|
Awas, ada propaganda paham liberal yang menyusup dalam dunia perfilman.
Demikian ujar sutradara Chaerul Umam mengomentari film Perempuan Berkalung Sorban (PBS)
Hidayatullah.com--Film Perempuan Berkalung Sorban
(PBS) tak hanya menuai kritik di kalangan ulama dan umat Islam. Tak urung, kalangan sineas sendiri ikut-ikut gerah. Kritik datang langsung dari Chaerul Umam, mengatakan. Fim PBS tidak hanya melecehkan Islam, namun juga mengandung unsur propaganda politik.
"Film tersebut mengandung propaganda politik. Bagaimana tidak, dunia pesantren dicitrakan sangat buruk. Dan secara tidak langsung, seluruh pesantren memiliki
kultur demikian," ungkap Chaerul kepada
www.hidayatullah.com.
Chaerul menyayangkan, banyak siaran
talkshow sebagaimana acara debat yang difasilitasi stasitun TV
one baru-baru ini yang menghadirkan Hanung Bramantyo sang sutradara.
Menurutnya, hal itu hanya akan memberikan kesempatan kepadanya untuk ber-hujjah (berpendapat)
dan bersilat lidah. Dengan demikian, dia dapat menyakinkan masyarakat. Padahal, dalam dunia seni hal tersebut tidak boleh dilakukan.
"Seharusnya yang membedah kontroversi itu adalah pihak lain, baik yang kontra maupun yang pro. Namun bukan dari pihak Hanung sebab, itu setali
tiga uang. Celoteh nya pasti tidak cover both side," tuturnya.
Sebagai seorang sutradara senior, Chaerul mengetahui ketidakseimbangan (unbalance)
dalam film tersebut. Bagimana kisah buruk kiyai dan pesantren yang di-blow up secara sepihak. Sedangkan pesantren dan kiyai yang bagus tidak disentuh.
Chaerul tidak hanya setuju dengan keputusan MUI yang menyuruh agar film tersebut ditarik dan direvisi, lebih keras lagi, Chaerul juga beranggapan
bahwa film tersebut sudah tidak layak lagi direvisi.
"Untuk apa film PBS ditarik dan direvisi, film tersebut dibuang saja, tidak ada yang perlu direvisi,"tuturnya. Kecuali, jika Hanung mau menampilkan
realitas pesantren secara jujur dan equal
(setara), maka film tersebut bisa direvisi. "Itupun sangat banyak sebab, terlalu banyak kesalahan," imbuhnya.
Menurutnya, banyak adegan yang cukup menyulut kemarahan masyarakat dalam film tersebut. Dalam film itu banyak adegan yang
jahili. Bahkan mengadopsi gaya-gaya Kristiani. Seperti, Annisa tokoh utama (PBS) yang mengajak Khudori bekas pacarnya untuk berzina di kandang kuda. Belum sempat kejadian itu terlaksana karena Khudori
menolak sudah keburu ketangkap basah. Kemudian ditangkap dan disuruh dirajam. Hanya dengan bukti jilbab yang dicopot rajam pun dilakukan.
"Di adegan ini, secara
fiqhiyah saja sudah salah. Namun, rajam tetap dilakukan," tutur Chaerul. Tidak hanya itu, ibu Annisa menghalang-halangi. Dia membolehkan, asal si pelempar bersih tidak memiliki dosa. Bukankah ini
cerita Kristen seperti Makdalena yang yang mau dirajam. Tiba-tiba datang Yesus yang kemudian membolehkan rajam asal si perajam tidak berdosa?.
Dari bukti-bukti inilah, menurut Chaerul, sebenarnya film PBS termasuk dalam pelecehan agama. Dan bisa dibawa ke pengadilan dengan dalih penistaan
agama.
Menurutnya, dalam hal ini, MUI harus menjadi mediator ke pengadilan. Sebab, jika pencegahan tersebut tidak cepat dilakukan, maka ditakutkan
respon masyarakat akan bergerak.
Selain pembuat film, menurut Chaerul, yang paling bertanggung jawab adalah LSF. Sebab, lembaga ini telah meloloskan PBS.
Propaganda paham Liberal
Ketika ditanya bagaimana caranya agar insan perfileman tetap kreatif tanpa harus tergelincir masalah sensitif, seperti masalah SARA. Menurutnya,
sebenarnya, hal itu tidak akan terjadi jika para sineas jujur dalam membuat film tanpa ada propaganda terselubung.
Dan hal itu tidak akan mematikan insan film dalam berkreasi. Menurut Chaerul, tolok ukurnya cukup sederhana, yakni bisa mengangkat masalah apa saja asal solusinya
baik.
"Yang jelas, adegan dan solusinya Islami. Jangan adegannya
islami namun solusi
jahili, kemudian dikatakan film religi, " jelasnya.
Seperti adegan perzinahan dan kemesraan diadegankan secara vulgar. Padahal hal tersebut sangat berbahaya.
"Masalah sentuhan saja sudah dipermasalahkan dalam masyarakat, apalagi pemerkosaan," katanya. Secara sepintas ia menilai, Hanung sengaja ingin
meniru-niru Barat dalam membuat film.
Padahal masyarakar sekuler beda dengan Indonesia yang agamis. "Di Barat, agama adalah agama, sedangkan film adalah film," tegas Chaerul.
Chaerul beranggapan bahwa virus liberalisme, terutama dalam hal bisnis yang menghalalkan segala cara telah memasuki dunia perfilman nasional
sekarang ini. Untuk mendapat banyak simpati dan untung tinggi, mereka melakukan beragam cara. Salah satunya liberalisasi film.
Chaerul Umam menyarankan, agar pembuat film harus membawa penasihat. Setidaknya, sebelum proses dan ketika proses ataupun hasilnya harus dikonsultasikan
dengan penasihat ahli.
Sebagaimana diketahui, Chaerul Umam
mulai dicatat sebagai sutradara yang baik lewat film "Al Kautsar", tahun 1977, produksi PT Sippang
Jaya Film, dan "Titian Serambut Dibelah Tujuh".
[ans/hidayatullah.com]
|
