Komentar Akbar Tanjung:
Kemudian terhadap orang-orang yang diperiksa, misalnya tokoh-tokoh yang 
pernah berjasa atau pernah ikut dalam pemerintahan atau orang yang pernah 
mengambil bagian dalam kehidupan pemerintahan, berbangsa, dan bernegara, 
bilamana diadakan pemeriksaan ya tentu saja hendaknya memperlakukan 
orang-orang itu sesuai dengan apa yang telah pernah diabdikan kepada 
bangsa dan negara.

Sesuai dengan apa yang telah pernah diabdikan kepada bangsa dan negara?
Apa maksudnya komentar Mensesneg Akbar Tanjung ini? So Akbar said
TAKE EASY WITH THAT OLD MAN seperti juga kata Habibie Alihkan 
penyelidikan kepada yang lain.

Sekarang kan intinya bukan siapa yang menyadap isi pembicaraan dari
Ghalib dan Habibie, tapi intinya adalah ISI dari penyadapan itu.

Isi dari penyadapan itu (Kalau memang ini adalah pembicaraan GHALIB dan
HABIBIE) memperlihatkan KETIDAK SUNGGUHAN KEJAKSAAN dan PRESIDEN 
untuk menyelesaikan Permasalahan Soerharto. 

Kan Hanya Ghalib yang menyangkal bahwa ia dan Habibie adalah pemilik
dari suara tersebut, sedangkan Habibie lewat sesneg tidak menyangkalnya.
Jadi siapa pemilik suara ini? 

Well, sekarang baru kita tahu kesungguhan Pemerintah dan Kejaksaan dalam
membongkar atau menyelesaikan permasalahan ini. Mereka ternyata
masih terus mengulur penyelesaian masalah Soeharto. Sampai kapanpun
masalah Soeharto tidak akan dapat terselesaikan, jikalau bekas-bekas 
pembantunya yang disuruh mengurus permasalahn ini. 

Jadi intinya lagi, bukan siapa yang menyadap, tapi siapa yang mempunyai
suara tersebut? Apakah Habibie dan Ghalib ? Apa maksud Habibie untuk
mengalihkan pemeriksaan dari Soeharto ke Arifin Panigoro Cs.?
Apa inti dari pembicaraan Ghalib dan Habibie tersebut?

Terima Kasih kepada Pelaku Penyadapan

Andrew Pattiwael




******************************************************************
  Berita Utama
                                                        Jumat, 19 
Februari 1999  



 Petinggi Negara Kelabakan

      Telepon Habibie-Ghalib Disadap 
      Pelakunya Didukung Dana Besar 

                                             JAKARTA - Pembicaraan telepon
                                             rahasia Presiden BJ Habibie dan
                                             Jaksa Agung Andi M Ghalib
                                             disadap dan dibocorkan! Masalah
                                             itu telah membuat para petinggi
                                             negara menjadi kelabakan dan
                                             kemudian menyatakan
                                             tanggapannya.

                                             Bahkan Rakor Menteri Bidang
                                             Polkam, kemarin, secara khusus
                                             juga membahas persoalan itu.
                                             Menko Polkam Feisal Tanjung
                                             telah memerintahkan Kepala
                                             Bakin untuk melakukan 
penelitian,
 jika kemungkinan terjadi penyadapan telepon. "Yang akan diusut, dari 
mana dapatnya
 itu,'' tegasnya.

 Sedangkan Ghalib setelah Rakor Polkam itu kepada wartawan membantah telah
 melakukan pembicaraan sebagaimana terdapat dalam rekaman kaset yang dikutip
 majalah Panji Masyarakat edisi 24 Februari 1999. 

 Dia meminta aparat kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus
 tersebut. "Itu tidak benar dan saya minta aparat kepolisian segera 
menyelidiki,'' kata
 Ghalib. 

 Ketika ditanya mengenai mudahnya penyadapan telepon terhadap pejabat tinggi
 negara, Ghalib tidak menjawab. Menurut dia, bisa saja suara dalam rekaman
 pembicaraan antara dirinya dan Presiden Habibie itu dibuat-buat. 
"Jangankan suara,
 foto pun bisa diubah-ubah. Itu kan perbuatan yang berusaha mencari-cari 
sesuatu
 yang tidak benar,'' katanya.

