Saya perkirakan email ini dibuat sebelum ada berita penangkapan tiga
anggota PP kemarin.
Pernyataan bahwa "Para preman Pemuda Pancasila, nampaknya hengkang dari
Golkar, seiring dengan hengkangnya tokoh pemuda, Hayono Isman, ke PKP,
sementara Yorrys Raweyai sendiri (seorang pimpinan PP) hendak melamar ke
PKB" sebenarnya tidak relevan. Pertama, Hayono Isman tidak punya
hubungan yang akrab dengan PP. Kedua, Yoris bukanlah pengambil keputusan
utama di PP. Permisalan ini hanya membingungkan orang yang tidak
mengerti kedudukan Hayono Isman dan Yorris di PP.
Kalau dikatakan massa Golkar hanya rakyat jelata yang dibayar, itupun
agak bombastis. Dengan 32 tahun dan adanya regenerasi yang cukup baik
dibeberapa tempat, sebenarnya Golkar masih memiliki kader-kader yang
baik. Sayangnya kebijakan para pimpinan serta tokoh yang sering salah
menjadikan Golkar semakin tidak populer dimata rakyat.
FNU Brawijaya wrote:
>
> Email bagus. Seperti biasa ane juga ada yg kontra dan setuju dg isi email.
> Paling tidak bikinnya pasti 2 jam nih. Lumayan buat dibaca, kasihan si penulis udah
> capek nulisnya. [Saya tidak sempat minta ijin buat forward, tapi pasti dijinin deh].
>
> Kemarin ada yg posting MS minta maaf. Bener endak sih?
>
> Salam,
> Jaya
>
> '--------------------
> Kasus pelucutan pakaian puluhan wanita hingga kelihatan BH-nya saja (sebagian ada
>yang
> ditarik2 tali BH-nya hingga menangis dan lari ke Mapolres) oleh massa PDI Perjuangan
> nampaknya akan berlalu begitu saja, persis seperti kasus pengeroyokan Budi Harjono
>oleh
> massa PDI-P di Lampung, tawuran di Palu oleh 1000 pendukung PDI-P yang dipimpin oleh
> Yacob Nuwawea dgn PDI Suryadi, ataupun bentrokan berdarah dengan PPP di Yogyakarta
>yang
> berulang kali terjadi. Meskipun hal tsb diliput luas di media massa, toh pengurus PDI
> Perjuangan dengan enteng berkilah, "�Itukan ulah massa. Pimpinan PDI-P tidak pernah
> memerintahkan itu, jadi tak perlu minta maaf,� dan loloslah mereka dari jeratan
>hukum.
>
> Hal ini jelas sikap pimpinan yang tidak becus mengurus anggotanya, sehingga anggota
> maupun simpatisannya tidak disiplin. Apa bedanya PDI-P ini dengan pemerintah atau
> paling tidak Wiranto, jika ada prajurit yang bersalah, maka lepas tangan dan
> menyalahkan prajuritnya?
>
> Selain itu, terlepas dari siapa pelakunya (apakah orang Golkar atau PDI-P),
>seharusnya
> Megawati tergerak rasa kewanitaannya, dan mengutuk peristiwa pelecehan kehormatan
> wanita tersebut. Apakah hal ini karena anggota PDI-P terlibat, makanya Megawati jadi
> tidak berani mengeluarkan pernyataan untuk mengutuk peristiwa biadab tersebut?
>
> Kemudian mengenai tuduhan Gus Dur yang mengatakan bahwa kasus Purbalingga adalah
> rekayasa Golkar untuk menjatuhkan citra PDI Perjuangan agak berlawanan dengan akal
> sehat dan juga dibantah oleh tokoh DPP Golkar, Slamet Efendi yang juga merupakan
>mantan
> Ketua Umum GP Ansor.
