mbak Yuni,
Saya rasa mbak Yuni, terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa menelaah benar
apa yang dikemukakan oleh Ulama Pesantren Nasional.
Yang diminta oleh mereka adalah agar MUI dan lembaga-lembaga keagamaan lain
untuk " Menahan diri dari keterlibatan dalam PERTARUNGAN POLITIK KEKUASAAN
melalui pernyataan, fatwa maupun aksi-aksi yang mengatasnamakan Islam dan
otoritas ulama".
Jadi jauh dari tuduhan mbak yang menganggap mereka memisahkan agama dan
politik. Karena politik itu macam-macam dan luas sekali. Amien Rais dulu
(sebelum terjun dalam politik praktis dan mencalonkan diri jadi Presiden )
membedakan antara "high politics" dan "low politics", barangkali sekedar
membedakan dari istilah di jaman ORBA yang menyebut politik ilmiah dan
politik praktis. Ulama Pesantren Nasional disini menyebut "low politics",
atau politik praktis dengan politik kekuasaan.
Deskripsi masing-masing tentang politik memang masih bisa diperdebatkan.
Namun dapat saya pastikan yang mereka maksud bukanlah sama sekali memisahkan
agama dan politik. Kalau mau kritis, bukankah pernyataan mereka itu sendiri
juga sudah berpolitik ? Yang mereka tolak adalah tindakan meng-ATASNAMA-kan
Islam dan otoritas Ulama untuk politik perebutan kekuasaan.
Hubungan antara agama dan politik memang masih terus diperdebatkan. Tulisan
di KOMPAS hari ini, di halaman 4, tentang "Agama, Negara dan obyektivikasi"
yang membahas polemik antara Denny JA, kandidat PhD dalam ilmu politik dan
HA Sumargono, ketua harian KISDI, menurut saya, menarik untuk dicermati, dan
bisa menjadi bahan diskusi kita. Ini kalau anda berminat untuk diskusi yang
lebih berbobot, dan tidak sekedar mengatasnamakan Islam, dengan
mengandalkan satu ayat ( yang ironisnya salah kutip lagi ).
Saya kutip bagian akhirnya disini :
TENTANG isu negara sekuler, Denny JA dan Sumargono agaknya juga berangkat
dari pijakan yang berbeda. Yang pertama lebih mengacu pada konsep di mana
negara sekuler adalah negara yang netral terhadap agama, sedangkan yang
kedua berangkat dari realitas di mana negara sekuler yang paling demokratis
pun tidak terlepas dari sentimen-sentimen keberagamaan. Hal ini jelas nampak
dari pernyataan Sumargono bahwa menghilangkan sentimen agama dalam politik
tidak mungkin dilakukan, bahkan di negara-negara Barat sekalipun. Pernyataan
pesimistis (meskipun realistis) semacam ini jelas merupakan sebuah
penghalang besar bagi pembangunan sebuah negara demokratis.
Terlepas dari itu, pada tingkat teoretis konsep negara sekuler sebagaimana
dipahami Denny JA tersebut memang masih menyisakan permasalahan krusial,
terutama bila dikaitkan dengan keharusan seorang muslim untuk menaati
agamanya secara kaafah, tidak saja pada aspek akidah dan syariah yang
berdimensi personal, tetapi juga syariah yang berdimensi publik terutama
yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Masalah tersebut semakin terasa
bila locus negara itu berpenduduk mayoritas muslim.
Problem semacam ini sebenarnya cukup realistis karena Islam bukan hanya
agama, tetapi juga komunitas (umat), tidak hanya menyangkut masalah
individual tetapi juga kolektivitas. Agama-pinjam istilah Kuntowijoyo-tidak
hanya menuntut internalisasi nilai yang bersifat individual tetapi juga
memerlukan eksternalisasi sebagai konsekuensi dari yang pertama. Dua hal
tersebut (internalisasi dan eksternalisasi) merupakan dua sisi dari satu
keping mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Pada
tataran eksternalisasi ini yang biasanya menjadi problem. Di satu sisi
kelompok umat Islam ingin menjalankan ajaran agamanya secara ''penuh'',
namun jika hal itu dilakukan akan ''mengancam'' penganut agama yang lain. Di
sinilah letak inti perbedaan Islam versus negara sekuler.
Berbagai macam teori sudah diajukan para pemikir untuk mengurai bagaimana
seharusnya agama (baca, Islam) memposisikan dirinya dalam sebuah negara yang
plural, meskipun teori-teori tersebut tidak selalu memuaskan semua pihak.
