Diambil dari: http://www.indopubs.com/archives/0979.html ********************************************************************** A S A L U S U L Jangan Ajak Main Wimar Witoelar WAKTU saya kecil, ayah kami yang pegawai negeri sangat ketat dalam soal penggunaan fasilitas kantor. Kalau saya ke kantornya dan melihat banyak kertas kosong, saya boleh memakainya untuk gambar-gambar di kantor, tetapi tidak boleh dibawa pulang untuk persediaan. Sampai saya besar dan menjadi mahasiswa, dia tetap menolak kalau saya minta kertas satu rim, sebab katanya itu korupsi. Waktu ayah menjadi kepala perwakilan di luar negeri, ada seorang diplomat Indonesia berbuat kurang baik di negara kecil tempat ayah saya bekerja. Saya dengar kemudian, Oom itu tidak boleh lagi masuk ke negara itu, karena membuat malu orang Indonesia. Diplomat tidak bisa kena sanksi hukum, tetapi bisa kena sanksi sosial. Begitu juga kalau ada keluarga di deretan rumah instansi kami yang mendadak punya banyak perhiasan rumah baru, bahkan mobil baru, sedangkan kami semua hidup dari gaji yang sama. Keluarga itu menjadi bahan gunjingan dan anak-anaknya tidak lagi diajak main. Mereka pindah bermain dengan anak orang kaya yang kami tidak tahu asal-usulnya. Ibunya tidak lagi diajak kumpul ngobrol pagi-pagi. Waktu itu ada koruptor yang ditangkap, tetapi banyak yang lepas dan tambah kaya, tetapi mereka dipandang rendah. Mereka kena sanksi sosial. Kami-kami tetap hidup sederhana, miskin namun bahagia, apalagi kalau mendengar Ibu berkata: "Saya tidak punya perhiasan, tetapi anak-anak saya adalah permata saya." *** BARU-baru ini kita mendengar, Inggris menolak permohonan visa yang diajukan oleh seorang Indonesia yang sangat terkenal. Ia sangat tersinggung dan protes pada Kedutaan Inggris, karena dia merasa tidak bersalah, demi hukum. Orang terkenal ini memiliki rasa percaya diri besar karena ia banyak uang dan puluhan tahun merasa selalu dihormati (walaupun di belakang, orang banyak berbisik-bisik). Berpuluh tahun ia diundang ke resepsi, mengurus olahraga, dan masuk majalah. Mengapa sekonyong-konyong ia diperlakukan secara tidak terhormat? Tiap tahun ia dan keluarga pergi ke London, bahkan tiap bulan Juli banyak yang mampir dan tinggal di rumahnya. Mengapa sekarang sekonyong-konyong visanya ditolak? Saya jadi ingat zaman dulu. Mungkinkah, Inggris menerapkan sanksi sosial? Sanksi sosial dulu ada, tetapi sekarang sudah langka di Indonesia. Pengusaha yang menyelamatkan hartanya dengan cara menempel Menteri dan Presiden tidak malu terhadap anak atau kawannya. Pejabat yang jelas-jelas ngawur dan menyengsarakan rakyat, tetap diundang dengan segala kebesaran. Sanksi hukum sukar diharapkan, sanksi sosial tidak dikenakan. Yang diterapkan, hanya sanksi omelan di belakang punggung. Banyak sekali orang yang diduga korup oleh masyarakat kita, tetapi bukan saja berkeliaran bebas, malah berkelakuan sebagai orang terhormat. Dikenal sebagai perusak negara, tetapi dikawal, dibuntuti, dilayani, dan disebut "VIP". Alasannya, soal publik harus dipisahkan dari soal pribadi. Memang, kalau hukum berjalan baik, orang yang sudah terhukum sebaiknya diperlakukan dengan baik. Tetapi kalau lembaga hukum justru melindungi yang bersalah, terpaksa kita kerahkan sanksi sosial. *** ORANG yang menunggu sanksi hukum sudah antre panjang di Jakarta. Jaksa Agung tiap minggu memeriksa beberapa orang, lalu minggu depannya diganti orang lain yang dipanggil. Sementara yang diperiksa sebelumnya, hilang kabarnya. Selama masa kerja Jaksa Agung yang sekarang bertugas, belum ada satu orang pun dibawa ke pengadilan untuk urusan KKN. Tertuduh dalam kasus KKN di Ujungpandang malah dituntut bebas oleh Jaksa. Proses pengusutan Soeharto secara hukum, terjerembab dalam keengganan pemerintah untuk sungguh-sungguh mencari keadilan. Banyak sekali orang yang diketahui korup, bebas beroperasi. Jaksa Agung bukan yang paling salah, sebab ia hanya melaksanakan perintah Presiden, seperti kita dengar dari rekaman telepon yang sudah diakui pemerintah. Mungkin susah, menuntut Menteri, keluarga Presiden, pejabat tinggi. Walaupun kegiatan mereka sangat merusak, mulai dari penjarahan BUMN sampai penipuan Bank, dari skandal beras sampai Jaringan Pengaman Sosial. Seorang arsitek wanita dari daerah mengirim pesan melalui e-mail: "Walaupun orang daerah saya sekarang ada di elite pusat, tetapi kedua tokoh kita jadi tertawaan karena tampak lucu dengan sandiwara politiknya. Padahal dulu daerah kami sangat terhormat, karena ada tokoh-tokoh yang sarat kebersihan... Tiba-tiba untuk kelanggengan kekuasaan, orang daerah saya harus banyak berbohong. Akhirnya kita bukan saja tidak bisa lagi melihat jarak hitam dan putih, tetapi telah menipu nurani kita: hitam sebagai putih dan putih menjadi hitam." Wanita itu menambahkan, persaingan mempertahankan jabatan semakin ketat, dan masa depan tidak bisa diramal. Jadi elite kekuasaan mengumpulkan harta sebanyak dan secepat mungkin. Untunglah arsitek itu mengakhiri dengan kata-kata tegar: "Bagi kami kebenaran itu harus diperjuangkan, dan karena perjuangan butuh waktu, alam akan menyeleksi siapa-siapa yang tetap setia." Orang biasa tidak setegar itu. Kita ingin membantu alam dalam menegakkan kebenaran, kita ingin menjalankan sanksi hukum. Kalau hukum diatur oleh kekuasaan, kita masih punya sanksi sosial. Kalau kita tidak sanggup menyingkirkan pejabat yang merugikan masyarakat, sekurang-kurangnya kita jangan memberikan legitimasi sosial pada perilaku KKN. Tidak perlu bermanis-manis kepada orang KKN. Jangan ajak mereka dan jangan mengikuti mereka. Biar mereka gerah dan terpaksa memikul beban sendiri, mundur dari jabatan atau menghentikan penjarahan mereka. Dengan membedakan yang buruk dengan yang baik, kita memberikan penghargaan kepada orang-orang baik yang masih sangat banyak, yang tidak diperlakukan sebagai VIP. *
