Jika Kalah dalam Pemilu
Partai Keadilan Siap Kerja Sama dengan
Pemerintah Legal
BERDIRINYA Partai Keadilan (PK) berawal dari aktivitas dakwah kampus.
Maka,wajar jika kesan pertama yang ditangkap masyarakat terhadap PK
bersifat eksklusif.
"Eksklusifitas bagi partai baru adalah hal yang wajar. Kami menerima
kenyataan ini secara positif. Sebab, sifat homogen ini justru menjadi
faktor perekat bagi soliditas kerja partai," demikian ungkap Anis
Matta, Sekjen Partai Keadilan.
Soliditas kerja yang didukung dengan kesamaan visi dan dari mayoritas
anggota ini,tambah anis, bisa sangat mendukung kelancaran pengembangan
infrasturktur partai,struktur partai, jangkauan kegiatan partai, serta
jangkauan wilayahnya. Dikatakannya,soliditas kerja partai ini
memberikan hasil yang cukup baik.
Kini, Partai Keadilan memiliki DPD I di seluruh provinsi, kecuali
Timor Timur, serta 230-an DPC yang memiliki sekretariat masing-masing.
Oleh karena embrio pembentukan PK adalah aktivitas dakwah, maaka
partai ini memiliki perhatian yang lebih terhadap masalah-masalah
sosial yang ditujukan untuk pembangunan bangsa. "Karena awalpendirian
partai ini dimotivasi dengan kerja-kerja sosial, maka sebenarnya
obsesi kami,para pendiri partai, adalah bagaimana bisa bekerja
maksimal membangun bangsa ini," ujar Anis Matta, seraya menambahkan,
"ini bisa kami lakukan ketika kami berpartai ataupun tidak. Tetapi
karena pertimbangan strategis, maka kami berpikir, perbaikan
kehidupan sosial bisa lebih efektif dengan memasuki segmen politik
praktis."
PK tidak memandang kemenangan atau kekalahan sebagai masalah partai.
Karena menurut Anis, membangun bangsa ini bisa dilakukan dengan atau
tanpa pemilu, dengan atau tanpa memegang tampuk kekuasaan. Karena
sebelum berpartai pun kami bekerja bagi negara melelui kerja-kerja
sosial. Setelah berpartai pun kerja sosial tidak akan berhenti, karena
kami memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.
Yang menarik dari partai ini, selain memiliki platform program yang
dibuat jika bisa menang dalam pemilu, PK juga memiliki rencana program
jika sama sekali tidak memperoleh kursi dalam pemilu 1999. Agaknya PK
ingin menepis anggapan sementara orang bahwa partai-partai besar tidak
siap untuk kalah. Ini menunjukkan kedewasaan serta sportivitas PK
dalam berpolitik.
Jika tidak bisa mendapatkan kursi sama sekali, PK akan bekerja sama
dengan pemerintahan legal yang menang dalam pemilu. Sebagai partai
yang berada diluar pemerintahan legal, PK akan menjadi partai oposisi.
Namun, PK memiliki pandangan sendiri terhadap posisi partai oposisi.
"Kami tidak memandang oposisi sebagai fungsi perlawanan, melainkan
sebagai fungsi kontrol. Kecuali, pemerintahan legal melakukan tindakan
melawan hukum." PK, menurut Anis, akan mendukung program pemerintahan
yang baik dan mencegah pemerintah melakukan penyimpangan-penyimpangan.
Jadi, tidak semata mengontrol penyimpangan pemerintahan, tetapi tidak
mau mendukung program yang baik. Intinya, PK akan tetap mendukung
pemerintahan legal jika kalah dalam pemilu, sejauh pemerintahan legal
itu tidak melawan hukum.
Menurut Anis, jika kalah dalam pemilu, PK siap memeberikan kontribusi
kepada pemerintahan legal nanti. Misalnya, dengan mengadakan kerja
sama antara departemen ekonomi dan departemen pendidikan PK dengan
pemerintahan. "Jadi, yang kami bangun adalah kemitraan politik dengan
pemerintahan pemenang pemilu, bukannya perlawanan," ujarnya.
AFTA sangat mungkin tertunda Platform PK pada sektor ekonomi adalah
melanjutkan proses pembangunan yang dilakukan pemerintahan orde baru
selama ini, diiringi langkah-langkah menghadapi krisis yang
signifikan. Di antaranya, pertama, dengan mengembalikan harta-harta
negara yang ada di tangan para koruptor. Kedua, perluasan otonomi bagi
tiap daerah, seperti yang dilakukan pemerintah saat ini terhadap Timor
Timur. Otonomi luas ini diharapkan bisa memicu dinamika pembangunan
daerah. Ketiga, pemberlakuan uang ketat. Yaitu, dengan restrukturisasi
perbankan serta restrukturisasi pemerintahan. "Kami melihat harus
ada perampingan besar-besaran pada departemen-departemen yang tidak
efektif.
