Tanya jawab tentang Ideologi dengan GJA ini barangkali berguna bagi kita
semua untuk jadi salah satu bahan diskusi dalam memahami sejarah
perkembangan ideologi di Indonesia dan dunia.
pandu
********************************************
Re: Sosialisme tidak identik dng Ateisme
By George Aditjondro @psychology.newcastle.edu.au
Pak George yang baik,
barusan aku menerima email dari kawan saya yang berisi tanggapan anda
kepada saudara Fauzi. Aku memang seorang mahasiswa, tapi sayangnya awam
dalam masalah ideologi, khususnya ideologi "kiri". Bahkan seperti kritik
bapak terhadap saudara Fauzi, aku sendiri belum bisa menghilangkan
sepenuhnya "ketakutan-ketakutan" terhadap bahaya komunisme/sosialisme.
Padahal aku sendiri tidak paham dengan ideologi-ideologi tersebut. Kalau
bapak tidak keberatan menjawab, saya punya beberapa pertanyaan.
1. Benarkah seorang komunis itu harus atheis?
Tidak benar. Di Amerika Latin dan Filipina, banyak rohaniwan/rohaniwati
yang kritis, dalam arti, anti-fasis dan anti-imperialisme AS, yang
bergabung ke gerakan-gerakan pembebasan yang beraliran Marxis. Baik
Leninis, maupun Maos. Yang Leninis adalah yang menekankan perjuangan
menumbangkan kapitalisme lewat suatu partai pelopor (vanguard party) yang
dipimpin oleh para intelektual kiri, sedangkan yang Maos adalah yang lebih
menekankan pentingnya perjuangan kaum tani, dari desa mengepung kota,
sesuai dengan pengalaman Cina.
Seorang komunis adalah orang yang percaya pada analisa Marx dan Engels
(sezaman dan memang bekerjasama di Jerman & Inggris), kadang-kadang
ditambah dengan percaya pada analisa Lenin dan Mao.
Seorang atheis, adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Komunisme
tidak identik dengan atheisme. Identifikasi itu timbul, karena, berdasarkan
pengalaman Eropa, Marx menyebut bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Sebab
di zaman dia, hirarki gereja di Eropa adalah gerejanya para tuan tanah
serta para kapitalis (pemilik modal) yang jadi industriawan. Bukan hanya
gereja yang berfihak pada para kapitalis, tapi juga negara. Itulah yang
ditentang oleh Marx dan Engels.
Pandangan Marxis klasik yang anti-agama itu ingin dilanjutkan oleh Lenin,
yang juga tidak bersedia bekerjasama dengan golongan Islam dalam perjuangan
kemerdekaan negara-negara yang masih dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa dan
AS (keturunan Eropa). Namun Lenin ditentang oleh seorang Marxis Indonesia,
yakni Tan Malaka, yang menunjukkan bahwa Islam di negara-negara terjajah
tidak identik dengan gereja di Eropa, di zaman awal Revolusi Industri.
Harap dicatat pula bahwa Partai Komunis Indonesia lahir dari salah satu
sayap dalam Serikat Islam (SI) yang dapat menerima analisa Marxis, tentang
perlunya perjuangan kelas (proletar melawan borjuis, atau mereka yang hanya
punya tenaga melawan mereka yang punya modal) dalam perjuangan kemerdekaan
Indonesia. Kelompok itu disebut "SI Merah".
Harap dicatat juga, bahwa dalam faham-faham teologi di Dunia Ketiga,
khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik,
lahir Teologi Pembebasan yang memadukan refleksi Alkitabiah dengan analisa
Marxis. Bahkan Teologi Pembebasan Edicio de la Torre, seorang pastor yang
bergabung dengan New People's Army (tentaranya Communist Party of the
Philippines), menggabungkan analisa Maois, tentang pentingnya mengorganisir
rakyat desa, khususnya petani tak bertanah, dengan refleksi yang langsung
dari Alkitab.
Sementara itu, di kalangan Islam pun telah muncul semacam teologi
pembebasan yang ikut diperkaya, secara tidak langsung, oleh Marxisme.
Yakni, pemikiran Ali Shari'ati, yang diilhami oleh teologi Islam Syiah,
tapi diperkaya oleh pemikiran Frantz Fanon, pemikir-pejuang asal Karibia
yang kemudian "menyeberang" ke gerakan kemerdekaan Aljazair. Fanon ini,
seperti halnya Tan Malaka, telah mengikis "Euro-sentrisme" Marx dan Lenin,
dengan menciptakan suatu filsafat perjuangan Dunia Ketiga yang lebih peka
terhadap aspek-aspek etnis, ras, dan gender.
