Email bagus. Seperti biasa ane juga ada yg kontra dan setuju dg isi email.
Paling tidak bikinnya pasti 2 jam nih. Lumayan buat dibaca, kasihan si penulis udah
capek nulisnya. [Saya tidak sempat minta ijin buat forward, tapi pasti dijinin deh].
Kemarin ada yg posting MS minta maaf. Bener endak sih?
Salam,
Jaya
'--------------------
Kasus pelucutan pakaian puluhan wanita hingga kelihatan BH-nya saja (sebagian ada yang
ditarik2 tali BH-nya hingga menangis dan lari ke Mapolres) oleh massa PDI Perjuangan
nampaknya akan berlalu begitu saja, persis seperti kasus pengeroyokan Budi Harjono oleh
massa PDI-P di Lampung, tawuran di Palu oleh 1000 pendukung PDI-P yang dipimpin oleh
Yacob Nuwawea dgn PDI Suryadi, ataupun bentrokan berdarah dengan PPP di Yogyakarta yang
berulang kali terjadi. Meskipun hal tsb diliput luas di media massa, toh pengurus PDI
Perjuangan dengan enteng berkilah, "�Itukan ulah massa. Pimpinan PDI-P tidak pernah
memerintahkan itu, jadi tak perlu minta maaf,� dan loloslah mereka dari jeratan hukum.
Hal ini jelas sikap pimpinan yang tidak becus mengurus anggotanya, sehingga anggota
maupun simpatisannya tidak disiplin. Apa bedanya PDI-P ini dengan pemerintah atau
paling tidak Wiranto, jika ada prajurit yang bersalah, maka lepas tangan dan
menyalahkan prajuritnya?
Selain itu, terlepas dari siapa pelakunya (apakah orang Golkar atau PDI-P), seharusnya
Megawati tergerak rasa kewanitaannya, dan mengutuk peristiwa pelecehan kehormatan
wanita tersebut. Apakah hal ini karena anggota PDI-P terlibat, makanya Megawati jadi
tidak berani mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk peristiwa biadab tersebut?
Kemudian mengenai tuduhan Gus Dur yang mengatakan bahwa kasus Purbalingga adalah
rekayasa Golkar untuk menjatuhkan citra PDI Perjuangan agak berlawanan dengan akal
sehat dan juga dibantah oleh tokoh DPP Golkar, Slamet Efendi yang juga merupakan mantan
Ketua Umum GP Ansor.
Dulu memang Golkar biasa berbuat curang untuk menjatuhkan lawannya, contohnya kasus di
lapangan Banteng oleh massa PPP yang disusupi oleh Golkar. Cuma, modus operandi yang
digunakan Golkar itu biasanya melakukan penyusupan pada saat partai lain melakukan
kampanye atau pawai (bukan pada saat Golkar kampanye). Di situ, Golkar menyusupkan
massanya (biasanya preman PP) untuk membuat kekacauan dengan melakukan penodongan,
pelemparan batu, dll, yang akhirnya menimbulkan keributan massal, sehingga kampanye
partai tsb gagal serta citranya jatuh.
Tapi pada kasus Purbalingga (Jawa Tengah merupakan basis PDI-P) ini, ribuan massa
beratribut PDI-P melakukan penyerangan thd massa Golkar. Ketua Golkar, Akbar Tanjung
bahkan hendak dikepung dan ditimpuki mobilnya sehingga kacanya pecah. Akbar Tanjung
sendiri sampai pucat pasi karena tak mengira hal itu terjadi. Sementara itu massa
Golkar yang berkumpul dilucuti pakaiannya termasuk para wanitanya sehingga hanya BH-nya
yang terlihat.
Sekarang ini untuk mengumpulkan massa Golkar, diperlukan uang sebesar 15 ribu hingga 50
ribu rupiah. Tapi dengan penyerangan thd massa Golkar di Purbalingga, kemudian juga di
Surabaya, maka rakyat jelata jelas akan trauma dan ketakutan untuk mengikuti kampanye
Golkar. Hal ini jelas akan merugikan Golkar sendiri, karena selain kampanyenya gagal,
dia juga kehilangan �pendukung� yang ketakutan. Jadi jelas tuduhan rekayasa itu tidak
masuk akal.
