Komentar: Dari Bisnis Indonesia hari ini, ada ulasan
          panjang ttg KSO, yg agak distortif (menurut saya).
          Warning: tulisan ini panjang.

Bisnis Indonesia:
Target SST tak tercapai 
Teruskan KSO atau pilih patungan 

Pemerintah sedang melakukan evaluasi keberadaan pola KSO Telkom, menyusul
banyaknya desakan untuk menghentikan kerja sama tersebut. Pola joint
venture company (JVC) sudah ditawarkan, kendati belum final. 

JAKARTA (Bisnis): Banyak kalangan melihat pola kerja sama operasi (KSO)
Telkom hanya dari sudut pandang target pembangunan satuan sambungan telepon
(SST), kendati gagasan awal KSO memang bermula dari persoalan target itu. 

Komentar: Di paragraf pertama saja sudah ada kontradiksi.
          Bila gagasan awal KSO memang soal target sst, terus
          banyak kalangan melihatnya dari aspek itu, bukankah
          itu wajar? Kalo wajar-wajar saja, buat apa diomongin?
          Maksudnya apa?!!!

Masalah target ini pula yang sempat memicu pandangan sementara kalangan
yang menginginkan pola KSO dihentikan. Alasannya, tidak tercapainya target
pembangunan SST seperti yang disepakati dengan pemerintah sebelumnya, walau
pada perkembangannya target itu direvisi. 

Sebetulnya masalah KSO Telkom sudah melebar, tak lagi pada persoalan target
semata. Adalah menarik menganalisis porsi keberadaan KSO dengan konteks
kekinian, di mana terjadi perubahan prediksi permintaan dari yang
diperkirakan sebelumnya. 

Bagi PT Telkom, perubahan permintaan itu-diakui atau tidak-menjadi blessing
in disguise dengan keberadaan mitra KSO. Artinya, seandainya pada saat itu
PT Telkom ngotot melakukan investasi sendiri dengan pinjaman yang dijamin
pemerintah, sulit membayangkan kondisi yang dialami BUMN itu. 

Komentar: Kalo Telkom yg di posisi baik, dibilang: blessing in
          disguise.... Jadi bukan karena Telkom jago memprediksikan
          perkembangan, tapi emang lagi mujur, aje... ;-)
          Telkom sekarang ini di posisi baik, karena dulu itu
          kita bergerak dg ekstra hati-hati... Ini suatu fakta.
          Yg di atas itu plesetannya.

          Kalo dulu Telkom ngotot melakukan investasi sendiri,
          ya imposibel! Ngapain ngotot-ngototan segala?
          Nyari celaka?!

Bila mengacu pada rencana pemerintah, untuk mencapai 50 juta SST baru
selama PJP II, dibutuhkan investasi sekitar US$75 miliar. Berarti investasi
yang dibutuhkan mencapai US$3 miliar per tahun. 

Komentar: Ini mengkonfirmasi imposibel di atas. Kalo yg punya
          target pemerintah, ngapain Telkom (ie. public company) yg 
          ngotot? Kan imposibel.

Untuk perbandingan 

Sebagai perbandingan sebetulnya bisa dilihat pada satu Divre sebelum KSO
dan setelah adanya KSO. Seperti Divre I Sumatra, yang digarap bersama PT
Pramindo Ikat Nusantara (PIN). 

Berdasarkan laporan kinerja keuangan PT Telkom Divre I Sumatera, sebelum
adanya pola KSO pada 1995, total laba operasi (pendapatan dikurangi biaya)
baru mencapai Rp 349 miliar. Pada 1996, pada periode transisi awal mulainya
KSO, laba operasi menjadi Rp 487 miliar. 

Komentar: Ini sesuai target atau di bawah target?
          Kalo lebih dari target kenapa nggak disebutkan?
          Nggak mungkin, kan?

          Kalo sesuai target, ya nggak usah dibanggain. 
          Memang seharusnya begitu. 

          Kalo di bawah target... Lha, wong di bawah target kok 
          bangga... (Mbanggain sama orang yg nggak tahu). Menipu
          dg kata 'milyar', kayaknya bukan jamannya lagi...

