wong palembang,sumatera selatan...dong "laskar wong kito" champion double: copa dji sam soe & liga djarum nih baru applause
Regards, Junianto M Sri Haryono wrote: > > > Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji, > "Jangan Pernah setori Saya" > Pikiran Rakyat, Edisi 10 Februari 2008 > > RABU (30/1) lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., > M.Sc., mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat > polres hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar > sejak pagi karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai > pukul 16.00 WIB. > Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit. > Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya "galak" dan > "menyentak". Saking "galaknya", anggota Satlantas harus ditanya dua kali > tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut. > Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di > lapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan > lainnya). "Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. > Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi > pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah > ingin dilayani," tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu. > Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari > pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan > bersama. Isi kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan > kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. > Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, > menyiapkan, dan membersihkan diri dari pungli. "Kalau minggu depan masih > ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan," kata suami dari Ny. > Herawati itu. > Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di > lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke > pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno > tidak lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil > Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK > adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan > Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji besi. > Berikut petikan wawancara wartawan "PR" Satrya Graha dan Dedy Suhaeri > dengan pria yang telah berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar > menguak korupsi. > Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau korupsi? > Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja sebagai > seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan. Terbayang > 'kan betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang pas-pasan. > Oleh karena itu, saat lulus SMA saya memilih ke Akpol karena gratis. > Nah, waktu sekolah, kira-kira SMP, saya punya banyak teman. Beberapa di > antaranya dari kalangan orang kaya, seperti anak pejabat. Sepertinya, > enak sekali mereka ya, bisa beli ini-itu dari uang rakyat. Sejak itulah, > terpatri di benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan > kemakmuran yang dimiliki oleh para pejabat. Maka, saya sangat bersyukur > bisa berperan memberantas korupsi saat mengabdi di PPATK. Itulah tugas > saya yang paling berkesan selama ini karena bisa menjebloskan menteri, > mantan menteri, dan direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada > kepuasan batin. > Pengalaman di PPATK itukah yang membuat Anda menabuh genderang perang > melawan pungli saat masuk ke Polda Jabar? > Seperti itulah. Akan tetapi, harusnya diubah, bukan pungli. Kalau > pungli, terkesan perbuatan itu ketercelaannya kecil. Yang benar adalah > korupsi. Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung? Karena > sejak zaman Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat > hukum yang korup. Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa memberantas > korupsi kalau kitanya sendiri korupsi. > Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam, > baru membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati, > direktur, dan lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi. > Kalau aparatnya korupsi, tamatlah republik ini. > Tahap awalnya biasa saja. Umumkan, lalu periksa ke atasan tertingginya, > yaitu saya, selanjutnya keluarga saya. Setelah itu pejabat-pejabat di > Polda. Baru kemudian ke kapolwil, kapolres, dan seterusnya. > Kenapa harus dimulai dari saya. Karena saya pimpinan tertinggi di Polda > Jabar ini. Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang > bertugas di jalan raya. Kalau di pemerintah, bukan dari tukang ketik, > atau petugas kecamatan yang melayani pembuatan akte kelahiran. Akan > tetapi, dimulai dari pimpinan tertinggi di kantor itu. > Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya macam-macam, > seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari pengusaha-pengusaha, > mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota saya. > Oleh karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas, direskrim, > atau kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang bensin > mereka. > Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan > karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana? Mudah saja. > Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu. > Untuk program "bersih-bersih" itu, kira-kira Anda punya target sampai > kapan? > Secepatnya. Ya, dua-tiga bulan. Kalau tidak segera, bagaimana kita > menunjukkan kinerja kepada rakyat. Kita tidak perlu malu dan takut nama > kita jatuh kalau bersih-bersih dari korupsi di dalam. Kita tidak akan > jatuh merek dengan menangkap seorang kolonel polisi atau polisi > berbintang yang korupsi. Kalau perlu, tulis gede-gede itu di koran. > Dan, anggota saya yang ketahuan korupsi, akan saya pecat. Jika memang > saya harus kehabisan anggota saya di Polda Jabar karena semuanya saya > pecat gara-gara korupsi, kenapa tidak. Apa yang harus ditakutkan. > Saya yakin, rakyat pasti senang kalau polisi bebas dari korupsi. Polisi > itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Saya justru