Agak terlambat, tapi belum basi. Daripado bisuak-kabisuak, lamo-lamo jadi busuak. Baa dunsanak di Padang yang memahami penyusunan anggaran APBD, bisa kah 'kawan-kawan' ini dibantu? Wassalam, ET Hadi Saputra (33 tahun 3 bulan) di komplek Kompas Ciputat
Kesenian dan APBD, Catatan dari KKI II Khairul Jasmi Cerpenis, wartawan Republika Sepanjang Kongres Kesenian Indonesia (KKI) II yang berlangsung 26 hingga 30 September 2005, di Jakarta, ada beberapa hal penting yang menarik untuk diulas. Dari beberapa itu, yang paling menarik justru soal pendanaan kegiatan kesenian. Lainnya tentang seni sebagai industri. "Kami sudah ajukan proposal ke perusahaan-perusahaan, tapi tidak pernah ditanggapi," kata seorang utusan dari Jawa Timur dalam pleno hari pertama. "Kami menolak bantuan pemerintah. Kami mencari sendiri ke perusahaan-perusahaan, dan kami bisa dapat. Yang penting tidak mengemis dan tahu caranya," kata peserta dari Jawa Barat, Alwi Syahbuddin. "Kalau di daerah saya, tiap mengajukan proposal ke PT Semen Padang, pasti dibantu, hingga kami tetap bisa berkesenian. Bantuan dari pemerintah juga ada, meski tidak banyak," sambung peserta dari Padang, Rusli Marzuki Saria."Pemerintah tidak becus. Jadi jangan berharap pada pemerintah," kata Boy G Sakti dari Jakarta. "Kita jangan bicara soal dana melulu. Tanpa bantuan pemerintah pun kita harus bisa berbuat. Kami sudah melakukannya," kata Agus Salim, peserta dari Sulawesi."Kita memang harus berbuat dengan uang sendiri yang tidak besar itu. Jangan menunggu terus," kata Nungky Kusumastuti, seorang pemakalah dari Jakarta."Kalau di luar negeri seperti Singapura, Jerman dan Amerika, pemerintah memberikan fasilitas dan bantuan yang besar bagi aktivitas berkesenian," sambung Linda Hoemar, juga pemakalah. Utusan dari berbagai daerah umumnya sulit menerima kenyataan bahwa Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) mendapat kucuran dana dari APBN, sementara dewan-dewan kesenian dari provinsi lainnya hanya dari APBD. Itupun hanya secuil. Dewan Kesenian Sumbar (DKSB), misalnya hanya menerima tak sampai Rp 100 juta per tahun. Sehingga, tidak heran, untuk membayar listrik saja, sering DKSB tak punya uang. Beberapa kali aliran listrik ke kantor DKSB diputus oleh PLN. "Bagaimana kita bisa berkesenian kalau mengharap uang pemerintah semata," kata Sekretaris DKSB Sumbar, Nasrul Azwar. Memang, meski kekurangan dana, aktivitas DKSB terus ada. Bahkan sempat menerbitkan beberapa buku. Tapi, apapun kata mereka, KKI II telah memutuskan bahwa pemerintah perlu turun tangan. Seniman memerlukan uang untuk aktivitas mereka. Karena seni adalah untuk orang banyak, maka pemerintah dipandang perlu untuk ikut membantu lewat APBN/APBD. Dari diskusi-diskusi dengan sejumlah peserta KKI, diketahui bahwa hampir semua seniman baik yang duduk di dewan kesenian atau pun yang bukan, tidak memahami mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah yang berbasis kinerja.Kelemahan kedua, mereka tidak memiliki lobi yang kuat ke eksekutif dan legislatif. Sementara DKJ memiliki hal itu dan faham pola penyusunan APBN. Sejumlah peserta dari Papua, Sulawesi dan Jawa Timur, yang sempat ditanyai Republika, ternyata memang tidak memahami mekanisme penyusunan APBD. Menurut aturanya, jika sebuah lembaga ingin mendapatkan kucuran dana APBN/D untuk tahun 2006 misalnya, maka paling tidak enam bulan sebelumnya, daftar kegiatan dan besarnya dana untuk tiap item kegiatan harus sudah disusun. Rancangan kegiatan itu, kemudian diajukan ke pemerintah (pusat, provinsi atau kabupaten) setempat. Proposal yang sama diajukan pula ke DPRD dan panitia anggaran di DPRD. Ketika panitia anggaran dari DPRD dan pemerintah bertemu untuk melakukan rapat-rapat di tangan mereka sudah ada kegiatan kesenian. Proposal saja tidak cukup. Perlu ada lobi, sebab lembaga, badan, organisasi, LSM, oranisasi profesi, juga mengajukan proposal ke pemerintah. Akan ada priorotas dan bukan prioritas. Telat melobi, berarti rezeki akan kurang, bahkan bisa tidak dapat sama-sekali. Jika APBN/D sudah disahkan, maka semua uang bantuan yang diterima harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana tuntutan anggaran kinerja. Dana yang semula untuk teater misalnya, tidak bisa dialihkan untuk tari. Untuk penerbitan buku, jangan dipindah untuk pembelian buku. Untuk mengerjakan hal-hal berbau akutansi itu, seniman selain malas juga tidak mampu. Belum lagi kesombongan banyak seniman.Kesombongan-kesombongan itu, dengan kuat terasa selama KKI II berlangsung. Pernyataan kesombongan itu mengemuka pada pleno pertama di hari pertama. Saat Linda