Date: Tue, 16 Feb 1999 16:38:51 -0500
To: [EMAIL PROTECTED]
From: Ben Abel <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: IND: Wawancara GM ttg sikon terkini (3/3 - end)
Peran bersiap hadapi ABRI, Kriminalitas negara dan PEMILU
[Wawancara Goenawan Mohamad (3/3 - terakhir)]
Peranan ABRI
T: Sekarang kita lihat peranan ABRI. Setelah Soeharto jatuh, baru jelas
bahwa tangan ABRI penuh berlumuran darah. Dalam kasus Aceh misalnya, di
Far
Eastern Economic Reveiew diperlihatkan peran Kopassus. Kelompok
pengamat HAM menduga; lebih dari 1.300 orang mati, 2.000 lebih orang
hilang, terjadi pemerkosaan, ribuan orang anak kehilangan orang tua, dan
sebagainya. Menurut seorang wartawan "Serambi Indonesia" yang berbicara di
Forum tentang Aceh di NYU beberapa waktu yang lalu, dia bilang bahwa
banyak anak yang terganggu jiwanya karena melihat ayahnya dibunuh, ibunya
meninggal. Melihat kenyataan ini, apakah ABRI akan melepaskan kontrol
sosial politiknya? Sebab kalau kontrol itu lepas maka kejahatan ABRI akan
terlihat jelas. Apakah Anda melihat kemungkinan bahwa ABRI akan melepaskan
Dwifungsinya?
GM: Tidak ada suatu kekuatan pun yang mau melepaskan previlege-nya hanya
dengan niat baik atau keinsyafan mereka. Jadi, problemnya adalah kalau
makin terbukti oleh rakyat atau makin terbuka pada kita semua, bahwa apa
yang terjadi selama 32 tahun [rejim Soeharto] ini karena ABRI hampir
praktis berada di atas hukum. Itu adalah suasana yang membimbing ke arah
pembantaian. Maka saya kira berangsur-angsur akan terjadi dua hal.
Pertama,
ABRI akan kehilangan subyektivitasnya untuk mengatakan "Kami adalah
penjaga
stabilitas, penjaga kepentingan nasional", dan sebagainya. Dan kedua,
masyarakat sendiri mulai menyadari untuk hidup tanpa ABRI. Dan itu kan
yang
terjadi di Yogyakarta waktu demonstrasi besar dan di Bali waktu Konggres
PDI? Masyarakat ternyata bisa mengamankan diri sendiri tanpa ABRI. Jumlah
ABRI sendiri kan sangat terbatas, tidak sampai 500 ribu orang. Rakyat
Indonesia ada 200 juta orang. Belum lagi ada kendala budget. Budget untuk
pembangunan Angkatan Bersenjata di Indonesia paling kecil di Asia.
Sehingga
untuk menangani problem-problem sosial-politik di Indonesia kayaknya ABRI
tidak mampu lagi. Nah, apalagi sekarang sudah nampak bahwa ABRI makin
kehilangan subyektifitasnya dan sudah mulai dibongkar. Untuk itu, kalangan
sipil harus mulai ada keberanian untuk mengorganisir diri dan membikin
peranan ABRI untuk tidak mendikte lagi. Teori Daniel Lev mengatakan bahwa
untuk melepaskan diri dari peranan sosial politiknya, ABRI harus diberi
mainan seperti di Amerika. Memang itu benar. Akan tetapi masalahnya mainan
itu kan mahal. Menurut saya, seperti juga dikatakan oleh Harold Crouch,
problem di Indonesia ini bukan hanya ABRI keluar dari DPR atau Dwifungsi
dihapuskan, tetapi bagaimana dengan jalur teritorial seperti Babinsa dan
sejenisnya bisa di dismantle. Ini akan memerlukan waktu yang lama. Yang
perlu adalah bagaimana agar Babinsa itu tidak menentukan segala-galanya
dalam lingkungan masyarakat sipil. Kalau bisa, ia hanya jadi salah satu
unsur dari kekuatan masyarakat. Cuma karena masyarakat non-ABRI itu
dilumpuhkan karena tidak boleh berorganisasi, tidak boleh bersuara, maka
Babinsa, Koramil, Kodim menjadi dewa-dewa. Sekarang tantangannya ada di
tangan rakyat sipil. Jangan hanya menuntut tapi juga harus mendesak dengan
mengorganisir diri.