Jika ingin melakukan rekayasa, Golkar cukup menyusupkan premannya pada kampanye PDI-P,
kemudian melakukan pemerasan, penodongan, serta kekacauan. Dengan cara ini, maka citra
lawan hancur, sementara Golkar sendiri tidak dirugikan, atau paling tidak pendukungnya
tidak akan trauma untuk ikut kampanye Golkar berikutnya.
Mungkin banyak orang yang tidak berani menyatakan hal ini, tapi jelas hendaknya kita
menegakkan kebenaran. Sebagaimana dikatakan di Al Qur�an, �Janganlah karena kebencian
kita terhadap suatu kaum, maka kita bersikap tidak adil pada mereka.�
Dari pengamatan saya, sekarang massa Golkar itu tak lebih dari rakyat jelata yang
dibayar. Para preman Pemuda Pancasila, nampaknya hengkang dari Golkar, seiring dengan
hengkangnya tokoh pemuda, Hayono Isman, ke PKP, sementara Yorrys Raweyai sendiri
(seorang pimpinan PP) hendak melamar ke PKB. Jadi jelas Golkar telah kehilangan
dukungan dari PP.
Selain itu, ada juga keanehan lain dari PDI-P. di Jawa Tengah, Posko PDI Perjuangan
atau Posko Gotong Royong itu berjumlah sekitar 30 RIBU! Jadi sulit bagi Golkar untuk
mengumpulkan ribuan massa dengan atribut PDI-P, tanpa terlihat oleh satgas maupun
pendukung PDI-P. Apalagi Jateng (yang dulu basis PKI) terkenal dengan basis PDI-P.
Kemudian pernyataan pimpinan cabang PDI-P yang saling bertentangan seperti ketua DPC
Sopyan yang membenarkan bahwa Gumono adalah wakil ketua (tapi dia menolak pernyataan
bahwa Gumono mundur), dengan Bendaharanya yang menyatakan Gumono bukan wakil ketua,
tapi cuma anggota panitia pemenangan pemilu, jelas merupakan bukti kebohongan pimpinan
cabang PDI-P.
Fakta lain yang perlu diketahui adalah Gumono yang merupakan tokoh PDI-P Purbalingga
mundur karena dia merasa malu terhadap perbuatan anggota partainya yang melucuti
pakaian wanita. Tak mungkin dia sebagai seorang tokoh tidak mengetahui keterlibatan
orang PDI-P, tak heran jika dia mundur. Lihat cuplikan beritanya di Republika:
------
Sementara itu Bendahara DPC PDI Perjuangan Purbalingga, Suhono, membantah bahwa Gumono
yang diberitakan mundur dari kepengurusan menyusul insiden tersebut adalah wakil ketua
DPC PDI Perjuangan setempat. Sebelumnya pengunduran diri Gumono itu diakui Ketua DPC
Soepyan Rahardjo, dan dia pun menyebut Gumono adalah wakil ketua.
Namun menurut Suhono, selama ini tak pernah ada rapat pengurus yang mengangkat Gumono
sebagai wakil ketua. ''Atas dasar apa pengangkatan Gumono. Apakah ada SK pengangkatan
dari Megawati atau tidak,'' kata Suhono. Setahunya, Gumono hanya anggota panitia
pemenangan pemilu.
-----
Banyaknya keributan yang dilakukan massa PDI-P jelas merupakan bukti kebrutalan yang
tak dapat disangkal. Perbuatan PDI-P yang menggangu ketentraman masyarakat banyak
ditemui. Misalnya pendirian Posko2 PDI Perjuangan atau Posko Gotong Royong di pinggir
jalan (yang bukan hak miliknya sendiri) yang rada intimidatif, di gang, ataupun di
tanah milik orang lain (meskipun pemiliknya bukan pendukung PDI-P) adalah bukti yang
tidak dapat disangkal akan kesewenang-wenangan PDI-P yang mengganggu pemakai jalan.
Banyak Posko tsb yang digunakan oleh preman2 PDI-P untuk memalak pejalan kaki yang
lewat, sehingga Gus Dur sendiri sempat menegur Megawati untuk mentertibkan anggotanya
dan Posko tsb. Meskipun Golkar itu brengsek, saya tidak akan percaya jika ada orang
yang menuduh bahwa Golkarlah yang membangun ratusan ribu Posko PDI-P tersebut:)
Di masa datang ada baiknya polisi huru-hara dilengkapi dengan video camera (kalau bisa
tersembunyi), sehigga para pelaku tidak bisa berkelit lagi seperti sekarang.
