wong palembang,sumatera selatan...dong
"laskar wong kito" champion double:
copa dji sam soe & liga djarum
nih baru applause
Regards,
Junianto M
Sri Haryono wrote:
>
>
> Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji,
> "Jangan Pernah setori Saya"
> Pikiran Rakyat, Edisi 10 Februari 2008
>
> RABU (30/1) lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H.,
> M.Sc., mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai
tingkat
> polres hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda
Jabar
> sejak pagi karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai
> pukul 16.00 WIB.
> Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit.
> Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya "galak" dan
> "menyentak". Saking "galaknya", anggota Satlantas harus ditanya dua
kali
> tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut.
> Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di
> lapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan
> lainnya). "Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin
kaya.
> Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi
> pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya,
malah
> ingin dilayani," tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan
itu.
> Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari
> pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta
kesepakatan
> bersama. Isi kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan
pelayanan
> kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
> Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah,
> menyiapkan, dan membersihkan diri dari pungli. "Kalau minggu depan
masih
> ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan," kata suami
dari Ny.
> Herawati itu.
> Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di
> lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir
ke
> pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno
> tidak lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat
Wakil
> Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan).
PPATK
> adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi
Pemberantasan
> Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji besi.
> Berikut petikan wawancara wartawan "PR" Satrya Graha dan Dedy
Suhaeri
> dengan pria yang telah berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar
> menguak korupsi.
> Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau
korupsi?
> Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja
sebagai
> seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan. Terbayang
> 'kan betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang
pas-pasan.
> Oleh karena itu, saat lulus SMA saya memilih ke Akpol karena gratis.
> Nah, waktu sekolah, kira-kira SMP, saya punya banyak teman.
Beberapa di
> antaranya dari kalangan orang kaya, seperti anak pejabat.
Sepertinya,
> enak sekali mereka ya, bisa beli ini-itu dari uang rakyat. Sejak
itulah,
> terpatri di benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan
> kemakmuran yang dimiliki oleh para pejabat. Maka, saya sangat
bersyukur
> bisa berperan memberantas korupsi saat mengabdi di PPATK. Itulah
tugas
> saya yang paling berkesan selama ini karena bisa menjebloskan
menteri,
> mantan menteri, dan direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada
> kepuasan batin.
> Pengalaman di PPATK itukah yang membuat Anda menabuh genderang
perang
> melawan pungli saat masuk ke Polda Jabar?
> Seperti itulah. Akan tetapi, harusnya diubah, bukan pungli. Kalau
> pungli, terkesan perbuatan itu ketercelaannya kecil. Yang benar
adalah
> korupsi. Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung?
Karena
> sejak zaman Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat
> hukum yang korup. Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa
memberantas
> korupsi kalau kitanya sendiri korupsi.
> Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam,
> baru membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati,
> direktur, dan lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi.
> Kalau aparatnya korupsi, tamatlah republik ini.
> Tahap awalnya biasa saja. Umumkan, lalu periksa ke atasan
tertingginya,
> yaitu saya, selanjutnya keluarga saya. Setelah itu pejabat-pejabat
di
> Polda. Baru kemudian ke kapolwil, kapolres, dan seterusnya.
> Kenapa harus dimulai dari saya. Karena saya pimpinan tertinggi di
Polda
> Jabar ini. Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang
> bertugas di jalan raya. Kalau di pemerintah, bukan dari tukang
ketik,
> atau petugas kecamatan yang melayani pembuatan akte kelahiran. Akan
> tetapi, dimulai dari pimpinan tertinggi di kantor itu.
> Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya
macam-macam,
> seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari
pengusaha-pengusaha,
> mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota
saya.
> Oleh karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas,
direskrim,
> atau kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang
bensin
> mereka.
> Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan
> karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana? Mudah
saja.
> Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu.
> Untuk program "bersih-bersih" itu, kira-kira Anda punya target
sampai
> kapan?
> Secepatnya. Ya, dua-tiga bulan. Kalau tidak segera, bagaimana kita
> menunjukkan kinerja kepada rakyat. Kita tidak perlu malu dan takut
nama
> kita jatuh kalau bersih-bersih dari korupsi di dalam. Kita tidak
akan
> jatuh merek dengan menangkap seorang kolonel polisi atau polisi
> berbintang yang korupsi. Kalau perlu, tulis gede-gede itu di koran.
> Dan, anggota saya yang ketahuan korupsi, akan saya pecat. Jika
memang
> saya harus kehabisan anggota saya di Polda Jabar karena semuanya
saya
> pecat gara-gara korupsi, kenapa tidak. Apa yang harus ditakutkan.
> Saya yakin, rakyat pasti senang kalau polisi bebas dari korupsi.
Polisi
> itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Saya justru merasa lebih
> tidak terhormat kalau memimpin kesatuan yang anggotanya banyak
korupsi.
> Berbicara soal penanganan kasus korupsi. Betulkah mengusut kasus
korupsi
> bagaikan mengurai benang kusut. Pasalnya, para penyidik tipikor
Polda
> Jabar mengaku kesulitan mengungkap kasus korupsi dengan alasan perlu
> kajian yang mendalam atas bukti-bukti sehingga memakan waktu lama?
> Hahaha.... (Susno tertawa lepas). Mengusut kasus korupsi itu jauh
lebih
> mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus
> pencurian jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan
> pelakunya, seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa
> kemungkinan lainnya.
> Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat.
Misal,
> uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke
mana
> uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi
itu
> paling melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala projek, dan
rekanan.
> Itu saja. Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang
> sulit dalam memberantas korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang
kuat.