>
> Dulu memang Golkar biasa berbuat curang untuk menjatuhkan lawannya, contohnya kasus
>di
> lapangan Banteng oleh massa PPP yang disusupi oleh Golkar. Cuma, modus operandi yang
> digunakan Golkar itu biasanya melakukan penyusupan pada saat partai lain melakukan
> kampanye atau pawai (bukan pada saat Golkar kampanye). Di situ, Golkar menyusupkan
> massanya (biasanya preman PP) untuk membuat kekacauan dengan melakukan penodongan,
> pelemparan batu, dll, yang akhirnya menimbulkan keributan massal, sehingga kampanye
> partai tsb gagal serta citranya jatuh.
>
> Tapi pada kasus Purbalingga (Jawa Tengah merupakan basis PDI-P) ini, ribuan massa
> beratribut PDI-P melakukan penyerangan thd massa Golkar. Ketua Golkar, Akbar Tanjung
> bahkan hendak dikepung dan ditimpuki mobilnya sehingga kacanya pecah. Akbar Tanjung
> sendiri sampai pucat pasi karena tak mengira hal itu terjadi. Sementara itu massa
> Golkar yang berkumpul dilucuti pakaiannya termasuk para wanitanya sehingga hanya
>BH-nya
> yang terlihat.
>
> Sekarang ini untuk mengumpulkan massa Golkar, diperlukan uang sebesar 15 ribu hingga
>50
> ribu rupiah. Tapi dengan penyerangan thd massa Golkar di Purbalingga, kemudian juga
>di
> Surabaya, maka rakyat jelata jelas akan trauma dan ketakutan untuk mengikuti kampanye
> Golkar. Hal ini jelas akan merugikan Golkar sendiri, karena selain kampanyenya gagal,
> dia juga kehilangan �pendukung� yang ketakutan. Jadi jelas tuduhan rekayasa itu tidak
> masuk akal.
>
> Jika ingin melakukan rekayasa, Golkar cukup menyusupkan premannya pada kampanye
>PDI-P,
> kemudian melakukan pemerasan, penodongan, serta kekacauan. Dengan cara ini, maka
>citra
> lawan hancur, sementara Golkar sendiri tidak dirugikan, atau paling tidak
>pendukungnya
> tidak akan trauma untuk ikut kampanye Golkar berikutnya.
>
> Mungkin banyak orang yang tidak berani menyatakan hal ini, tapi jelas hendaknya kita
> menegakkan kebenaran. Sebagaimana dikatakan di Al Qur�an, �Janganlah karena kebencian
> kita terhadap suatu kaum, maka kita bersikap tidak adil pada mereka.�
>
> Dari pengamatan saya, sekarang massa Golkar itu tak lebih dari rakyat jelata yang
> dibayar. Para preman Pemuda Pancasila, nampaknya hengkang dari Golkar, seiring dengan
> hengkangnya tokoh pemuda, Hayono Isman, ke PKP, sementara Yorrys Raweyai sendiri
> (seorang pimpinan PP) hendak melamar ke PKB. Jadi jelas Golkar telah kehilangan
> dukungan dari PP.
>
> Selain itu, ada juga keanehan lain dari PDI-P. di Jawa Tengah, Posko PDI Perjuangan
> atau Posko Gotong Royong itu berjumlah sekitar 30 RIBU! Jadi sulit bagi Golkar untuk
> mengumpulkan ribuan massa dengan atribut PDI-P, tanpa terlihat oleh satgas maupun
> pendukung PDI-P. Apalagi Jateng (yang dulu basis PKI) terkenal dengan basis PDI-P.
>
> Kemudian pernyataan pimpinan cabang PDI-P yang saling bertentangan seperti ketua DPC
> Sopyan yang membenarkan bahwa Gumono adalah wakil ketua (tapi dia menolak pernyataan
> bahwa Gumono mundur), dengan Bendaharanya yang menyatakan Gumono bukan wakil ketua,
> tapi cuma anggota panitia pemenangan pemilu, jelas merupakan bukti kebohongan
>pimpinan
> cabang PDI-P.