Kemudian pada 1997, laba operasi itu meningkat lagi menjadi Rp 515,8
miliar. Tahun lalu, kendati krisis sudah mulai terjadi, PT Telkom Divre I
Sumatera masih bisa membukukan laba operasi sekitar Rp 504,8 miliar. 

Komentar: Idem ditto. Wong laba ditargetkan tdk pernah turun, 
          tiba-tiba terus turun, kok dibanggain...

Perlu dicatat bahwa, selama tiga tahun terakhir, investasi yang banyak
dikeluarkan dalam pembangunan SST justru dilakukan mitra KSO-nya, yakni PT
PIN. 

Komentar: Ini juga tidak perlu dibanggain, apalagi capek-capek
          dicatet segala... karena memang harusnya begitu sesuai 
          agreement yg ditandatangani oleh mereka sendiri. 

          Kalo emang agreement dianggap nggak fair, kenapa diteken 
          at the first place? Katanya ngakunya worldclasss... masak 
          bikin agreement aja terus dijelek-jelekin sendiri... 

          Bikin sendiri, dijelek-jelekin sendiri, apakah itu bukan 
          cermin sikap kampungan? Terus mencari kambing hitam
          pula (menyalahkan krismon).

Dengan demikian, dalam tiga tahun berlangsungnya kerja sama KSO, PT Telkom
Divre I memperoleh laba operasi sekitar Rp 1,5 triliun atau 47% dari total
revenue-nya. 

Komentar: Kenapa kok dihilite sekali seolah-olah Telkom 
          enak-enakan doang? Telkom itu udah invest gede di 
          seluruh Indonesia sejak puluhan tahun dg segala 
          resikonya, long before KSO.

Sementara PT PIN sebagai mitra KSO yang sudah mengeluarkan investasi
sekitar US$295 juta (Rp 2,3 triliun bila kurs dipatok Rp 8.000 per US$),
baru memperoleh pendapatan operasi sekitar Rp 544 miliar (17% dari total
revenue). 

Komentar: Andaikan KSO mengeluarkan US$295 juta, terus kerja sendirian
          tidak memanfaatkan aset existing Telkom, apakah mungkin
          mereka bisa dapat Rp. 544 dari bisnis telephony di Indonesia? 
          Dalam tiga tahun? Imposibel lagi. 

          Bahkan kalo tidak kerjasama dg Telkom, mendapatkan modal 
          investasi (hutangan) yg US$295 itu pun imposibel juga. 
          Tolong dikoreksi bila salah.

KSO yang dilakukan di Divre I hanya menjadi satu contoh keuntungan yang
diraih PT Telkom setelah ada KSO. Boleh jadi tidak jauh berbeda dengan
Divre lainnya. Yang buntung justru mitra KSO-nya sendiri. 

Komentar: Bila kata 'keuntungan' diganti 'pemasukan', mungkin lebih
          netral. Wong pada prinsipnya Telkom itu menyewakan aset
          (yg luar biasa besar), terus dapet pemasukan, jadi wajar
          saja (although some said: a bit underprice).

          Kalo mitra KSO buntung, ya sorry about that, lah.
          Itu kan karena mereka sendiri salah perhitungan.
          Emangnya dulu teken agreement dipaksa oleh Telkom
          atau pemerintah? Kan enggak? By definition: Agreement 
          itu dibikin bersama. Ternyata perhitungan Telkom
          tepat, perhitungan mereka (yg ngakunya worldclass)
          mlisit... Berarti ya salah sendiri. Jangan terus
          sekelompok konglomerat (di bawah payung KSO) nadanya 
          memojokkan perusahaan milik rakyat begini.

Bila melihat data yang dikeluarkan mitra KSO, selama tiga tahun beroperasi
(hingga Maret 1999), pendapatan yang diterima PT Telkom sudah mencapai
US$105 juta yang diperoleh dari setoran awal (initial payment) ditambah
lagi Rp 4.554,46 miliar dalam bentuk minimum Telkom revenue (MTR) dan Rp
473,81 miliar dalam bentuk distributable Telkom revenue (DTR). 

Komentar: Kenapa tidak dijelaskan bahwa pemasukan segitu itu
          diperoleh berkat menyewakan/memberi-konsesi yg luar biasa
          besar kepada KSO?! Apa maksudnya?!!

