Rabu, 30/01/2008 16:41 WIB
  Romantisme Beras Murah Kebablasan

   Bagus Kurniawan - detikfinance
 
   Yogyakarta - Politik beras murah yang selama ini dilakukan pemerintah 
dinilai sebuah kebijakan yang tidak memikirkan nasib petani. Kaum petani yang 
sudah miskin dipaksa berkorban agar tetangganya bisa makan dengan murah.
  
 Hal itu disampaikan Mochammad Maksum dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru 
Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 
Rabu (30/1/2008).
  
 "Romantisme beras murah sudah kebablasen. Petani yang sudah miskin harus 
ikhlas untuk lebih miskin lagi. Kemiskinan terus dibagi-bagi. Mereka harus 
menerima harga murah supaya tetangganya juga bisa makan," kata Maksum.
  
 Menurut dia, pemerintah terlalu didikte oleh lembaga keuangan atau donor 
seperti Bank Dunia. Mereka menyampaikan angka-angka yang menakutkan jika harga 
beras tinggi. 
 
 Pada akhir 2006 misalnya, Bank Dunia menyatakan kenaikan harga beras telah 
menyebabkan penduduk miskin Indonesia bertambah hingga 3 juta orang. Angka 
kemiskinan naik dari 15,97 persen pada Maret 2005 menjadi 17,75 persen pada 
Februari 2006. 
 
 "Ini semua jadi pembenar bagi dimurah-murahkannya harga beras," tegas dia.
  
 Sekilas, kata dia, fakta itu kelihatan masuk akal. Meskipun sebenarnya, 
kenaikan harga beras juga dipicu kenaikan harga BBM. Sementara dari sisi 
permintaan, rendahnya daya beli masyarakat jadi kambing hitam. 
 
 "Padahal, rendahnya daya beli terjadi akibat gagalnya pemerintah membuka 
lapangan kerja. Akibatnya pertanian harus menjadi bemper dari ketenagakerjaan," 
kata staf pengajar Teknologi Pertanian UGM itu. 
 
 Menurut Maksum, dogma yang selalu dikembangkan Bank Dunia dengan memurahkan 
harga pangan sangatlah berbahaya. Untuk mengatasi kemiskinan tidak dilakukan 
dengan cara peningkatan daya beli. Seharusnya lemahnya daya beli masyarakat 
harus diatasi secara pragmatisme fiskal dan kebijakan tersendiri tidak melalui 
program beras murah.
  
 Dia menambahkan keputusan pemerintah dengan mengimpor bahan pangan sangat 
tidak tepat. Sebab hal itu mengakibatkan sektor pertanian terpukul. Kebijakan 
pembangunan sangat dikotomis menempatkan sektor pertanian sebagai sesaji sektor 
industri.
  
 "Tak ada salahnya kita serukan program Kembali ke Desa. Kalaupun harus 
mengembangkan sektor industri maka harus berbasis pada agro industri yang 
sebenarnya Indonesia punya potensi sangat besar," pungkas dia.

Sumber:
http://www.detikfinance.com/index.php?url=http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/30/time/164123/idnews/886569/idkanal/4


       
---------------------------------
Never miss a thing.   Make Yahoo your homepage.

Kirim email ke