Partai Amanat Nasional No: 15 Kepada Saudara-Saudara Sebangsa dan Setanah Air Banyak di antara kita belum sepenuhnya mengetahui Visi, Misi, dan Program Partai Amanat Nasional (PAN). Untuk mengetahui lebih jauh tentang PAN, uraian di bawah ini mudah-mudahan dapat membantu pemahaman kita. Kita semua menginginkan agar pemerintah yang akan datang mampu menjalankan reformasi total yang sebaik-baiknya. Sebagai kontestan Pemilu 7 Juni, 1999, PAN menawarkan Visi, Misi, dan Program yang sesuai dengan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Semoga para pemilih dapat memahami ke arah mana Indonesia yang didambakan. Demikian penjelasan kami. Atas segala perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Salam kami kepada Ibu-Ibu, Bapak-Bapak dan Saudara-Saudara sekalian, selamat mencoblos tanda gambar PAN, No 15 pada tanggal 7 Juni 1999 mendatang. Wass, a/n. Pengurus Muhammad Riyad [EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED] ===============PAN No: 15=========================== Prinsip Dasar dan Tujuan PAN adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan. PAN ialah partai yang lahir dari cita-cita bangsa Indonesia untuk membina kehidupan bersama yang beradab, bermartabat, dan saling menghargai. Aspirasi yang luhur ini, dahulu, telah mendorong bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. PAN ingin meneruskan cita-cita kemerdekaan 1945 dan gerakan reformasi 1998. Selain didorong oleh aspirasi demokratis, gerakan reformasi juga didorong oleh keinginan meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat Indonesia Ekonomi Partai Amanat Nasional berusaha mewujudkan kesejahteraan lewat kemakmuran yang berkeadilan. Kita menginginkan kehidupan ekonomi berjalan berdasarkan sistem perekonomian pasar yang kuat, lentur, dan dapat mengatasi krisis. Perekonomian itu disusun bersamaan dengan penataan kehidupan politik yang demokratis, tegaknya hukum, dan pembinaan pranata sosial yang mendukungnya. Partai Amanat Nasional percaya bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat Reformasi dan Pemberantasan KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) Semboyan reformasi, yaitu penghentian praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Masalah pengadaan dan distribusi bahan-bahan keperluan pokok warganegara masih mendesak dan perlu mendapat perhatian kita semua. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa gerakan reformasi adalah penyebab kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan warga negara. Akan tetapi, PAN lebih percaya kepada kenyataan sejarah: Korupsi, kolusi, nepotisme, dan berbagai bentuk salah urus dalam pengelolaan kekayaan dan sumberdaya bangsa kita adalah latar belakang utama di balik krisis yang kita hadapi sekarang. Kita tidak boleh lupa bahwa gerakan reformasi ingin menciptakan situasi yang memungkinkan bangsa Indonesia menggalang kerjasama memulihkan kesejahteraan masyarakat. Jangan kita biarkan isu sembako digunakan untuk menolak reformasi dan memberi kesempatan bagi munculnya kembali kekuatan politik antireformasi. Dukungan terhadap reformasi adalah dukungan terhadap pemulihan kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Reformasi Konstitusi dan Lembaga-Lembaga Politik Negara PAN mendukung usaha-usaha reformasi konstitusi dan lembaga-lembaga politik negara. Konstitusi dan lembaga-lembaga politik harus mencerminkan keinginan sebagian besar warganegara supaya pengurusan negara berjalan demokratis dan efisien. Konstitusi dan lembaga-lembaga negara adalah bukan alat yang dapat digunakan negara dan aparat-aparatnya untuk menerapkan kekuasaan yang tidak terbatas dan tidak tunduk kepada pengawasan warganegara dan wakil-wakilnya. Kemajemukan Bangsa PAN lahir dari pengakuan dan penghargaan yang tulus kepada kemajemukan sebagai ciri utama bangsa Indonesia. PAN bertekad mencerminkan dan melembagakan ciri kemajemukan di dalam partai dan mengajak masyarakat bersama-sama menciptakan suasana kepartaian yang yang tidak memandang warganegara dari sudut latar belakang agama, suku bangsa, dan kedaerahan. Kemajemukan ini dapat di lihat dari kepengurusan PAN antara lain: Amien Rais, Christianto Wibisono, Sabirin Saiman, A.M Fatwa, K Sindhunata, Th. Sumartana, Samsurizal Panggabean, Tamsil Linrung, Bungaran Saragih, Ida Tawang Alun, Daldiri Mangundiwirjo, I Ketut Danawir, Muslim Tampubolon, Nanang Subana Dirja, Satrio Arismunandar, dan Bara Hasibuan. Kebebasan Individu PAN lahir dari komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang otonom, demokratis, dan sejahtera. PAN yakin bahwa persatuan nasional dapat dicapai dengan memberi kesempatan kepada daerah untuk otonom dan mandiri, bukan dengan memaksakan pemusatan kekuasaan yang akan mengarah kepada ketimpangan dan ketidakselarasan antara pusat dan daerah. PAN membela kehidupan sosial yang memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan leluasa, dan berperan serta dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan usaha-usaha mengembangkan kemanusiaan. Partai Oposisi PAN percaya bahwa kekuasaan yang tidak memiliki oposisi adalah kekuasaan yang tertutup. PAN akan berfungsi sebagai oposisi, selama PAN tidak berada dalam posisi memerintah. PAN berpendirian, pemerintah dan oposisi memiliki tanggungjawab