'---------------------------
Berikut beritanya di Republika, di mana pimpinan PDI-P tidak mau bertanggung-jawab
ataupun minta maaf:
�Half the world is composed of people who have something to say and can't
and the other half who have nothing to say keep saying it.�
-Robert Frost
Bawa Kasus Purbalingga di Pengadilan
BANDUNG -- Insiden Purbalingga masih terus memancing komentar berbagai kalangan. Pakar
hukum tata-negara Prof Dr Sri Soemantri mengingatkan penyelesaian kasus itu tak cukup
hanya melalui lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jalan terbaik menurut guru besar
Universitas Padjajaran Bandung ini adalah menyelesaikannya di jalur hukum, ke
pengadilan.
''Kalau memang betul-betul [sudah jelas pelakunya], harus diadukan ke pengadilan,''
ujarnya kepada wartawan di Bandung, kemarin. Sebelumnya, anggota KPU Adi Andojo
Sutjipto menegaskan KPU akan mengusut tuntas kasus tersebut. ''KPU berhak memberi
sanksi bagi parpol yang melakukan pelanggaran,'' kata Adi, Senin lalu.
Bagi Soemantri, insiden Purbalingga adalah tindak pidana yang harus diusut kepolisian.
Dan untuk mengadukan permasalahan ini ke pengadilan, tambahnya, keberadaan bukti sangat
mutlak. Karena itu, ia menuntut ada penelitian untuk memastikan apakah betul
penyerangan pada massa partai Golkar dilakukan kader PDI Perjuangan atau bukan.
Menurut Soemantri, ada beberapa kemungkinan mengingat panasnya situasi politik saat
ini. ''Cara-cara politik menjatuhkan partai lain itu kan macam-macam, ini salah
satunya,'' kata dia. Dan kalau memang terbukti insiden tersebut dilakukan massa PDI
Perjuangan, pimpinan cabang setempat bisa dimintai pertanggungjawaban. ''Kalau perlu
jatuhi hukuman, bukan lagi teguran,'' tegasnya.
Tuntutan agar pimpinan partai politik bertanggung jawab juga muncul dari
Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto. ''Seperti kerusuhan di Purbalingga dan daerah
lain di mana ada benturan antarparpol. Saya minta ada tanggung jawab pimpinan-pimpinan
parpol untuk bisa memberikan jaminan agar anak buahnya jangan begitu,'' kata Wiranto
seusai upacara HUT ke-25 Sesko ABRI di Bandung, kemarin.
Wiranto mencemaskan jika kasus Purbalingga dan kasus-kasus benturan antarmasyarakat di
daerah lainnya akan berdampak pada keamanan menjelang pemilu. ''Ini mengganggu dong.
Nggak ada pemilu pun kalau perkelahian juga mengganggu. Apa pun kalau terjadi benturan
dalam masyarakat kita dalam keadaan apa pun, kapanpun, pada kondisi apa pun saya kira
mengingkari persatuan dan kesatuan yang sudah kita sepakati bersama,'' ungkap jenderal
berbintang empat ini.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Hartono Mardjono,
meminta agar politik kekerasan segera dihentikan. Karenanya, dia menyarankan agar Ketua
Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, secara terbuka mau bertanggung
jawab atas ulah pendukungnya itu.
Menurut Hartono, para petinggi PDIP tak bisa lepas tangan begitu saja. Mereka harus
ngotot mengutuk setiap pelaku aksi kekerasan. Aksi di Purbalingga itu, tambahnya, akan
merugikan PDIP serta mengundang antipati masyarakat. ''Jika mereka (para pimpinan PDIP)
mengelak bahwa pelaku aksi kekerasan bukan warganya, mereka tentu harus menjelaskan
secara tegas dong. Jangan hanya diam lalu mengelak,'' kata Hartono. Jika mau fair, kata
dia, PDIP harus memberi bukti konkret dengan cara ikut menangkap pelakunya.
