Assalamualaikum wr.wb Membaca berita dibawah ini, saya mulai berpikir kembali tentang "makna sebenarnya" dari istilah pro status quo dan reformis. Bagaimana rekan-rekan, ada yang bisa menjelaskan standar apa yang dipakai dalam menilai seseorang/partai politik itu sebagai pro status quo atau reformis ..? Apa hanya sekedar didasarkan pada ada tidaknya hubungan masa lalu dengan Soeharto dan rejim ORBA (atau "orang lama"...meminjam istilah bung bridwan)... ? Atau lebih didasarkan pada ada tidaknya kesamaan ide,pola pikir,dan tindak-tanduknya dengan Soeharto dan rejim ORBA ? Bagaimana dengan "orang/partai politik lama" (eks bagian dari pemerintahan orba) yang mau bertobat dan mulai melakukan perbaikan dan perubahan untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih baik..., apakah mereka masih tergolong pro status quo..? Dan apakah "orang-orang/parpol baru " yang meski tidak punya hubungan tapi masih menunjukan kesamaan pandangan,pola pikir, sikap, dan prilaku dengan Soeharto dan rejim Orba, masih bisa dikatakan reformis..? Mudah-mudahan dengan adanya kejelasan "standar penilaian" pro status quo dan reformis ini, kita dapat melihat secara jernih dan mengatakan secara jujur mana pihak-pihak yang pro status quo dan mana pihak-pihak yang disebut reformis. Janga sampai kita mengatakan sebaliknya.... Wassalam, Mohamad Rosadi Virginia >From: "Faransyah Jaya" <[EMAIL PROTECTED]> >To: [EMAIL PROTECTED] >Subject: Re: [bincang] Pabottingi: PDI Mega Anti Reformasi >Date: Tue, 01 Jun 1999 07:31:28 PDT > >Apa bener ya ?? > >Moga aja nggak deh .. >kalo beneran terjadi bisa serem juge .. >Artikel ini mirip sekali dengan hal-2 yang di bahas di "santiaji" yang di >laksanakan kemarin. > >Faran > >------------------------------------------------ >Pabottingi: PDI Mega Anti Reformasi >Reporter Budi Sugiharto >detikcom, Surabaya. PDI Perjuangan sudah loncat pagar. Dulu mengaku reformis, ternyata tindak-tanduknya anti reformasi. "Saya sangat khawatir dengan langkah PDI Perjuangan yang sudah lompat pagar," kata pengamat LIPI Mochtar Pabottingi di Surabaya, Selasa (1/6/1999). Reformasi itu jelas dalam tindakan dan pemikirian. Dan ternyata, pemikiran >PDI Perjuangan seperti dalam programnya tidak mau mencabut dwi fungsi ABRI dan tak mau mengamandemen (mengubah) UUD 45. Padahal amandemen itu perlu,menurut Mochtar untuk menciptakan rasionalitas perundang-undangan dan supremasi hukum. Pendapat Mochtar ini bukan satu-satunya pengamat yang mengatakan demikian. Sebelumnya, pengamat politik yang lagi naik daun Eep Saifulloh Fatah pun menilai bahwa Mega pro status quo karena tindakannya. Begitu pula Hermawan Sulistio mengatakan demikian. Sedang Nurcholish Madjid secara tersamar bahwa yang dimaksud status quo bukan pada organisasinya tapi pemikirannya. Dengan tidak maunya mengamandemen UUD 45, yang memiliki banyak kelemahan, maka peluang Megawati untuk menjadi diktator besar. Ia bisa menumbuhkan otoritarianisme baru karena dalam UUD pasal 7 misalnya, Presiden dipilih lima tahun sekali, tapi tak jelas untuk berapa kali masa jabatan. Dan masih banyak kelemahan lainnya sebab UUD memang dibuat dalam masa darurat."Saya tidak sependapat dengan pernyataan Megawati yang mengatakan bahwa tak mau mengubah UUD 45 karena alasan demi persatuan bangsa. Saya harap itu hanya taktik PDI perjuangan saja untuk memenangkan pemilu. Tapi,kalau ternyata amandemen dan pencabutan dwi fungsi ABRI tidak terlaksana, maka terbukti PDI Perjuangan sudah meloncat pagar sebagai yang anti reformasi," katanya. "Dulu mengaku partai reformis, ternyata tindakannya menjadi anti reformis," tambahnya agak kesal. Apakah kemenangan PDI Perjuangan akan memunculkan Rezim Orba Seri II, Mochtar mengatakan mungkin saja. Namun, menurut peneliti senior LIPI ini, banyak sekali peluang tampilnya Rezim Orba seri II. Antara lain melalui ICMI, Golkar, Parpol yang melanggengkan dwifungsi ABRI, Utusan Daerah di MPR, dan partai-partai kecil yang melanggengkan status quo. Tentang adanya politisasi agama oleh kelompok Habibie bahwa kalau bukan orang Islam yang memimpin negara akan rusak, menurutnya partai Islam jika mendukung Habibie salah kaprah. Sebab hal ini mengesankan bahwa orang Islam dan non Islam harus berhadapan. Padahal, menurut Mochtar, orang Islam dan non Islam harus bergandeng tangan membangun pemerintahan yang berkualitas. >Hak Cipta � detikcom Digital Life 1999 > > >_______________________________________________________________ >Get Free Email and Do More On The Web. Visit http://www.msn.com > > > >----------------------------------------------------------------------------- >Kongres dan Seminar PERMIAS Nasional 1999 >3-5 September 1999 >Host: PERMIAS Washington, DC >----------------------------------------------------------------------------- ______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
