PDI Perjuangan Siap
Wujudkan Indonesia Baru
Jakarta, Kompas
PDI Perjuangan bertekad mewujudkan sebuah negara kebangsaan sebagai bentuk akhir dan konkret dari sebuah Indonesia baru, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, dan peradaban. Sumber daya dan komitmen PDI telah tersedia untuk mendukung cita-cita itu.
Demikian pokok pikiran yang mengemuka dalam seminar sehari "Indonesia Baru Pasca Pemilu 1999", yang diadakan DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu (20/3). Hadir sebagai pembicara dalam forum yang dihadiri sekitar 500 undangan itu adalah ekonom dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan PDI Perjuangan Drs Kwik Kian Gie, pakar hukum Prof Dr Dimyati Hartono, sejarawan Dr Ong Hok Ham, dan pengamat politik Dr Muhammad AS Hikam.
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir selama sekitar satu jam untuk memberikan amanat. Ia menyatakan, kerusuhan yang telah terjadi di Ambon dan Sambas, Kalimantan Barat, adalah buah dari sekian banyak kebobrokan dan pelanggaran terhadap prinsip negara kebangsaan, yaitu cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945.
"Mengapa jiwa persatuan sama sekali hilang dari hati bangsa. Saya berharap, agar Yang Maha Kuasa memberikan pemimpin yang sejati bagi bangsa Indonesia. Apakah saya termasuk di dalamnya atau tidak, saya tidak tahu, karena saya hanya menjalankan amanat kongres partai. Tetapi yang jelas, bangsa membutuhkan pemimpin yang betul-betul tahu kehendak rakyat," tuturnya yang disambut tepuk tangan.
Politik uang
Kwik Kian Gie menyampaikan, politik uang sangat mungkin terjadi dalam pemilu mendatang. Jika hal itu dibiarkan, rakyat tidak akan mau menerima hasil pemilu dan akan terjadi keonaran besar-besaran.
Apabila politik uang dalam pemilu berhasil digagalkan, lanjut Kwik, bisa terjadi partai yang banyak uang akan menyogok separuh dari anggota MPR. "Dana yang disiapkan sekitar Rp 3,1 trilyun dan itu jumlah yang kecil bagi partai besar. Apa tidak guncang jiwa wakil rakyat jika disogok Rp 10 milyar," katanya.
"Jika setelah pemilu, presiden yang terpilih ternyata tidak aspiratif, jangan anggap enteng rakyat yang di luar Gedung MPR. Kalau wakil rakyat bisa disogok, rakyat di luar akan berontak," katanya.
Sementara Prof Dr Dimyati Hartono mengatakan, Indonesia baru akan menjunjung tinggi tegaknya hukum. Karena kekuasaan yang menjauhkan diri dan suka memanipulasi hukum akan jauh dari keadilan dan kebenaran, dan akhirnya tidak memperoleh kepercayaan rakyat. "Jika kepercayaan dari rakyat sendiri hilang, tidak akan ada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan lainnya," katanya. Ia menjelaskan, PDI akan memperjuangkan pengaturan jelas atas kekuasaan presiden.
Sejarawan Dr Ong Hok Ham mengatakan, periode transisi jangan sampai berubah menjadi kekacauan besar. Menurut dia, kondisi saat ini sangat mirip dengan situasi proklamasi RI.
"Pada waktu itu hampir ada kekosongan kekuasaan karena Jepang menyerah. Sekutu tidak ada, lalu hanya ada beberapa orang di Jakarta yang memproklamasikan RI. Belum ada konsolidasi, pengakuan, apa saja tidak ada. Namun, masyarakat bersemangat tinggi dan mendirikan banyak organisasi dan partai. Saat itu semangatnya tinggi ingin perubahan. Sama dengan sekarang yang banyak partai dan organisasi," kata Ong.
Pemerintah dan oposisi
Sejarawan itu mengingatkan, pemilu harus dilaksanakan secara jujur. Pemilu tidak hanya untuk menghasilkan pemerintahan yang baru, tetapi yang lebih penting adalah menghasilkan peran oposisi yang berkualitas. Hal ini untuk mengawasi pemerintah supaya tidak ada kekuasaan mutlak. Pemerintah dan oposisi merupakan unsur esensial bagi perkembangan demokrasi.
"Pada masa mendatang, negara tidak lagi kaya dan kuat seperti dulu. Miskin karena harus lebih adil pada daerah yang kaya sumber alam dan lemah karena masyarakat akan lebih kuat mengontrol negara," tuturnya.
Pengamat politik Dr AS Hikam mengatakan, Indonesia telah berulang kali mengalami keruntuhan sistem, yang selalu berbuntut jatuhnya korban yang besar. Keruntuhan sistem Orde Baru pun membawa berbagai kerusuhan yang menimbulkan korban besar, seperti Kerusuhan di Ambon dan Sambas. "Ironisnya, kerusuhan itu terjadi pada saat Indonesia akan memasuki abad baru yang lebih menghargai hak asasi manusia dan beradab," katanya.
Agar ada penghargaan atas HAM, Indonesia ke depan, kata Hikam, harus memperhatikan dan membangun citizenship (kewarganegaraan), agar lebih kuat daripada negara. Segala sumber daya politik, ekonomi, serta dukungan keuangan dan politik internasional, harus diarahkan pada pembangunan aspek citizenship itu. (gg)
.jpg)
