Sebelumnya minta maaf krn emailnya sangat panjang dan tidak sistematis.
Ada beberapa point yg dapat diambil dari artikel di bawah ini.
1. Komisi IV bergerak setelah seorang anggata DPR mengkritik lewat pers
(baca berita kemarin).
2. Kesalahan para manajer Telkom boleh ditimpakan/dibebankan kepada
masyarakat. Eh, siapa yg kemarin bilang utangnya nggak di-hedge ya?
Kok ane mesti ikut menanggung beban sih...?
3. Kontrol sosial dari masyarakat makin efektif. Suatu perkembangan yg
menarik dan menguntungkan.
Khusus yg nomor 3 ini perlu dikembangkan lagi. Di masa lalu tak terhitung
lagi kasus-kasus yg mestinya sangat transparan dan mudah ditangani
semisal tidak dilaksanakannya aturan fasum/fasos oleh para developer,
tumpang-tindihnya program misal jalan baru diperbaiki 3 hari sudah dibongkar
lagi untuk keperluan galian sarana telekomunikasi, atau PAM, dll.
Saya tidak sedang berbicara siapa yang salah, karena yang salah ada di
penjara (argumen embah saya kalau kebingungan krn tidak mau menunjukkan
siapa yg salah). Saya ingin menyorot siapa yang dapat melakukan kontrol
thd masalah semacam ini. Satu, anggota DPR lewat berbagai komisinya (A,B,C..)
Di masa lalu bila anggota DPR vokal, bakal ada dua kemungkinan.
a. Bila tidak menyangkut masalah politis, diterjemahkan oleh yg berkaitan
bahwa ia ingin komisi, tidak ada kaitan dg Komisi A, B...lagi. Simply komisi.
Banyak kasus dimana komisi tidak mempan lagi, namun generally speaking
segala sorotan masalah dapat diselesaikan/dibungkam dg komisi. Bila stake
terlalu besar, dapat disangkutkan dengan politik, lalu lihat point b. di bawah ini.
b. Bila menyangkut politik, di-recall.
Sungguh kasihan para wakil kita ini, tidak banyak pilihan yg ada. Untuk itu
para wakil ini perlu dibantu oleh masyarakat sbg pihak yg diwakili. Masyarakat
perlu ikut menyorot para wakilnya. Paling aman lewat pers. Dengan demikian
para wakil kita ini serasa ditodong bokongnya dg bambu runcing. Mau tidak
mau harus maju perang. Imingan komisi juga tidak mempan lagi.
Peran proaktif massa tidak harus berhenti hanya pada taraf 'menodongkan
bambu runcing' ke pantat para wakilnya sendiri. Di masa lalu hal ini tidak
mudah dilakukan. Bila anggota masyarakat vokal lewat demo akan ditakuti
oleh 'orang-orang serem'. Bila anggota masyarakatnya terlalu banyak,
membayar 'orang serem' menjadi terlalu mahal. Senjata pamungkas lalu
dikeluarkan, yaitu 'tuduhan subversif'.
Pasal subversif tentu sudah tidak ampuh lagi saat ini. Ibarat rudal nuklir,
nuklirnya sudah dicabut. Bila ditembakkan ya cuma besi-besi doang yg
keluar. Paling satu-dua orang yg apes bener ketiban besi.
Nah, saat ini hanya 'orang-orang serem' saja yang masih dapat aktif
difungsikan. Kalau diibaratkan rudal, ya sulitlah. Range-nya mungkin
dari peluru kaliber 4.5mm sampai kelas mortir. Tergantung dari
mana digerakkannya. Kalau digerakkan dari pusat mungkin sekelas
rudal konvensional juga sih. Dengan demikian peran proaktif masyarakat
perlu dikoordinasikan sehingga cukup kuat untuk menghadapi a.l.
'orang serem' ini, tentunya juga gaung yg diharapkan juga lebih keras.
Bentuk yg tepat ya LSM itulah.
Sayang sekali saat ini LSM ini hanya dapat digolongkan menjadi 3:
1. LSM HAM: di masa lalu berperan sangat aktif, bahkan kadang terlalu aktif
sampai lupa dengan definisi HAM itu sendiri, lalu dicampur-adukkan dg
definisi para donaturnya. Kadang-kadang saja sih... Ya sehari 3 kali lah......
