Dikutip dari : Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
Indonesia
Boks 1. Garis Kemiskinan Nasional
Ukuran Garis Kemiskinan Nasional adalah jumlah rupiah yang diperlukan oleh
setiap individu untuk makanan setara 2.100 kilo kalori per orang/hari dan
untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan berupa perumahan, pakaian, kesehatan,
pendidikan, transportasi, dan aneka barang/jasa lainnya.
Biaya untuk membeli 2.100 kilo kalori/hari disebut sebagai Garis Kemiskinan
Makanan, sedangkan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non-makanan disebut
sebagai Garis Kemiskinan Non-Makanan. Mereka yang pengeluarannya lebih rendah
dari garis kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan atau penduduk miskin.
Standar kemiskinan yang digunakan BPS bersifat dinamis, disesuaikan dengan
perubahan/pergeseran pola konsumsi agar realistis.
Proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan pada 1996 memiliki dua angka untuk
menunjukkan berbedanya kriteria yang digunakan, yaitu standar 1996 dan standar
1998 (BPS, Statistik Indonesia 2002).
Perubahan standar terjadi bukan hanya karena pergeseran pola konsumsi tetapi
juga karena perluasan cakupan komoditas yang diperhitungkan dalam kebutuhan
minimum, antara lain karena adanya kewajiban belajar sembilan tahun.
Tantangan
Disparitas.
Masalah kemiskinan di Indonesia bukan hanya jumlahnya yang besar tetapi juga
disparitas yang tinggi antar wilayah, provinsi, ataupun kabupaten dan kota,
dan kemiskinan transien yang serius, yaitu sejumlah besar penduduk akan
tergolong miskin bila terjadi sesuatu perubahan keadaan/kebijakan.
Disparitas antarwilayah terlihat, misalnya, dari keadaan di DKI Jakarta dan di
Papua. Hampir setengah dari penduduk Papua hidup di bawah garis kemiskinan
nasional, sedangkan penduduk miskin di DKI Jakarta hanya 3,4 persen (Tabel
1.1).
Penduduk marjinal.
Tantangan lain adalah terdapat sejumlah besar penduduk yang pendapatannya/
pengeluarannya sedikit di atas garis kemiskinan.
Kelompok ini sangat rentan untuk masuk kategori penduduk miskin bila terdapat
perubahan kebijakan.
Sebagai contoh, jumlah proporsi penduduk miskin bertambah cukup besar jika
garis kemiskinan dinaikkan sedikit saja
(Boks 3).
Boks 3. Pengaruh Perubahan Garis Kemiskinan
Wilayah
Kriteria 1996
Kriteria 1998
Garis Kemiskinan
Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
Garis
Kemiskinan
Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan
Rupiah per bulan
Juta
Persen
Rupiah per
bulan
Juta
Persen
Urban
38.246
7.2
9.7
42.032
9.6
13.6
Rural
27.143
15.3
12.3
31.366
24.9
19.9
Total
22.5
11.3
34.5
17.6
