
prosedur kerja daripada esensi dari pekerjaan yang dilakukan.
Beliau mengatakan bahwa Khairiansyah dalam mengungkapkan upaya penyuapan
Mulyana tidak melapor kepada atasannya, sebaliknya melapor kepada pejabat yang
bukan merupakan atasan langsung dalam audit investigasi KPU. Ada aturan-aturan
dan prosedur internal yang harus diikuti, yang harus dilakukan oleh
Khairiansyah sebelum dia melapor kepada KPK.
Sementara itu, kita semua tahu bahwa prosedur-prosedur internal yang biasa
tidaklah bekerja dengan baik di negeri ini. Laporan internal dengan prosedur
biasa memberikan wewenang mutlak kepada atasan yang bersangkutan mengenai
tindakan apa yang harus dilakukan atas pengaduan tersebut. Namun, sangat jarang
seorang pejabat di negeri ini mau melakukan tindakan drastis untuk membuka
kasus korupsi. Yang lebih sering terjadi adalah kasus tersebut ditutup-tutupi
dari pengetahuan publik dan kasus tersebut akan hilang dari peredaran. Kalau
semua pejabat mau melakukan tindakan tegas terhadap pengaduan korupsi, korupsi
akan dapat ditekan di negeri ini dan kita tidak akan memerlukan adanya KPK.
PROSEDUR internal di BPK sendiri belum dapat membuka maraknya kasus
suap-menyuap antara pejabat pemerintah yang diperiksa dan oknum-oknum auditor
BPK. Dalam melakukan pekerjaan kami sebagai aktivis anti korupsi, kami sering
mendapat pengaduan dari pegawai dan pejabat pemerintah, bagaimana oknum-oknum
BPK memeras mereka-mereka yang diketahui telah menyelewengkan uang negara,
menyalahgunakan wewenang, atau melanggar prosedur. Sudah merupakan pengetahuan
umum juga bahwa laporan BPK dapat diatur, tergantung dari besar kecilnya uang
suap. Namun, semua ini sulit untuk dibuktikan karena tidak ada satu pun
mekanisme yang dapat membuktikan adanya pemerasan dan penyuapan ini.
Kalaupun BPK marah dengan tulisan ini dan menyomasi kami, kami pun tidak akan
sanggup untuk membuktikannya karena tidak akan ada pejabat ataupun auditor BPK
yang akan bersedia menjadi saksi, persis karena prosedur internal yang
disebutkan oleh Anwar Nasution tersebut. Kalau jalur internal yang dipakai
Khairiansyah, mungkin kasus Mulyana tidak akan pernah dilaporkan ke KPK. Kalau
prosedur tersebut memang efektif dalam membuka kasus penyuapan, tentu sudah
banyak kasus penyuapan yang dibongkar oleh BPK. Namun, kita semua tahu bahwa
itu hanyalah impian belaka.
Tindakan Khairiansyah untuk melaporkan upaya penyuapan (walaupun hal ini
dibantah oleh Mulyana yang mengatakan bahwa yang menawarkan adalah auditor BPK)
dari sejak awal kepada KPK adalah tindakan mulia yang menerobos kebuntuan
mekanisme internal BPK, yang merupakan cerminan dari kegagalan sistem
akuntabilitas vertikal. Kegagalan sistem akuntabilitas vertikal, di mana anak
buah melaporkan kepada atasan langsung dan atasan langsung akan melaporkan ke
atasannya lagi, sampai kepada atasan yang paling atas, membuktikan bahwa
korupsi di negeri ini merupakan sebuah jaringan laba-laba, di mana hampir semua
orang terlibat.
Atasan tidak mempunyai kepentingan untuk menindak bawahannya karena dia juga
mendapatkan keuntungan dari tindak korup anak buahnya tersebut. Bahkan, umum
dijumpai bahwa tindakan bawahan merupakan instruksi atau paling tidak direstui
oleh atasan yang paling tinggi. Bahkan, yang lebih buruk lagi, atasan akan
melindungi anak buahnya yang menjalankan korupsi yang direstuinya dan bahkan
mendapatkan porsi yang paling besar dari keuntungan haram tersebut. Maka jarang
sekali pegawai negeri yang dipecat karena korupsi. Yang kasusnya dibongkar dan
dibawa ke pengadilan atau dipecat biasanya adalah yang tidak bekerja sama
dengan atasan. Maka banyak Inspektur Jenderal di departemen-departemen yang
frustrasi karena rekomendasinya tidak dijalankan oleh menteri atau dirjen yang
bersangkutan.
