>Bung Rosadi, itulah sebabnya saya tujukan pertanyaan ini ke anda yg kalau
>tidak salah ingat termasuk dalam susunan kepengurusan PK untuk wilayah AS
>(mohon dikoreksi kalau salah). Pertanyaan yg saya ajukan tersebut juga
terbuka
>kepada rekan2 lainnya yg mengetahui secara persis sikap PK.
>Harapannya tentu rekan Rosadi bersedia menanyakannya ke DPP PK
>yg berwenang memberi pernyataan resmi akan sikap PK khususnya yg berkaitan
>dengan Golkar.
>
>Bagi saya selama belum ada pernyaan tegas yg akan melawan kekuatan Golkar
cs,
>bagi saya sama dengan tetap membuka kemungkinan untuk berkoalisi dengan
>Golkar.
>Mudah2an PK bisa segera menyatakan sikapnya.
>
>Mungkin sambil menunggu kesediaan anda mencari tahu sikap PK tersebut,
>saya ada pertanyaan lainnya yg berkaitan dengan anda sebagai salah
>satu pengurus PK.
>Pertanyaan tersebut adalah:
>Bagaimana sikap anda bila PK menyatakan atau anda tahu akan (atau tidak
>berkeberatan)
>berkoalisi dengan Golkar? Apakah anda akan setuju atau tidak setuju dengan
>niatan tersebut?
>
>Sekedar informasi untuk bung Rosadi, saya tidak (baca: belum) anti PK
kecuali
>bila
>ternyata PK menyatakan tidak bermasalah berkoalisi dengan Golkar.
>Saya berharap PK bisa segera bergabung dengan kekuatan PDIP, PAN, PKB,
untuk
>membendung Golkar yg belum pemilu sudah "mengantongi" 200 kursi MPR/DPR
>hasil pengangkatan dari utusan daerah dan golongan. Sangat tidak fair....:(
>
>Selamat berkampanye bung Rosadi. Jangan lupa dahulukan kepentingan
>rakyat banyak yg saat ini cukup menderita akibat buah tangan Golkar selama
32
>tahun terakhir.
>
>
>jabat erat,
>Irwan Ariston Napitupulu

Apa yang dirasakan oleh bung Eep, memang dirasakan juga oleh saya.

)l( YMT )l(

Eep Syaifullah Fatah:
Mega dan Gus Dur Pro Status Quo
Reporter Irna Gewe
detikcom, Jakarta. Pengamat politik Eep Syafulloh Fatah menilai kesepakatan
komunike bersama mungkin saja terjadi, tapi sulit. "Soalnya dari ketiga
partai itu, hanya Amien Rais yang reformis. Sedang Mega dan Gus Dur itu pro
status quo."

Anti status quo dalam pandangan Eep, tidak hanya terbatas bahwa dia orang
baru dalam pemerintahan, tapi juga diukur dari sikap, pikiran, dan cara
pandangannya yang tidak berubah terhadap beberapa hal seperti terhadap dwi
fungsi ABRI, perubahan UUD 45, dan lain-lain.

"Selama ini Gus Dur dan Mega termasuk pro status quo, terutama karena tidak
jelas sikapnya terhadap perubahan UUD 45. Sikapnya terhadap masa lampau,
restrukturisasi hubungan pusat dan daerah pun tidak tampak," kata Eep pada
detikcom saat bicara di halaman parkir KPU, Jakarta, Kamis (20/5/1999).

Bukti lain bahwa Mega adalah pro status quo, menurut Eep adalah dari
sikapnya yang sangat lemah lembut pada politik militer yang pada akhirnya
cenderung memberi tempat pada militer. Padahal pada masa reformsi dulu,
mahasiswa sebagai sponsornya jelas-jelas anti dwi fungsi ABRI.

Mengenai UUD 45, dalam pandangan Amien Rais, batang tubuhnya bisa diubah,
bisa diamandemen. Dan Amien juga menganggap UUD 45 itu bukan sakral, karena
beberapa pasal pasal-pasal yang ada tak lagi relevan dengan substansi dan
kondisi saat ini. Ini berlawnan dengan pemikiran Mega yang tetap
mempertahankan UUD 45.

"Jika melihat kenyataan di atas, bisa didata sikap Mega dan Gus Dur. Bila
ternyata hasilnya negatif, berarti benar bahwa mereka status quo. Yang
terjadi selama ini seperti itu," kata Eep. "Jadi, kalaupun nanti Mega
berpeluang jadi Presiden misalnya, itu masih status quo."

Tak berhenti di situ, Eep juga menyoal kasus pengusutan harta Soeharto.
Dibanding Amien, sikap Megawati cenderung lemah lembut terhadap kasus itu.
Akibatnya, Eep menilai kepentingan-kepentingan koalisi tiga partai besar
dalam membentuk komunike bersama hanya alasan pragmatis.

Jadi komunike itu mubazir? "Kita harus mengakui bahwa keinginan seperti itu
suatu pertanda baik sebagai sebuah pencitraan untuk melawan status quo. Jadi
ada simbolisasi bahwa status quo ditentang oleh grup yang kuat," tambahnya.

Lebih jauh, mantan anggota Tim 11 itu menambahkan, bahwa bagaimanapun
keputusan Amien Rais untuk melakukan komunike bersama itu, walau menurutnya
sulit terjadi tapi mungkin terjadi. Sebab, ini hanya alasan pragmatis dari
ketiga partai ketiga harus menghadapi Golkar. Tampaknya Eep agak pesimis
dengan komunike bersama itu turun ke bawah, karena itu tadi, menilai bahwa
di situ bercampur antara kaum reformis dan status quo.

Tujuan komunike bersama PKB, PAN, dan PDI Perjuangan itu, dalam pandangan
Eep adalah hal yang sangat wajar untuk menghadang kekuatan Habibie. Sebab,
mereka harus realistis melihat basis Golkar yang masih banyak untuk meraih
suara yang signifikan yang diharapkan akan terjadi sebelum 31 Mei dengan
cara stambus accord. Sehingga, ketiga partai besar itu harus bergabung dalam
satu komunike bersama dengan mengabaikan penyamaan platform dan cita-cita
atau pendirian.

Namun yang disayangkan Eep adalah sampai saat ini ternyata belum ada
klarifikasi apa itu status quo dan reformis. Yang mana hal itu merupakan
tanggung jawab kita semua dalam mengklairifikasikannya. "Selama ini yang
terlihat Amien harus berjuang sendirian terhadap pikiran status quo.
Sehingga dia pun terpaksa harus bergabung dengan grup yang tak sealiran
dengan dirinya."

Kirim email ke