Re: [Re: [Berita ttg ulama tolak Megawati, apa ini Islam?]]

[Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)]

Boleh juga sih, Bung Pandir.

Mengapa saya bergeming ketika Dr. Dede Oetomo memberikan pendapatnya tentang
MS dan BJH? Sebagai sosiolog (doktor lagi) bagi saya pendapatnya adalah
biasa-biasa saja dan umum seperti yang ada di koran-koran. Tidak ada yang
istimewa (pakek telor) pada komentarnya. Kalo orang ini sudah
terang-terangan bilang dirinya hombreng tentu ia punya banyak kelebihan,
setidaknya kepercayaan diri dan kepintaran untuk menutupi kehombrengannya.
Nyatanya?

Wassalam,
Efron

-----Original Message-----
From:   Pandir Ontohod [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
Sent:   Saturday, 26 June, 1999 0:36 AM
To:     [EMAIL PROTECTED]
Subject:        Re: [Re: [Berita ttg ulama tolak Megawati, apa ini Islam?]]

Aduuuuuuuh, kok jadi begini....
Kalau saya sih melihatnya sebagai kebebasan mengeluarkan pendapat......
dan itung-itung ujian buat Megawati....... 'tul nggak?
Kalau perlu gaya nusantara juga bikin pernyataan menolak megawati ya nggak
bang efron.......
Yang lainnya boleh ikut-ikutan, ya namanya juga baru belajar
berdemokrasi......
Dari pada kayak dulu lagi waktu musim kebulatan tekad, dengernya aja udah
pusing.....ya mendingan kayak sekarang ini....... bebas tapi bertanggung
jawab...
Soal mengatas namakan islam, toh itu juga hak seseorang sebagai muslim, yang
non-islam tentu juga boleh bikin pernyataan.  Yang ndak boleh kalau sudah
menjurus ke kekerasan atau yang negatif......

Setuju?

Pandir


CP <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Salam,

Kalau banyak orang yang mengatasnamakan Islam
menolak Megawati (hanya krn alasan yang juga khas Islam)
apa gunanya PEMILU?   Pamer mahal dan merepotkan saja.

Minta maaf, saya pikir,
jika tidak setuju orang non muslim / wanita jadi pemimpin, ketua RT,
misalnya,
harap aturannya dibakukan, agar semua yang non muslim menjauh dari negeri
ini.
Paling nggak aturan itu terbit sebelum  orang bikin partai, kampanye, dan
PEMILU.

Kasus;
Di Jakarta, sewaktu musim penjarahan, banyak yang menulis 'MILIK MUSLIM
PRIBUMI' agar
aman.  Punya toko/supermarket yang laris, perusahaan yang maju tidak boleh,
jadi ketua RT diprotes,
jadi presiden harus yang sesuai keinginan, dll.  Lalu orang2 tsb harus jadi
apa?

Aturan yang baku bisa diwujudkan mengingat sebagian besar penduduk negeri
ini
termasuk anggota DPR, para hakim dan jaksa, profesor mahaguru, caleg-caleg
adalah Muslim.

Aturan yang baku tsb juga menjadi semacam pengumuman untuk kaum non muslim
untuk tidak membuka usaha di negeri ini.


Tapi lucu ya? Ini contoh sangat ekstrim dan spekulatif, tidak hanya di bid.
pemerintahan;
Jika planet Earth seluas ini, kemudian, mayoritasnya, jika Tuhan ijinkan,
beragama Islam, lha yang tidak memilih untuk menjadi Islam harus jadi apa?

Saya pernah membaca majalah dgn nama yang,
hampir mirip dgn e-list tsb yaitu 'Sabili', hmm isinya seram krn
menyinggung2 agama lain atau tokoh2 yang kebetulan beragama lain tsb.
Hampir di setiap edisinya memuat singgungan ini.  Saya heran, kalau memang
(majalah) untuk ummat Muslim, kenapa isu utamanya selalu ttg agama lain?

salam, maaf saya hanya ingin diskusi.
CP.