Terlepas dari itu, meski perdebatan mengenai agama dan negara masih belum
selesai, tawaran pemikiran Kuntowijoyo (1997) agaknya menarik untuk
diangkat. Kuntowijoyo menawarkan perlunya obyektivikasi terhadap ajaran
agamanya. Obyektivikasi tidak sekadar eksternalisasi dari keyakinan internal
keagamaan tetapi juga konkretisasi. Sesuatu perbuatan bisa dikatakan
obyektif, demikian Kuntowijoyo, bila perbuatan itu dirasakan oleh penganut
agama lain sebagai sesuatu yang natural, tidak sebagai perbuatan keagamaan,
meskipun hal itu sebenarnya merupakan ajaran agama. Dengan proses
obyektivikasi ini maka kekhawatiran sekularisasi dan dominasi satu penganut
agama terhadap agama lain akan hilang. Namun Kuntowijoyo lupa kalau tidak
semua ajaran agama dapat diobyektivikasi.
Dalam kaitan ini agaknya kita perlu membedakan antara fungsi negara dan
fungsi komunitas penganut agama. Ajaran agama (yang tidak terobyektivikasi)
menjadi benar jika diterapkan dalam komunitasnya sendiri, namun jika hal itu
menegara maka akan muncul problem. Karena itulah dalam kondisi di mana
pluralitas agama dalam sebuah negara menjadi kenyataan yang tidak dapat
ditolak, konsep negara modern didorong untuk netral terhadap agama. Artinya,
negara tidak boleh menjadi instrumen kepentingan agama tertentu. Dengan
demikian, ajaran agama hanya dilakukan oleh komunitasnya sendiri, bukan oleh
negara. Negara hanya melakukan ajaran-ajaran yang telah terobyektivikasi dan
menjadi kesepakatan bersama seperti menjalankan pemerintahan atas dasar
keadilan, membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa dan sebagainya.
Kerangka dan konsep tersebut dapat dijalankan dengan baik tentu saja jika
semua pihak dapat menjauhkan diri dari sentimen agama. Dengan demikian sudut
pandang HA Sumargono menjadi tidak populer. Wallahu a'lam bi al-shawab.
(* Rumadi, mahasiswa Pascasarjana (S3) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
salam,
----- Original Message -----
From: Yuni Wilcox <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, June 28, 1999 11:46 PM
Subject: Re: [Re: [Ulama NU menegaskan kesetujuannya akan presiden wanita]]
Saya udah ngaca kok Wan, takwa atau tidak takwa adalah urusan tuhan bukan
urusan saya, saya nggak mempersoalkan ketakwaan mereka. Saya hanya
menyesalkan
mereka begitu teganya memisahkan agama dengan politik, pemerintahan.
Emangnya
MUI cuma disuruh ngurusi zakat, haji dan ibadah lainnya.
Paus aja tokohnya umat katolik sah sah aja memberikan masukkan kepada negara
negara lain, masa MUI nggak boleh memberi masukan. Urusan MUI terkesan mihak
salah satu partai itu resiko. Kalau memang MUI terima suap baru seret mereka
kepengadilan, tapi jangan larang MUI campuri urusan pemerintahan. Anda yang
saya kira lebih tahu agama kayaknya lebih ngerti hal hal seperti ini
khan????????
yuni
Ichwan Ramli <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Mbak Yuni,
ngaca dulu dong. Ingat saya mbak yuni pernah mengemukakan statemen
berdasarkan dalil agama. Eeh begitu di tantang jelasin, malah salah kutip.
Udah gitu pake ngeles nggak ada waktu lagi, dan minta kita-kita pada baca
sendiri.......
Jelas saya ragukan kalau mbak Yuni sampai bisa mastiin.. bahwa K.H Mustofa
Bisri, KH Dr Yusuf Muhammad , .. dll, seperti yang mbak bilang. Tahu nggak
siapa beliau ?
Menurut saya, masalah yang dibicarakan adalah masalah ijtihad, jadi sah-sah
saja kalau ada perbedaan pendapat dan pandangan. Tidak berarti kita boleh
menilai seseorang lebih bertakwa dari yang lainnya karena ijtihad itu.
salam,
----- Original Message -----
From: Yuni Wilcox <[EMAIL PROTECTED]>
To: <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Monday, June 28, 1999 9:06 AM
Subject: Re: [Ulama NU menegaskan kesetujuannya akan presiden wanita]
Wah ini baru "Muslim ala Indonesia". Baru kali ini saya membaca berita
menarik
bahwa ada ulama yang menghimbau tokoh agama (MUI)untuk tidak ikut campur
ikut
memberi masukan dalam hal politik. Pantas umat Islam di Indonesia kebanyakan
pikirannya dangkal dangkal, habis ulama topnya kayak begini
sih...........payah.
Bagaimana mungkin menjadi nasionalis religius seperti yang dia bilang lha
wong
tokoh agamanya nggak boleh cawe cawe politik.