yang setara dalam menciptakan kehidupan politik yang konstitusional dan bertanggungjawab. Bangsa Indonesia dapat keluar dari kemelut kekerasan dan otoriterisme apabila sudah terbiasa menggunakan hak-hak mereka sebagai warganegara yang beradab. REKOMENDASI PARTAI AMANAT NASIONAL DALAM RAKERNAS I Penyempurnaan Konstitusi (UUD 1945) Karena Orde Baru dan pewarisnya telah memonopoli interpretasi UUD 1945 dan tidak memberikan kesempatan untuk menafsirkannya maka diperlukan penggalangan upaya yang serius untuk melakukan reformasi dan penyempurnaan atas UUD 1945 dalam Sidang Umum MPR yang akan datang. Liberalisasi Ekonomi Untuk menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi (AFTA dan WTO) perlu secara proaktif disusun kebijaksanaan yang fleksibel yang mampu melindungi kepentingan nasional dan rakyat banyak. namun sebagai bangsa yang tak mungkin menghindari dari situasi ekonomi tanpa tapal batas (borederless), seyogyanya melakukan reformasi ekonomi secara komprehensif yang pada ujungnya haruslah menghasilkan keunggulan daya saing secara global. Rekapitalisasi Perbankan Pola dan mekanisme rekapitalisasi perbankan dan penyelesaian BLBI yang mengakibatkan beban pada masyrakat harus segera dihentikan. Proses rekapitalisasi harus dilaksanakan untuk mempercepat restrukturisasi dan penyehatan perbankan yang mutlak diperlukan guna mempercepat proses pemulihan ekonomi. Proses ini harus dijalankan secara transparan dan harus dimulai dengan melakukan law enforcement atas segala pelanggaran yang telah dilakukan oleh kalangan perbankan, debitor nakal, dan pengawas bank. Peranan Sosial Politik ABRI Disamping pengangkatan ABRI aktif di DPR pusat, tidak boleh dilupakan bahwa pada saat ini masih ada sekitar 2400 anggota ABRI yang ada di DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. Keberadaan mereka ini cenderung kurang mendapat perhatian. Dalam rangka penghapusan peran sospol ABRI secara bertahap dan untuk mengembalikan demokrasi, maka sudah saatnya keanggotaan ABRI aktif di DPRD tingkat I dan II diakhiri. Di tingkat pusat keterlibatan ABRI hendaknya dibatasi paling banyak 15 orang dan berakhir pada pemilu tahun 2004. Hak Asasi Manusia Budaya kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan bernegara dan bermasyrakat harus segera dihentikan. Terlalu banyak korban yang telah jatuh dan terlalu sedikit yang terungkapkan. DOM Aceh, Irian Jaya, Timor Timur, Peristiwa 27 Juli, kasus Udin, kasus Marsinah, Peristiwa 13 Mei, Peristiwa Trisakti, Peristiwa Ambon, Peristiwa Sambas, Pembataian Banyuwangi, Tragedi Semanggi, Peristiwa Ketapang, Kupang dan lain-lain tidak bisa ditoleransi oleh rakyat. Pemikiran dan konsep kemanan dalam bentuk PAM Swakarsa dan Rakyat Terlatih (Ratih) dan sejenisnya cenderung mengadu domba. Oleh karena itu, hal ini tidak bisa dikembangkan dan harus segera dibatalkan. Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Usaha yang serius untuk memerangi KKN di segala tingkatan oleh pemerintah masih belum tampak. Sampai saat ini, di berbagai sektor publik dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak masih terus berlangsung praktik KKN. Kasus-kasus KKN mulai dari Soeharto dan kroninya sampai saat ini masih tersebar di seluruh Indonesia. Seperti kasus penyerobotan tanah, pemberian konsesi yang eksesif dan kolusif, penggelapan dan penyalahgunaan dana perbankan, penghilangan jejak dengan menjarah kantor BPN, pemotongan dana-dana yang diperuntukkan program Jaring Pengaman Sosial dan berbagai upeti serta pungutan liar yang masih berlangsung di mana-mana. Otonomi Daerah Masalah otonomi dan desentralisasi daerah harus segera dikonkritkan pelaksanaanya sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR 1998 dalam bentuk perimbangan kekuatan pusat dan daerah yang lebih adil dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang luas dalam mengelola sumber daya ekonomi dan administrasi pemerintahan daerah, guna menghindari potensi disintegrasi nasional yang kini telah menggejala. Redistribusi Aset Produktif Pola mekanisme dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan redistribusi aset produktif harus ditunjukkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing. Restrukturisasi ekonomi harus mulai dijalankan dengan menekankan pada proses industrialisasi yang berbasiskan sumber daya alam nasional, serta bertumpu di pedesaan dan di luar Jawa. Budaya kekerasan dan Budaya Permisif Sudah menjadi urgensi bangsa untuk mencegah kemunduran akhlak bangsa karena hal ini adalah konsekuensi dari meluasnya budaya permisif dalam masyarakat. Termasuk pendidikan yang terlalu menekankan pada ritual dan simbol-simbol daripada penekanan kepada nilai-nilai, etika dan moral agama. Oleh karena itu, pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama pada khususnya harus diarahkan pada nilai dasar yang mengajak pada kebenaran dan memberantas kebatilan. Calon Presiden PAN Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab, serta memohon keridloan Ilahi, Rakernas Partai Amanat Nasional dengan suara bulat sepakat untuk mencalonkan Prof. Dr. M. Amien Rais sebagai presiden Republik Indonesia keempat. _________________________________________________________ Do You Yahoo!? Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
