Setelah beberapa hari yang lalu muncul dugaan "permainan dana" untuk
kartu suara yang dilakukan oleh anggota KPU, sekarang muncul issue baru
lagi yang menyebutkan bahwa Pemilu terancam tertunda karena kartu
suaranya belum siap. Issue ini kemudian disusul dengan dugaan bahwa
pemasokan kertas dan tinta kepada perusahaan percetakan yang ditunjuk
untuk mencetak kartu suara disabotase oleh intel militer.
Lha kok ada aja sih permasalahan permasalahan konyol kaya begini ini..?
Jangan jangan minggu depan muncul lagi berita yang mengatakan bahwa
kotak suaranya belum dibikin...jadi pemilu ditunda lagi. Habis itu
disusul lagi issue bahwa TPS nya belum siap karena bahan untuk mbikin
kamar pencoblosannya habis...
lha kalo terus terusan gini...kapan kita ini mau maju..?
Mbok ya gini aja, daripada susah susah, pemilih suruh bawa kertas
sendiri sendiri, bungkus kacang atau apa kek...yang penting bisa
ditulisi "saya milih partai A". Kalaupun nggak ada ya daun pisanglah..
Terus tempat buat ngumpulin kertas suaranya pake tas plastik aja, atau
kotak bekas indomie.
Saya kok heran dengan segala macem kekonyolan ini. Kok ya susah banget
mau mbikin tatanan kehidupan bernegara yang baik aja. Kalau memang ada
dugaan kuat tentang sabotase oleh kelompok tertentu, mbok ya segera
diungkap biar nggak menjadikan saling tuding, saling menyalahkan, dan
nggak menyelesaikan masalah...
======================================================================
Pencetakan Kartu Suara Disabotase
Kertas dan Tinta Tak Tersedia, Pemilu Bisa Ditunda
Jakarta, JP.-
Kecemasan terhadap kemungkinan tertundanya jadwal Pemilu
1999 makin di ambang mata. Ini gara-gara kertas dan tinta
untuk
kartu suara sampai saat ini belum diterima oleh
perusahaan-perusahaan yang mendapatkan pesanan untuk
mencetaknya.
Kemungkinan tertundanya pemilu yang direncanakan berlangsung
7 Juni 1999 ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemilihan
Umum
(KPU) Dr Adnan Buyung Nasution. Sayangnya, Buyung tidak
mengatakan secara jelas siapa yang berkewajiban memasok
kertas dan tinta yang konon bersifat khusus itu.
Apakah ini bentuk sabotase untuk menggagalkan pemilu? Buyung
meyakini hal itu. Siapa pelakunya? Ia menuding rezim dan
orang
lama di militer. ��Ada laporan tadi malam (Minggu malam,
Red)
bahwa masih ada upaya-upaya sabotase (pencetakan kartu
suara)
itu,�� kata Buyung.
Seperti diketahui, pencetakan kartu suara memang diserahkan
kepada sejumlah perusahaan percetakan di dalam negeri.
Mereka
mendapatkan proyek tersebut melalui tender yang dilakukan
oleh
KPU. Konon, dalam tender tersebut, percetakan yang ada
hubungannya dengan keluarga Cendana telah dicoret sebelum
tender berlangsung.
Buyung mengaku cemas terhadap upaya-upaya sabotase yang
dilakukan pihak-pihak yang tidak menginginkan Pemilu 1999
ini
berlangsung mulus dan sukses. ��Inilah yang saya cemaskan,��
tandasnya.
Masalahnya, jelas Buyung, diperlukan setidaknya empat minggu
atau sebulan sebelum hari-H pemilu untuk mendistribusikan
kartu
suara itu ke wilayah-wilayah Indonesia yang luas ini. Dan,
untuk
sampai ke pemilu yang diperkirakan paling demokratis sejak
Pemilu 1955 itu, waktunya tinggal enam minggu.
��Bila sampai 7 Mei kertas suara itu belum siap, mungkin
pemilu
ditunda,�� ingatnya.
Buyung menyadari, masih ada orang-orang yang ingin melihat
pemilu kali ini gagal. Bahkan, tandasnya, upaya menggagalkan
pemilu itu terjadi pula di ibu kota Jakarta dengan banyak
cara.
��Rezim lama dan orang-orang lama dalam intelijen militer
sangat
pintar dalam soal itu (sabotase) sejak 1950-an,�� papar
dedengkot
pembela HAM ini.
Buyung mengaku sangat gembira melihat animo masyarakat pada
pemilu kali ini, meskipun ada perubahan sistem pendaftaran
pemilih. Walaupun partisipasi rakyat sampai saat ini ada
pada
rentang 20 sampai 90 persen, di beberapa wilayah, katanya,
90
persen warga yang berhak menggunakan hak pilih telah
mendaftarkan diri.
Di beberapa wilayah padat penduduk seperti Jawa, Bali,
beberapa
wilayah di Sumatera dan Sulawesi, tingkat partisipasi warga
sudah
mencapai 80 persen.
��Mereka sangat antusias dan committed terhadap pemilu ini.
Kalian tidak bisa membandingkannya dengan pemilu lalu. Pada
pemilu yang sudah lewat itu, apa pun persentase (pemilih
yang
menggunakan hak pilih), kalian tidak bisa menyebutnya
sebagai
pemilu murni,�� jelas Buyung.
Bagaimana Pemilu 1955 yang dikenal paling demokratis dalam
sejarah pemilu di Indonesia? Buyung tidak mengingkari opini
tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa Pemilu 1955 itu, harus
diakui, gagal membentuk pemerintahan yang benar-benar
efektif. Ia
dirancang menghasilkan pemerintahan yang autokratis.
��Itu semua direkayasa. Itulah sebabnya mengapa saya sangat
khawatir agar bisa menghindari keadaan seperti itu,��
tegasnya.
Pemilu 7 Juni nanti benar-benar merupakan tantangan besar
dan
menentukan bagi Indonesia. Meski sudah dirancang sebagai
pemilu paling demokratis pascatumbangnya Soeharto dan Orde
Baru, berbagai aksi kejahatan, kerusuhan, dan kekerasan
berdarah
membuat orang cemas frekuensinya makin memuncak saat
kampanye pemilu nanti.
_________________________________________________________
Do You Yahoo!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