 Dia menyayangkan pemberitaan Panji Masyarakat yang menurutnya tidak 
melakukan
 konfirmasi. Sebelum dimuat, isi rekaman tersebut seharusnya dicek atau
 dikonfirmasikan terlebih dahulu kepadanya.

 Transkrip percakapan telepon yang diduga antara Habibie-Ghalib itu 
dimuat secara
 lengkap kali pertama oleh majalah berita mingguan Panji Masyarakat No 45 
Tahun II,
 edisi 24 Februari 1999. Majalah ini memasang cover gambar Habibie dan Ghalib
 dengan judul "Beredarnya Rekaman Ghalib- Habibie''. 

 Teknologi Tinggi

 Isi percakapan itu antara lain seputar pemeriksaan dugaan KKN yang dilakukan
 mantan presiden Soeharto dan pemeriksaan kasus-kasus besar lainnya 
seperti Arifin
 Panigoro.

 Mensesneg Akbar Tanjung kepada pers di Istana Merdeka, Kamis siang, mengutip
 Presiden BJ Habibie menyatakan, Kepala Negara telah memerintahkan
 Menhankam/Pangab untuk menyelidiki kasus bocornya pembicaraan tersebut.

 "Presiden menginstruksikan para pejabat terkait untuk mengambil 
langkah-langkah
 tegas, untuk mencari siapa yang membocorkan pembicaraan tersebut atau 
bila betul
 siapa yang melakukan penyadapan,'' katanya.

 Mensesneg Akbar Tanjung menegaskan, Pemerintah akan mencari siapa yang telah
 membocorkan pembicaraan via telepon tersebut pada 10 Desember 1998, sehari
 setelah pemeriksaan Soeharto. 

 Pemerintah yakin pelakunya seseorang yang mempunyai kemampuan tinggi di
 bidang teknologi dan didukung dana besar. Karena itu, menurutnya, pelaku
 pembocoran perlu ditindak tegas karena telah melanggar hak asasi atau 
hak-hak
 pribadi seseorang.

 "Selain bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi seseorang,
 tindakan itu dilakukan oleh orang yang punya kemampuan tinggi, memiliki 
suatu
 kecanggihan dan dana besar. Karena itu, Bapak Presiden telah 
menginstruksikan
 agar masalah itu secepatnya diselidiki,'' ujarnya.

 Berikut tanya jawab lebih lanjut antara wartawan dan Mensesneg:

 Bagaimana dengan isi pembicaraan itu?

 Materi pembicaraannya sebenarnya dalam berbagai kesempatan juga telah
 disampaikan oleh Presiden kepada para pembantunya, termasuk Jaksa Agung. 

 Misalnya, bilamana ada orang-orang yang diduga mengambil tindakan yang
 melanggar hukum, yang merugikan negara, Jaksa Agung dan siapa saja yang
 menjadi pejabat berkaitan dengan pengambilan tindakan hendaknya tidak 
ragu-ragu
 mengambil tindakan terhadap orang-orang tersebut. Itu selalu disampaikan 
oleh
 Presiden dalam berbagai kesempatan. 

 Kemudian terhadap orang-orang yang diperiksa, misalnya tokoh-tokoh yang 
pernah
 berjasa atau pernah ikut dalam pemerintahan atau orang yang pernah mengambil
 bagian dalam kehidupan pemerintahan, berbangsa, dan bernegara, bilamana
 diadakan pemeriksaan ya tentu saja hendaknya memperlakukan orang-orang itu
 sesuai dengan apa yang telah pernah diabdikan kepada bangsa dan negara.

 Misalnya disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut mengenai Pak Harto, 
bilamana
 diperiksa ya diperlakukanlah beliau itu diperiksa dengan tidak 
mengurangi materi
 pemeriksaan. Tentu saja pemeriksaan itu dilakukan secukupnya, 
sewajarnya, dan
 tentu saja tidak perlu berlama-lama. 

 Jadi itulah kira-kira apa yang disampaikan Presiden. Semua apa yang 
dikatakan
 dalam pembicaraan itu akan diadakan pemeriksaan, apakah betul itu suatu
 pembocoran, dan itu akan diambil tindakan oleh aparat. 

 Melihat kemungkinannya, apakah penyadapan itu terjadi di Kejaksaan Agung
 atau kompleks istana?