>
> Fakta lain yang perlu diketahui adalah Gumono yang merupakan tokoh PDI-P Purbalingga
> mundur karena dia merasa malu terhadap perbuatan anggota partainya yang melucuti
> pakaian wanita. Tak mungkin dia sebagai seorang tokoh tidak mengetahui keterlibatan
> orang PDI-P, tak heran jika dia mundur. Lihat cuplikan beritanya di Republika:
> ------
> Sementara itu Bendahara DPC PDI Perjuangan Purbalingga, Suhono, membantah bahwa
>Gumono
> yang diberitakan mundur dari kepengurusan menyusul insiden tersebut adalah wakil
>ketua
> DPC PDI Perjuangan setempat. Sebelumnya pengunduran diri Gumono itu diakui Ketua DPC
> Soepyan Rahardjo, dan dia pun menyebut Gumono adalah wakil ketua.
> Namun menurut Suhono, selama ini tak pernah ada rapat pengurus yang mengangkat Gumono
> sebagai wakil ketua. ''Atas dasar apa pengangkatan Gumono. Apakah ada SK pengangkatan
> dari Megawati atau tidak,'' kata Suhono. Setahunya, Gumono hanya anggota panitia
> pemenangan pemilu.
> -----
>
> Banyaknya keributan yang dilakukan massa PDI-P jelas merupakan bukti kebrutalan yang
> tak dapat disangkal. Perbuatan PDI-P yang menggangu ketentraman masyarakat banyak
> ditemui. Misalnya pendirian Posko2 PDI Perjuangan atau Posko Gotong Royong di pinggir
> jalan (yang bukan hak miliknya sendiri) yang rada intimidatif, di gang, ataupun di
> tanah milik orang lain (meskipun pemiliknya bukan pendukung PDI-P) adalah bukti yang
> tidak dapat disangkal akan kesewenang-wenangan PDI-P yang mengganggu pemakai jalan.
> Banyak Posko tsb yang digunakan oleh preman2 PDI-P untuk memalak pejalan kaki yang
> lewat, sehingga Gus Dur sendiri sempat menegur Megawati untuk mentertibkan anggotanya
> dan Posko tsb. Meskipun Golkar itu brengsek, saya tidak akan percaya jika ada orang
> yang menuduh bahwa Golkarlah yang membangun ratusan ribu Posko PDI-P tersebut:)
>
> Di masa datang ada baiknya polisi huru-hara dilengkapi dengan video camera (kalau
>bisa
> tersembunyi), sehigga para pelaku tidak bisa berkelit lagi seperti sekarang.
>
> '---------------------------
> Berikut beritanya di Republika, di mana pimpinan PDI-P tidak mau bertanggung-jawab
> ataupun minta maaf:
>
> �Half the world is composed of people who have something to say and can't
> and the other half who have nothing to say keep saying it.�
> -Robert Frost
>
> Bawa Kasus Purbalingga di Pengadilan
> BANDUNG -- Insiden Purbalingga masih terus memancing komentar berbagai kalangan.
>Pakar
> hukum tata-negara Prof Dr Sri Soemantri mengingatkan penyelesaian kasus itu tak cukup
> hanya melalui lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jalan terbaik menurut guru besar
> Universitas Padjajaran Bandung ini adalah menyelesaikannya di jalur hukum, ke
> pengadilan.
>
> ''Kalau memang betul-betul [sudah jelas pelakunya], harus diadukan ke pengadilan,''
> ujarnya kepada wartawan di Bandung, kemarin. Sebelumnya, anggota KPU Adi Andojo
> Sutjipto menegaskan KPU akan mengusut tuntas kasus tersebut. ''KPU berhak memberi
> sanksi bagi parpol yang melakukan pelanggaran,'' kata Adi, Senin lalu.
>
> Bagi Soemantri, insiden Purbalingga adalah tindak pidana yang harus diusut
>kepolisian.