''Selama ini banyak partai mengaku bangga jika ribuan massa yang dikumpulkannya
berhasil menjaga ketertiban. Sementara kalau terjadi aksi kerusuhan, mereka tak mau
fair dan lepas tanggung jawab,'' ujar Hartono lagi.
Di sisi lain, Hartono mengingatkan bahwa munculnya politik kekerasan itu akibat adanya
sikap arogansi parpol tertentu. ''Saya minta Golkar juga ikut memperhatikan masalah
tersebut. Golkar jangan mengundang kecemburuan pendukung parpol lain dengan sikap
arogannya,'' tandasnya.
Pihak DPP PDI Perjuangan sendiri kemarin menyatakan belum menganggap kasus Purbalingga
sebagai kasus resmi partai, namun hanya kasus persoalan. Karenanya, DPP PDIP belum
merasa perlu mengagendakannya sebagai pembahasan resmi.
''Buat apa kami mengagendakan kasus Purbalingga, wong kami tidak menganggap itu masalah
lembaga. Tidak ada niatan PDI Perjuangan melakukan keributan,'' ujar Wakil Sekjen DPP
PDI Perjuangan, Haryanto Taslam, kemarin.
Ia menambahkan justru pihak PDIP yang dirugikan karena dituduh menjadi otak kerusuhan.
''Bagaimana kami bisa dituduh mendalangi, wong berdasar laporan pengurus DPC
Purbalingga, justru Satgas PDI Perjuangan ikut terlibat pengamanan acaranya Golkar
itu,'' papar Taslam.
Pihak DPP PDIP, jelas dia, sudah menerima laporan yang dihimpun dari DPC Purbalingga
serta mendapatkan bukti-bukti bahwa pengurus PDI Perjuangan tidak terlibat kerusuhan
itu. Taslam juga membantah ada pengurus DPC PDIP yang mengundurkan diri. ''Sampai
sekarang DPP PDI Perjuangan belum menerima adanya pengunduran diri pengurus partai kami
di daerah tersebut,'' tegasnya.
Karena kasus itu dianggap kasus personal, DPP PDI Perjuangan mendukung adanya penegakan
supremasi hukum. ''Siapa pun pelaku perbuatan kriminal dengan bertindak brutal atau
bentuk lainnya harus diadili,'' kata Taslam.
Karena DPP PDI Perjuangan menganggap ini kasus perorangan, mereka menilai hujatan
Golkar ke pihaknya sebagai perbuatan melanggar hukum berdasar asas praduga tak
bersalah. Alasannya, menuduh PDI Perjuangan tanpa bukti kuat adalah suatu tindak
destruktif terhadap partai lain. ''Bagaimana kami bisa dituduh demikian, bagi kami
sendiri tak ada kepentingan untuk memusuhi Golkar,'' tegasnya.
Cara-cara seperti itu, tambahnya, adalah lagu lama Golkar untuk memojokkan
lawan-lawannya. PDIP, menurut Taslam, tak akan membiarkan diri divonis tanpa proses
peradilan. Karenanya, mereka berniat melakukan somasi pada Partai Golkar.
Menurut Taslam, DPP PDIP sudah melakukan komitmen dengan kuasa hukum yang tergabung
dengan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). TPDI akan mensomasi DPP Partai Golkar
supaya dalam 24 jam mencabut tuduhan pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. ''Sikap Partai Golkar itu mendikte penyidik dan
memvonis PDI Perjuangan yang bertanggung jawab untuk minta maaf adalah tindakan
tendensius,'' ujar Ketua TPDI Petrus Salestinus.
TPDI juga mendesak agar Golkar menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum
untuk mengusut sampai tuntas. Ini, kata mereka, demi memperoleh kejelasan apakah
insiden tersebut tindakan organisasi atau orang perorang, atau tindakan oknum Partai
Golkar sendiri. ''Dan kalau menurut putusan peradilan, insiden itu tanggung jawab PDI
Perjuangan, barulah Partai Golkar menuntut pertanggungjawaban ke PDI Perjuangan,''
tegas Petrus.
Tuduhan bahwa kerusuhan didalangi Golkar sendiri sebelumnya dikemukakan Abdurahman
Wahid. Tokoh ini kepada pers menyatakan kasus itu merupakan akal-akalan Golkar sendiri.