merasa lebih > tidak terhormat kalau memimpin kesatuan yang anggotanya banyak korupsi. > Berbicara soal penanganan kasus korupsi. Betulkah mengusut kasus korupsi > bagaikan mengurai benang kusut. Pasalnya, para penyidik tipikor Polda > Jabar mengaku kesulitan mengungkap kasus korupsi dengan alasan perlu > kajian yang mendalam atas bukti-bukti sehingga memakan waktu lama? > Hahaha.... (Susno tertawa lepas). Mengusut kasus korupsi itu jauh lebih > mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus > pencurian jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan > pelakunya, seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa > kemungkinan lainnya. > Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat. Misal, > uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke mana > uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi itu > paling melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala projek, dan rekanan. > Itu saja. Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang > sulit dalam memberantas korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat. > Harus diakui, itu (memberantas korupsi) memang susah karena korupsi itu > nikmat. Apalagi, saat memegang sebuah jabatan. > Contohnya saja posisi kapolda. Siapa sih yang tidak mau jadi kapolda. > Ibaratnya, tinggal batuk, apa yang kita inginkan langsung datang. > Pertanyaannya, mau atau tidak terjerumus di dalamnya (korupsi). Kalau > saya, jelas tidak. Itu hanya kenikmatan duniawi sesaat saja. Untuk apa > sih duit banyak-banyak hingga tidak habis tujuh turunan. Gaji saya saja > sekarang sudah besar. Mobil dikasih. Bensin gratis. Ada uang tunjangan > ini-itu. Sudah lebih dari cukup. Anak-anak saya juga sudah kerja semua. > Bahkan, gajinya lebih besar dari saya. > Lalu, langkah apa yang akan Anda buat agar Polda Jabar giat mengungkap > kasus korupsi? > Seperti saya katakan tadi, bersih-bersih dulu di dalam. Jika sudah > bersih di dalam, baru membersihkan di luar. Dan kasus korupsi akan > menjadi salah satu target kami. Kami akan genjot pengungkapan kasus > korupsi biar Jabar bergetar. > Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut > kasus-kasus korupsi di Jabar yang melibatkan pejabat publik. PPATK pasti > mau membantu asalkan anggota saya bersih dan bisa dipercaya. Kita juga > bisa diberi kasus-kasus. Kalau tidak bersih dan tetap "bermain" > bagaimana bisa dipercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, maka > banyak kasus yang masuk. > Akan tetapi, bukan karena basic saya di korupsi sehingga korupsi > digenjot. Kasus lainnya juga dikerjakan. Dan, untuk itu harus tertib > administrasi, salah satunya dengan membuat sistem pelaporan perkara > berbasis IT yang terintegrasi dari polsek hingga ke polda. Untuk apa? > Agar kita tahu setiap ada perkara yang masuk. > Jadi, alangkah bodohnya seorang kapolda jika tidak mengetahui jumlah > perkara di jajarannya. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana tahu > isi perkaranya. Dalam sistem pelaporan perkara tersebut, nantinya ada > klasifikasi perkara. Perkara mana yang porsinya polda, polwil, polres, > dan polsek. Untuk polda, misalnya kasus teror dan korupsi. Soal lapor > boleh di mana saja. > Kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu ke pelapor dengan > mengirim surat kepada pelapor bahwa kasusnya ditangani oleh penyidik > ini, ini, dan ini. Kemajuannya dilaporkan secara berkala. Ini akan > menjadi standar penilaian untuk penyidik. Dan kapolda mengetahui semua > ini karena sistemnya ada sehingga tidak pabaliut. Saya paling tidak suka > yang pabaliut-pabaliut. Mungkin, bagi sebagian orang, pabaliut itu enak > karena sesuatu yang tidak tertib administrasi itu paling enak untuk > diselewengkan. Benar tidak? > Langkah Anda memberantas pungli dan korupsi di tubuh Polda Jabar > kemungkinan akan memberi efek pada pengungkapan kasus dengan alasan > anggaran yang minim. Menurut Anda? > Kalau kita pandang minim, pasti minim terus. Kapan cukupnya. Kalau > anggaran sudah habis, jangan dipaksakan memeras orang untuk menyidik. > Mencari klien yang kehilangan barang di sini, memeras di tempat lain. > Siapa yang suruh? Bilang saja sama rakyat, anggaran kita sudah habis > untuk menyidik. Kita tidak perlu sok pahlawan. > Perilaku memeras atau menerima setoran itu zaman jahiliah. Tidak perlu > ada lagi anggota setor ke kasat lantas atau kasat serse, lalu kasat > serse setor ke kapolres, dan kapolres setor ke kapolwil untuk melayani > kapolda. Jangan pernah setori saya. Lingkaran setan itu saya putus agar > tidak ada lagi sistem setoran. > Bukan zamannya lagi seorang kapolsek, kapolres atau kapolwil bangga > karena mampu membangun kantornya dengan megah. Dari mana duitnya kalau > bukan dari setoran orang-orang yang takut ditangkap, seperti pengusaha > judi, dan penyelundupan. Tidak mungkin dari gaji, wong gajinya hanya Rp > 5-6 juta. > Menurut saya, anggota yang melakukan itu hanya satu alasannya, ingin > kaya. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, tetapi jadilah pengusaha. > Sikap Anda tersebut kemungkinan memunculkan pro dan kontra di lingkungan > kepolisian? > Lho, kenapa harus jadi pro dan kontra. Peraturannya sudah jelas mana > yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas > dilarang dan ancamannya bisa dipecat. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. > Titik. > Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan > dan kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta > nikmat dengan pujian palsu. Malu dong bintang dua jalan > petantang-petenteng, tetapi anak buah yang dipimpinnya korupsi dan > memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Malu juga dong kita > lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara rakyat > macet. Itu juga korupsi. > Polisi yang korup sama saja dengan melacurkan diri. Jadi, kalau saya > korup dengan menerima setoran-setoran tidak jelas, apa bedanya saya > dengan pelacur. *** >