Oleh karena itu pulalah kita sebagai bangsa, untuk keluar dari keterpurukan
akibat korupsi ini, telah sepakat untuk membangun sistem integritas nasional di
negeri ini dengan sistem akuntabilitas horizontal. Sistem ini dijalankan dengan
membentuk lembaga kuasi negara (state auxiliary bodies) seperti KPK, Komisi
Judicial, Komisi Kejaksaan, Pengadilan Korupsi, Komisi Kepolisian, dan
Ombudsman. Dengan adanya lembaga-lembaga ini, para pegawai negeri tidak lagi
terikat dengan prosedur internal yang merupakan cerminan dari sistem
akuntabilitas vertikal, tetapi dapat langsung melaporkan kasus korupsi yang
diketahuinya kepada lembaga-lembaga tersebut. Hukuman pun tidak merupakan
wewenang mutlak atasan, tetapi dapat dilaksanakan oleh lembaga kuasi negara
tersebut.
Sistem akuntabilitas horizontal kita belumlah sempurna, masih dalam taraf
percobaan. Masih banyak yang perlu dibenahi, terutama dalam hal hukuman
terhadap pegawai negeri yang korup. Keberhasilan KPK membongkar kasus suap
menyuap di KPU dan menghukum Abdullah Puteh 10 tahun penjara adalah bukti bahwa
sistem akuntabilitas horizontal ini mungkin dapat berjalan efektif kalau
integritas penyelenggara lembaga kuasi negara ini dapat dipertahankan.
Selayaknyalah para pemimpin lembaga negara dan pemerintah mengetahui adanya
sistem akuntabilitas horizontal ini dan berniat baik serta bekerja sama dengan
lembaga-lembaga tersebut dengan tidak melarang atau menghukum anak buahnya yang
menggunakan jalur ini untuk membuka kasus korupsi. Walaupun belum ada undang-
undang perlindungan saksi, tindakan bijaksana seorang pemimpin dalam merelakan
anak buahnya untuk tidak menggunakan mekanisme internal, tetapi menggunakan
jalur-jalur lembaga kuasi negara, serta tidak menghukumnya akan memberikan
situasi yang kondusif dalam upaya menghapus korupsi di negeri ini.
Pemimpin lembaga negara dan pemerintah seharusnya pun mengetahui bahwa dalam
melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, yang masih memerlukan bukti
tertangkap tangan untuk dapat dieksekusi, kerahasiaan proses penyidikan adalah
hal yang mutlak. Jadi, tidak mungkin bagi KPK atau pelapor untuk menggunakan
jalur- jalur internal biasa karena pasti akan bocor. Di Indonesia dinding pun
bicara, apalagi manusia. Dengan demikian, para pemimpin lembaga seharusnya
tidak perlu kaget, tetapi bersyukur bahwa penyidikan telah sukses dan berhasil
membuktikan tertangkap tangannya suatu penyuapan.
Bravo KPK!
Emmy Hafild Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia
Adhi Setyo Tamtomo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Dear Rekans...
berbeda sudut pandang boleh kan?
Saya mendukung Khairiansyah Salman!!!
karena kita memang membutuhkan orang seperti beliau.
Soal Nazaruddin dan Anwar Nasution lebih baik
dimasukan saja ke salemba menemani Mulyana.
saya pikir kita tidak butuh seorang
Pemimpin IMPOTENT semacam Anwar Nasution!!!
(Maaf agak emosi hehehehehehe.....)
extra ordinary crime tentunya perlu ditangani dengan
extra ordinary action, dan untuk melakukan extra
ordinary action
kita membutuhkan extra ordinary people.
dan extra ordinary people itu adalah saudara
Khairiansyah Salman!!!
thanx,
Adhi.
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
Tiap bulan akan dimuat pesan ber-subject "Forum MM-UGM" yang berisikan
penjelasan mengenai Forum MM-UGM ini.
*** QUANTITY (Oops. We meant QUALITY) IS OUR TRADITION ***
_____
Yahoo! Groups Links
* To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/mm-ugm/
* To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED] <mailto:[EMAIL PROTECTED]>
* Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
Service <http://docs.yahoo.com/info/terms/> .
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
In low income neighborhoods, 84% do not own computers.
At Network for Good, help bridge the Digital Divide!
http://us.click.yahoo.com/EpW3eD/3MnJAA/cosFAA/ExDolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Tiap bulan akan dimuat pesan ber-subject "Forum MM-UGM" yang berisikan
penjelasan mengenai Forum MM-UGM ini.
*** QUANTITY (Oops. We meant QUALITY) IS OUR TRADITION ***
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/mm-ugm/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
<<winmail.dat>>