Hoemar memaparkan bagaimana atensi pemerintah di luar negeri terhadap kesenian, sumbat botol anggur tua itu pun lepas. Pemerintah salah melulu, tidak becus, tidak punya perhatian, tidak bisa diharapkan, mengabaikan seniman, menganakemaskan olahraga dan sebagainya. Di olahaga jelas, iven-iven yang akan dilaksanakan, kompetisi ini, kompetisi itu, dan sudah dikalenderkan. Di dunia kesenian semua serba longgar, bahkan tidak terprogram. Jika pun ada dibuat oleh birokrat dan dananya masuk dulu ke kas dinas parwisata, ke binsos atau ke dinas diknas, tetap saja seniman jadi obyek. Celakanya, ketika bicara seniman selalu berapi-api. Mengaku bisa kuat berkarya dengan berdikari, tapi mengharap juga bantuan pemerintah. Ketika bantuan itu melalui lembaga pemerintah, seniman menolak. Ketika hendak dikucurkan langsung, tak jarang pula mereka mulai berkelahi sesamanya. Lebih sering pemerintah cuek bebek juga. Kedua belah pihak, sejauh ini belum saling mengerti posisi masing-masing. Seniman ingin serba cepat, pemerintah karena aturan mainnya, bergerak lamban. Padahal, sesungguhnya aktivitas berkesenian bukan hanya tangung jawab seniman, tapi juga pemerintah dan masyarakat, paling tidak masyarakat penikmat seni. Yang sering terjadi adalah, pemerintah 'diwajibkan' membantu, tapi dicaci-maki. Padahal yang diperlukan adalah komunikasi yang baik. keikutsertaan pemerintah, misalnya, bisa dilihat di KKI II. Hampir semua peserta yang 261 orang dari 26 provinsi itu, keberangkatannya dibiayai oleh pemerintah. Yang datang secara sukarela juga mengajukan proposal keberangkatan kepada pemerintah. Biaya penyelenggaraan KKI II sekitar Rp 2 miliar, cukup besar. Juga dari pemerintah. Sepanjang kegiatan berlangsung, pemerintah tidak ikut campur, semua dirumuskan seniman. Batang hidung orang-orang pemerintah pun tidak terlihat. Tapi masih ada seniman yang mencaci-maki kegiatan itu. "Ini uang rakyat. Kenapa uang rakyat dihabiskan," beberapa pernyataan ditulis di karton. Sikap menolak dan merindukan pemerintah di tubuh seniman itulah yang merugikan seniman. Kalau memang tidak mau menerima uang pemerintah, maka harus dinyatakan semua seniman di Indonesia jangan mau dibiayai pemerintah. Jika mau, jangan tiap sebentar mereka merasa benar sendiri. "Saya kira soal ide, tema, inspirasi berkesenian, absolut milik seniman, namun soal pendaan memang perlu bantuan pemerintah," kata Linda Hoemar. Seniman yang hadir di KKI II sepakat soal itu. Mereka juga sepakat bahwa pemerintah itu perlu. Harus ada jarak antara seniman dan pemerintah agar tidak bias. Pemerintah jangan menjadi penguasa untuk seniman. Mereka kecewa berat, pemerintah tidak hadir dalam KKI. Semula direncanakan dibuka presiden, yang datang hanya menteri. "Pemerintah harus ditegur keras," kata Wini, seorang peserta. Teguran keras itu perlu, agar dunia kesenian tidak diabaikan sepanjang zaman. Yang menarik adalah peserta KKI akan membentuk delegasi untuk menghadap presiden. Namun, tidak ada kesepakatan seberapa besar alokasi dana yang harus disediakan untuk seniman dalam tahun 2006 mendatang. Lantas apa yang harus dibiayai pemerintah? "Kita harus tanya apa maunya pemerintah. Kesenian ini mau diapakan?" kata sejumlah peserta. Itulah wacana. Padahal, tatkala bicara soal alokasi dana untuk kesenian di APBN/B, harus jelas besarannya dan bentuk kegiatannya. Tanpa kejelasan, namanya tetap wacana. Untuk wacana tidak ada anggaran belanja, yang ada hanya untuk kegiatan. Karena itu, kata Syarifuddin Arifin, peserta dari Sumatera, jika ingin dapat dana APBD, harus diajukan proposalmya ke pemerintah sejak awal. Tapi birokrasi adalah kandang besi. Banyak birokrat melecehkan kegiatan kesenian. "Ini tugas kita memberi penyadaran pada pemerintah yang arogan," kata seorang pemakalah, Adi Rosa. Sikap arogan pemerintah itu adalah penyakit turunan yang oleh seniman terasa amat menyakitkan. KKI sudah usai. Rancangan APBN dan APBD untuk 2006 akan mulai dibicarakan oleh pemerintah saat ini, sudahkah dewan kesenian memasuk usulan rancana kegiatan berkesenian kepada pemerintah daerah atau pusat? Rasanya belum. Tahun 2006, seniman akan gigit jari lagi. Lalu, kalau ada kegiatan, misalnya pementasan tari, maka sebulan sebelumnya panitia baru mengajukan proposal secara sporadis. Tentu saja yang didapat hanya dana bersifat bantuan. Alakadarnya, diajukan Rp 10 juta, dibantu Rp 2,5 juta. Siapa salah? -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= Berhenti, berhenti sementara dan konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem =========================================================
