Oh....saya tidak menyimak pernyataan Pak Habibie itu. Memang seharusnya kita (melalui MPR baru) yang memutuskannya. Saya tahu, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Oleh sebab itu harus diambil suara pada Sidang MPR nanti. Kalau mengenai 'merajuk', bisa ya bisa tidak. Siapa tahu memang ada yang sengaja mengalihkan perhatian kepada masalah besar ini....:) Salam, bRidWaN ============================================ At 07:19 31/01/99 +0700, Ichwan Ramli wrote: >Dalam hal ini, saya rasa Pres. Habibie sudah betul, karena >pernyataan-nya adalah bahwa Ia akan mengusulkan kepada MPR >baru nanti, bila perundingan otonomi luas tidak bisa diterima, >untuk melepas Timtim dari NKRI. > >Namun demikian, menurut pendapat saya pribadi, ada kesan Pres. >Habibie merajuk dan terlalu cepat menyerah kepada tekanan >International. Kesan ini nampak karena dalam pemberitaan, >disebutkan keputusan ini diambil untuk menjawab surat dari >PM Australia John Howard. Kesan serupa diperkuat dengan >berita bagaimana Pres. Habibie, begitu gampang memberikan >disposisi kepada Mentamben : Kuntoro, untuk membantu Freeport, >tanpa ada ada usaha Pres.Habibie untuk menekan Freeport, >memberikan royalties ataupun konsesi lebih untuk Irian. >------ >From: bRidWaN <[EMAIL PROTECTED]> >Date: 30 Januari 1999 19:52 > >> Kembali ke masalah Tim-Tim, menurut anda (atau rekan yang lain), >> apakah Pemerintah Habibie berhak untuk memutuskan masalah ini ? >> Bukankah keputusan tersebut seharusnya merupakan keputusan Rakyat >> melalui MPR ? Dan tentunya MPR hasil Pemilu 1999 ? >> Tentunya kita (baca: MPR) seharusnya dimintakan pendapat dan >> persetujuannya, mengingat ini adalah masalah Kesatuan dari Negara. >> >> Ada pendapat ? >> >> Salam, >> bRidWaN
