Lah om Iching bukannya bilang big rewards after 3 months? Sent from my computer of course!
-----Original Message----- From: "billy_budiman92" <billybudima...@gmail.com> Date: Fri, 18 Dec 2009 06:09:07 To: <obrolan-bandar@yahoogroups.com> Subject: [ob] Re: Pansus Angket Minta Boediono dan Sri Mulyani Nonaktif bener kali ye kata om i-ching, akan ada masalah di akhir taon, :) --- In obrolan-bandar@yahoogroups.com, "billy_budiman92" <billybudima...@...> wrote: > > Pansus Angket Minta Boediono dan Sri Mulyani Nonaktif > Jumat, 18 Desember 2009 12:56 WIB > > JAKARTA-MI: Pansus angket Bank Century mengimbau Wakil Presiden Boediono dan > Menteri Keuangan Sri Mulyani non-aktif sementara dari jabatan. Penonaktifan > keduanya dipandang perlu dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan dan > menghindari konflik kepentingan. > > Demikian keputusan rapat internal pansus angket Bank Century di Gedung > MPR/DPR, Jakarta, Kamis (17/12) malam. > > Wacana penon-aktifan Boediono dan Sri Mulyani mengemuka saat ketua pansus > Idrus Marham menanyakan hambatan-hambatan yang bisa mengganggu efektifitas > kerja kepada seluruh anggota pansus. > > Anggota pansus dari Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mengatakan, alangkah > lebih baik jika Boediono dan Sri Mulyani legowo untuk menon-aktifkan diri > agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menghadapi proses pemeriksaan > terkait skandal bail out Bank Century yang melibatkan uang negara Rp6,7 > triliun. > > "Kita harus menghindari conflict of interest, seperti halnya Pak Susno Duadji > dan Pak Ritonga mereka legowo mengundurkan diri agar proses pemeriksaan yang > dilakukan Tim 8 lancar. Terus terang kita merasa diteror, belum apa-apa sudah > muncul di koran staf khusus Wapres mengatakan untuk menghormati simbol > negara," ungkap Ade. > > Anggota pansus dari Fraksi PKS Andi Rahmat mengatakan, pihak-pihak yang akan > diperiksa saat ini berada di lingkup kekuasaan sehingga indikasi > penyalahgunaan wewenang sangat mungkin terjadi. Menurutnya, pansus harus > mengantisipasi hal ini. > > "Sepanjang, pihak-pihak seperti Menkeu, mantan Gubernur BI yang saat ini > menjadi Wapres dan LPS, sepanjang mereka bersikap kooperatif kita apresiasi > tapi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang maka hal-hal antisipatif perlu > dilakukan. Kami meminta agar pansus membuat surat imbauan agar mereka > bersikap kooperatif dan tidak menggunakan kewenangannya untuk menghambat > proses pemeriksaan pansus. Jika hal itu terjadi, kita rekomendasikan untuk > nonaktif atau dinonaktifkan," tegas Andi. > > Potensi penyalahgunaan wewenang yang dimaksud, menurut anggota pansus Fahri > Hamzah salah satunya adalah dengan mendramatisasi kondisi perekonomian > seolah-olah ada keengganan investor melakukan investasi di Indonesia karena > efek politisasi kasus Bank Century oleh pansus. > > "Ada kepentingan Presiden SBY dan kabinetnya untuk mempercepat proses ini. > Tapi ini kok pemerintah seperti berhenti untuk mengurusi soal cecak-buaya dan > kasus Bank Century. Kok (pemerintah) masih mempertahankan orang. Kenapa > Presiden tidak menyuruh mantan Ketua KKSK (Menkeu) jangan kerjakan yang lain > dulu, luruskan kasus ini di DPR dulu. Bukan malah bikin isu dimana-mana, > capital market terganggu, apalagi nyuruh-nyuruh staf khususnya berpolitik. > Pejabat yg dianggap segeralah dijadwalkan kesini, non aktif sebentar, berikan > penjelasan sendiri disini, lurusin kasus ini dulu. Jangan malah > diputar-putar," cetus Fahri. > > Hal senada disampaikan anggota pansus dari Fraksi PPP Ahmad Yani, menurutnya, > pansus akan menemukan banyak hambatan jika pihak-pihak yang diduga > bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan bail out dan akan menjalani > pemeriksaan di pansus, masih duduk di jabatan formal. Padahal, pansus harus > segera melakukan klarifikasi informasi dan data, mengkonfortir, serta > merekonstruksir data yang diperoleh dalam kurun waktu 60 hari. > > "Saya usulkan agar pansus mengimbau Menkeu dan Wapres untuk non-aktif > sementara hingga kerja pansus selesai," ujar Ahmad Yani. > > Mayoritas fraksi dalam pansus sepakat untuk membuat surat imbauan kepada > Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menon-aktifkan Boediono dan Sri > Mulyani. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang keberatan dengan hal itu. > > Menurut anggota pansus dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman, pansus > belum melakukan pemanggilan terhadap Wapres Boediono maupun Menteri Keuangan > Sri Mulyani, sehingga, hambatan itu sebenarnya belum ada. > "Jika ada agenda untuk non-aktif, opsi itu terbuka untuk direkomendasikan > setelah yang bersangkutan dipanggil dan diperiksa. > Setelah dipanggil dan diperiksa baru kita bs mengetahui apakah yang > bersangkutan menghalang-halangi dan menghambat pemeriksaan. Asas cover both > side harus kita junjung," tukas Benny. > > Setelah melalui proses perdebatan yang cukup alot, pengambilan keputusan pun > dilakukan melalui mekanisme lobi diantara pimpinan pansus dengan pimpinan > fraksi di pansus. > > Diputuskan, pansus akan segera meminta Ketua DPR untuk mengirim surat yang > berisi imbauan nonaktif kepada Boediono, Sri Mulyani, dan beberapa pejabat > terkait lainnya yang menjadi saksi pemeriksaan pansus. > > Surat itu berisi imbauan panitia angket agar seluruh penyelenggara negara > yang telah ditetapkan sebagai saksi atau terperiksa yang berdasarkan laporan > hasil pemeriksaan investigatif BPK atas kasus Bank Century patut diduga > melanggar ketentuan perundang-undangan agar sementara menonaktifkan diri > sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama > masa penyelidikan panitia angket. > > Ketua pansus Idrus Marham mengatakan, sikap pansus ini selaras dengan harapan > rakyat yang meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab segera > dinon-aktifkan dari jabatannya. > > "Ini suatu bentuk respon suasana masyarakat yang menuntut keadilan dan > menuntut panitia angket untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sikap kami > dasarnya moralitas. Jadi mereka dapat melaksanakan berdasar kesadaran. Bukan > karena diminta untuk dinonaktifkan, tapi dengan sadar menonaktifkan diri," > tukas Idrus. >
