-----Original Message----- From: zUlFaN K <[EMAIL PROTECTED]> To: _ ACI/SCI <[EMAIL PROTECTED] .edu> Date: Friday, June 25, 1999 7:22 AM Subject: [Sabil] HAMPIR DIPASTIKAN ULAMA NU SEJAWA AKAN MENOLAK MEGAWATI 25 Jun 1999 Ulama NU Soal Capres Wanita SURABAYA -- Sejumlah ulama di kalangan NU (Nahdlatul Ulama) di seluruh Jawa akan membuat kesepakatan bersama untuk menolak Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati menjadi Presiden RI keempat. Penolakan tersebut, menurut Ketua Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jatim, KH Imron Hamzah bukan masalah gender tapi soal kapabilitas figur kandidat presiden. Hingga kini masalah presiden wanita memang masih dibahas oleh sejumlah ulama NU. Namun, para ulama cenderung menyikapi pembahasan kandidat presiden bukan hanya soal gender saja. ''Jadi, masalah kualitas dan kapabilitas dari para calon presiden juga menjadi pertimbangan yang sangat penting,'' tandas Kiai Imron kepada Republika di Surabaya, kemarin (22/6). Kiai Imron mengungkapkan bahwa adanya pro-kontra tentang boleh-tidaknya wanita menjadi presiden memang tidak bisa selesai, jika tidak segera dituntaskan melalui perspektif hukum agama serta kajian para ulama. ''Berdasarkan empat Madzhab, yakni Imam Suafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin negara,'' ujarnya memberi alasan. Namun demikian, katanya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kalangan perempuan bisa menjadi pemimpin dengan persyararatan kondisi dan situasi sangat darurat. ''Nah, yang menjadi persoalan, sejauh mana arti darurat tersebut. Namun ukuran darurat itu kan sangat nisbi. Untuk itu para ulama sebenarnya tidak hanya menyoal tentang presiden wanita, tapi kini telah mengarah pada pembahasan soal kemampuan calon pemimpin itu,'' papar pengasuh Pondok Pesantren 'Ngelom' Sepanjang, Sidoarjo, Jatim ini. Ia memberi penilaian bahwa calon presiden mendatang harus punya intelektual bagus dan tentunya harus mendapat legitimasi dari rakyat. ''Negara kita saat ini kan dilanda krisis. Itulah sebabnya, saat ini sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang punya kapasitas intelektual bagus,'' urainya. Saat ditanya secara pribadi soal kapabilitas dan intelektualitas Mega, ''Secara jujur saya mengakui bahwa Mbak Mega itu tidak punya kemampuan untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau soal kejujuran dan komitmen kerakyatannya, saya tidak meragukan lagi,'' tukasnya. Seorang mantan anggota MPR dari NU bahkan mengungkapkan, bahwa Mega selama duduk sebagai anggota DPR-MPR dari FPDI memang terkesan tidak mempunyai kapabilitas memadai. ''Saya tahu persis ketika sama-sama duduk di MPR, Mbak Mega ternyata terbukti tidak bisa apa-apa. Saya buktikan itu ketika bersama-sama duduk semeja dan saya pancing untuk berbicara tentang beberapa hal,'' kata seorang mantan anggota MPR yang keberatan disebut jatidirinya. Secara terpisah, Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim, KH Fuad Amin Imron mengemukakan, para ulama pengasuh pondok pesantren se-Jawa kini tengah melakukan pembahasan tentang boleh-tidaknya wanita menjadi presiden. ''Pembahasan masalah wanita presiden memang bukan hal yang utama. Namun, yang sangat penting adalah soal kemampuan calon presiden itu. Pembahasan para ulama ini diharapkan selesai pada 10 Juli mendatang,'' kata Kiai Fuad yang juga pengasuh Ponpes Syaichona Cholil, Kademangan Bangkalan, Madura. Menurut Kiai Fuad, kebanyakan ulama NU secara tegas menyatakan menolak wanita menjadi presiden. Namun demikian, sambungnya, para ulama tetap menunggu keputusan Ketua Umum PB NU Gus Dur yang kini masih berada di Singapura. Pengamat sosial dari Universitas Airlangga Surabaya, Dr Dede Oetomo mengakui, dalam beberapa hal Habibie justru lebih mampu menarik simpati pengamat ketimbang Mega. ''Kita harus jujur mengakui, paling tidak dalam retorika politik, Habibie lebih baik daripada Mega. Tapi itu bukan berarti saya mendukung Habibie,'' tutur Dede. Ia memberi contoh sikap Habibie, yang setuju diadakannya referendum bagi masyarakat Timtim, amandemen UUD 1945 dan tawaran pemilihan presiden secara langsung, memiliki bobot politik yang positif. Sedangkan sikap Mega, yang beranggapan bahwa Timtim merupakan bagian sah dari Indonesia serta cenderung apriori amandemen UUD 1945 dan usulan pemilihan presiden secara langsung, dianggap tak responsif terhadap tuntutan masyarakat. n afa/yon ( sumber Republika ) ------------------------------------------------------------------------ SIGN UP NOW FOR FREE HOME IMPROVEMENT HOW-TO'S Receive seasonal how-to's and climate-specific advice via e-mail. http://clickhere.egroups.com/click/131 eGroups.com home: http://www.egroups.com/group/sabili http://www.egroups.com - Simplifying group communications