Komunisme pun sudah berkembang sehingga ada partai-partai komunis yang
meninggalkan tesis Marx yang asli, tentang perlunya perebutan kekuasaan
negara dengan jalan revolusioner oleh kaum proletar lewat partai mereka,
partai komunis, menjadi "Euro-communisme" di Eropa Selatan, di mana
partai-partai komunis telah menerima perjuangan parlementer melalui sistem
multi-partai.
2. Apa perbedaan komunisme dan sosialisme?
Sosialisme, adalah semua faham yang mementingkan pemerataan kekayaan buat
sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi dengan kata lain, sosialisme
adalah kosokbali, atau anti-tesis, dari kapitalisme, yang mementingkan
pemupukan kekayaan buat segelintir orang yang menguasai alat-alat produksi
(modal, teknologi, dan tenaga kerja).
Secara garis besar, ada tiga aliran sosialisme. Pertama, sosialisme utopis
yang mendahulukan "pemerataan dari atas" atas kesadaran para pemilik modal.
Perintisnya adalah Robert Owen yang menciptakan suatu "utopia" --
masyarakat idam-idaman -- dengan mengembalikan sebanyak mungkin keuntungan
pabrik-pabrik tekstilnya ke para buruhnya lewat program-program
kesejahteraan, seperti perbaikan pendidikan, kesehatan, dan perumahan
buruh-buruhnya.
Boleh dikata, himbauan-himbauan kepada para pemilik konglomerat agar
membagi -bagi saham kepada koperasi-koperasi buruh dan koperasi lain adalah
suatu bentuk sosialisme utopis. Dengan kata lain, apa yang disarankan oleh
Suharto kepada para pemimpin konglomerat di Tapos, beberapa tahun lalu,
adalah sosialisme juga.
Kedua, Marxisme dengan segala variannya, yang mendahulukan "pemerataan dari
bawah" melalui perjuangan buruh untuk merebut kekuasaan negara. Dengan
menguasai negara, para Marxis berharap dapat mengsosialisasi pemilikan
alat-alat produksi sehingga tidak ada lagi pemerasan buruh oleh para
kapitalis.
Ketiga, sosialisme anarkis, yang merupakan kritik tidak hanya pada
kapitalisme melainkan juga pada Marxisme, sebab tidak ada jaminan bahwa
setelah negara dikuasai oleh partai komunis ("alat" kaum proletar) tidak
akan terjadi suatu bentuk kapitalisme lain, yakni "kapitalisme negara".
Agenda perjuangan
kaum anarkis (arti harafiahnya, "anti kekuasaan" atau "an-archy") adalah
penggembosan kekuasaan negara serta penggembosan kekuasaan para kapitalis,
dengan jalan de-sentralisasi dan de-industrialisasi, dengan membangun
pusat-pusat penduduk, pusat-pusat produksi yang lebih kecil di kawasan
pedesaan, yang sekaligus merupakan pusat politik dan pusat produksi
ekonomi, bahkan juga pusat pendidikan untuk menciptakan suatu masyarakat
baru dengan faham dan kebudayaan baru.
Di Rusia sendiri, setelah kesuksesan Revolusi Oktober, segera terjadi
perpisahan antara Lenin dan Kropotkin (salah seorang bapak anarkisme),
ketika kecenderungan otoriterisme Lenin mulai tampak. Kropotkin akhirnya
terpaksa mengungsi ke Inggris, di mana dia kemudian menerbitkan
buku-bukunya dan mengedit salah satu majalah anarkis.
Mahatma Gandhi, adalah seorang anarkis, yang memadu pemikiran-pemikiran
asli India dengan anarkisme dari Tolstoy (pengarang dan pendidik anarkis),
Kropotkin, dan para anarkis Inggris.
Gerakan Gandhi untuk membangun ashram-ashram, yang selain merupakan pusat
pendidikan dan pusat gerakan politiknya, juga berswadaya dalam menanam
kapas, memintal benang, menenun kain, dan menjahit pakaian, merupakan
bagian dari gerakan "sarvodaya" untuk melawan dominasi ekonomi Inggris
lewat dumping tekstil Inggris (buatan Manchester dll) dari kapas yang
notabene ditanam di India.
Suatu varian lain dari anarkisme adalah "anarko-sindikalisme", yakni
gerakan buruh yang menolak kecenderungan hirarkis dan sentralisme yang
melekat pada Leninisme.