2. LSM Lingkungan Hidup: Kurang bergaung krn lingkupnya memang
sempit. Sebagai kuli, by nature saya ya sering berseberangan posisi.
3. LSM bidang pendidikan, yayasan yatim piatu, yayasan panti rehabilitasi
anak cacat, panti jompo, dan berbagai panti lain, kecuali panti pijat yang
memang perlu dihujat.
4. Ada jenis lain yg terlalu kecil ukuran dan lingkup kerjanya.....
Nah, mungkin perlu LSM satu lagi yang bergerak di bidang perjuangan
hak masyarakat. Jenis kegiatannya ya menuntut ini itu....lewat hukum.
Misal menuntut developer yang mungkir janji nggak sediain fasum/fasos.
Lembaga Konsumen mungkin jenis yg tepat. Sayang LK yg ada malah
lebih banyak ngurusin makanan/minuman saja. Heran ane....
Contoh lain misal menuntut PT Telkom karena merusak jalan. Bukan
berarti PT Telkom yang salah karena in fact itu kesalahan Dinas PU,
telkom, PLN, PAM, dll bersama. Bukan pula karena kemampuan pejabat
dan karyawan dinas terkait yang kurang sebagaimana disarankan oleh
rekan Indi untuk menyekolahkan para pejabatnya. Khusus untuk koordinasi
antar instansi, memang sangat mudah membicarakannya daripada
melaksanakannya. Mereka punya skedul yg mepet pada saat hari H.
Tetapi bukan berarti mustahil untuk dilaksanakan tho? Bila ada watchdog dari
LSM ini, maka dialog & koord antar instansi akan lebih sering dilakukan.
Memang beban koordinasi akan sangat berat dan lengthty. Malah mungkin
akan memolorkan skedul kegiatan dan mengurangi porsi pembangunan.
Tapi biar saja, toh masyarakat yg akan mendapat manfaat, bukan sekedar
jadi korban pembangunan untuk mengejar target tiap instansi. Oya,
jangan diartikan bahwa masyarakat yg menentukan pembangunan mana
yg pas karena instansi terkaitlah yg lebih expert di bidang itu. Satu masalah,
siapa yg dapat dan mau membiayai LSM jenis hybrida baru ini.
Bagaimana kalau saya beri nama LSM-PP (pengawas pembangunan)?
Akhir kata, kita lihat bersama bahwa masyarakat yg ceriwislah yg ada
di balik sekian kesuksesan dari koord antar instansi di US. Jadilah kita
anggota masyarakat yg ceriwis di tanah air. Insyaallah bila terlalu
banyak 'orang ceriwis', maka 'orang serem' akan kebingungan menentukan
target musuh karena sebenar-benarnyalah mereka ini yg menjadi
musuh masyarakat.
Ini sekedar sebuah simple thought dari seorang simple person.
Monggo,
Eyang Troy, seorang kuli.
----------------
Komisi IV DPR Akan Panggil
Menhub Soal Tarif Telepon
- Dirjen Postel: Tak Bisa Ditunda Lagi
Jakarta, Pembaruan
PT Telkom tidak harus mengambil jalan tergampang untuk menyelesaikan
persoalan keuangannya, dengan menaikkan tarif pulsa yang sangat
memberatkan konsumen. Seharusnya, BUMN ini berusaha meningkatkan
efisiensi dan merestrukturisasi utang-utangnya agar bisa menunda kenaikan
tarif.
''Restrukturisasi ini memang tidak gampang, karena Telkom harus berhubungan
dengan para kreditor. Tetapi, langkah ke arah sana belum terlihat. Telkom
hanya berusaha mengatasi masalah keuangannya dengan menaikkan tarif.
Ini memang jalan pintas yang tergampang,'' kata ekonom Markus Handowo
Dipo kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (23/2), menanggapi sikap pemerintah
yang tetap menaikkan tarif meski banyak protes dari kalangan masyarakat luas.
........hapus....liat sendiri di suarapembaruan.....
--
\\\|///
\\ - - //
( @ @ )
------------oOOo-(_)-oOOo-----------
FNU Brawijaya
Dept of Civil Engineering
Rensselaer Polytechnic Institute
mailto:[EMAIL PROTECTED]
--------------------Oooo------------
oooO ( )
( ) ) /
\ ( (_/
\_)