T: Ada sementara pandangan yang didukung oleh penyelidikan FEER bahwa ABRI
terus berusaha mendominir suasana sosial-politik di Indonesia karena ada
kepentingan ekonomi. Ada bukti bahwa pendudukan di Aceh dan Timor Timur
diperpanjang karena faktor ini. Bagaimana faktor kepentingan bisnis ini
memainkan peranan?
GM: Itu yang paling berat memang. Dan itu lebih berat membongkarnya
ketimbang soal Dwifungsi yang hanya melibatkan soal sosial dan politik.
Karena sebetulnya yang terjadi sekarang ini adalah kolusi yang sangat
erat antara ABRI dengan kepentingan-kepentingan bisnisnya. Kepentingan
bisnis itu bukan hanya punya perusahan tetapi mem-backing perusahaan
swasta dan mendapat banyak uang karena itu. Katakanlan, bisnis keamanan.
Seperti yang terjadi di bulan Mei ini. Banyak sekali kerusuhan terjadi
karena dipicu oleh oknum ABRI atau dibiarkan terjadi oleh mereka karena
dengan demikian dia bisa mendapatkan protection money. Jadi kalau Senen
dibakar, maka Tanah Abang atau Gunung Sahari kan akan panik. Mereka akan
memanggil ABRI dan minta dilindungi. Di Kelapa Gading, dekat rumah saya,
satu Ruko itu dimintain dua juta . Karena itu Kelapa Gading aman. Tank dan
segala macam peralatan dikerahkan disana. Nah ini satu problem yang sangat
gawat yang akan dihadapi oleh Indonesia kelak.
Hal yang sama juga dihadapi oleh Republik Rakyat Cina. Tentara Rakyat
Cina kan punya bisnis besar. Masalahnya di Cina, Partai Komunis memiliki
otoritas terhadap militer walaupun tidak sepenuhnya. Tidak seperti di
Rusia. Dengan demikian, Tentara Rakyat Cina punya otonomi yang mirip
seperti ABRI. Mungkin di Indonesia belum sampai taraf yang demikian itu.
Di Indonesia mereka baru sampai taraf menjadi pelindung dari bisnis
swasta. Sekalipun demikian, saya tetap mengganggap ini masalah yang
paling krusial. Masalah ini bahkan lebih penting ketimbang masalah ABRI
menjadi Gubernur. Tanpa menjadi Gubernur pun dia bisa mendapatkan
protection money.
Meskipun di masa depan kalau makin kurang peran ABRI, seperti misalnya
tidak menentukan lagi dalam transaksi bisnis, karena sipil organisasinya
makin kuat, problem ini tidak otomatis akan makin berkurang. Bisa jadi
malah makin besar. Ya mudah-mudahan nanti kalau bisnis berjalan tanpa
proteksi dan masyarakat sipil lebih terorganisir, pers lebih terbuka,
lembaga peradilan makin terbuka, maka keadaan ini bisa lebih berkurang.
Walaupun tidak bisa dihapuskan sama sekali akan tetapi minimal bisa lebih
berkuranglah gigitannya.
T: Banyak kejahatan di ABRI melibatkan jendral-jendral sehingga tampaknya
makin sulit untuk dibongkar. Menurut Anda, apakah mungkin membongkar
kasus-kasus seperti kasus penculikan yang jelas-jelas melibatkan
pucuk-pucuk pimpinan ABRI ini?
GM: Saya kira bukan semata-mata karena jendral-jendral ABRI. Saya kira,
apakah itu perbuatan buruk atau baik, semuanya selalu melibatkan
jendralnya. Ini dunia militer yang punya hirarki yang jelas. Masalahnya
adalah bahwa kejahatan ini terjadi karena ABRI tidak bisa dituntut.