          Kalo dapet $73bil atau $15bil dg modal dengkul (terus
          dimuat di majalah Time), itu perlu diungkit... Tapi
          kalo punya aset produktif gede banget, terus dapet 
          segitu, apa maksudnya diungkit-ungkit? Bukankah itu
          suatu kewajaran?

Sedangkan penghasilan yang diraih mitra KSO Telkom hanya sekitar Rp 2,23
triliun dalam tiga tahun beroperasi (sekitar 20% dari total pendapatan unit
KSO yang diperkirakan mencapai Rp 10,5 triliun). 

Komentar: Ini juga wajar. Kenapa diungkit?!

Ini belum dihitung biaya yang telah dikeluarkan mitra KSO, termasuk
pembayaran suku bunga pinjaman yang sebagian besar tidak di-hedge. 

Komentar: Lha? Katanya worldclass... Kok prinsip hedgingnya aja 
          masih kampungan begitu?

Total investasi 

Sebagai catatan, hingga Maret 1999, untuk merealisasikan pembangunan
1.371.548 SST, total investasi yang sudah dikeluarkan lima mitra KSO Telkom
mencapai US$1,561 miliar, yang terdiri dari pinjaman US$993,7 juta dan
modal pemegang saham sekitar US$567,59 miliar. 

Komentar: Jelasnya: Mereka berat di-hutang!
          Hutangan sebesar itu, harus digarisbawahi, tidak mungkin
          bisa mereka peroleh kalo perusahaan milik rakyat (Telkom)
          tdk 'berbaik hati' memberi mereka konsesi.

Bila kurs dipatok rata-rata Rp 8.000 per US$, maka total investasi yang
sudah dikeluarkan lima mitra KSO mencapai Rp 12 triliun. Beberapa vendor
dan lender dikabarkan sudah men-default mitra KSO karena ketidakmampuan
membayar utang. 

Padahal kalau dibandingkan dengan pendapatan yang hanya sekitar Rp 2,23
triliun, sulit bagi mitra KSO untuk sedikit lincah memperbaiki cash flow,
apalagi mencapai payback period dalam kurun waktu 10 tahun. 

Komentar: Ya ini namanya nasib. Akibat salah perhitungan mereka
          sendiri. Gitu aja, nggak perlu menjelek-jelekkan perusahaan 
          milik rakyat.

Masalah perubahan prediksi demand ini jarang dipandang berbagai kalangan
yang menyoal keberadaan KSO Telkom, termasuk DPR yang awalnya mempersoalkan
mengapa target pembangunan dua juta SST tidak tercapai. 

Komentar: Memang jarang. Karena harusnya yg (ngakunya) worldclass
          sudah dari semula bisa memperkirakan skenario ini;
          dan tahan banting di segala situasi...

Dalam pemahaman perusahaan swasta manapun, efisiensi selalu menjadi
pertimbangan dari setiap investasi yang telah dikeluarkan. Bila rasio
return terhadap investasi menunjukkan ketidakefisienan atau payback period
tidak menguntungkan, tidak ada manfaatnya mengejar target. 

Komentar: Ya, kalo target tdk terkejar... padahal ada ancaman
          penalti di agreement, ya konsekuenlah dg agreement
          yg sudah diteken dihadapan rakyat... Jangan terus
          menciptakan intrik-intrik politik.

Pemikiran rasional ini yang dijadikan alasan mitra KSO ketika meminta
perubahan target SST dari dua juta menjadi 1,2 juta hingga Maret 1999.
Sebab, penambahan SST itu tidak diikuti dengan peningkatan jumlah pelanggan
yang signifikan. 

Komentar: Kalo merugikan rakyat (agreement tdk dipenuhi), 
          apa benar pemikiran itu rasional?

Dari sekitar 3,3 juta SST yang telah dibangun PT Telkom hingga Maret 1999
lalu (termasuk 1,2 dari mitra KSO), jumlah pelanggannya hanya mencapai 2,5
juta SST, yang menunjukkan tingginya kapasitas sambungan terpasang yang
belum terjual. 

Komentar: See... 3,3 juta sst, yg KSO cuma 1,2 sst...
          Artinya yg ditanggung Telkom lebih banyak.
          Ini udah resiko karena ada krisis. Tapi ya, Telkom
          konsekuen,... sementara yg ngakunya worldclass malah
          malu-maluin begini...