> Dan untuk mengadukan permasalahan ini ke pengadilan, tambahnya, keberadaan bukti
>sangat
> mutlak. Karena itu, ia menuntut ada penelitian untuk memastikan apakah betul
> penyerangan pada massa partai Golkar dilakukan kader PDI Perjuangan atau bukan.
> Menurut Soemantri, ada beberapa kemungkinan mengingat panasnya situasi politik saat
> ini. ''Cara-cara politik menjatuhkan partai lain itu kan macam-macam, ini salah
> satunya,'' kata dia. Dan kalau memang terbukti insiden tersebut dilakukan massa PDI
> Perjuangan, pimpinan cabang setempat bisa dimintai pertanggungjawaban. ''Kalau perlu
> jatuhi hukuman, bukan lagi teguran,'' tegasnya.
>
> Tuntutan agar pimpinan partai politik bertanggung jawab juga muncul dari
> Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto. ''Seperti kerusuhan di Purbalingga dan daerah
> lain di mana ada benturan antarparpol. Saya minta ada tanggung jawab
>pimpinan-pimpinan
> parpol untuk bisa memberikan jaminan agar anak buahnya jangan begitu,'' kata Wiranto
> seusai upacara HUT ke-25 Sesko ABRI di Bandung, kemarin.
>
> Wiranto mencemaskan jika kasus Purbalingga dan kasus-kasus benturan antarmasyarakat
>di
> daerah lainnya akan berdampak pada keamanan menjelang pemilu. ''Ini mengganggu dong.
> Nggak ada pemilu pun kalau perkelahian juga mengganggu. Apa pun kalau terjadi
>benturan
> dalam masyarakat kita dalam keadaan apa pun, kapanpun, pada kondisi apa pun saya kira
> mengingkari persatuan dan kesatuan yang sudah kita sepakati bersama,'' ungkap
>jenderal
> berbintang empat ini.
>
> Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Hartono
>Mardjono,
> meminta agar politik kekerasan segera dihentikan. Karenanya, dia menyarankan agar
>Ketua
> Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, secara terbuka mau
>bertanggung
> jawab atas ulah pendukungnya itu.
>
> Menurut Hartono, para petinggi PDIP tak bisa lepas tangan begitu saja. Mereka harus
> ngotot mengutuk setiap pelaku aksi kekerasan. Aksi di Purbalingga itu, tambahnya,
>akan
> merugikan PDIP serta mengundang antipati masyarakat. ''Jika mereka (para pimpinan
>PDIP)
> mengelak bahwa pelaku aksi kekerasan bukan warganya, mereka tentu harus menjelaskan
> secara tegas dong. Jangan hanya diam lalu mengelak,'' kata Hartono. Jika mau fair,
>kata
> dia, PDIP harus memberi bukti konkret dengan cara ikut menangkap pelakunya.
> ''Selama ini banyak partai mengaku bangga jika ribuan massa yang dikumpulkannya
> berhasil menjaga ketertiban. Sementara kalau terjadi aksi kerusuhan, mereka tak mau
> fair dan lepas tanggung jawab,'' ujar Hartono lagi.
>
> Di sisi lain, Hartono mengingatkan bahwa munculnya politik kekerasan itu akibat
>adanya
> sikap arogansi parpol tertentu. ''Saya minta Golkar juga ikut memperhatikan masalah
> tersebut. Golkar jangan mengundang kecemburuan pendukung parpol lain dengan sikap
> arogannya,'' tandasnya.
>
> Pihak DPP PDI Perjuangan sendiri kemarin menyatakan belum menganggap kasus
>Purbalingga
> sebagai kasus resmi partai, namun hanya kasus persoalan. Karenanya, DPP PDIP belum
> merasa perlu mengagendakannya sebagai pembahasan resmi.
>
> ''Buat apa kami mengagendakan kasus Purbalingga, wong kami tidak menganggap itu
>masalah
> lembaga. Tidak ada niatan PDI Perjuangan melakukan keributan,'' ujar Wakil Sekjen DPP
> PDI Perjuangan, Haryanto Taslam, kemarin.