Kalau himbauannya MUI tidak boleh memihak salah satu partai alias bersikap
netral sih nggak jadi masalah, tapi ini himbauannya agar ulama nggak boleh
mencampuri urusan politik, kalau ulamanya yang ikut campur politik itu punya
alasan jelas apalagi dengan pedoman agama apalagi sebagai bagian dari
tanggung
jawab mereka sebagai seorang ulama ya seharusnya mereka itu berfikir sedikit
sebelum nyerocos di depan wartawan.
Saya berani pastikan Quran yang dibaca dan yang dijelaskan kepada santrinya
hanya Quran yang menjelaskan shalat, puasa, zakat dan haji, sisanya di
manipulasi. Ulama semacam ini biasanya yang paling bangga kalau dipanggil
kyai, dicium tangannya. Santrinya banyak, jago baca dan menterjemahkan Quran
akan tetapi nggak satupun yang nyantol di hati mereka. Paling paling cuma
diotak dan kalau ada isu ada ummat yang menghina salah satu santrinya,
mereka
beramai ramai ngeroyok atau bakar gereja atau peribadatan lainnya. Karena
itu
yang mereka dapatkan dari ulama ulama yang berpikiran sempit.
Lagian ulama yang hadir cuma 50 orang berani beraninya menyebut Nasional.
Wah ..wah payah pak kyai..........
yuni
Blucer Rajagukguk <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Berikut pendapat ulama pesantren nasional yang mencoba mengingatkan MUI
akan keterlibatannya yang terlalu jauh dalam menggolkan presiden yang
dimauinya dan menentang presiden yang tidak disukainya.
Senin, 28 Juni 1999
Ulama Pesantren tentang Pertarungan
Politik Kekuasaan
MUI Jangan Terlibat
Rembang, Kompas
Ulama Pesantren Nasional (UPN) meminta
organisasi
kemasyarakatan dan keagamaan, termasuk
Majelis Ulama Indonesia
(MUI), untuk menahan diri dari
keterlibatan dalam pertarungan politik
kekuasaan melalui pernyataan, fatwa,
maupun aksi-aksi yang
mengatasnamakan Islam dan otoritas
ulama. Padahal secara amat
kentara bertendensi mengusung
kepentingan kelompok atau aktor
politik tertentu dalam perebutan
kekuasaan. Demikian satu dari
sembilan butir seruan UPN yang
diumumkan di Pondok Pesantren
(Ponpes) Roudlutut Tholibin Rembang,
Jawa Tengah, Sabtu (26/6)
petang. Acara yang dimulai sekitar
pukul 11.00 itu dibuka oleh
pimpinan Ponpes Roudlutut Tholibin,
Mustofa Bisri. Ia
menyampaikan permohonan maaf karena
kakaknya (Kholil Bisri)
berhalangan hadir, karena sakit.
Pertemuan para ulama Nahdlatul Ulama
(NU) tersebut berjalan
lancar, yang diselingi humor-humor
politik yang menggelitik. Meski
tidak dituangkan dalam bentuk seruan,
sebagian besar peserta
Forum Silaturrohim itu sepakat tidak
lagi mempersoalkan wanita
presiden.
Seruan UPN itu didorong munculnya
perkembangan politik dalam
negeri, yang ternyata menimbulkan
konflik antarkelompok,
manipulasi/sentimen agama, sentimen
primordial, sehingga
mengancam sendi-sendi kehidupan
masyarakat. Seperti partai
pro-status quo yang mencalonkan BJ
Habibie sebagai presiden,
gerakan anti-Megawati dengan
mengedepankan isu gender yang
dikaitkan dengan fiqih Islam tentang
siyasah dan tidak bolehnya
perempuan menjadi presiden.
Sebelum sembilan butir seruan itu
dibahas satu demi satu, sekitar
50 peserta Dauroh Siyasiyah (Forum
Silaturrohim Ulama) terbatas
Jawa-Madura-Bali-Sumatera itu diberikan
kesempatan untuk
menyampaikan pandangannya.
Salah gunakan Islam
Mereka menyebutkan, keterlibatan
politik yang sembrono, di
samping dapat membahayakan keutuhan
bangsa, juga
kontraproduktif, bahkan mementahkan
ikhtiar-ikhtiar yang sepanjang
hidup digeluti ulama pesantren dalam
mengemong, membimbing
masyarakat menuju kehidupan bersama
yang tenteram dan
harmonis.
Ulama Pesantren menyerukan kepada
segenap komponen bangsa
untuk mendukung sepenuhnya gerakan
reformasi total dan
demokratisasi politik, dengan
mengembangkan sikap yang lebih
dewasa dalam pergaulan politik,
berbangsa, dan bernegara.
