Menjelajahi Kriteria Kepemimpinan Nasional,
Mengusaikan Transisi di Pemilu 2004

Oleh  :Agus Haryadi

A b s t r a k

Keberhasilan   transisi   bagi  banyak  negara  Dunia 
Ketiga  seperti
Indonesia  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Satu 
di antaranya yang
paling dominan adalah, perkara kepemimpinan nasional.
Dalam masyarakat
yang  berbudaya politik subyek—atau bahkan semi
parokial[i], Indonesia
nyaris  mengeliminasi  variabel peran publik dalam
menentukan jalannya
pemerintahan.  Keadaan ini ikut ditunjang oleh suasana
sosiologis yang
secara  turun  temurun mentradisikan relasi kuasa
patron-klien. Hingga
akhirnya,  kekuasaan oligarkis menjadi model yang
paling dinikmati dan
telanjur  sukar  dihindari.  Bagi  yang  mendapat
kesempatan berkuasa,
suasana  demikian adalah surga. Tapi tidak, bagi
rakyat yang sejatinya
merupakan pemilik sah kedaulatan.

Cuaca  politik  transisi  semacam ini telah
mengabaikan kebutuhan akan
partisipasi.  Kelas  menengah  yang  diwakili  partai 
politik,  gagal
memediasi aspirasi dengan policy. Yang terjadi justru
kesenjangan yang
akut,  kronis, sekaligus dramatis—sebuah indikasi atas
tak berjalannya
prinsip-prinsip kongruensi. Pada waktu yang sama,
mekanisme pengawasan
dan  perimbangan  antarlembaga  negara (checks and
balances mechanism)
juga nyaris lenyap lantaran praktik-praktik negosiasi
kotor (back room
deal).  Tingginya  pelanggaran  hukum  dan  masih 
mewabahnya  praktik
korupsi  yang tercermin dalam penilaian Transparency
International[ii]
sedikitnya  menyampaikan  bukti, kepemimpinan nasional
belum berada di
tangan yang tepat.

Sekurang-kurangnya,  ada 2 faktor yang mencuat sebagai
persoalan utama
bila lokus masalah diletakkan pada soal kepemimpinan
nasional (lembaga
kepresidenan).  Yakni,  otentisitas—keselarasan 
antara pikiran, kata,
dan  perbuatan;  dan transformasi moralitas individu
menjadi moralitas
publik  yang  mengikat  serta  memiliki  daya paksa.
Kondisi ini belum
menyertakan  persoalan-persoalan lain semisal model
transisi Indonesia
yang  mengambil  bentuk transplacement[iii]; pengaruh
kuat pihak asing
dalam  pengelolaan  negara; hingga sisa-sisa persoalan
yang diwariskan
rejim masa lampau.

Karenanya,   pemilu   2004   mendatang   mendapati 
arti  penting  dan
relevansinya  untuk  keluar  dari  lubang  krisis. 
Pemilihan presiden
secara   langsung—sebagai   konsekuensi   sistem 
presidensial,  telah
menciptakan  ranah baru yang lebih terbuka bagi publik
(partisipatif).
Tapi  di  lain  pihak,  kondisi  ini  juga  sekaligus 
rentan terhadap
kemungkinan  munculnya  (kembali)  pemimpin  nasional
tanpa kompetensi
individu  yang  cukup  memadai  dalam mengatasi
masalah yang ada—namun
sangat populis dalam kacamata publik.

Tulisan   ini  mencoba  mengangkat  sejumlah 
persyaratan  dasar  bagi
kepemimpinan   nasional   yang  dikaitkan  dengan 
kebutuhan-kebutuhan
mendesak—yang  urgen  diatasi  Indonesia.  Dalam  cara
 yang  ringkas,
Indonesia  saat  ini membutuhkan seorang pemimpin
kuat—bukan otoriter,
yang  mengombinasikan  moralitas  individu  dan
kualifikasi manajerial
yang  lebih dari sekadar cukup, untuk mengelola
jalannya pemerintahan.
Untuk  Indonesia—yang  dikiaskan kerusakannya telah
mendekati sempurna
dan nyaris memenuhi seluruh persyaratan menuju
kepunahan[iv], maka tak
ada  jalan  lain  kecuali  menularkan kesadaran untuk
memilih presiden
dengan  kualitas  individu yang mumpuni, sebagai
aktifitas epidemik di
masyarakat.


Kesimpulan dan Rekomendasi 

Melalui   serangkaian   pembahasan   yang   telah  
disampaikan,  maka
simpul-simpul   gagasan   berikut  diupayakan  untuk 
dapat  memetakan
kriteria   penting   dalam   melafalkan   kebutuhan  
Indonesia   atas
kepemimpinan   nasional   menghadapi   tantangan   ke 
 depan.  Krisis
berkepanjangan—dan    semipermanen—yang    dialami  
Indonesia   mesti
diakhirkan   dengan   mengikutsertakan  sejumlah 
catatan  penting  di
dalamnya.