>
> Ia menambahkan justru pihak PDIP yang dirugikan karena dituduh menjadi otak
>kerusuhan.
> ''Bagaimana kami bisa dituduh mendalangi, wong berdasar laporan pengurus DPC
> Purbalingga, justru Satgas PDI Perjuangan ikut terlibat pengamanan acaranya Golkar
> itu,'' papar Taslam.
>
> Pihak DPP PDIP, jelas dia, sudah menerima laporan yang dihimpun dari DPC Purbalingga
> serta mendapatkan bukti-bukti bahwa pengurus PDI Perjuangan tidak terlibat kerusuhan
> itu. Taslam juga membantah ada pengurus DPC PDIP yang mengundurkan diri. ''Sampai
> sekarang DPP PDI Perjuangan belum menerima adanya pengunduran diri pengurus partai
>kami
> di daerah tersebut,'' tegasnya.
>
> Karena kasus itu dianggap kasus personal, DPP PDI Perjuangan mendukung adanya
>penegakan
> supremasi hukum. ''Siapa pun pelaku perbuatan kriminal dengan bertindak brutal atau
> bentuk lainnya harus diadili,'' kata Taslam.
>
> Karena DPP PDI Perjuangan menganggap ini kasus perorangan, mereka menilai hujatan
> Golkar ke pihaknya sebagai perbuatan melanggar hukum berdasar asas praduga tak
> bersalah. Alasannya, menuduh PDI Perjuangan tanpa bukti kuat adalah suatu tindak
> destruktif terhadap partai lain. ''Bagaimana kami bisa dituduh demikian, bagi kami
> sendiri tak ada kepentingan untuk memusuhi Golkar,'' tegasnya.
>
> Cara-cara seperti itu, tambahnya, adalah lagu lama Golkar untuk memojokkan
> lawan-lawannya. PDIP, menurut Taslam, tak akan membiarkan diri divonis tanpa proses
> peradilan. Karenanya, mereka berniat melakukan somasi pada Partai Golkar.
> Menurut Taslam, DPP PDIP sudah melakukan komitmen dengan kuasa hukum yang tergabung
> dengan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). TPDI akan mensomasi DPP Partai Golkar
> supaya dalam 24 jam mencabut tuduhan pada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati
> Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. ''Sikap Partai Golkar itu mendikte penyidik dan
> memvonis PDI Perjuangan yang bertanggung jawab untuk minta maaf adalah tindakan
> tendensius,'' ujar Ketua TPDI Petrus Salestinus.
>
> TPDI juga mendesak agar Golkar menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum
> untuk mengusut sampai tuntas. Ini, kata mereka, demi memperoleh kejelasan apakah
> insiden tersebut tindakan organisasi atau orang perorang, atau tindakan oknum Partai
> Golkar sendiri. ''Dan kalau menurut putusan peradilan, insiden itu tanggung jawab PDI
> Perjuangan, barulah Partai Golkar menuntut pertanggungjawaban ke PDI Perjuangan,''
> tegas Petrus.
>
> Tuduhan bahwa kerusuhan didalangi Golkar sendiri sebelumnya dikemukakan Abdurahman
> Wahid. Tokoh ini kepada pers menyatakan kasus itu merupakan akal-akalan Golkar
>sendiri.
> ''Artinya, yang melakukan aksi tersebut orang Golkar sendiri dengan maksud mencari
> simpati masyarakat,'' kata Abdurahman, kali ini tanpa merasa perlu menyebut inisial
> nama.
>
> Menanggapi tudingan tersebut, Ketua DPP Partai Golkar Slamet Effendi Yusuf
>menyebutnya
> sebagai upaya penyebar fitnah. Meski demikian, ''Kami tidak akan menuntut Gus Dur,''
> tandas Slamet.
