Kalau atas nama muslim, DIPO ALAM ( kalau saya tak salah tebak yang menulis
ini - kini salahsatu team sukses Habibie) mencalonkan Ali Sadikin, alangkah
naifnya. Bukankah Ali Sadikin waktu itu banyak ditentang ulama karena
mengizinkan judi di Jakarta ?
salam.
----- Original Message -----
From: Endra Susila <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, June 07, 1999 8:47 AM
Subject: Masih ttg "Seputar Ribut tentang Caleg Non-Muslim"
> Artikel berikut ditulis oleh Mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI.
>
> Saya kira cukup menarik untuk disimak.
>
> -----------------------------------------------------------------------
> http://www.republika.co.id/9906/07/15879.htm
>
> Bila Pemimpin Kita Non-Muslim
>
> Tahun 1977, setelah pemilu, dan memasuki SU MPR tahun 1978, saya sebagai
> mantan ketua umum Dewan Mahasiswa UI bersama Saudara Bambang Sulistomo
> (kini ketua umum PADI) mencalonkan Gubernur DKI Letjen Marinir Ali Sadikin
> sebagai presiden. Tentu pada saat reformasi kini, kegiatan politik
> masyarakat atau mahasiswa mencalonkan presiden, bukanlah yang aneh.
>
> Pengumuman pencalonan oleh dua mahasiswa UI ketika itu sangat sederhana,
> hanya dilakukan dalam sebuah konprensi pers di warung Taman Ismail Marzuki
> (TIM) Jakarta, dengan mengundang beberapa wartawan dalam dan luar negeri.
> Kemudian surat pencalonan presiden Ali Sadikin kami layangkan ke anggota
> DPR/MPR terpilih.
>
> Presiden Soeharto --yang baru menghadapi ''ujian'' akibat Peristiwa Malari
> 1974-- rupanya masih sangat sensitif pada kegiatan politik mahasiswa,
> terlebih lagi pada Hari Pahlawan 10 November 1977 terjadi demonstrasi
> mahasiswa. Secara kebetulan pada masa itu kebanyakan aktivis dan pimpinan
> mahasiswa di Indonesia didominasi oleh HMI. Dan pada waktu itu Presiden
> Soeharto masih dikelilingi oleh para jenderal ABRI yang sangat mencurigai
> umat Islam. Apalagi setelah Aspri Presiden (Alm) Letjen Ali Murtopo dan
> (Alm) Letjen Sudjono Humardani, Kabakin (Alm) Letjen Sutopo Juwono, dan
> Pangkopkamtib (Alm) Jenderal Sumitro, yang saling bersaing dalam pengaruh
> ke lingkaran kekuasaan Soeharto --yang walaupun masih berpengaruh--
> semakin tergusur oleh jenderal muda yang ''master'' dalam intelijen
> Leonardus Benny Moerdani yang menjabat pimpinan G-1 (?) Hankam (semacam
> BIA kini). Dan pada era Benny ini di kamus politik Indonesia dikenal
> kelompok ''Radikal Eka-Eki'' --sebutan ''ekstrem kanan'' untuk mereka yang
> Muslim berpolitik, dan ''ekstrem kiri'' untuk mereka yang berunsur politik
> PKI.
>
> Menhankam/Pangab ketika memasuki SU MPR 1978 ialah Jenderal TNI M
> Panggabean, Kaskopkamtib Laksamana Sudomo (ketika itu belum Muslim), dan
> Pangdam Jaya Mayjen GH Mantik. Mengingat ketiga pejabat ini, plus Benny
> Moerdani, sangat berpengaruh pada kekuasaan politik dan keamanan, seorang
> mahasiswa Korea yang baru masuk Islam pernah bertanya kritis pada saya:
> ''Bila Jenderal yang menjabat jabatan strategis sebagai pemimpin kalian
> itu 'kebetulan' non-Muslim, lalu keamanan apa yang akan dijaga untuk
> aspirasi Muslim Indonesia''?
>
> Memang sulit menjawab pertanyaan itu, apalagi pada waktu itu UU
> Antisubversif dan skenario Eka-Eki masih sangat kuat diterapkan. Kawan
> Korea itu pun memperingati saya: ''Sudah pasti nasibmu seperti mahasiswa
> yang berpolitik di Korea akan ditangkap, bila tidak dibunuh.''
>
> Ternyata peringatan kawan Korea itu tak meleset. Akibat mencalonkan Ali
> Sadikin sebagai presiden, pada tanggal 8 Februari 1978, sebelum SU MPR
> Maret 1978, bersama 300-400 mahasiswa Indonesia lainnya yang
> berdemonstrasi sejak November 1977 --kebanyakan adalah aktivis HMI atau
> yang ''kebetulan'' bernama Muslim-- saya ditahan oleh Laksusda Jaya selama
> enam bulan. Untuk pertama kali dalam hidup, saya harus mengenal penjara di
> Bekasi dan Guntur.