Sayangnya, dalam wacana sosialisme di Indonesia, perhatian yang serius
terhadap "utopianisme" dan "anarkisme" kurang populer, karena terpengaruh
oleh salah kaprah terhadap kata "utopis" yang sering diartikan "sesuatu
yang hanya impian saja, tidak mungkin terjadi" dan kata "anarkis" yang
sering diartikan sama dengan "chaos", kacau-balau, tidak ada aturan sama
sekali, penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan.
Selain rujukan-rujukan dari luar itu, yang boleh dikata lebih merupakan
produk sejarah Eropa (atau sejarah dunia, sebab kolonialisme dan
imperialisme juga merupakan bagian dari sejarah dunia), saya pribadi lebih
dekat dengan kawan-kawan dari Konsorsium Reformasi Agraria, khususnya
jaringan Sistem Hutan Kerakyatannya, sebab saya merasa bangsa-bangsa
pribumi (indigenous peoples) di Indonesia punya andil dalam apa yang saya
sebut sebagai "sosialisme marga", alias "clan socialism", yakni penguasaan
sumber-sumberdaya alam oleh masyarakat-masyarakat setempat, lewat mode-mode
produksi yang dikembangkan lewat pengalaman "trial-and-error" beratus-ratus
tahun lamanya. Bentuk-bentuk sosialisme yang lebih "asli" itulah yang perlu
disempurnakan, dengan mengikis patriarki serta kecenderungan-kecenderungan
elitis-lokal lainnya, dan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu
dan teknologi modern.
3. Apakah ada partai di Indonesia sekarang yang menurut pengamatan anda
berideologi komunis?
Pemerintah sering mencap Partai Rakyat Demokratik sebagai satu partai
komunis baru. Makanya para pimpinannya tetap saja tidak dibebaskan dari
penjara, sementara 42 orang tapol/napol lain dibebaskan. Namun dari
dokumen-dokumen PRD yang saya baca, praksis mereka, serta diskusi dengan
tokoh-tokoh mereka, saya berkesimpulan bahwa mereka tidak dapat disebut
sebuah "partai komunis", karena tidak memperjuangkan perebutan kekuasaan
negara dengan cara revolusi ke arah suatu "single party state" yang
dipimpin oleh sebuah partai komunis. Mereka memperjuangkan demokrasi
kerakyatan melalui suatu sistem multi-partai. Kata-kata "demokrasi
kerakyatan" memang berbau Marxis, dan diilhami oleh kritik Marx terhadap
demokrasi liberal yang "berakhir di pintu gerbang pabrik". Artinya, sebagai
warganegara, bisa saja kaum buruh boleh memilih siapa yang jadi pemerintah
mereka melalui pemilu 4-5 tahun sekali. Tapi dalam hubungan pekerjaan,
dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka dikuasai oleh kaum kapitalis.
Kecuali kalau gerakan buruh dapat bekerjasama dengan partai-partai kiri
untuk mematahkan dominasi kaum kapitalis dalam pengambilan keputusan di
parlemen dan pemerintah. Itu sebabnya kaum Marxis seringkali menggunakan
kata "demokrasi kerakyatan" sebagai kosokbali dari pengertian "demokrasi
liberal", yang masih mendahulukan kepentingan kaum bermodal.
Lepas dari itu, seperti yang sudah berulangkali saya katakan dalam ceramah
maupun surat di internet, saya mendukung sepenuhnya rehabilitasi
partai-partai sosialis di Indonesia, mulai dari PKI, Partai Murba, sampai
dengan PSI (terang-terangan, tidak melalui bungkus-bungkus lain),
berdasarkan tiga alasan. Pertama, dalam suatu sistem politik yang
demokratis, para pemilih lah yang harus menentukan, partai mana yang bisa
hidup dan partai mana yang harus gulung tikar. Bukan pemerintah, apalagi
tentara. Kedua, menganut ideologi apapun merupakan hak asasi manusia,
termasuk ideologi kiri, ideologi kanan (misalnya, memperjuangkan negara
Islam), atau nasionalisme non-Indonesia (nasionalisme Aceh, Papua, atau
Dayak). Kembali lagi saya tegaskan, transformasi politik Indonesia harus
diperjuangkan melalui pembebasan sistem kepartaian dan pemilu yang
betul-betul langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Menindas
aspirasi rakyat dengan kekuatan bersenjata, hanya akan menambah martir atau
syuhada, yang dalam sejarah terbukti justru menambah militansi perjuangan
kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa yang bersangkutan.