Pemilihan   presiden   langsung—yang   sejatinya  
meneguhkan   sistem
presidensial   di   Indonesia,  akhirnya  menjadi 
ujung  tombak  yang
diharapkan  dengan  penuh kecemasan. Kekhawatiran kian
menggelora saat
pilihan  definitif  diduduki oleh individu yang jauh
dari kompeten dan
layak,  serta ancaman yang datang dari para politisi
tercela. Namun di
lain  pihak, keberhasilan juga dapat diraih sejauh
masyarakat memiliki
kesadaran   tinggi   atas  tanggung  jawab 
pilihannya.  Bayang-bayang
kegagalan  bisa saja dengan singkat bermenifestasi
jadi kenyataan saat
pintu  terakhir yang bisa diharapkan benar.benar
terdobrak. Perjalanan
transisi   Indonesia   membutuhkan  kepiawaian  yang 
tersimpul  dalam
individu yang dikriteriakan sebagai berikut:

1.  Memiliki  kepribadian otentik, yakni kemampuan
untuk menyelaraskan
antara   pikiran,   kata,  dan  perbuatan. 
Kepribadian  otentik  juga
menyangkut  hal-hal  yang  terkait  dengan  integritas
 dan  moralitas
individu   dalam  menegasikan  praktik-praktik 
despotik—dan  memiliki
kemauan  untuk  mentransformasikannya  sebagai 
moralitas  publik yang
diobyektifikasi  lewat perangkat peraturan yang
memiliki daya ikat dan
paksa.

2.  Bersungguh-sungguh  melakukan migrasi dan
segregasi politik, tanpa
mengabaikan  kebutuhan  atas  rekonsiliasi nasional
yang mampu memutus
siklus  dendam  dan  kekerasan  baru,  serta 
menciptakan keharmonisan
antarsesama sebagai kapital sosial pembangunan
Indonesia.

3. Memfasilitasi ruang yang kondusif bagi usaha-usaha
penegakan hukum.

4.  Mendorong kemandirian sebagai sikap yang tercermin
lewat perhatian
yang  tinggi  terhadap  sektor  pendidikan  dan 
usaha-usaha progresif
menuju  revolusi teknologi—yang salah satunya
tercermin dalam anggaran
yang  memadai  dan  fasilitas mencukupi yang diberikan
negara terhadap
berbagai penelitian terencana.

5.   Menjadikan   penegakan  hukum  sebagai  panglima 
yang  memediasi
penciptaan stabilitas politik dan iklim berusaha yang
kompetitif—tanpa
harus  terjerembab  dalam  praktik-praktik 
otoritarian,  koersif, dan
represif.

6.   Pluralis,   dan   mengedepankan   perilaku 
proeksistensif  dalam
mendialogkan  perbedaan  dalam  masyarakat  dan 
menghindari  perilaku
sektarian tanpa harus mengikis identitas individual.

7.  Meneguhkan  4  pilar  demokrasi  dalam 
pengelolaan  negara, yakni
partisipasi, kontestasi, konstituensi, dan puncaknya,
kongruensi.

8.  Memiliki  pantauan  jauh  ke  depan  (visioner)
yang mampu membawa
Indonesia  keluar  dari  jeratan  krisis  dan 
memasuki  era baru yang
sejahtera,  adil, demokratis, dan berpihak pada
kepentingan masyarakat
luas.   Dalam   jangka  pendek  dan  menengah, 
kepemimpinan  nasional
dirasakan  perlu untuk menyusun platform dan agenda
kerja praksis yang
ditempatkan sebagai skala prioritas.

9. Mengembangkan budaya politik oposisi yang mengarah
pada peningkatan
kinerja  rejim  berkuasa  dan  menghindari intimidasi
politik terhadap
kekuatan-kekuatan sosial di luar institusi negara.

10. Menciptakan hubungan yang harmonis sipil-militer
tanpa mengabaikan
pentingnya   fungsionalisasi  sektor  pertahanan 
dalam  sebuah  rejim
demokrasi.  Reposisi  yang penuh kehatian-hatian perlu
dilakukan untuk
mencegah  kembalinya dominasi politik militer dan
penggunaan kekerasan
dalam penciptaan stabilitas.

11.  Mengembangkan pola pembangunan yang bertumpu pada
pertumbuhan dan
pemerataan  ekonomi  lewat  desentralisasi  dan 
otonomi  daerah. Yang
ditunjang    dengan    redistribusi   kapital   aset  
negara   kepada
kelompok-kelompok usaha kecil, menengah, dan para
petani.

12. Memiliki ketangguhan, kepiawaian, dan kecakapan
dalam berinteraksi
dengan   dunia   internasional  tanpa  harus 
kehilangan  harga  diri,
martabat, dan mengorbankan kepentingan nasional.

Serangkaian  catatan  ini tentu saja masih membutuhkan
langkah-langkah
praksis lain yang lebih terinci. Sukarnya medan
transisi yang dihadapi
Indonesia  telah  memaksa  dan  memanggil  tanggung 
jawab  masyarakat
seluruhnya  untuk  terlibat mencari langkah-langkah
solusi yang tepat.
Sebagai   langkah   awal,   pemilihan   presiden 
langsung  yang  akan
diselenggarakan  pada  tahun  2004  akan sangat
menentukan sejauh mana
keberhasilan  akan  sungguh-sungguh  dicapai. Atau
sebaliknya, periode
transisi—yang  berdampak  pada  krisis  berlapis  ini,
 menjadi  lebih
panjang.

Sejauh  masyarakat  bertanggung  jawab  atas 
pilihannya, maka harapan
masih  terbuka.  Tapi  selagi  kesalahan  yang
diperbuat, maka harapan
keberhasilan, untuk sementara waktu, mesti dikubur
dalam-dalam. Semoga
tak akan ada.


__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

--------------------------------------------------------------
Website: http://www.rantaunet.org
=========================================================
* Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi 
keanggotaan,
silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting
* Posting dan membaca email lewat web di
http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages
dengan tetap harus terdaftar di sini.
--------------------------------------------------------------
UNTUK DIPERHATIKAN:
- Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply
- Besar posting maksimum 100 KB
- Mengirim attachment ditolak oleh sistem
=========================================================

Kirim email ke