Panglima ABRI tidak berusaha mempertanggungjawabkan kalau ada kekerasan.
Itulah sebabnya kemarin kami menyerukan Wiranto turun kan? Bukan karena
Wiranto turun,an sich, tetapi kalau ada kekerasan terjadi harus ada juga
pertanggung-jawabannya. Jadi semua ini baru akan terungkap kalau posisi di
atas hukum itu hilang. Sebenarnya ABRI juga akan membela diri dengan
mengatakan, "Kami tidak pernah berada di atas hukum". Namun dalam praktek
mereka ada di atas hukum kan? Siapa yang berani?
T: Walaupun orang setingkat Letjen Prabowo diberhentikan?
GM: Tidak semua kejahatan di Indonesia dilakukan oleh Prabowo 'kan? Dia
memang salah satu pelaku utama dari kejahatan ABRI. Akan tetapi kalau
menyimak apa yang terjadi di Aceh dan Timor-Timur tampaknya itu lebih
sistemik sifatnya. Bukan semata-mata karena Prabowo atau jendral siapa
saja, melainkan karena sistemnya inherent untuk melakukan brutalitas.
Kriminalitas Negara dan ABRI.
T: Dalam bukunya "A New Criminal Type in Jakarta", James Siegel, seorang
anthropolog dari Cornell University, mengamati serangkaian kejahatan yang
dilakukan oleh negara. Kami melihat bahwa ABRI inilah yang menjadi pelaku
utama dibalik kejahatan oleh negara itu, mulai dari pembunuhan massal
tahun
1965, pembunuhan di Timtim sejak tahun 1975 sampai sekarang, pembunuhan di
Aceh dan Irian, serta yang lain-lain. Bagaimana Anda melihat kejahatan
oleh
negara ini?
GM: Bisa benar bisa tidak. Karena kejahatan negara, dalam pemahaman saya,
adalah policy untuk melakukan kejahatan. Dalam hal Aceh dan Timor, saya
kira itu memang kejahatan negara karena memang itu policy negara dan
didukung oleh seluruh aparatnya. Tapi ada juga kejahatan "oknum" yang
mungkin tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan negara. Saya mengatakan
bahwa penculikan terhadap Pius dan segala macam hal itu belum terbukti
sebagai kejahatan negara. Itu kejahatan sekelompok "oknum". Langkah ini
diambil bukan sebagai keputusan politik tingkat nasional. Saya tidak tahu
seberapa jauh Wiranto tahu adanya penculikan. Kalau dia tahu, ya itu bisa
berati kejahatan negara. Akan tetapi kalau itu hanya inisiatif Prabowo, ya
itu artinya kejahatan Prabowo.
Akan tetapi, bahwa dalam kejahatan negara, dalam arti kekerasan
pembunuhan, peran ABRI sangat menonjol, itu adalah karena mereka yang
memonopoli kekerasan. Dalam arti, memang dalam sebuah negara monopoli
kekerasan diberikan kepada militernya. Di Indonesia monopoli terhadap
kekerasan diberikan kepada ABRI. Namun, justru karena adanya monopoli
kekerasan itulah, seharusnya juga ada accountability. Bukannya mereka
berada beyond impunity seperti yang selama ini kita lihat. Problemnya
sekarang adalah tidak ada accountability tersebut. Dimana-mana kan
monopoli
kekerasan memang ada pada negara dan diberikan kepada militer. Cuma di
negara lain, justru karena tentara memonopoli kekerasan maka dia harus
accountable. Nah, di Indonesia ini yang tidak terjadi.
T: Bagaimana sih seungguhnya peta ABRI sebelum Soeharto jatuh, selama
proses reformasi, dan sesudah reformasi?
