Perhimpunan Inti
Komitmen Kesadaran
sebagai Bangsa Indonesia
Jakarta, Kompas
Kebangkitan kesadaran orang-orang keturunan Tionghoa sebagai bagian integral bangsa Indonesia bertambah luas dan penting, terutama komitmen kepada nusa dan bangsa Indonesia dalam kehidupan yang lebih sehat, demokratis, adil, serta menghormati martabat dan hak asasi manusia. Sikap politik ini tercermin dalam peresmian berdirinya Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa (Perhimpunan Inti) di Jakarta, Sabtu (10/4).
Dihadiri sekitar 3.000 orang serta dimeriahkan atraksi wushu dan barongsai, Ketua Umum Perhimpunan Inti Drs Eddie Lembong dalam sambutannya mengatakan, semua warganegara keturunan Tionghoa dengan bulat tanpa ragu menyatakan, Indonesia adalah negaraku, bangsaku, dan bahasaku. "Saya tinggal, berkarya, dan akan mati di bumi pertiwi ini. Saya ingin anak cucu kami tetap tinggal di Indonesia dan mengabdi sebagai warganegara Indonesia yang baik," katanya.
Organisasi kemasyarakatan yang bersifat kebangsaan ini, bertujuan untuk menggalang potensi warganegara keturunan Tionghoa dengan mempererat persatuan sendiri secara bersama melaksanakan pembangunan kembali bangsa Indonesia, serta meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya sebagai warganegara Indonesia.
Menurut Lembong, pembangunan kembali Indonesia baru adalah pembangunan kembali seluruh aspek peradaban Indonesia, baik kebudayaan serta kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arti seluas-luasnya. "Kebudayaan Indonesia harus terus menerus diperkaya dan diperbaharui dengan menjalankan proses cross cultural fertilization (pemupukan silang kebudayaan)," kata Lembong menggambarkan visi Perhimpunan Inti.
Di sisi lain, Perhimpunan Inti tidak menutup mata pada kenyataan adanya perlakukan diskriminatif selama beberapa generasi terhadap orang-orang keturunan Tionghoa yang dalam perkembangannya dianggap dan diterima sebagai hal wajar. Namun di sisi lain, perhimpunan ini juga melihat adanya kesan di masyarakat yang melihat orang-orang keturunan Tionghoa ada yang belum memenuhi komitmen dan kewajiban mereka sebagai warganegara yang Indonesia.
Tidak eksklusif
Dalam programnya, Perhimpunan Inti juga akan berupaya
untuk menghapus berbagai peraturan dan perundang-undangan yang secara langsung dan tidak langsung menghambat dan menimbulkan dampak diskriminatif terhadap orang-orang keturunan Tionghoa. Selain itu, Perhimpunan INTI bukan sebuah organisasi sosial yang eksklusif, tetapi mengabdi nusa bangsa sebagai upaya efisiensi untuk menjamin kelancaran dan tercapainya cita-cita dan tujuan luhur perhimpunan.
Ahli filsafat dari STF Driyakara Dr Franz Magnis Suseno kepada Kompas mengatakan, terbentuknya Perhimpunan INTI ini merupakan suatu hal wajar dalam menuju demokrasi. "Kita juga harus berhenti membohongi diri sendiri, bahwa di dalam Indonesia ini juga ada kelompok orang-orang keturunan Tionghoa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain," katanya.
Drs Eddie Lembong, lahir di Desa Tinolubo, Teluk Tonini, Sulawesi Tengah, 30 September 1936. Menurut catatan Kompas, sarjana farmasi lulusan ITB ini sebelumnya tercatat sebagai Wakil Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang diresmikan 28 September 1998. Paguyuban yang dipimpin Brigjen (Purn) Teddy Jusuf ini mengumpulkan 144 marga keluarga orang-orang keturunan Tionghoa , dan bertujuan untuk mewujudkan integrasi bangsa sesuai Sumpah Pemuda 1928 dan makna Bhinneka Tunggal Ika.
Lembong sendiri tidak menjelaskan apakah dia keluar dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Dikatakan, hubungan antara Paguyuban dan Perhimpunan INTI dilakukan melalui kerja sama yang baik serta tulus. "Masing-masing orang membangun wadah untuk mencari aspirasinya sendiri," jelasnya.
Menurut catatan Kompas, sudah banyak organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh orang-orang keturunan Tionghoa , termasuk yang berorientasi kesukuan seperti Hokian, Khe, dan lainnya. Sebelum Orde Baru berkuasa, organisasi sosial orang-orang keturunan Tionghoa tercatat sekitar 1.216 organisasi dengan konsentrasi terbesar di wilayah Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Setelah Orde Baru berkuasa, jumlah organisasi ini menurun secara drastis dan terfokus pada yayasan kematian dan bidang sosial. (rlp)
.jpg)
