Assalamu'alaykum Warahmatullaahi Wabarokaatuhu,

Ambo pribadi kurang setuju dengan caro-caro anarkis, tapi ambo juo indak
satuju jo caro pandang Buya Syafi'i ko .... dibawah , sekadar sharing
-------------------------------------
Dari www.hidayatullah.com
Syariat Islam di Mata Ahmad Syafii Maarif  Rabu, 28 Juni 2006 - 18:34:07 WIB
  Sebelum menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun, 1999
-2004, Ahmad Syafii Maarif dikenal hati-hati. Belakangan ia kerap memberi
pernyataan minor pada kelompok Islam lain


*Hidayatullah.com—*Prof Dr Ahmad Syafi'i Maarif adalah mantan Ketua Umum
Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selain kader Muhammadiyah, dia dikenal sebagai
seorang ilmuwan, tepatnya menjadi guru besar Ilmu Sejarah di IKIP
Yogyakarta.

Lahir di Sumpurkudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935, sejak kecil Syafii Maarif
hidup dalam lingkungan keislaman yang kental. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah
Sumpurkudus ini melanjutkan ke Madrasah Muallim Lintau, Sumbar, dan
selanjutnya menempuh ilmu setingkat SLTA di Mualimin Muhammadiyah
Yogyakarta. Lulus SLTA, dia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum
Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke IKIP Yogyakarta
hingga bergelar Sarjana Sejarah.

Syafii melanjutkan program master di Departemen Sejarah Universitas Ohio,
Amerika Serikat (AS). Gelar doktor diperolehnya dari Program Studi Bahasa
dan Peradaban Timur Dekat, Universitas Chicago, AS, dengan disertasi "Islam
as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected
in the Constituent Assembly Debates in Indonesia."

Pengurus Masyarakat Sejarawan Indonesia ini mengaku, di Chicago kuliah di
bawah bimbingan Fazlur Rahman, yang juga guru (alm) Nurcholis Madjid, yang
dianggapnya banyak memberikan pencerahan, termasuk dalam memahami Al-Qur'an.


"Saya betah di sana, karena cocok dengan dunia intelektualitas saya," kenang
si anak desa yang pernah bercita-cita hanya ingin menjadi penceramah di
podium ini.

Ahmad Syafii Maarif menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum PP Muhammadiyah
sejak 1999 -2004. Posisi ini kemudian diganti oleh Prof Dr Din Syamsuddin
dalam Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, Jawa Timur.

Sebelumnya, pria yang rajin menulis di berbagai media itu dikenal netral dan
hati-hati dalam mengeluarkan argumen bernilai politik. Namun, banyak
perubahan padanya, tatkala memberi pernyataan menyangkut masalah
gerakan-gerakan Islam. Di bawah ini sebagaian kecil yang didokumentasi *
hidayatullah.com *menyangkut pikiran dan pernyataannya:

Tanggal 10 Agustus 2000, bersama tokoh seperti Hasyim Muzadi (Ketua Umum
PBNU) dan Nurcholish Madjid, mengeluarkan pernyataan bersama di Hotel
Indonesia, yang isinya menolak upaya mengembalikan Piagam Jakarta. Judul
pernyataan mereka: "Kami Menolak Pencantuman Kembali Piagam Jakarta dalam
UUD 1945."

Alasannya, dimasukkannya kembali tujuh kata itu akan membangkitkan kembali
prasangka-prasangka lama dari kalangan luar Islam mengenai 'negara Islam' di
Indonesia. Prasangka-prasangka ini jika dibiarkan berkembang akan dapat
mengganggu hubungan antar kelompok yang pada ujungnya menimbulkan ancaman
disintegrasi.

Tanggal 1 Agustus 2005, Syafii meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI)
mengkaji kembali fatwanya. Ulama-ulama di MUI dianggapnya tak paham
pluralisme. Menurutnya, MUI harus mempelajari pluralisme untuk memahami
implikasi yang muncul akibat fatwa tersebut. Ia juga minta pemerintah
mengantisipasi agar fatwa ini tak diadopsi Pemerintah Daerah ke dalam
Peraturan Daerah (Perda).

"Bangsa ini masih ada banyak masalah. MUI seharusnya belajar banyak lagi
masalah pluralisme," katanya dikutip Koran Sinar Harapan.

Karena memunculkan perdebatan, Syafii meminta MUI mengkaji kembali 11 butir
fatwa hasil Musyawarah Nasional ke-7 itu. Ketegangan, kata dia, menunjukkan
tujuan fatwa sendiri tidak sepenuhnya tercapai.

Entahlah, meski fatwa adalah menyangkut masalah hukum dari kesepakatan ulama
yang ahli bidang fikih, ilmuwan Sejarah ini tetap keras mengatakan fatwa itu
tidak benar. "Tidak semua fatwa yang dikeluarkan MUI itu tepat. Misalnya
fatwa untuk menghukum agama lain. Ini tidak tepat. Seolah-olah MUI itu tidak
punya pekerjaan lain," katanya.

Syafii juga menyatakan sulit memahami fatwa MUI tentang pelarangan
Ahmadiyah, pengharaman pemikiran liberal dan pluralisme.

"Alih-alih mencerdaskan dan membimbing umat ke jalan yang benar, fatwa
tersebut malah menjadi bahan bakar tindakan anarkisme, vandalisme, dan anti
demokrasi di tengah umat," katanya seolah menganggap biang kekerasan adalah
Fatwa MUI.

Ahmad Syafii Maarif juga mempopulerkan istilah "preman berjubah". Istilah
itu muncul tanggal 9 Agustus 2005 dalam kolom 'Resonansi' di harian
Republika. Kolom itu pun berjudul "Preman Berjubah".

