Seandainya Jawa Mau Merdeka Christianto Wibisono
TEPAT pada 17 Agustus 2005, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Ridwan Hisyam, dengan nada sewot menuntut pengembalian 50 persen setoran pajak Jatim dari Pusat karena Aceh memperoleh 70 persen dari pendapatan migas, seperti juga Papua. Ridwan memperkirakan setoran Jatim Rp 100 triliun sedang dana yang mengalir dari Pusat hanya Rp 24 triliun, yaitu Rp 15 triliun untuk 38 Kabupaten/Kotamadya, Rp 9 triliun untuk provinsi Jatim. Karena itu APBD Jatim hanya Rp 3,6 triliun dibanding DKI Rp 14 triliun. Helsinki Accord 15 Agustus 2005 bisa berbuntut panjang dengan pelbagai konsekuensi yang belum terpikirkan oleh inisiator dan negosiator dalam kompromi kesepakatan. Harry Tjan Silalahi menulis dalam Kompas, 22 Agustus tentang bahaya mutasi konsep kewarganegaraan dan kebangsaan Indonesia dari pengertian etis menjadi etnis. Tokoh-tokoh GAM memang sudah jadi warga negara asing (Swedia, Norwegia, Singapura, dan lain-lain). Tapi mereka tetap bangsa Indonesia dan bisa kembali menjadi WNI. Memang dalam era "terorisme global", WN Inggris keturunan Pakistan bisa jadi teroris, masalah paspor dan status hukum menjadi tidak relevan. Anda boleh punya paspor negara apa saja, tapi Anda juga bisa mengkhianati atau malah meneror negara yang memberi suaka kepada Anda. Kwik Kian Gie menulis dalam Bisnis Indonesia bahwa Indonesia mirip negara yang kalah perang dan membayar pampasan kepada GAM (Aceh). Wiranto bicara soal win-lose solution, di mana Jakarta kalah oleh GAM. Orang Jawa juga protes karena diungkit soal lahan gratis untuk transmigran Jawa ketika membela pemberian lahan bagi GAM. * SEBETULNYA sejak Soeharto lengser, wacana tentang Negara Federal telah buyar salah kaprah. Orang mengaitkan teori federal dengan van Mook, pejabat Gubernur Jendral Hindia Belanda pada era revolusi kemerdekaan RI. Seolah-olah van Mook adalah pencipta, penggagas dan pendoktrin teori federasi. Padahal Federasi yang solid dan konkret merambah dari 13 negara cikal bakal AS yang diproklamasikan 1776 dan baru dituangkan dalam Konstitusi 1789. Negara Federal kedua yang kuat ialah Jerman yang lahir dari tangan besi Prusia dibawah kanselir Bismarck pada 1870. Sedang Inggris yang tidak memakai konstitusi tertulis tergolong federal karena status otonomi bagi England, Wales dan Skotlandia dan Northern Ireland dalam lingkup United Kingdom. Karena sangat alergi terhadap van Mook maka elite takut membaca teori dan wawasan negara federal, yang dianggap mirip HIV/AIDS. Kalau membaca dan meniru federal maka NKRI bakal langsung mati seperti dijangkiti virus HIV. Lalu dengan sok pintar dan sok orisinal, elite dan pakar menyodorkan Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Karena selama ini ada ketidakpuasan pembagian keuangan, harus ada arus dana dari Pusat ke Daerah yang lebih besar. Tapi karena waktu itu takut kalau gubernur diberi kekuasaan terlalu besar, bisa minta merdeka. Maka, pembagian porsi justru langsung dilimpahkan kepada Dati II (kabupaten dan kota). Semua ingin jadi pahlawan untuk daerah dan karena itu lahirlah angka 70 persen untuk Aceh dan Papua. Saya waktu itu sudah berada di AS sejak Juni 1998. Semua pakar AS heran, lho Anda itu katanya takut dan benci federal. Tapi apa yang Anda berikan kepada daerah itu, bahkan di AS sendiri tidak akan pernah diberlakukan. Pemerintah Federal AS mutlak menguasai pajak pendapatan, tidak ada negara bagian yang bisa langsung memungut 70 persen dari pemasukan federal. Itu adalah embahnya federal (the grandfather of federalism). Sekarang nasi anti-federal sudah telanjur jadi muntahan orang yang sakit maag, sakit liver dan stress. Di zaman rasional ini orang mesti belajar menghayati dan mendalami masalah, dan tidak sekedar apriori, anti-federal, tapi praktiknya malah jadi embahnya federal. Tidak mau federalisme, tapi Aceh dan Papua minta 70 persen, ya bolehlah. Masya Allah, di negara embahnya federal seperti AS dan Jerman serta Inggris pun, tidak akan ada setoran terbalik Pusat- Daerah sampai 70 persen. Sebab, Pusat