 Itulah yang akan diadakan pemeriksaan. Sekarang sedang dilakukan
 langkah-langkah ke arah itu dan Presiden telah memberikan petunjuk 
mengenai hal
 itu.

 Apakah bisa dikatakan ini pembocoran rahasia negara?

 Ya...pokoknya suatu hal yang sangat mengingkari hak-hak asasi dan 
hak-hak pribadi
 dan privacy seseorang. Apalagi ini Kepala Negara, coba. Kalau benar disadap,
 pembicaraan-pembicaraan beliau itu kan selalu berkaitan dengan tugas-tugas
 kenegaraan. Kalau ada kesengajaan untuk melakukan penyadapan dan pembocoran,
 itu kan hukumnya berat.

 Mendiskreditkan Habibie

 Apakah Anda melihat ini upaya untuk mendiskreditkan Presiden?

 Kalau memang terbukti tindakan itu dilakukan secara sengaja untuk menyadap
 pembicaraan Presiden, tentu arahnya ke situ. Jadi perlu diambil tindakan 
hukum
 terhadap orang-orang itu.

 Dengan adanya kasus ini, bagaimana pengamanan ke dalam?

 Pokoknya pengamanan diperketat dan telah dilakukan langkah-langkah untuk
 menyelidiki seluruh akses pembicaraan kepada Presiden, baik di Istana 
Negara,
 Istana Merdeka, maupun di kediaman.

 Dalam percakapan itu yang menelepon Presiden atau Jaksa Agung?

 Saya tidak tahu persis, karena saya juga belum dengar isi percakapan 
itu. Saya
 belum sempat dengar, nanti akan saya dengar.

 Ada kemungkinan keterlibatan agen rahasia asing?

 Ya...bisa saja. Tetapi itu sudah pasti ada keterlibatan orang-orang yang 
canggih,
 yang memiliki kemampuan tinggi dan juga memiliki sumber dana yang besar. 
Karena
 untuk bisa melakukan tindakan seperti ini kan diperlukan kemampuan 
khusus untuk
 itu. 

 Anda melihat ini berkaitan dengan masalah politik?

 Ya... kalau sesuatu yang berkaitan dengan Kepala Negara, tentu saja ada 
tendensi
 politiknya. Itu pasti. Misalnya, memang mau mendiskreditkan Kepala 
Negara. 

 Sepertinya Pemerintah sudah mencium pelakunya dari pihak yang
 berkemampuan canggih dan punya dana besar.

 Kalau bisa menyadap pembicaraan Presiden itu kan orang yang hebat. Canggih
 sekali. Presiden itu kan tempatnya sudah diketahui setiap hari, yaitu di 
istana dan
 kediaman. Jaksa Agung kalau melakukan pembicaraan, kalau tidak di 
kantornya ya
 di kediamannya. 

 Orang yang bisa menyadap pembicaraan di tempat-tempat seperti itu tentu 
orang
 yang mempunyai kecanggihan tertentu. Dan untuk bisa secanggih itu tentu
 memerlukan biaya yang besar.

 Apakah dengan kasus ini akses ke istana akan diamankan?

 Pokoknya, terutama yang berkaitan dengan jalur-jalur pembicaraan, akses ke
 Presiden (pasti segera diamankan). Kalau betul (pembicaraan) itu disadap 
lewat
 telepon, kami akan terus amankan akses pembicaraan di istana dan di 
kediaman.
 Kemudian, tentu ini peringatan bagi para pejabat Pemerintah lainnya 
untuk menjaga
 lingkungan masing-masing.

 Tentang pembicaraan menyangkut pemeriksaan Soeharto, Mensesneg menjelaskan,
 maksud Habibie agar pemeriksaan terhadap seseorang yang pernah memegang
 suatu jabatan di pemerintahan tetap diperlakukan proporsional tanpa 
mengurangi
 keseriusan pemeriksaan. 

 Maka ketika ditanya apakah arah pembicaraan itu untuk menghentikan 
pengusutan
 terhadap Soeharto, dia menegaskan tidak. "Oh tidak, sama sekali tidak 
ada maksud
 untuk mendeponir.'' (A20,eh,di,ant-24t) 


       Berita Utama | Semarang | Sala & DIY | Jawa Tengah | Budaya | 
Olahraga 
            Internasional | Opini | Ekonomi | Fokus | English | Menu 
Utama 

                       Copyright� 1996 SUARA MERDEKA

Kirim email ke