''Artinya, yang melakukan aksi tersebut orang Golkar sendiri dengan maksud mencari
simpati masyarakat,'' kata Abdurahman, kali ini tanpa merasa perlu menyebut inisial
nama.
Menanggapi tudingan tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendi Yusuf menyebutnya
sebagai upaya penyebar fitnah. Meski demikian, ''Kami tidak akan menuntut Gus Dur,''
tandas Slamet.
Di depan sejumlah wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin, Slamet
menegaskan sangat tak masuk akal jika Golkar merekayasa insiden Purbalingga. ''Masak
peristiwa kekerasan itu dilakukan atau direkayasa Golkar sendiri. Ini tidak logis. Dan,
pernyataan Gus Dur itu, jelas-jelas fitnah,'' tukas mantan Ketua Umum GP Ansor ini.
Walau Golkar tak akan mempersoalkan ungkapan Abdurahman, namun Slamet menyesalkan
pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut. ''Saya curiga
orang yang bicara seperti itu memang kerangka berpikirnya seperti itu,'' katanya dengan
nada serius. Ia menilai pernyataan itu bisa membuat suasana semakin panas dan
menggagalkan pemilu.
Di tengah silang pendapat tentang insiden memalukan tersebut, kepolisian Purbalingga
terus melakukan pengusutan. Kapolres Purbalingga Letkol Pol Ipong S kemarin mengatakan
bahwa perkembangan penyidikan kasus ini telah berjalan baik. Polisi, katanya, akan
segera mengungkap otak penggerak keributan tersebut. Disebut pula bahwa pelaku sudah
kabur. ''Dia akan menjadi saksi kunci,'' kata Ipong.
Hingga kemarin Polres setempat telah memeriksa sekitar 25 orang simpatisan PDI
Perjuangan. Dari jumlah itu, tujuh orang resmi menjadi tersangka dan akan dijerat Pasal
170 KUHP (tentang pengrusakan) dan Pasal 355 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan). Pasal
terakhir ini akan dikenakan pada mereka yang diduga melucuti pakaian ibu-ibu Himpunan
Wanita Karya (HWK).
Perkembangan lain, jumlah wanita yang melapor telah ditelanjangi dalam insiden tersebut
terus bertambah. Sampai kemarin Posko HWK menerima puluhan pengaduan para korban.
Menurut salah seorang pengurus, pelaku pelecehan itu tak peduli meski korbannya ada
wanita yang sudah usia setengah baya. ''Dia sudah melepas kaosnya, tinggal pakai BH
masih dipukuli,'' tutur salah seorang pengurus HWK kepada wartawan kemarin.
Pada hari yang sama Ketua Panwaslakda Purbalingga Jateng Sudirman SH telah menerima
surat pengaduan dari DPD II Golkar. Surat itu berisi protes keras Partai Golkar dan
rincian kronologi keributan. Pihak PDI Perjuangan sendiri sampai sekarang belum
melaporkan peristiwa yang dilakukan massanya ke Panwaslakda.
Sudirman mengatakan pengaduan Partai Golkar akan segera ditinjadaklanjuti. Kasus ini,
kata dia, akan dibawa ke rapat seluruh anggota Panwaslakda. ''Karena kasus ini
berhubungan dengan masalah pemilu,'' ujar Sudirman kemarin. Bila PDI Perjuangan tidak
membuat laporan, tambahnya, Panwaslakda akan melakukan penelitian ke lapangan.
Sementara itu Bendahara DPC PDI Perjuangan Purbalingga, Suhono, membantah bahwa Gumono
yang diberitakan mundur dari kepengurusan menyusul insiden tersebut adalah wakil ketua
DPC PDI Perjuangan setempat. Sebelumnya pengunduran diri Gumono itu diakui Ketua DPC
Soepyan Rahardjo, dan dia pun menyebut Gumono adalah wakil ketua.
Namun menurut Suhono, selama ini tak pernah ada rapat pengurus yang mengangkat Gumono
sebagai wakil ketua. ''Atas dasar apa pengangkatan Gumono. Apakah ada SK pengangkatan
dari Megawati atau tidak,'' kata Suhono. Setahunya, Gumono hanya anggota panitia
pemenangan pemilu.
http://www.republika.co.id/9904/07/11271.htm