GM: Yang saya tahu problem terbesar dalam ABRI saat ini adalah bahwa
mereka memiliki posisi yang serba menentukan lagi. Akan tetapi, selama
dibawah Soeharto mereka itu hanya mengikuti Soeharto. Kalau dalam sebuah
negara kediktatoran militer biasanya kan ada Junta militer. Junta ini
yang merupakan sebuah dewan politik yang merumuskan berbagai macam
langkah politik. Di Indonesia Junta ini tidak ada. Yang mengurus soal
politik adalah Kassospol. Dia bertanggungjawab kepada Panglima dan
Panglima ke Presiden. Jadi peran mereka sebetulnya kacau. Nah ketika
Soeharto jatuh, mereka bingung. Jadi ABRI itu sekarang memang dalam
keadaan bingung karena mereka terbiasa bergantung pada Soeharto. Dari
Habibie tidak bisa diharapkan apa-apa. Kedua, mereka tidak punya
alternative policy. Orang yang tidak biasa berada dalam kekuasaan tidak
mungkin bisa merumuskan alternative policy. Sekarang mereka kan harus
merumuskan alternative policy karena perubahan yang terjadi tidak sesuai
dengan skenario lama. Ketiga, mereka menghadapi suatu sipil yang sudah
berani membongkar kesalahan-kesalahan mereka. Keempat, mereka menghadapi
krisis ekonomi yang mereka tidak bisa atasi sendiri. Karena itu saya tidak
percaya ABRI akan berani kudeta.
Persiapan Menghadapi Pemilu
T: Agenda reformasi ini salah satunya adalah Pemilu. Akan tetapi setelah
melihat kejadian-kejadian sekarang seperti kasus Trisakti, pemerkosaan
massal, tragedi Semanggi, pembunuhan Ulama di Jawa Timur, dan sebagainya
itu, tampak bahwa semuanya tidak diurus dengan serius. Setelah melihat
gejala-gejala ini, apakah mugkin Pemilu tahun 1999 itu akan berlangsung
secara jujur dan adil?
GM: Pertama saya kira untuk kepentingan Habibie sendiri Pemilu perlu
diadakan. Mereka tahu bahwa ekonomi tidak bergerak karena tidak ada
kepercayaan. Tidak ada kepercayaan karena pemerintah ini tidak tahu
apakah mereka didukung rakyat atau tidak. Bisa bertahan atau tidak. Untuk
itu mereka harus menunjukkan bahwa mereka didukung oleh rakyat. Hanya
dengan cara demikian kepercayaan bisa timbul. Jadi, untuk kepentingan
mereka sendiri dalam rangka mengatasi krisis ekonomi. Kedua, karena
mereka dihadapkan pada begitu banyak problem dan problem ini begitu
besarnya, dari KKN sampai penembakan di Semanggi, serta tidak akan mampu
diselesaikan oleh siapa juga. Justru karena mereka tidak mampu, mereka
lebih baik untuk tidak memperpanjang keadaan ini dengan menunda Pemilu.
Artinya, kalau mereka sudah mendapat mandat dari rakyat kan mereka dapat
mengatakan "Kami agendanya cuma ini kok" atau "Kami belum sempat tapi kami
sudah didukung rakyat". Jadi mempunyai dasar yang lebih yakin.Tetapi
memang
bisa saja Pemilu akan ditunda. Meskipun untuk itu saya ragu karena
political cost-nya bagi Habibie dan Wiranto akan sangat besar. Akan makin
banyak demonstrasi dan akan terjadi memobilisasi oleh partai-partai.
Mereka
akan menjadi oposisi yang terbuka sekali. Apakah Pemilu akan terbuka? Nah
inilah tugas kita. DPR yang sekarang pasti akan lebih menguntungkan
Golkar.
Dengan demikian, kalau kita biarkan mereka tanpa kontrol, maka mereka akan
menipu kita. Menurut saya, sekaranglah saatnya bagi mahasiswa untuk mulai
mengalihkan perhatian dari soal-soal yang lain ke soal Pemilu ini. Menurut
saya, semua energi sebaiknya dialihkan ke Pemilu daripada ke Soeharto.
Sebab Soeharto bisa diadili setelah Pemilu, setelah ada pemerintahan yang
baru yang didukung sepenuhnya oleh rakyat.
