ŧ���mm�����k�m w�r�hm�t����h� w����k�t�h Seperti yang pernah ambo posting dulu-dulunyo, keberadaan Bidar Alam ko ndak bisah disipisahkan dengan PDRI, tapi dek karano pemerintah (dari dulu) tidak begitu mengekpos tentang PDRI ko, makonyo banyak yang tidak tau daerah-daerah penting yang pernah di pakai untuk sebagai Pusat Pemerintahan Sementara Republik ini.
Berikut ambo Fwd Artikel nan dari Republika Nantun. Wassalam, ======== REPUBLIKA Selasa, 21 Desember 2004 http://www.republika.co.id/ASP/koran_detail.asp?id=181752&kat_id=19 PDRI: Mengapa Jarang Disebut? Oleh: AHMAD SYAFII MAARIF Selama enam bulan 21 hari (22 Desember 1948 s/d 13 Juli 1949), pusat pemerintahan Republik Indonesia dialihkan ke tangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), pimpinan Sjafruddin Prawiranegara, yang semula sebagai Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Hatta. Seperti kita ketahui bahwa pada 19 Desember 1948, Jogjakarta diduduki tentara Belanda, Soekarno-Hatta menyerah, sebuah kejadian sejarah yang sangat menghina dan berbahaya pada waktu itu. Bayangkan Soekarno-Hatta terpaksa mengibarkan bendera putih tanda menyerah kepada Belanda di Istana Negara Jogjakarta pada tanggal di atas. Tiga hari kemudian para tawanan itu diasingkan Belanda ke Bangka dan ke Berastagi. Tetapi, untungnya Kabinet Hatta masih sempat mengadakan sidang pada tanggal 19 itu dan memutuskan memberi mandat kepada Sjafruddin yang sejak November 1948 ada di Sumatra Barat untuk membentuk pemerintah darurat. Sejak tanggal itu kekuasaan pemerintahan telah berpindah ke tangan Sjafruddin sekalipun kawat mandat baru diterimanya berbulan-bulan kemudian. Mandat serupa juga dikirimkan kepada Dr Soedarsono, LN Palar, dan AA Maramis, yang sedang berada di India agar mereka membentuk pemerintah pengasingan, sekiranya Sjaruddin gagal dalam usahanya. Demikianlah pada 22 Desember 1948, Sjafruddin bersama tokoh-tokoh yang ada di Sumbar mengadakan rapat di Halaban dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk membentuk PDRI. Kelompok Sumatra ini melakukan semuanya ini lebih didasarkan pada intuisi politik, sebab mandat belum sampai ketika itu. Kabinet Darurat ini terdiri dari Sjafruddin sebagai ketua, dibantu oleh T Moh Hasan, Moh Rasjid, Lukman Hakim, Mananti Sitompul, Indratjahja, dan Mardjono Danubroto. Kemudian kabinet PDRI dilengkapi dengan pejabat-pejabat penting lainnya: Letjen Soedirman (di Jawa), Kol AH Nasution (di Jawa), Kol Hidajat, Kol Nazir. Kol Soejono, dan Umar Said sebagai Kepala Kepolisian Negara. Bulan Maret 1949, setelah hubungan dengan Jawa semakin lancar, Kabinet PDRI disempurnakan lagi dengan memasukkan nama-nama besar, sementara ketuanya tetap di tangan Sjafruddin yang terus bergerilya di hutan-hutan Sumatra Barat. Selain Halaban, negeri-negeri seperti Sumpur Kudus, Silantai, Tamparungo, Koto Tinggi, Bidar Alam, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah PDRI. Bidar Alam (Solok Selatan) adalah negeri yang terlama ditempati PDRI. Pemancar radio PDRI terdapat pula di Ranau (Sumsel), Tungkal (Riau), Bireun Takengon, Kutaraja, Tangse (Aceh), Rao (Pasaman), Siborong-borong (Tapanuli). Untuk Jawa kita mengenal pemancar Playan (Wonosari), Kulonprogo, dan di lereng Gunung Lawu. Negara-negara sahabat yang sangat berjasa membantu Indonesia pada masa genting itu ialah India dan Myanmar (dulu Burma). Dari Indialah, terutama, kegiatan-kegiatan PDRI dipancarkan ke seluruh penjuru dunia. Selama bergerilya, PDRI banyak sekali mendapat kesulitan, maklumlah kondisi transportasi dan komunikasi amat sederhana dan senantiasa diincar Belanda. Tetapi, yang agak menimbulkan gesekan internal dengan Kelompok Bangka ialah Pernyataan Roem-Royen pada 7 April 1949. Mengapa yang melakukan perundingan adalah Kelompok Bangka yang tidak punya kekuasaan secara legal formal, bukan PDRI, pemerintah yang sah? Jenderal Soedirman juga mempertanyakan masalah ini. Kemudian, PDRI dalam rapatnya di Sumpur Kudus pada 16 Mei 1949 resmi menolak Pernyataan Roem-Royen itu, sekalipun kemudian mereka tidak membangkang, demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Roem adalah kolega Sjafruddin dalam Partai Masyumi, tetapi tertawan bersama Soekarno-Hatta dan lain-lain. Basis kekuatan PDRI adalah menyatunya sipil dan militer dengan dukungan penuh dari rakyat jelata. Dengan kata lain, di Sumatra tidak dikenal istilah persoalan sipil-militer, seperti yang terdapat di Jawa. Soedirman jelas susah mengikuti cara-cara pemimpin sipil berdiplomasi menghadapi Belanda. Di Sumatra, keadaannya lain sama sekali. Militer di Sumatra tunduk sepenuhnya kepada PDRI, karena pemerintah darurat ini adalah gabungan kekuatan sipil dan militer. Demikianlah setelah berlangsung sekian bulan PDRI memainkan peran kenegaraannya, akhirnya pada 13 Juli 1949, Sjafruddin menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Soekarno (yang sudah bebas) di Jogjakarta. Pertanyaan yang masih tersisa tetap saja: mengapa PDRI yang begitu berjasa menyelamatkan eksistensi bangsa dan negara dalam kondisi yang serba sulit seakan-akan telah terlupakan, khususnya di kalangan generasi muda? Resonansi ini ingin mengingatkan kembali bahwa PDRI itu benar-benar ada dan berfungsi secara sah dalam sejarah kontemporer Indonesia. -----Original Message----- From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, December 21, 2004 3:06 PM Ass. Wr. Wb., Di Resonansi pada harian Republika edisi 21 Desember 2004 yang disampaikan oleh Bapak Syafii Maarif bahwa "Bidar Alam" yang marupokan bagian dari Solok Selatan alah terkenal dulunyo sebagai tempat pemerintah PDRI terlama dalam sejarah bermukim disana. Baa kiro-kiro bagi adidunsanak kasadonyo mungkin indak Bidar Alam ko manjadi pambukak informasi mengenai Solok Selatan dimaso datang. Wassalam, ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
