PAN Hamburg dan AM FATWA
 
 
Pada tanggal 10.01.1999 telah terbentuk PAN Hamburg dengan Sdr. M. Sabri sebagai Ketua. Pelantikan Kepengurusan PAN Hambur tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Umum PAN A.M. Fatwa, dalam lawatannya ke Eropa. Pelantikan yang sangat sederhana setelah pembacaan Deklarasi PAN, dengan pembacaan janji Partai oleh A.M. Fatwa dan diikuti oleh Pengurus Baru PAN Hamburg.
 
Yang sangat menarik pada pertemuan tersebut, bagaimana A. M. Fatwa sebagai Wakil Ketua Umum PAN mempromosikan Partainya. Dengan menjawab berbagai pertanyaan "apa PAN itu ?" sampai dengan pertanyaan yang bersifat politis praktis, sehingga harus dijawab dengan sangat hati-hati, sehingga tidak memuaskan penanya. Apakah pencerminan PAN tersebut menggambarkan betapa konservatif-nya Partai PAN, atau juga mencerminkan kekhawatiran Partai Partai baru yang ada di Indonesia untuk menjawab pertanyaan pertanyaan "real".
 
Dari audiens banyak pertanyaan yang bernadakan ke keagamaan. Hal ini wajar, karena PAN merupakan perwujudan dari beberapa tokoh di Muhammadiyah, sebagai tempat untuk melepaskan unek-unek politis dan beraktivitas secara politis. Keraguan para pengunjung pupus, setelah mengetahui bahwa PAN bukan Partai yang didominasi oleh Umat Islam. Hal ini telah dilontarkan beberapa bukti dari Kepengurusan PAN Pusat dan juga pada beberapa Cabang di beberapa Propinsi di Indonesia. Sebagai contoh Pengurus PAN  non muslim yang di sebutkan seperti Theo Sumartono, Cindunata, Yunus Yahya, Christianto Wibisono, Surya Sudibya dan Bara Hasibuan.  Keragaman keanggotaan, juga menarik untuk mengetahui bagaimana sikap PAN terhadap "pri dan non-pri". Hanya dengan mengatakan tidak ada istilah "pri dan non-pri" pada PAN dan membuka kepada semua golongan. Hal ini sesuai pada sifat Partai "moralitas keagamaan" dan "kemanusiaan".
 
PAN dan Ekonomi ? Kata singkat "memihak ke ekonomi lemah" dengan beranggapan bahwa Orde Baru di bawah Golkar telah gagal melakukan pembangunan Ekonomi dengan memusatkan pergerakan ekonomi pada beberapa orang sebagai "sapi perah" dan hanya menguntung pada beberapa pihak yang dekat dengan kekuasaan. Adapun langkah konkrit untuk merealisasikan "kata singkat" belum ada penjelasan. Akan fatal akibatnya seandainya konsep ekonomi tidak jelas. Bagaimana orang bisa berfikir dan bekerja seandainya masih "lapar".
 
PAN dan Pendidikan Politik ? Kata singkat "dimulai dari bawah", dengan mencontohkan bagaimana PAN Ranting memilih pengurus, merupakan otonomi Ranting. Tidak ada penunjukan dari Pimpinan PAN.
 
PAN sebagai partner Mahasiswa Reformasi ? Dengan berharap mahasiswa tetap pada "gerakan moral" yang telah menjatuhkan Orde Baru. Dan menentang adanya kekerasan yang dilancarkan Mahasiswa, sehingga ada istilah "demo kontra demo". Hal ini akan menodai cita-cita Mahasiswa Pro Reformasi Total.
 
PAN dan Militer ? PAN bukan merupakan rekan dekat ABRI, sebagaimana dekatnya ABRI dengan Golkar. Dan mendukung istilah "back to barac" secara bertahap, dengan perkiraan setelah 6 tahun. Program "tabu" ini akan diterapkan, sehingga tidak ada lagi istilah ABRI, melainkan Angkatan Perang, dan Presiden merupakan Panglima Angkatan Perang. Polisi langsung bertanggungjawab dengan Presiden, dan bukan didalam struktur Angkatan Perang. Dan pendidikan Polisi tidak sama dengan pendidikan Angkatan Perang, sehingga Polisi dapat bertindak sesuai "media"-nya. Penggantian posisi yang tidak seharusnya di pegang oleh Militer, yang selama ini dipegang oleh Militer. 
 
PAN terhadap Tahanan Politik ? Akan meninjau ulang kasus tahanan politik, dan akan mengajukan Grasi, Abolisi dan Amnesti. Perkara PKI ? Berpegang pada Tap MPR tentang pelarangan terhadap ajaran Karl Marx. Penjelasan masalah ini hanya ditinjau sesuai pada sifat Partai PAN "moralitas keagamaan" dan "kemanusiaan" serta menjujung tinggi nilai Pancasila.
 
PAN terhadap Timor Timur ? Setuju dengan Referendum. Sesuai pembicaraan Amin Rais, Ketua Umum PAN dengan Xanana Gusmao, pada kunjungannya ke penjara.  Referendum akan dijalankan, dengan memenuhi konsekuensi hasil yang dicapai. Xanana akan pulang sebagai Pemimpin seandainya hasil Referendum berpihak Pemisahan Timor Timor terhadap Republlik Indonesia, dan sebaliknya bila Referendum berpihak pada Republik Indonesia, Xanana akan patuh pada RI.(ice)

Kirim email ke