''...kita punya kesempatan emas untuk menyampaikan apa yang terasa secara
sopan tetapi tajam. Tidak seperti cara-cara sementara pihak yang menyerbu
suatu tempat yang mereka nilai 'berbahaya' bagi Islam seperti yang mereka
pahami. Cara semacam ini adalah cara preman berjubah, jauh dari dari sifat
seorang ksatria.'' Demikian tulis Syafii Maarif.

Istilah itu kembali diucapkannya dalam salah satu acara di stasiun TV dalam
rangka memperingati sewindu reformasi. Hadir dalam dialog tersebut antara
lain Akbar Tandjung, Wiranto, dan Adnan Buyung Nasution.

Ketika itu Syafii mengatakan, "Pada 2030 nanti Pancasila sebagai karya
brilian Bung Karno harus sukses diamalkan, karena sekarang penentang
Pancasila sudah tidak ada lagi setelah para preman berjubah kehilangan
energi".

Pernyataannya ini dipopulerkan lagi oleh sekelompok orang yang selama ini
dikenal sebagai aktivis liberal, dan dijadikan kumpulan buku berjudul Kala
Fatwa Jadi Penjara (Wahid Institute, 2006, hlm. 234-236). Buku ini membahas
tentang penolakan terhadap fatwa-fatwa MUI menyangkut liberalisme.

Dalam acara bedah buku dan diskusi otobiografi Ahmad Syafii Maarif,
Titik-titik Kisar di Perjalananku di Jakarta (19 Juni 2006), Syafii
mengatakan bahwa partai-partai Islam tak pernah membela rakyat.
Partai-partai Islam hanya menjadikan agama sebagai kendaraan politik. "Itu
fakta. Tidak seorang pun bisa membantahnya," katanya seperti dikutip koran
Suara Karya, 20 Juni 2006.

Ia juga mengatakan, partai-partai berdasarkan Islam makin tidak punya
pengikut. "Itu kenyataan dan fakta yang harus dilihat," ujarnya.

Syafii juga mengajak masyarakat untuk tak berharap pada partai Islam. Ia
bahkan menyebut-nyebut parpol Islam tidak akan pernah bersatu. "Selama
mereka hanya memikirkan perut, mereka tidak akan pernah bisa bersatu."

Bagaimana pandangannya terhadap partai Islam, misalnya PKS? "Dulu Partai
Masyumi, sebelum dibubarkan, lebih bagus. Orang-orang Masyumi dikenal
moralis, tidak memikirkan diri sendiri, dan hidup sederhana. Beda dengan
kelakuan elite politik sekarang. Dia (PKS) kan baru. Kita belum tahu kalau
dia berkuasa. Jadi, kita masih harus wait and see terhadap PKS ini,"
katanya.

Dalam bukunya, Mencari Autentisitas dalam Kegalauan (PSAP, 2004), Syafii
mengatakan, pluralisme agama dan budaya sejak ribuan tahun sudah merupakan
fakta dalam sejarah. Oleh karena itu, harus diakui, dihormati, dan
disyukuri. Pluralisme agama dan budaya, menurutnya, memperkaya bangunan
kemanusiaan universal.

Ia juga mengatakan, gagasan Negara Islam lebih banyak disebabkan oleh sikap
reaktif umat terhadap perkembangan politik abad ke-20, bukan oleh
kesungguhan untuk menciptakan sebuah tatanan kehidupan Islami yang
komprehensif, utuh, dan substansial.

Sikap dan pandangan di atas menempatkan Syafii menjadi "guru" bagi
orang-orang liberal. Simak pendapat Sukidi, aktivis Jaringan Intelektual
Muhammadiyah (JIMM) di harian Kompas (Selasa, 6 Juni 2006), saat menyambut
peluncuran buku otobiografi Ahmad Syafii Maarif berjudul Titik-titik Kisar
di Perjalananku.

"Sebagai ulama yang benar-benar 'alim' sehingga dipanggil Buya, pilihan
hidup sederhana benar-benar merefleksikan kondisi umatnya yang sederhana,
serba miskin dan penuh penderitaan. Ia resapi kondisi umatnya itu dalam
kehidupan. Peran profetiknya ibarat seorang 'nabi' yang oleh (alm)
Nurcholish Madjid ditafsirkan sebagai 'guru moralitas' dan 'guru kebenaran'.
Hidupnya diabadikan untuk menyertai dan mengabdi pada umat dan bangsa, dalam
menggapai moralitas dan kebenaran yang diperjuangkan secara konkret, tidak
sekadar dalam ide dan angan-angan.

Di tengah bertaburan elite agama yang menjadikan umatnya sebagai modal dan
mobilisasi politik, Buya Syafii justru menjauhi sifat itu. Ia
mentransendensikan dirinya dari nafsu birahi politik. Kepada umat, ia
tebarkan pencerahan dengan akal rasional dan budi pekerti yang baik, juga
sebuah peringatan.

"Aku ingatkan bahwa cara-cara radikalisme itu sepanjang sejarah Indonesia
hanya punya satu risiko: gagal!," tutur pria yang sering dipanggil
pengagumnya dengan Buya itu dalam otobiografinya. [*cha*, *berbagai sumber*]


-- 
Afda Rizki
--every man dies but not every man lives--
--------------------------------------------------------------
Website: http://www.rantaunet.org
=========================================================
* Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi 
keanggotaan,
silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting
* Posting dan membaca email lewat web di
http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages
dengan tetap harus terdaftar di sini.
--------------------------------------------------------------
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply
- Besar posting maksimum 100 KB
- Mengirim attachment ditolak oleh sistem
=========================================================

Kirim email ke