> Harus diakui, itu (memberantas korupsi) memang susah karena korupsi
itu
> nikmat. Apalagi, saat memegang sebuah jabatan.
> Contohnya saja posisi kapolda. Siapa sih yang tidak mau jadi
kapolda.
> Ibaratnya, tinggal batuk, apa yang kita inginkan langsung datang.
> Pertanyaannya, mau atau tidak terjerumus di dalamnya (korupsi).
Kalau
> saya, jelas tidak. Itu hanya kenikmatan duniawi sesaat saja. Untuk
apa
> sih duit banyak-banyak hingga tidak habis tujuh turunan. Gaji saya
saja
> sekarang sudah besar. Mobil dikasih. Bensin gratis. Ada uang
tunjangan
> ini-itu. Sudah lebih dari cukup. Anak-anak saya juga sudah kerja
semua.
> Bahkan, gajinya lebih besar dari saya.
> Lalu, langkah apa yang akan Anda buat agar Polda Jabar giat
mengungkap
> kasus korupsi?
> Seperti saya katakan tadi, bersih-bersih dulu di dalam. Jika sudah
> bersih di dalam, baru membersihkan di luar. Dan kasus korupsi akan
> menjadi salah satu target kami. Kami akan genjot pengungkapan kasus
> korupsi biar Jabar bergetar.
> Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut
> kasus-kasus korupsi di Jabar yang melibatkan pejabat publik. PPATK
pasti
> mau membantu asalkan anggota saya bersih dan bisa dipercaya. Kita
juga
> bisa diberi kasus-kasus. Kalau tidak bersih dan tetap "bermain"
> bagaimana bisa dipercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, maka
> banyak kasus yang masuk.
> Akan tetapi, bukan karena basic saya di korupsi sehingga korupsi
> digenjot. Kasus lainnya juga dikerjakan. Dan, untuk itu harus tertib
> administrasi, salah satunya dengan membuat sistem pelaporan perkara
> berbasis IT yang terintegrasi dari polsek hingga ke polda. Untuk
apa?
> Agar kita tahu setiap ada perkara yang masuk.
> Jadi, alangkah bodohnya seorang kapolda jika tidak mengetahui jumlah
> perkara di jajarannya. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana
tahu
> isi perkaranya. Dalam sistem pelaporan perkara tersebut, nantinya
ada
> klasifikasi perkara. Perkara mana yang porsinya polda, polwil,
polres,
> dan polsek. Untuk polda, misalnya kasus teror dan korupsi. Soal
lapor
> boleh di mana saja.
> Kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu ke pelapor dengan
> mengirim surat kepada pelapor bahwa kasusnya ditangani oleh penyidik
> ini, ini, dan ini. Kemajuannya dilaporkan secara berkala. Ini akan
> menjadi standar penilaian untuk penyidik. Dan kapolda mengetahui
semua
> ini karena sistemnya ada sehingga tidak pabaliut. Saya paling tidak
suka
> yang pabaliut-pabaliut. Mungkin, bagi sebagian orang, pabaliut itu
enak
> karena sesuatu yang tidak tertib administrasi itu paling enak untuk
> diselewengkan. Benar tidak?
> Langkah Anda memberantas pungli dan korupsi di tubuh Polda Jabar
> kemungkinan akan memberi efek pada pengungkapan kasus dengan alasan
> anggaran yang minim. Menurut Anda?
> Kalau kita pandang minim, pasti minim terus. Kapan cukupnya. Kalau
> anggaran sudah habis, jangan dipaksakan memeras orang untuk
menyidik.
> Mencari klien yang kehilangan barang di sini, memeras di tempat
lain.
> Siapa yang suruh? Bilang saja sama rakyat, anggaran kita sudah habis
> untuk menyidik. Kita tidak perlu sok pahlawan.
> Perilaku memeras atau menerima setoran itu zaman jahiliah. Tidak
perlu
> ada lagi anggota setor ke kasat lantas atau kasat serse, lalu kasat
> serse setor ke kapolres, dan kapolres setor ke kapolwil untuk
melayani
> kapolda. Jangan pernah setori saya. Lingkaran setan itu saya putus
agar
> tidak ada lagi sistem setoran.
> Bukan zamannya lagi seorang kapolsek, kapolres atau kapolwil bangga
> karena mampu membangun kantornya dengan megah. Dari mana duitnya
kalau
> bukan dari setoran orang-orang yang takut ditangkap, seperti
pengusaha
> judi, dan penyelundupan. Tidak mungkin dari gaji, wong gajinya
hanya Rp
> 5-6 juta.
> Menurut saya, anggota yang melakukan itu hanya satu alasannya, ingin
> kaya. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, tetapi jadilah
pengusaha.
> Sikap Anda tersebut kemungkinan memunculkan pro dan kontra di
lingkungan
> kepolisian?
> Lho, kenapa harus jadi pro dan kontra. Peraturannya sudah jelas mana
> yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas
> dilarang dan ancamannya bisa dipecat. Jadi, tidak perlu
diperdebatkan.
> Titik.
> Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan
kenikmatan
> dan kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta
> nikmat dengan pujian palsu. Malu dong bintang dua jalan
> petantang-petenteng, tetapi anak buah yang dipimpinnya korupsi dan
> memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Malu juga dong
kita
> lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara rakyat
> macet. Itu juga korupsi.
> Polisi yang korup sama saja dengan melacurkan diri. Jadi, kalau saya
> korup dengan menerima setoran-setoran tidak jelas, apa bedanya saya
> dengan pelacur. ***
>