Karena pengeluaran operasional pemerintahan selama ini terlalu boros.
Misalnya, disebutkan Anis, Departemen Penerangan, Departemen Agama,
Kementrian Urusan Wanita. Pasti akan ada masalah yang menyangkut
pengurangan jumlah PNS yang mencapai ribuan pada departemen-departemen
itu. Tetapi, bagaimanapun peliknya masalah itu, perampingan ini harus
tetap dilakukan. Karena, pemborosan operasional pemerintahan ini
semakin menggerogoti perekonomian Indonesia secara makro.
Pengeluaran operasional pemerintahan tidak berbanding lurus dengan
produktivitas departemen itu sendiri," jelas Anis.
Disamping perampingan, PK juga memandang perlunya optimalisasi bagi
departemen strategis yang selama ini kurang dapat perhatian. Misalnya,
Departemen Pertanian. Dikatakannya, Indonesia adalah negara agraris,
namun ironisnya departemen ini justru tidak populer. "Di Amerika,
contohnya, jumlah masyarakat agrarisnya cuma tiga persen.
Tetapi hasil pertaniannya tidak hanya bisa dinikmati seluruh
masyarakat, melainkan juga oleh negara lain melalui ekspor. Sebaliknya
di Indonesia, yang masyarakat agrarisnya mencapai tujuh puluh persen,
harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia
sendiri," ucap Anis dengan masygul.
Melihat berbagia krisis disebagian besar negara-negara ASEAN, Anis
khawatir konsesus ASEAN Free Trade Area (AFTA) 2003 akan terlaksana.
Karena,menurutnya, proses recovery krisis ekonomi maupun politik di
negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, tidak akan selesai dalam dua
atau tiga tahun. Tetapi memerlukann waktu lebih lama. Kesepakatan AFTA
ini menyangkut banyak negara. Kondisi Indonesia, sebagai pasar
terbesar di ASEAN sangat mempengaruhi pasar negara lain.
Ini berarti juga menghambat pelaksanaan AFTA 2003.
"Kesepakatan ini sangat mungkin tertunda. Terlalu banyak krisis yang
harus diperbaiki dan memerlukan waktu yang lama. Bukan hanya dari segi
ekonomi, tetapi juga infrastruktur, stabilitas politik, serta
fluktuasi mata uang Indonesia yang sangat tidak stabil. Hal ini tidak
memungkinkan terlaksananya AFTA tepat pada waktunya," tandas
Anis Matta.
Oleh karena itu, PK tidak memfokuskan program ekonominya pada kesiapan
menghadapi AFTA. PK ingin memperbaiki sektor ekonomi secara makro
terlebih dahulu. Karena, ini dinilai lebih signifikan untuk saat ini,
dalam rangka mengentaskan Indonesia dari krisis ekonomi yang
berkepanjangan.
Caleg PK dari daerah
Menanggapi polemik yang belum kunjung reda dikalangan elite politik,
anis berpendapat, masalahnya sebenarnya berakar pada tingkat
kedewasaann yang kurang. Menurutnya, jika perasaan benar sendiri
dihilangkan serta memiliki kemampuan bergaul dengan segala
kelompok dan golongan, polemik itu bisa diminimalisasi.
"Saya melihat masalah bangsa Indonesia saat ini ada pada tingkat
elitenya. Seolah-olah obsesinya terhadap kekuasaan melebihi obsesinya
terhadap karya peradaban demi memajukan bangsa ini. Kita memerlukan
kedewasaan elite politik yang mau mengakui kemampuan dirinya apa
adanya, dan mengakui kemampuan orang lain secara jujur," ujar
Anis.
Dengan semangat memajukan bangsa Indonnesia, PK ingin benar-benar
melakukan pemilihan yang berbasis di daerah. Yaitu dengan menyerahkan
sepenuhnya kepada DPD PK untuk menentukan siapa-siapa calon yang
dianggap mewakili masyarakat setempat..
Annis mengatakan, calon legeslatif DPRD I dan DPRD II akan diputuskan
sendiri oleh DPD I dan DPD II, pusat tidak akan campur tangan.
"Yang jelas, dari 200 calon legeslatif yang akan diajukan PK, hanya
lima puluh orang yang berasal dari PK. Sebagian besar berasal dari
tokoh-tokoh masyarakat setempat," kata Anis. Mungkin ini menggambarkan
keinginan kuat dari PK yang ingin benar-benar mengakomodasi semua
golongan masyarakat Indonesia.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