>Subject: [Sabil] HAMPIR DIPASTIKAN ULAMA NU SEJAWA AKAN MENOLAK MEGAWATI
>
>
>25 Jun 1999
>
>Ulama NU Soal Capres Wanita
>
>
>SURABAYA -- Sejumlah ulama di kalangan NU (Nahdlatul Ulama) di seluruh
>Jawa akan membuat kesepakatan bersama untuk menolak Ketua Umum PDI
>Perjuangan (PDI-P) Megawati menjadi Presiden RI keempat. Penolakan
>tersebut, menurut Ketua Syuriah Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jatim, KH
>Imron Hamzah bukan masalah gender tapi soal kapabilitas figur kandidat
>presiden.
>
>Hingga kini masalah presiden wanita memang masih dibahas oleh sejumlah
>ulama NU. Namun, para ulama cenderung menyikapi pembahasan kandidat
>presiden bukan hanya soal gender saja. ''Jadi, masalah kualitas dan
>kapabilitas dari para calon presiden juga menjadi pertimbangan yang
>sangat penting,'' tandas Kiai Imron kepada Republika di Surabaya,
>kemarin (22/6).
>
>Kiai Imron mengungkapkan bahwa adanya pro-kontra tentang boleh-tidaknya
>wanita menjadi presiden memang tidak bisa selesai, jika tidak segera
>dituntaskan melalui perspektif hukum agama serta kajian para ulama.
>''Berdasarkan empat Madzhab, yakni Imam Suafi'i, Hambali, Maliki, dan
>Hanafi, jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin negara,'' ujarnya
>memberi alasan.
>
>Namun demikian, katanya, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa
>kalangan perempuan bisa menjadi pemimpin dengan persyararatan kondisi
>dan situasi sangat darurat. ''Nah, yang menjadi persoalan, sejauh mana
>arti darurat tersebut. Namun ukuran darurat itu kan sangat nisbi. Untuk
>itu para ulama sebenarnya tidak hanya menyoal tentang presiden wanita,
>tapi kini telah mengarah pada pembahasan soal kemampuan calon pemimpin
>itu,'' papar pengasuh Pondok Pesantren 'Ngelom' Sepanjang, Sidoarjo,
>Jatim ini.
>
>Ia memberi penilaian bahwa calon presiden mendatang harus punya
>intelektual bagus dan tentunya harus mendapat legitimasi dari rakyat.
>''Negara kita saat ini kan dilanda krisis. Itulah sebabnya, saat ini
>sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang punya kapasitas intelektual
>bagus,'' urainya.
>
>Saat ditanya secara pribadi soal kapabilitas dan intelektualitas Mega,
>''Secara jujur saya mengakui bahwa Mbak Mega itu tidak punya kemampuan
>untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau soal kejujuran dan komitmen
>kerakyatannya, saya tidak meragukan lagi,'' tukasnya.
>
>Seorang mantan anggota MPR dari NU bahkan mengungkapkan, bahwa Mega
>selama duduk sebagai anggota DPR-MPR dari FPDI memang terkesan tidak
>mempunyai kapabilitas memadai. ''Saya tahu persis ketika sama-sama duduk
>di MPR, Mbak Mega ternyata terbukti tidak bisa apa-apa. Saya buktikan
>itu ketika bersama-sama duduk semeja dan saya pancing untuk berbicara
>tentang beberapa hal,'' kata seorang mantan anggota MPR yang keberatan
>disebut jatidirinya.
>
>Secara terpisah, Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim,
>KH Fuad Amin Imron mengemukakan, para ulama pengasuh pondok pesantren
>se-Jawa kini tengah melakukan pembahasan tentang boleh-tidaknya wanita
>menjadi presiden. ''Pembahasan masalah wanita presiden memang bukan hal
>yang utama. Namun, yang sangat penting adalah soal kemampuan calon
>presiden itu. Pembahasan para ulama ini diharapkan selesai pada 10 Juli
>mendatang,'' kata Kiai Fuad yang juga pengasuh Ponpes Syaichona Cholil,
>Kademangan Bangkalan, Madura.
>
>Menurut Kiai Fuad, kebanyakan ulama NU secara tegas menyatakan menolak
>wanita menjadi presiden. Namun demikian, sambungnya, para ulama tetap
>menunggu keputusan Ketua Umum PB NU Gus Dur yang kini masih berada di
>Singapura.
>
>Pengamat sosial dari Universitas Airlangga Surabaya, Dr Dede Oetomo
>mengakui, dalam beberapa hal Habibie justru lebih mampu menarik simpati
>pengamat ketimbang Mega. ''Kita harus jujur mengakui, paling tidak dalam
>retorika politik, Habibie lebih baik daripada Mega. Tapi itu bukan
>berarti saya mendukung Habibie,'' tutur Dede.
>
>Ia memberi contoh sikap Habibie, yang setuju diadakannya referendum bagi
>masyarakat Timtim, amandemen UUD 1945 dan tawaran pemilihan presiden
>secara langsung, memiliki bobot politik yang positif. Sedangkan sikap
>Mega, yang beranggapan bahwa Timtim merupakan bagian sah dari Indonesia
>serta cenderung apriori amandemen UUD 1945 dan usulan pemilihan presiden
>secara langsung, dianggap tak responsif terhadap tuntutan masyarakat. n
>afa/yon
>
>
>( sumber Republika )