"Kepada semua kelompok yang
berkepentingan dalam perebutan
kekuasaan, kursi kepresidenan dan
perebutan posisi politik strategis
lainnya senantiasa mengingat kepada
Allah Yang Maha Kuasa dan
Maha Mengetahui," kata mereka.
Diserukan pula, kepada segenap umat
beragama untuk senantiasa
menjaga kejujuran, keikhlasan dalam
beragama, yang berarti jujur
dan ikhlas pada hal-hal yang menyangkut
Allah Sang Pencipta.
Ulama Pesantren amat menyesalkan
tindakan-tindakan memperalat
dan menyalahgunakan Islam untuk
kepentingan politik kekuasaan.
Sebelum berbagai platform dan ikhtiar
strategis, prasyarat kunci
untuk mencari jalan keluar dari
kompleksitas permasalahan yang
membelit bangsa ini, agar semua pihak
bahu-membahu
melaksanakan apa pun yang perlu
dilaksanakan untuk
menyelamatkan bangsa dan negara, serta
membangun masa depan
yang lebih baik.
Ulama Pesantren menyerukan kepada semua
pihak untuk
"menyerahkan dan mempercayakan
sepenuhnya kepada MPR yang
sah hasil Pemilu 1999." Para ulama juga
menitipkan pesan kepada
mereka yang didaulat untuk mewakili
rakyat, agar menggunakan
pertimbangan yang jernih, obyektif,
jujur dan adil, dalam mengambil
setiap keputusan. Tidak menyerahkan
pengelolaan urusan apa pun
kecuali kepada ahlinya.
Mereka juga berpendapat, membentuk
pemerintahan baru lebih
ringan keburukannya dibanding
mempertahankan pemerintahan
lama. Karena itu, UPN mengimbau kepada
bangsa ini agar memilih
alternatif yang paling ringan
keburukannya. Mendahulukan
pencegahan risiko dan ancaman kerugian
yang nyata-nyata di depan
mata, ketimbang mengejar manfaat yang
belum terjamin wujudnya.
Akhirnya di tengah keadaan serba sulit
dan keterbatasan daya
upaya, UPN mengajak seluruh masyarakat,
khususnya kaum
muslimin untuk menguatkan tadlorru,
mendekatkan diri dan
memohon pertolongan Tuhan. Semoga
bangsa Indonesia diampuni
dan diselamatkan.
Permainkan nama Tuhan
Menurut keterangan salah seorang
pemrakarsa pertemuan tersebut,
KH Mustofa Bisri (Gus Mus), seperti
dikutip Antara, upaya
kelompok-kelompok politik mempermainkan
nama Tuhan (Islam) itu
sudah begitu menggejala, terutama
menjelang Sidang Umum (SU)
MPR.
Apalagi yang lebih praktis, lanjut Gus
Mus, pencalonan presiden juga
sangat dominan mengeksploitasi agama.
"Sekarang ini, sudah
banyak tamu yang datang kepada ulama
dengan membawa idiom
Gusti Allah. Bahkan, MUI pun
ikut-ikutan dalam percaturan
kepentingan politik," katanya.
Kalau begitu caranya, orang akan mudah
menghalalkan segala cara
untuk mencapai kepentingannya. Ini
sangat rawan dan
mengkhawatirkan masa depan bangsa
kita," tegas pengurus
Pengurus Besar NU itu.
Para ulama, menurut dia, berkewajiban
untuk menepuk pundak para
elite politik dan kelompok kepentingan
agar tidak mengorbankan
kepentingan bangsa untuk kepentingan
kelompoknya.
"Bukti sudah menunjukkan bahwa para
elite politik tidak pernah lagi
berbicara Indonesia, tetapi berbicara
kepentingan pribadi dan
kelompoknya. Ini yang harus ditepuk
pundaknya," lanjut Gus Mus.
Senada dengan Gus Mus, KH Dr Yusuf
Muhammad, juga
mengisyaratkan ancaman disintegrasi
bangsa dimulai dari kalangan
elite politik. Dia menyerukan, agar
masyarakat sadar dengan nasib
bangsa saat ini dan dia mengharapkan
semuanya berpikiran untuk
menciptakan Indonesia sebagai negara
nasionalis religius.
Untuk menuju ke arah sana, kiai muda NU
asal Jember itu menyebut
tiga syarat minimal, yakni komitmen
kepada nation state (negara
bangsa), integrasi atau keutuhan
bangsa, dan upaya penyelamatan
Indonesia oleh mereka yang merasa
memiliki Indonesia masa depan.
(sup/Ant)
____________________________________________________________________
Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at
http://webmail.netscape.com.
____________________________________________________________________
Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at
http://webmail.netscape.com.