Berdasarkan data mitra KSO, jumlah SST yang belum terjual mencapai 800.000
SST. Bila biaya investasi untuk pembangunan satu SST mencapai US$1.200,
maka dalam tiga tahun mendatang investasi yang bisa 'dihemat' mencapai
US$9,6 miliar. 

Namun 'penghematan' ini juga menunjukkan tingginya cost of money yang harus
ditanggung mitra KSO karena mengejar target tadi. Bisa dibayangkan berapa
cost of money yang harus ditanggung bila mereka diwajibkan membangun dua
juta SST. 

Bila suku bunga pinjaman dolar AS sekitar 7% per tahun, maka pendapatan
yang diraih mitra KSO belum menutupi beban pembayaran cicilan utang,
termasuk bunganya. 

Komentar: Ya mungkin utk kesulitan itu, silakan menyalahkan
          pihak-pihak yg menyebabkan krismon. (kalo bisa ;-).
          Jelas penyebab krismon bukan perusahaan rakyat yg
          bernama Telkom (kalo yg ditulis di majalah Time itu,...
          nah... mungkin aja).

Alasan ini juga yang mendasari perubahan persentase pembagian DTR yang
tadinya 30% untuk PT Telkom menjadi 10%. Sisanya untuk mitra KSO. DTR
tersebut adalah pendapatan bersih KSO setelah dikurangi MTR (rata-rata Rp
1,5 triliun per tahun) dan biaya operasi. 

Ada yang menduga perubahan persentase penghasilan DTR ini mengandung unsur
KKN. Terlepas dari persoalan adanya KKN atau tidak, yang jelas keputusan
yang telah diambil tersebut perlu juga dilihat dari kacamata makro. 

Komentar: Paragraf di atas ini perlu dibaca lebih jeli.
          Tapi ya,... maklumlah, dulu jaman pra-reformasi...

Dalam pandangan Dephub, perubahan DTR itu merupakan sharing pain. Kendati
krisis tidak diumumkan sebagai force majeur, kedua belah pihak harus
menanggung bersama beban kesulitan yang dialami. 

Komentar: Wait! Ada yg salah di sini: 'Kedua pihak HARUS menanggung 
          bersama...' Ha, ha, ha... plesetan juga, nih. Harus?
          Kok bisa harus? Dasarnya apa? Siapa yg mengharuskan?

          Kalo logikanya nggak bengkok: Kedua pihak HARUS memenuhi
          kewajibannya sesuai dg agreement yg telah diteken bersama
          di hadapan rakyat!

Mitra diuntungkan 

Memang ada pertanyaan, bila payback period tidak bisa dicapai dalam 10 atau
bahkan 15 tahun dan KSO diputuskan, bukankah sebetulnya lebih
'menguntungkan' mitra KSO. Sebab, PT Telkom akan mengembalikan biaya
investasi termasuk bunga pinjamannya. 

Dalam pemikiran jangka pendek, mungkin bisa saja. Namun, kalau
mempertimbangkan aspek investasi jangka panjang, pemutusan KSO tersebut
justru menjadi bumerang yang bakal merugikan mitra KSO. 

Selain faktor gengsi-semua mitra KSO merupakan world class operator-ada
pemikiran lain yang berkembang, khususnya menyangkut penghapusan hak
eksklusivitas PT Telkom untuk SLJJ pada 2005. 

Komentar: Bener, nih... worldclass operator?

Skenario dari kebijakan ini adalah penghapusan hak eksklusivitas tersebut
justru kemungkinan akan dilanjutkan dengan pemberian hak prioritas kepada
perusahaan mitra KSO untuk mengembangkan SLJJ di daerah Divre yang
digarapnya. 

Sebab, boleh jadi nanti setelah 2005, perusahaan-perusahaan swasta yang
siap tersebut adalah mitra KSO, yang selama ini sudah berpengalaman. 

Komentar: Berpengalaman tekor, maksudnya?
          (Karena salah perhitungan sendiri?)

... dst.

Ditulis oleh Supriyadi 
©COPYRIGHT 1998 BISNIS INDONESIA 
PT Jurnalindo Aksara Grafika 

Komentar: Sdr. Supriyadi, it's okay for you utk pro KSO,
          tapi ya tulisannya jangan distortif, lah.

Kirim email ke