Sekarang sudah waktunya juga bagi partai-partai seperti PDI, PAN, PKB,
lain lain-lainnya, dengan segala persiapannya yang masih berantakan,
mencoba melatih dan memobilisasi massa. Saya dengar hal ini sedang
dirintis. Jadi ada kerjasama antara PAN, PDI dan PKB dilapisan
Sekretaris Jendral untuk memonitor dan mendesakkan hal ini. Saya hanya
melihat teman-teman di PAN dan PKB. Kalau di PDI mobilisasi ini sudah
terbentuk. Memang tidak mudah untuk membikin partai. Rapat pun mereka
belum pada ngerti. Mereka juga belum terbiasa untuk bertemu dengan
macam-macam orang dan juga tidak biasa bernegosiasi. Belum lagi soal
kampanye. Amien Rais ya kelihatannya mudah saja tapi dia kan tidak
mengorganisasi dan juga tidak biasa berorganisasi. Yang mengorganisir ini
kan berat. Megawati posisinya lebih menguntungkan karena dia punya PDI
yang sudah well-established. Akan tetapi, yang negosiasi untuk Konggres
PDI kemarin, yang kecewa dan yang tidak kecewa kan pada bentrok. Itu
ramai dan merepotkan sekali. Kalau PKB, mungkin karena lebih homogen
sehingga kurang mengalami hal ini.
T: Sekarang kalau dilihat sisi lain dari pemerintahan Habibie-Wiranto.
Mereka sudah mempersiapkan RUU Pemilihan Umum. Wiranto membentuk Ratih dan
Dewan Penegak Keamanan dan Sistem Hukum. Apakah ini menunjukkkan bahwa
pemerintah Habibie-Wiranto berinisiatif untuk menegakkan Pemilu yang
jujur?
GM: Asumsinya adalah bahwa mereka tidak akan mengadakan Pemilu yang jujur.
Asumsinya, mereka akan mengadakan Pemilu yang menguntungkan mereka. Kalau
kita mengasumsikan bahwa mereka akan mengadakan Pemilu yang jujur, lalu
mereka tidak jujur dan kita marah, ya itu jelas kita salah. Jelas itu.
T: Yang anda maksudkan tergantung kita itu sebenarnya terjemahannya
selain gerakan persiapan mengadakan Pemilu yang jujur itu apa lagi?
Apakah mendatangkan pengamat luar negeri?
GM: Betul. Membentuk KIPP. Saya dulu dalam keadaan sakit. Dan seperti
biasa, KIPP itu juga organisasinya kacau. Sekarang akan dihidupkan lagi.
Dan sekarang, seluruh kampus akan ikut mengawasi Pemilu. Saya kira itu
mutlak harus ada. Lalu mengundang peninjau dari luar negeri.
T: Agaknya Pemilu ini merupakan the first step toward reforms. Nah, kalau
kita katakanlah bisa mendapatkan sekitar 50 samapi 60% representasi dari
orang-orang yang bersih kan lumayan.
GM: Persis. Ini memang pandangan yang penting karena kita terbiasa
melihat bahwa reformasi itu suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan
satu pukulan. Itu tidak mungkin. Reformasi itu satu proses belajar: bikin
kesalahan, memperbaiki, dan cukup rendah hati untuk tidak melihat yang
sempurna dulu. Seolah-olah dunia baru akan lahir begitu Soeharto atau
Habibie jatuh, itu tidak mungkin. Jadi memang Pemilu yang akan datang
ini, paling tidak, akan lebih bersih ketimbang Pemilu sebelumnya. Lalu
Pemilu yang berikutnya akan lebih bersih lagi. Saya selalu mengatakan
bahwa kita jangan mengharapkan sistem yang baik dan sempurna tetapi
sistem yang dengan mudah, dengan damai, dengan reguler, dan dengan cepat
bisa diperbaiki. Saya kira bertahannya demokrasi Amerika ini karena
asumsi bahwa manusia itu tidaklah sempurna, akan bikin kesalahan. Lalu
mekanisme untuk menjaga kesalahan itu yang diadakan. Lalu ada pula asumsi
bahwa mekanisme inipun perlu selalu disempurnakan.