>
> Ternyata peringatan kawan Korea itu tak meleset. Akibat mencalonkan Ali
> Sadikin sebagai presiden, pada tanggal 8 Februari 1978, sebelum SU MPR
> Maret 1978, bersama 300-400 mahasiswa Indonesia lainnya yang
> berdemonstrasi sejak November 1977 --kebanyakan adalah aktivis HMI atau
> yang ''kebetulan'' bernama Muslim-- saya ditahan oleh Laksusda Jaya selama
> enam bulan. Untuk pertama kali dalam hidup, saya harus mengenal penjara di
> Bekasi dan Guntur.
>
> Begitu banyak kata ''kebetulan'' yang saya kemukan dalam tulisan ini. Saya
> hanya merenung dan berpikir ketika dalam tahanan, inilah jadinya bila
> pimpinan non-Muslim ''kebetulan'' berkuasa. Mereka barangkali ''tidak
> salah'', karena memang mereka tidak dapat menghayati aspirasi umat Islam.
> Oleh karena itu, setelah peristiwa 1977, kita bisa mengikuti kelanjutan
> kecurigaan yang berkepanjangan pada umat Islam, seperti terjadinya
> peristiwa Tanjung Priok dan lainnya.
>
> Memang mengungkap masa lalu seperti ini, seolah saya mulai menyinggung
> masalah sensitif SARA. Tapi ketika saya mulai menjawab secara jelas dan
> transparan pada kedua jaksa yang menginterogerasi saya, akhirnya kami bisa
> bersahabat seperti saudara. Mereka memahami bahwa pada waktu itu saya
> hanya ingin mengingatkan pada MPR, bahwa rakyat memiliki hak untuk
> mencalonkan/memilih presiden yang diinginkannya pada SU MPR. Bagi saya
> peristiwa suksesi atau memilih seorang presiden, bukanlah suatu peristiwa
> yang ''sakral'' hanya bagi petinggi.
>
> Saya juga mengemukakan bahwa saya dahulu pengagum dan pencinta Bung Karno,
> presiden yang insinyur itu, yang mengaspirasikan saya memilih ilmu kimia
> di pendidikan tinggi, dan bercita-cita ingin berpendidikan seperti dia.
> Saya ingat Bung Karno mengajak anak-anak Indonesia menggantungkan
> cita-citanya setinggi bintang di langit (saya kini meragukan apakah
> putra/putri Bung Karno bila jadi presiden bisa mengajak anak muda seperti
> ini, karena pendidikan mereka tidak setara Bung Karno).
>
> Saya mengatakan pada jaksa bahwa saya menyesalkan kultus individu kepada
> Bung Karno yang begitu keterlaluan, sehingga mengantar ia menjadi Presiden
> Seumur Hidup, Paduka Yang Mulia, Penyambung Lidah Rakyat, dan Pemimpin
> Besar Revolusi. Ketika Soekarno yang menjabat Presiden untuk 21 tahun dan
> telah ''didaulat'' sebagai Presiden Seumur Hidup, digantikan oleh
> Soeharto, maka apa pun yang terjadi peristiwa suksesi itu berdarah dengan
> melenyapkan ribuan rakyat Indonesia, apakah ia Muslim, non-Muslim, atau
> PKI, atau bukan PKI.
>
> Saya menjelaskan pada Pak Jaksa apakah kelak bila Soeharto diganti oleh
> lainnya kelak juga harus berdarah, dan dihujat oleh rakyat yang pernah
> mengkultuskannya? Saya mengusulkan ketika itu agar jabatan presiden harus
> dibatasi, agar ia tidak boleh jadi presiden seumur hidup seperti Soekarno
> -- yang akhirnya dihujat dan dituntut untuk dimahmilubkan oleh mahasiswa!
>
> Selepas dari tahanan, saya diundang oleh Kaskopkamtib Sudomo. Ia
> menanyakan kenapa saya calonkan Ali Sadikin sehingga Pak Harto
> tersinggung. Saya jelaskan kepada Pak Domo seperti apa yang saya jelaskan
> pada Pak Jaksa. Ia memahami, sambil menasihati: ''Selama saya jadi
> Kaskopkamtib, Saudara boleh mengkritik apa dan siapa saja, asal jangan Pak
> Harto dan keluarganya.'' Kemudian ia melanjutkan: ''By the way, your idea
> of successsionalis is too early.'' Kini nasi telah menjadi bubur. Pak
> Harto yang berkuasa 32 tahun dan diberi penghargaan sebagai Bapak
> Pembangunan dan Jenderal Besar TNI kini dihujat dan dituntut ke pengadilan
> oleh rakyat dan mahasiswa, sama seperti Soekarno, walaupun berbeda
> kasusnya.
>
> Apa pemikiran saya mengenai pencalonan presiden ketika itu sebagai seorang
> Muslim? Bahwa kultus individu kepada presiden adalah pemujaan ''bid'ah''
> yang tidak diperkenankan oleh Islam. Oleh karena itu pemikiran Muslim ini
> dapat diterima secara universal. Masalahnya bukan kecurigaan Muslim dan
> non-Muslim, seperti persaudaraan saya dengan Pak Jaksa dan Pak Domo. Yang
> penting, apakah pemimpin yang Muslim bisa menghayati aspirasi si
> non-Muslim, dan begitu pula sebaliknya?
>
