Artikel berikut ditulis oleh Mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI. Saya kira cukup menarik untuk disimak. ----------------------------------------------------------------------- http://www.republika.co.id/9906/07/15879.htm Bila Pemimpin Kita Non-Muslim Tahun 1977, setelah pemilu, dan memasuki SU MPR tahun 1978, saya sebagai mantan ketua umum Dewan Mahasiswa UI bersama Saudara Bambang Sulistomo (kini ketua umum PADI) mencalonkan Gubernur DKI Letjen Marinir Ali Sadikin sebagai presiden. Tentu pada saat reformasi kini, kegiatan politik masyarakat atau mahasiswa mencalonkan presiden, bukanlah yang aneh. Pengumuman pencalonan oleh dua mahasiswa UI ketika itu sangat sederhana, hanya dilakukan dalam sebuah konprensi pers di warung Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, dengan mengundang beberapa wartawan dalam dan luar negeri. Kemudian surat pencalonan presiden Ali Sadikin kami layangkan ke anggota DPR/MPR terpilih. Presiden Soeharto --yang baru menghadapi ''ujian'' akibat Peristiwa Malari 1974-- rupanya masih sangat sensitif pada kegiatan politik mahasiswa, terlebih lagi pada Hari Pahlawan 10 November 1977 terjadi demonstrasi mahasiswa. Secara kebetulan pada masa itu kebanyakan aktivis dan pimpinan mahasiswa di Indonesia didominasi oleh HMI. Dan pada waktu itu Presiden Soeharto masih dikelilingi oleh para jenderal ABRI yang sangat mencurigai umat Islam. Apalagi setelah Aspri Presiden (Alm) Letjen Ali Murtopo dan (Alm) Letjen Sudjono Humardani, Kabakin (Alm) Letjen Sutopo Juwono, dan Pangkopkamtib (Alm) Jenderal Sumitro, yang saling bersaing dalam pengaruh ke lingkaran kekuasaan Soeharto --yang walaupun masih berpengaruh-- semakin tergusur oleh jenderal muda yang ''master'' dalam intelijen Leonardus Benny Moerdani yang menjabat pimpinan G-1 (?) Hankam (semacam BIA kini). Dan pada era Benny ini di kamus politik Indonesia dikenal kelompok ''Radikal Eka-Eki'' --sebutan ''ekstrem kanan'' untuk mereka yang Muslim berpolitik, dan ''ekstrem kiri'' untuk mereka yang berunsur politik PKI. Menhankam/Pangab ketika memasuki SU MPR 1978 ialah Jenderal TNI M Panggabean, Kaskopkamtib Laksamana Sudomo (ketika itu belum Muslim), dan Pangdam Jaya Mayjen GH Mantik. Mengingat ketiga pejabat ini, plus Benny Moerdani, sangat berpengaruh pada kekuasaan politik dan keamanan, seorang mahasiswa Korea yang baru masuk Islam pernah bertanya kritis pada saya: ''Bila Jenderal yang menjabat jabatan strategis sebagai pemimpin kalian itu 'kebetulan' non-Muslim, lalu keamanan apa yang akan dijaga untuk aspirasi Muslim Indonesia''? Memang sulit menjawab pertanyaan itu, apalagi pada waktu itu UU Antisubversif dan skenario Eka-Eki masih sangat kuat diterapkan. Kawan Korea itu pun memperingati saya: ''Sudah pasti nasibmu seperti mahasiswa yang berpolitik di Korea akan ditangkap, bila tidak dibunuh.'' Ternyata peringatan kawan Korea itu tak meleset. Akibat mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden, pada tanggal 8 Februari 1978, sebelum SU MPR Maret 1978, bersama 300-400 mahasiswa Indonesia lainnya yang berdemonstrasi sejak November 1977 --kebanyakan adalah aktivis HMI atau yang ''kebetulan'' bernama Muslim-- saya ditahan oleh Laksusda Jaya selama enam bulan. Untuk pertama kali dalam hidup, saya harus mengenal penjara di Bekasi dan Guntur. Ternyata peringatan kawan Korea itu tak meleset. Akibat mencalonkan Ali Sadikin sebagai presiden, pada tanggal 8 Februari 1978, sebelum SU MPR Maret 1978, bersama 300-400 mahasiswa Indonesia lainnya yang berdemonstrasi sejak November 1977 --kebanyakan adalah aktivis HMI atau yang ''kebetulan'' bernama Muslim-- saya ditahan oleh Laksusda Jaya selama