T: Sekarang "hawa" di Indonesia tentang Pemilu itu bagaimana?
GM: Kalau saya lihat memang sudah mulai panas. Kalau kita bepergian dari
Jawa ke Bali kita bisa melihat gambar PDI ada dimana-mana. Di Yogya dan
di beberapa kota lain gambar PAN ada dimana-mana, terus PKB juga sudah
mulai. Bentrokan juga sudah mulai kan? Di Bali, antara Golkar dengan PDI.
Antara ulama-ulama PKB dan PPP juga sudah mulai bertarung didalam
kampanye. Sehingga hawanya memang sudah mulai. Meskipun yang siap itu baru
PDI dan PPP. Sementara PAN dan PKB itu belum. Apalagi PAN, sejauh yang
saya
amati, mereka harus mulai dari berbagai unsur yang belum saling mengenal.
Saya bayangkan PDI pun demikian. Hanya saja mereka sudah lebih lama
berinteraksi. PPP juga mengagetkan saat Muktamar mereka. Begitu banyak
massa yang datang dan terorganisir. Padahal partai ini kan kelihatannya
sudah ditinggalkan orang. Sebagian besar kan pasti pindah ke PKB, ada yang
ke PAN, ada yang ke PDI, dan belum lagi ke partai-partai Islam lain yang
kecil-kecil itu. Tapi ternyata, infrastrukturnya masih jalan. Ini hebat
sekali. Kaget saya ..
T: Kalau mengenai Golkar bagaimana? Mereka kan sudah punya struktur
organisasi dari pusat sampai ke desa-desa. Sekalipun kelihatannya
sekarang orang sudah tidak suka tetapi harus diingat bahwa mereka punya
struktur yang kuat dan, yang terpenting, mereka punya uang. Bagaimana
Anda melihat prospoek Golkar?
GM: Memang Golkar masih punya satu keuntungan lagi yaitu mereka punya
parlemen yang bisa ngakali bikin Pemilu yang menguntungkan mereka. Saya
dengar bahwa dalam proses pembuat Undang-undang Pemilu ini, mereka menolak
usul dari Departemen Dalam Negeri yang cenderung ke arah sistem distrik.
Akan tetapi mereka menyelundupkan peraturan-peraturan yang akan lebih
menguntungkan ke arah sistem distrik. Dengan kata lain, kalau memakai
sistem distrik maka wakil hanya ada satu dari satu daerah dan itu dianggap
akan menguntungkan Golkar. Dulu Amien Rais pernah mengatakan bahwa Gokar
akan membikin sistem disrtik karena itu akan menguntungkan mereka. Jadi
ini
harus dilawan dengan sistem proporsional. Tetapi kemarin itu orang sudah
tidak ingat lagi bahwa Golkar rupa-rupanya masih bisa menyelundupkan ini.
Saya dapat bahan dari teman-teman bahwa Golkar ada usaha untuk
menyelundupkan ini. Kalau memakai sistem distrik, orang yang punya
kekuasaan di daerah setempat yang menentukan. Dan itu kan masih Golkar.
Yang tidak kalah harus diwaspadai adalah bahwa dalam Pemilu ini jangan
sampai hanya pemilihan umum nasional tetapi juga Pemilu daerah.
Bagi saya daerah jauh lebih penting daripada nasional. Sebab kalau
pemilihan umum daerah diabaikan, seperti ditulis Vedi Hafidz di Tempo,
itu nanti perwakilan di MPR ya Golkar, karena wakil-wakil didaerah kan
mereka. Yang lebih membahayakan lagi adalah bahwa daerah selama ini tidak
punya suara. Seluruh kerusuhan yang terjadi terjadi dimana-mana
disebabkan karena keluhan dari daerah tidak punya saluran. Polisi yang
memukuli orang tidak dapat diatasi oleh kekuasaan setempat kan? Oleh
hukum maupun pemerintahan setempat. Tidak heran kalau orang, seperti di
Tasikmalaya misalnya, larinya ke kerusuhan. Jadi, politik lokal mejadi
sangat urgent untuk diatasi. Ini yang diabaikan dalam pemerintahan Orde
Baru karena DPRD itu kan hanya kelanjutan tangan dari pemerintah daerah
bukan suatu controlling power. Kalau ini tidak diubah problem Indonesia
akan menjadi lebih gawat.