kan harus bertanggung jawab atas seluruh negara dan tidak sekadar menerima setoran "komisi 30 persen" dari daerah kaya. Salah kaprah cara berpikir anti-federal tapi kejeblos jadi embahnya federal itu sekarang terus saja menjadi virus yang merajalela kemana- mana. Karena semangat anti-Pusat sejak zaman pergolakan daerah selalu menganggap Pusat atau Jawa dengan penduduk 128 juta adalah penghisap kemakmuran daerah, cara berpikir stereotype itu kian keblinger. * BAGAIMANA kalau penduduk Jawa capai dituduh seperti AS mengeksploitasi dunia? Bagaimana kalau Jawa Tengah dan Jawa Timur bersatu-padu menyatakan bahwa karena Cepu adalah kawasan migas terbesar setara dengan Riau, maka Jateng-tim merasa berhak atas 70 persen hasil migas itu? Kalau daerah lain rewel, kenapa Jawa tidak boleh ikut rewel dan bilang, Jawa sudah capai harus menyubsidi luar Jawa. Jawa mau merdeka saja dari amburadul pola pikir "federal No, tapi embahnya federal Yes". Pembangunan dan kemerdekaan kan untuk manusia Indonesia, 128 juta manusia ada di Jawa dari 220 juta. Apa dana akan di-alokasi-kan hanya sekadar menurut spatial dari mana dana itu ditambang? Yang baru mencuat di media adalah konflik antara Dirut Pertamina dengan kabinet tentang kontrak blok Cepu. Ini tentu hanya gesekan kecil sekedar soal insubordinasi aparatur. Yang serius jika telah menjadi isu politik sebab dengan memiliki migas setara Riau, Jateng dan Jatim bisa merdeka seperti Brunei. Lha, buat apa membagi-bagi kalau semua provinsi di Indonesia minta 70 persen, kenapa Aceh dan Papua boleh. Kenapa Jawa tidak boleh? Itulah joke yang bisa jadi tuntutan serius jika elite kita semua ikut penyakit bingung rakyat kecil yang sering bertanya "merdeka ini kapan selesainya?" Atau elite siap dengan retorika bahwa merdeka itu ya menikmati harta karun sumber daya alam bagaikan milik kakek moyang keluarga elite. Karena semua elite mau "merdeka untuk menguasai" rakyat, kekayaan negara dan menikmati untuk KKN 7 turunan. Sementara rakyatnya sudah capai disuruh berjuang sambil menderita pemadaman bergilir dan kekurangan kesejahteraan hidup walaupun sudah 60 tahun merdeka. * PERUSAHAAN pemeringkat global S& P mengingatkan ketimpangan fiskal antara Pusat dan Daerah gara-gara aturan model "embah federal" yang membuat arus dana timpang ke daerah. Kita berada di tengah gelombang virus separatisme agama, spatial, rasial, etnis, kelas dan ketimpangan pusat daerah yang demikian terkait. Saya sangat khawatir NKRI akan salah terapi, salah makan obat, salah minum obat, salah injeksi, salah diet dan salah rawat. Karena elitenya tidak mau belajar dari sejarah dan empiris bangsa lain, teori dan wawasan geopolitik dan demokrasi yang benar. Semua ketakutan separatis tapi dalam tingkah laku melakukan tindak kekerasan ke arah separatisme agama. Dan, juga suka melestarikan dikotomi Jawa-luar Jawa. Jawa dianggap menikmati subsidi hasil SDA luar Jawa, karena itu selalu dalam posisi defensif menghadapi tuntutan luar Jawa. Pembangunan dan kekayaan Indonesia adalah untuk kemanfaatan seluruh bangsa Indonesia. Bukan dengan pola pikir dogmatik "berhala NKRI" tapi jiwanya justru "embahnya federal Pusat hanya terima komisi 30 persen". Sebab kalau cara berpikir keblinger seperti itu diterapkan dalam blok migas Cepu, Jawa siap untuk merdeka, siapa takut? Tentu saja tidak ada yang menginginkan isu ini jadi serius, kecuali elite keblinger penganut aturan "embahnya federal" yang kurang bijak dalam fungsi sebagai negarawan. * http://www.suarapembaruan.com/News/2005/08/30/Editor/edit02.htm ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help tsunami villages rebuild at GlobalGiving. The real work starts now. http://us.click.yahoo.com/njNroD/KbOLAA/cosFAA/ExDolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Tiap bulan akan dimuat pesan ber-subject "Forum MM-UGM" yang berisikan penjelasan mengenai Forum MM-UGM ini. *** QUANTITY (Oops. We meant QUALITY) IS OUR TRADITION *** Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/mm-ugm/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
