--------------------------------------
Senin, 4 Januari 1999
Kemungkinan Revolusi Sosial Fokus Pembicaraan Sekarang
Jakarta, Kompas
Kemungkinan terjadinya anarki, chaos (kekacauan), ataupun revolusi sosial
pada tahun 1999 menjadi sorotan utama para pengamat sosial dan politik dalam
sebuah
diskusi di Universitas Indonesia, Sabtu (2/1).
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo
memperkirakan yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 1999 bukanlah
revolusi
sosial, melainkan anarki sosial. Anarki sosial akan mulai terjadi akhir
Januari di daerah-daerah nonpertanian.
Namun, Direktur Pelaksana Center for Information and Developmental Studies
(CIDES) Jumhur Hidayat mengesampingkan kemungkinan terjadinya revolusi
sosial
berbagai perbaikan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah.
Jumhur meminta agar masyarakat tidak khawatir akan terjadi revolusi sosial
karena berbagai prasyarat bagi terjadinya revolusi tidak terpenuhi.
"Jangan khawatir akan terjadi revolusi sosial, kecuali situasi terus
memburuk," kata Jumhur dalam diskusi Latihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa di
Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UI.
Potensi revolusi
Kemungkinan terjadinya revolusi sosial pernah diungkapkan Ketua Umum PB
Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid dalam pertemuan dengan berbagai tokoh
masyarakat awal Desember lalu.
Sosiolog UI Imam Prasodjo berpendapat bahwa revolusi merupakan sebuah
konsekuensi yang tidak diinginkan (unintended consequences). Revolusi, kata
Imam
Prasodjo, bisa saja pada akhirnya berdampak menyejahterakan.
Namun, revolusi yang membawa perubahan radikal akan berpotensi menyebabkan
chaos dan pertumpahan darah. Tuntutan mahasiswa untuk mengadili Soeharto
dan kroninya, misalnya, sulit dilaksanakan karena korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) telah begitu merata di semua jenjang birokrasi.
"Bila octopus (gurita) birokrasi itu dibunuh hanya akan menambah chaos dalam
masyarakat," kata Imam Prasodjo.
Menurut dia, anarki atau chaos dapat diminimalisasi dampaknya apabila
terdapat pemimpin informal sampai di tingkat kampung yang disegani
masyarakat. Namun,
sayangnya selama masa Orde Baru, peran mereka telah jauh berkurang. "Akan
sangat berbahaya bila kelaparan terjadi, pada saat bersamaan polisi dan
tentara tidak
berwibawa lagi," kata Imam Prasodjo.
Hermawan Sulistyo berpendapat, sumber-sumber ekonomi masyarakat banyak
tersedot pada bulan Juni-Juli, saat tahun ajaran baru, dan selama Lebaran.
Berdasarkan
pola itu, ia memperkirakan, seminggu setelah Lebaran akan mulai terjadi
anarki sosial di daerah-daerah yang tidak berbasis pertanian.
Ia memperkirakan ledakan-ledakan di daerah-daerah berbasis pertanian baru
akan terjadi bulan April pada saat musim tanam baru karena dampak kenaikan
harga
pupuk saat ini belum merata dirasakan oleh kaum petani.
Perhatian mahasiswa
kurang
Dalam diskusi yang dihadiri oleh Andi Mallarangeng, anggota tim tujuh
Departemen Dalam Negeri, dan anggota Fraksi Karya Pembangunan Eki Syahrudin
itu
dibicarakan pula tentang aksi-aksi mahasiswa dan pembicaraan tentang
Rancangan Undang Undang Politik yang tengah dibahas di DPR.
Imam Prasodjo dan Andi Mallarangeng mempertanyakan kurangnya perhatian
mahasiswa dalam pembahasan RUU Politik padahal masalah ini akan sangat
menentukan bagi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil.
"Bila mesinnya keliru, hasilnya pun akan keliru," kata Imam Prasodjo sembari
menyebutkan beberapa hal yang krusial dalam pembahasan RUU politik seperti
posisi
pegawai negeri sipil, jumlah anggota ABRI di DPR, dan lembaga pelaksana dan
pengawasan pemilu. (wis)
Posted by: News
application/ms-tnef