T: Ini kaitannya dengan sentralisme? Sebab kalau ada perwakilan di
tingkat daerah, setiap kekuatan politik bisa bertarung di tingkat daerah
dan menyelesaikan masalah mereka sendiri di tingkat lokal...
GM: Memang sentralisme ini yang menjadi problem di masa Orde Baru.
Hasilnya justru ada keinginan untuk memisahkan diri. Saya kira sebentar
lagi, Irian pasti akan punya keinginan untuk memisahkan diri dan menjadi
negara sendiri. Dan ini akan mempunyai gema di daerah sepeti Maluku. Akan
tetapi di Aceh saya tidak begitu yakin keinginan itu kuat. Tapi yang
jelas akan punya gema. Karena itu lebih baik masalah ini cepat diatasi.
ABRI memang tugasnya menjaga kesatuan nasional. Tapi begitu mereka sampai
di Aceh dan di Irian, mereka hanya membikin kekejaman sehingga orang di
Aceh dan Irian ingin pisah dari Indonesia.
T: Kembali ke soal Pemilu. Bagaimana pengawasan Pemilu itu sendiri? Tadi
dikatakan, ada pengawas asing, dan sebagainya. Bukankah kalau
partai-partai ini betul-betul punya interest terhadap pemilu, kan
seharusnya mereka juga punya concern untuk mengawasi?
GM: Saya kira mereka juga harus aktif dan sadar untuk mengadakan
pemantauan terhadap kecurangan-kecurangan. Ini untuk kepentingan mereka
sendiri. Sebenarnya dulu PPP juga punya lembaga seperti ini dan malah
punya
daftar kecurangan. Cuma ya tidak didengar.
T: Masih tentang Golkar. Selama Orde Baru, ABRI main dibelakang layar dan
memakai Golkar sebagai kedoknya. Menurut Dan Lev, apapun alasannya ABRI
harus keluar dari politik. Ini sudah harga mati. Nah, sekarang apakah Anda
melihat ada usaha untuk membongkar kedok ini?
GM: Itu kan sudah lama itu telanjang. Sudah nggak pake kedok lagi.
Sekarang perkembangan yang cukup menarik adalah bahwa orang seperti Edi
Sudrajat membentuk partai sendiri. Meskipun ini sudah terlambat. Namun
bagaimanapun juga ABRI akan tetap dengan Golkar. Cuma bagaimana kekuatan
oposisi melawan itu. Kembali asumsinya bahwa ABRI akan mendukung Golkar.
Dan sekali lagi masalahnya adalah bagaimana melawan itu.
T: Tentang kejujuran dalam Pemilu nanti. Jadi, mungkin unsur utama dari
ketidakjujuran itu akan berasal dari ABRI?
GM: Belum tentu. Yang lebih menentukan sekarang ini adalah money politcs.
Dan ini yang jauh lebih berat untuk diatasi. Kalau orang dipukuli, dia
akan melapor. Tapi kalau orang terima uang dia tidak akan melapor. Itu
lebih susah untuk memonitor.
T: Lalu bagaimana mengatasi ini?
GM: Satu-satunya cara adalah dengan memonitor terus menerus. Mungkin
tidak bisa seluruhnya. Akan tetapi kalau bisa, seperti yang dikatakan
tadi, 60% sajalah. Itu sudah bagus. Akan sulit sebab saya dengar di Korea
Selatan dan di Thailand setelah demokratisasi terjadi, money politics
akan menjadi sangat penting. Dan kalau money politics penting, maka
Golkar yang pegang peranan karena mereka punya duit yang tidak terbatas.
Kalau partai-partai lain saya kira akan berat.
(Habis - wawancara di kota New York, media Januari 1999)