>
> Di depan sejumlah wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin, Slamet
> menegaskan sangat tak masuk akal jika Golkar merekayasa insiden Purbalingga. ''Masak
> peristiwa kekerasan itu dilakukan atau direkayasa Golkar sendiri. Ini tidak logis.
>Dan,
> pernyataan Gus Dur itu, jelas-jelas fitnah,'' tukas mantan Ketua Umum GP Ansor ini.
> Walau Golkar tak akan mempersoalkan ungkapan Abdurahman, namun Slamet menyesalkan
> pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut. ''Saya curiga
> orang yang bicara seperti itu memang kerangka berpikirnya seperti itu,'' katanya
>dengan
> nada serius. Ia menilai pernyataan itu bisa membuat suasana semakin panas dan
> menggagalkan pemilu.
>
> Di tengah silang pendapat tentang insiden memalukan tersebut, kepolisian Purbalingga
> terus melakukan pengusutan. Kapolres Purbalingga Letkol Pol Ipong S kemarin
>mengatakan
> bahwa perkembangan penyidikan kasus ini telah berjalan baik. Polisi, katanya, akan
> segera mengungkap otak penggerak keributan tersebut. Disebut pula bahwa pelaku sudah
> kabur. ''Dia akan menjadi saksi kunci,'' kata Ipong.
>
> Hingga kemarin Polres setempat telah memeriksa sekitar 25 orang simpatisan PDI
> Perjuangan. Dari jumlah itu, tujuh orang resmi menjadi tersangka dan akan dijerat
>Pasal
> 170 KUHP (tentang pengrusakan) dan Pasal 355 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan).
>Pasal
> terakhir ini akan dikenakan pada mereka yang diduga melucuti pakaian ibu-ibu Himpunan
> Wanita Karya (HWK).
>
> Perkembangan lain, jumlah wanita yang melapor telah ditelanjangi dalam insiden
>tersebut
> terus bertambah. Sampai kemarin Posko HWK menerima puluhan pengaduan para korban.
> Menurut salah seorang pengurus, pelaku pelecehan itu tak peduli meski korbannya ada
> wanita yang sudah usia setengah baya. ''Dia sudah melepas kaosnya, tinggal pakai BH
> masih dipukuli,'' tutur salah seorang pengurus HWK kepada wartawan kemarin.
> Pada hari yang sama Ketua Panwaslakda Purbalingga Jateng Sudirman SH telah menerima
> surat pengaduan dari DPD II Golkar. Surat itu berisi protes keras Partai Golkar dan
> rincian kronologi keributan. Pihak PDI Perjuangan sendiri sampai sekarang belum
> melaporkan peristiwa yang dilakukan massanya ke Panwaslakda.
>
> Sudirman mengatakan pengaduan Partai Golkar akan segera ditinjadaklanjuti. Kasus ini,
> kata dia, akan dibawa ke rapat seluruh anggota Panwaslakda. ''Karena kasus ini
> berhubungan dengan masalah pemilu,'' ujar Sudirman kemarin. Bila PDI Perjuangan tidak
> membuat laporan, tambahnya, Panwaslakda akan melakukan penelitian ke lapangan.
> Sementara itu Bendahara DPC PDI Perjuangan Purbalingga, Suhono, membantah bahwa
>Gumono
> yang diberitakan mundur dari kepengurusan menyusul insiden tersebut adalah wakil
>ketua
> DPC PDI Perjuangan setempat. Sebelumnya pengunduran diri Gumono itu diakui Ketua DPC
> Soepyan Rahardjo, dan dia pun menyebut Gumono adalah wakil ketua.
>
> Namun menurut Suhono, selama ini tak pernah ada rapat pengurus yang mengangkat Gumono
> sebagai wakil ketua. ''Atas dasar apa pengangkatan Gumono. Apakah ada SK pengangkatan
> dari Megawati atau tidak,'' kata Suhono. Setahunya, Gumono hanya anggota panitia
> pemenangan pemilu.
>
> http://www.republika.co.id/9904/07/11271.htm
