Saudara Andrew Pattiwael yang saya hormati. Saya kagum atas rasa optimis
saudara dalam mempercayai berita yang anda lampirkan. Putra-putri daerah
memang akan pulang ke rumah, dan itu pasti. Tetapi jangan ada cap "putra-putri
daerah" kepada kami sebab dengan demikian anda/ataupun pemerintah, telah
mendiskriminasi kami (yang nota-bene adalah mayoritas) sebelum pembangunan ini
dimulai. Suara putra-putra daerah sudah lama didengarkan oleh MPR/DPR dan saya
yakin sekali mengenai ini. Yang belum terjadi adalah pelaksanaan yang riil
tentang janji2 pemerintah kepada daerah-daerah tsb. Sakit hati ini tidak dapat
dihapuskan dengan mudah. Mulai dari sekarang pemerintah harus benar2 menjadi
pelayan masyarakat dan bukan tuan2 tanah yang cuma tahu beres berhubung punya
koneksi ke "pusat." Bahasa kasarnya :" It's time for the government to kiss
our asses and lick those spit they have thrown on us back to their own
mouths." Mangapa saya berbicara sekasar ini ? Tanpa adanya suatu kekerasan
pendirian dari daerah2 dalam menuntut haknya masing-masing, tak akan ada
penyesuaian dalam pemerintah terhadap kami. Budaya 'asbun' akan trus
berlangsung, yang lebih rendah menjilat atasannya masing-masing, yang rakyat
harus terus tunduk kepada pegawai2 negeri yang taunya cuma ngegosip di
instansinya masing2 dan lain lain. Perubahan secara drastis adalah mutlak.
Pemerintah harus memberikan kepercayaannya kepada "daerah daerah diluar jawa"
dalam mengatur pemerintahan masing-masing. Biarkan kami memilih gubernur kami
masing2. Janganlah pemerintah yang menunjuk terus menerus siapa yang "berhak
dan pantas" memimpin suatu daerah. Setelah tahap ini terlaksana, pemerintah
seyogyanya mengadakan pembagian APBN yang merata ke semua daerah. Biarkan kita
menulis "wish list" dan membawa proposal ini ke tangan penguasa supaya akan
ada pemerataan. Bilamana biaya tidak cukup, runtuhkan salah satu (atau dua --
yang mana yang adil) gedung mewah di Jakarta/pusat. Liquidasi aset2nya dan
pakailah biaya tersebut untuk the greater good. Tahap2 diatas hanyalah mimpi-
mimpi kami. Harapan daerah2 adalah adanya desentralisasi yang murni. Ratakan
pemerintahan kesegala pelosok dan biarkan tiap daerah mengatur anggarannya
masing-masing. Bila ada pemerataan, saya yakin angka2 urbanisasi di Jakarta
akan berkurang sebab bakalan ada gedung2 indah di daerah2, facilitas2
secanggih ibukota di kampung2 dan lain lain. Dan yang paling penting adalah,
adakan PEMILU yang murni, bersihkan MPR/DPR dari pengaruh ABRI yang terlalu
lama sudah mengatur segala macam kekacauan di dalam negeri kita.
Saya harap reply ini cukup bermakna kepada saudara2 sekalian.Janganlah kita
terbuai propaganda dari pusat. Belum cukupkan 3 dekade yang penuh dengan tipu
2 dan authoritarianism dari pusat? Jadilah individual2 yang mengikuti kata
hati masing- masing dan tidak selalu terpukau kepada kata hati pemimpin2 kita.
Dan bila ada isi dari e-mail ini yang menyinggung intelektual2 milis ini, mari
kita berdiskusi dengan tangan dan hati yang terbuka.
PS: Jangan anggap Habibie adalah contoh dari :
"Berikan kesempatan kepada Putra Daerah untuk dapat memimpin Bangsa secara
Nasional. Lihatlah Habibie, bukti dominasi satu golongan suku telah berakhir.
Membuat hati Rakyat Makassar bangga sebagai Bangsa Indonesia, karena
salah seorang putranya berhasil menduduki jabatan tertinggi di Republik."
saudara Andrew, sebab anda bukan putra makassar dan anda tidak tau apa yang
dirasakan putra2 Makassar. Habibie tidak pernah mewakili kami. Beliau (saya
tetap menghormati individual ini) adalah penjilat pemerintah sejak awal
karirnya. Kenaikan pangkatnya adalah bagian dari konstitusi UUD 45 dan bukan
atas kehendak rakyat. Semoga anda maklum.
MERDEKA
dari putra makassar/manado di Portland,
Donald