Alasan ketiga, dengan kecenderungan yang begitu kapitalistik di negara
kita, seandainya suatu koalisi PDI Perjuangan dan PKB menang dalam pemilu,
suatu koalisi partai-partai kiri sangat perlu sebagai kekuatan oposisi di
Indonesia. Sebab ideologi PDI Perjuangan sudah jauh sekali dari Marhaenisme
yang diperjuangkan oleh Sukarno (semacam sosialisme agraris), dan sejarah
mencatat bahwa PNI dan NU dulu merupakan kekuatan penentang reformasi
agraria, yang diperjuangkan oleh BTI dengan menggunakan perangkat hukum
agraria yang legal. Hanya dengan cara itu pembangunan dapat lebih
dimanusiawikan di Indonesia, dan saya pribadi -- mudah-mudahan bersama
gerakan mahasiswa -- akan tetap berdiri di barisan oposisi itu.
4. Apakah sudah ada ideologi yang berhasil dalam praktek?
Ingat, kapitalisme juga adalah sebuah ideologi, sama halnya dengan
sosialisme. Akibat gerakan buruh dan gerakan sosialis (dengan berbagai
variannya) yang begitu kuat di Eropa, juga di Australia, kapitalisme di
sana dapat "dijinakkan" dengan pengembangan konsep "welfare state". Di
fihak lain, welfare state menggemboskan daya tarik gerakan sosialis
radikal, sehingga kebanyakan buruh terpuaskan, dengan apa yang disebut oleh
Lenin sebagai "economism" atau "welfarism", sehingga daya tarik perjuangan
radikal lewat revolusi kaum proletar utk merebut kekuasaan negara,
tertunda. Atau lebih tepatnya, tergemboskan.
Dengan kata lain, dalam kenyataannya, tidak ada sistem ekonomi di dunia
yang murni kapitalis atau murni sosialis, melainkan keduanya saling tumpang
tindih. Juga secara internasional, ada negara yang lebih sosialistis ke
dalam tapi ke luar bersaing dengan negara-negara kapitalis dengan cara
kapitalistik pula. Misalnya, BUMN-BUMN dari negara-negara sosialis
barangkali tidak kalah gencarnya menyogok para birokrat Dunia Ketiga
ketimbang maskapai-maskapai multinasional (MNC, atau TNC) yang berbasis di
negara-negara kapitalis.
Akhirnya, yang perlu diingat adalah bahwa "kapitalisme" dan "sosialisme"
merujuk ke sistem ekonomi. Bukan ke sistem politik. Jadi bisa saja ada
kapitalisme yang otoriter, seperti di negara kita, atau di Brazil ketika
negara itu dikuasai oleh junta militer yang secara membabibuta melindungi
kepentingan maskapai-maskapai multinasional. Bisa juga ada negara dengan
sistem ekonomi kapitalistik yang demokratis, seperti di Jerman, yang
sekarang dikuasai oleh koalisi partai sosialis demokrat dan Partai Hijau.
Demikian pula dengan sosialisme. Bisa ada negara sosialis yang otoriter,
seperti negara-negara Eropa Timur ketika masih dikuasai oleh partai-partai
komunis, lengkap dengan polisi rahasia dan sensor persnya. Bisa juga ada
negara sosialis yang demokratis, seperti Chile di zaman Allende, atau
Swedia saat ini.
Pembedaan antara "sistem ekonomi" dan "sistem politik" ini sangat perlu,
sebab mereka yang anti-sosialis seringkali secara sefihak mengganggap
"sosialisme" itu identik dengan "otoriterisme", dengan embel-embel, karena
mereka "tidak beragama" alias atheis tadi. Sedangkan kapitalisme, otomatis
mereka anggap lebih baik, karena mereka itu orang-orang beragama.
Mudah-mudahan, melalui tanya-jawab ini salah-kaprah itu dapat kita
luruskan, dan marilah kita hidupkan (kembali) studi-studi sosialisme di
negara kita, guna memberikan bobot ekonomi pada perjuangan pro-demokrasi di
kepulauan Nusantara, agar kita tidak terjerumus dalam blunder yang sama
seperti para aktivis angkatan 1966.
Terima kasih.
(deleted)
Terima kasih kembali,
George Junus Aditjondro
-----------------------
Sosialis yang terbuka, yang siap belajar
dari Marx, Kropotkin, Gandhi, Owen, serta
kearifan para "sosialis pribumi" penjaga
kelestarian sumberdaya alam kita
------------------------------------------------------------------------