enam bulan. Untuk pertama kali dalam hidup, saya harus mengenal penjara di Bekasi dan Guntur. Begitu banyak kata ''kebetulan'' yang saya kemukan dalam tulisan ini. Saya hanya merenung dan berpikir ketika dalam tahanan, inilah jadinya bila pimpinan non-Muslim ''kebetulan'' berkuasa. Mereka barangkali ''tidak salah'', karena memang mereka tidak dapat menghayati aspirasi umat Islam. Oleh karena itu, setelah peristiwa 1977, kita bisa mengikuti kelanjutan kecurigaan yang berkepanjangan pada umat Islam, seperti terjadinya peristiwa Tanjung Priok dan lainnya. Memang mengungkap masa lalu seperti ini, seolah saya mulai menyinggung masalah sensitif SARA. Tapi ketika saya mulai menjawab secara jelas dan transparan pada kedua jaksa yang menginterogerasi saya, akhirnya kami bisa bersahabat seperti saudara. Mereka memahami bahwa pada waktu itu saya hanya ingin mengingatkan pada MPR, bahwa rakyat memiliki hak untuk mencalonkan/memilih presiden yang diinginkannya pada SU MPR. Bagi saya peristiwa suksesi atau memilih seorang presiden, bukanlah suatu peristiwa yang ''sakral'' hanya bagi petinggi. Saya juga mengemukakan bahwa saya dahulu pengagum dan pencinta Bung Karno, presiden yang insinyur itu, yang mengaspirasikan saya memilih ilmu kimia di pendidikan tinggi, dan bercita-cita ingin berpendidikan seperti dia. Saya ingat Bung Karno mengajak anak-anak Indonesia menggantungkan cita-citanya setinggi bintang di langit (saya kini meragukan apakah putra/putri Bung Karno bila jadi presiden bisa mengajak anak muda seperti ini, karena pendidikan mereka tidak setara Bung Karno). Saya mengatakan pada jaksa bahwa saya menyesalkan kultus individu kepada Bung Karno yang begitu keterlaluan, sehingga mengantar ia menjadi Presiden Seumur Hidup, Paduka Yang Mulia, Penyambung Lidah Rakyat, dan Pemimpin Besar Revolusi. Ketika Soekarno yang menjabat Presiden untuk 21 tahun dan telah ''didaulat'' sebagai Presiden Seumur Hidup, digantikan oleh Soeharto, maka apa pun yang terjadi peristiwa suksesi itu berdarah dengan melenyapkan ribuan rakyat Indonesia, apakah ia Muslim, non-Muslim, atau PKI, atau bukan PKI. Saya menjelaskan pada Pak Jaksa apakah kelak bila Soeharto diganti oleh lainnya kelak juga harus berdarah, dan dihujat oleh rakyat yang pernah mengkultuskannya? Saya mengusulkan ketika itu agar jabatan presiden harus dibatasi, agar ia tidak boleh jadi presiden seumur hidup seperti Soekarno -- yang akhirnya dihujat dan dituntut untuk dimahmilubkan oleh mahasiswa! Selepas dari tahanan, saya diundang oleh Kaskopkamtib Sudomo. Ia menanyakan kenapa saya calonkan Ali Sadikin sehingga Pak Harto tersinggung. Saya jelaskan kepada Pak Domo seperti apa yang saya jelaskan pada Pak Jaksa. Ia memahami, sambil menasihati: ''Selama saya jadi Kaskopkamtib, Saudara boleh mengkritik apa dan siapa saja, asal jangan Pak Harto dan keluarganya.'' Kemudian ia melanjutkan: ''By the way, your idea of successsionalis is too early.'' Kini nasi telah menjadi bubur. Pak Harto yang berkuasa 32 tahun dan diberi penghargaan sebagai Bapak Pembangunan dan Jenderal Besar TNI kini dihujat dan dituntut ke pengadilan oleh rakyat dan mahasiswa, sama seperti Soekarno, walaupun berbeda kasusnya. Apa pemikiran saya mengenai pencalonan presiden ketika itu sebagai seorang Muslim? Bahwa kultus individu kepada presiden adalah pemujaan ''bid'ah'' yang tidak diperkenankan oleh Islam. Oleh karena itu pemikiran Muslim ini dapat diterima secara universal. Masalahnya bukan kecurigaan Muslim dan non-Muslim, seperti persaudaraan saya dengan Pak Jaksa dan Pak Domo. Yang penting, apakah pemimpin yang Muslim bisa menghayati aspirasi si non-Muslim, dan begitu pula sebaliknya?
