--- Andrinof Chaniago <[EMAIL PROTECTED]: Pengantar Kemarin Sabtu 27 Februari 2005, telah terbit iklan satu halaman penuh di Harian Kompas dengan judul, "MENGAPA KAMI MENDUKUNG PENGURANGAN SUBSIDI BBM?". Banyak alasan untuk patut menyatakan penyesalan atas iklan tersebut. Antara lain, dari arahan isinya, dorongannya untuk melahirkan kebijakan publik yang tidak bijak, dan juga karena terdapatnya sekumpulan nama yang selama ini dikenal sebagai tokoh-tokoh bijak, intelektual, dan aktifis berpangaruh luas.
Mengiringi rasa penyelasan tersebut, pada hari kemarin juga kami telah mengeluarkan pernyataan tertulis yang dibacakan di Cafi Venezia, Taman Ismail Marzuki, Sabtu, pukul 16.30 WIB. Berikut adalah pernytaan yang dibacakan kemarin. Terima kasih, Andrinof A. Chaniago PERNYATAAN MENENTANG IKLAN PERNYATAAN "MENDUKUNG PENGURANGAN SUBSIDI BBM" Kami setuju bahwa pemerataan subsidi adalah kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia keseluruhan saat ini. Kami juga setuju bahwa harga yang harus dibayar oleh masyarakat terhadap suatu barang atau jasa privat harus rasional dan bersifat mendorong efisiensi dan produktifitas ekonomi. Namun hendaklah disadari bahwa untuk kondisi masyarakat Indonesia saat ini, kita tidak boleh membuat kebijakan publik yang dibuat berdasarkan perhitungan-perhitungan teknis matematis dan asumsi-asumsi rasional saja. Setiap barang dan jasa yang dikonsumsi secara massal, akan mengandung unsur kepentingan publik baik karena mengkonsumsinya secara langsung maupun karena efek berantai (multiplier dari barang tersebut. Dampak dari kenaikan harga barang publik ataupun barang yang di dalamnya tergantung kepentingan publik, tidak bisa disederhanakan perhitungannya dengan menggunakan metode matematika semata. Dari aspek sosial-ekonomi, kondisi masyarakat Indonesia yang ditandai dengan jumlah penduduk yang sangat besar (lebih dari 220 juta jiwa) dengan pengelompokan sosial-ekonomi yang sangat kompleks sehingga tidak bisa dikelompokkan secara sederhana menjadi tiga kelas sosial saja - , perlu diperhatikan dengan cermat dalam menentukan sasaran-sasaran kebijakan publik. Sedangkan dari aspek politik, pemerintah dan budaya, sudah lama juga terbukti bahwa lembaga pemerintah, aktor-aktor dalam pemerintah dan di luar pemerintahan dan budaya politik yang hidup di dalam birokrasi dan di komunitas bisnis dan politik, tidak pernah siap menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang menggunakan asumsi-asumsi rasional tadi. Kami memandang isi dari pernyataan sekelompok orang, yang terdiri dari aktifis LSM, profesional, pengamat ekonomi, politisi, pengusaha, dan pejabat di dalam pemerintahan, yang menyatakan MENDUKUNG PENGURANGAN SUBSIDI BBM sebagaimana dimuat sebesar satu halaman di Harian Kompas, Sabtu, 26 Februari 2005, telah mengabaikan sejumlah faktor penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Analisis ekonomi yang dijadikan dasar bagi para pendukung pengurangan subsidi BBM itu mungkin benar di atas kertas atau benar menurut program komputer. Tetapi, secara empiris di masa lalu, maupun kemungkinan di masa datang, prakteknya belum tentu benar untuk kondisi di masyarakat Indonesia. Alasannya, pertama, mengenai kemiskinan akan berkurang dengan adanya pengalihan subsidi itu belum pernah teruji. Belum pernah ada evaluasi atas kebijakan serupa tentang pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan. Analisis tersebut jelas mengabaikan faktor-faktor politik, sosial dan budaya yang nyata-nyata masih ada dan belum berubah, seperti kapasitas pemerintahan dengan birokrasi pelaksana dan pengawasan yang lemah, mental korup dan oppurtunis aparat dan agen masyarakat yang dilibatkan, kompleksitas pengelompokan sosial yang berbeda dengan yang diasumsikan oleh analisis LPEM FE UI, dan sebagainya. Kami melihat sebagian isi penting pernyataan di dalam iklan yang dibuat oleh para pendukung pengurangan subsidi BBM tersebut bisa menyesatkan pembuatan kebijakan publik yang masalahnya bersumber dari masalah manajemen fiskal yang salah satu solusinya ingin dipecahkan dengan cara menaikkan harga BBM. Bahwa harga BBM dianggap tidak rasional tidaklah salah. Tetapi bahwa dengan menaikkan harga BBM sebesar 30% lalu meningkatkan subsidi kepada kelompok yang disebut kelompok miskin oleh para pendukung pernyataan tadi akan menjadikan jumlah mereka turun dari 16,25% menjadi 13,87%, adalah sama dengan menyederhanakan persoalan sosial, politik dan ekonomi Indonesia. Kebijakan dengan hitungan-hitungan seperti di atas tidak dijamin akan efektif, karena: -Tidak memperhitungkan bagaimana kebijakan harus dibuat dan diimplementasikan; -Tidak memperhitungkan masyarakat yang berada dekat garis kemiskinan, atau golongan masyakat selain golongan yang berada di lapisan paling bawah; -Tidak memperhitungkan bahkan dengan nilai ekonomis sekalipun biaya atau timbulnya gejolak, penyelewenagan, moral hazard, korupsi yang masih sangat mungkin terjadi dalam situasi sekarang. Biaya tersebut tentu akan diambil dari modal yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat; Mengingat rekomendasi itu bisa menyesatkan pembuat kebijakan dan akan merugikan masyarakat, maka kami meminta kepada para pendukung pernyataan yang diiklankan tersebut agar mencabut dukungan mereka dan membiarkan proses pencerdasan bangsa berjalan secara sehat, yakni tidak ditentukan oleh ketenaran, dana berlebih yang dimiliki dan kedekatan dengan pemerintah. Kami juga menghimbau Pemerintah agar membuat kebijakan publik yang bertolak dari perhitungan harga BBM yang disusun secara komprehensif. Kebijakan yang komprehensif dimaksud adalah kebijakan yang memperhitungkan dengan cermat dan detil sebab-sebab selisih antara harga BBM di Indonesia dan di luar negeri, berapa ukuran kenaikan harga BBM yang tidak akan menimbulkan masalah baru dalam masyarakat dengan pemetaan golongan-golongan masyarakat secara tepat dan biaya-biaya yang akan timbul atas gejolak-gejolak sosial yang muncul. Selain itu, pemerintah juga harus menyadari dan memperhitungkan kapasitas kelembagaan birokrasi dan budaya kerja para birokrat ini yang nantinya akan sangat mempengaruhi efektifitas kebijakan yang dibuat. Jakarta, 26 Februari 2005 Andrinof A. Chaniago, Pengajar Ekonomi Politik UI Amir Hussin Daulay, Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Farid Gaban, Reform Institute Indra Jaya Piliang, CSIS/YHB Sri Budi Eko Wardhani, Pusat Kajian Ilmu Politik UI Agus Lenon, LaPASIP M.Thoriq, Jakarta Review Arwin Lubis, Gerakan Rakyat untuk Demokrasi Andy W Syahputra, GOWA Pontas Limbong, profesional Israr Iskandar, CIRUS ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
