Pandangan yang obyektif dan rasional. Saya kira dalam negara majemuk, setiap
keputusan yang bersifat nasional (mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat),
seperti pemilihan presiden, janganlah sampai mengancam kelompok lain. Saya
setuju dengan pendapat Sumargono bahwa menghilangkan sentimen agama dalam
politik tidak mungkin dilakukan, tapi ini bukan berarti bahwa sentimen agama
malah digembar-gemborkan, bahkan terasa menjadi ancaman kelompok lain, seperti
ucapan AM Syaefuddin tentang pemimpin Hindu, ataupun fatwa MUI yang didukung
penuh oleh Hamzah Haz tentang presiden perempuan.
Saya petik lagi kalimat yang saya anggap penting:
"Negara tidak boleh menjadi instrumen kepentingan agama tertentu. Dengan
demikian, ajaran agama hanya dilakukan oleh komunitasnya sendiri, bukan
oleh
negara. Negara hanya melakukan ajaran-ajaran yang telah terobyektivikasi
dan
menjadi kesepakatan bersama seperti menjalankan pemerintahan atas dasar
keadilan, membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa dan
sebagainya".
Inilah sekali lagi kesalahan beberapa tokoh kaliber nasional yang saya sebut
diatas. Mereka lupa bahwa telah terjadi kesepakatan bersama antara komunitas
yang berbeda yang telah dituangkan dalam UUD 1945. Inilah aturan main yang
dipakai negara kita sampai sekarang. Jika memang perlu disempurnakan, silahkan
sempurnakan dengan persetujuan wakil rakyat sesuai syarat-syaratnya. Terbiasa
buat aturan main sendiri hanya menghancurkan aturan hukum yang telah dibuat
bersama. Kalau sudah begini, apalah gunanya lagi kita punya aturan hukum.
Ichwan Ramli wrote:
> mbak Yuni,
>
> Saya rasa mbak Yuni, terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa menelaah benar
> apa yang dikemukakan oleh Ulama Pesantren Nasional.
>
> Yang diminta oleh mereka adalah agar MUI dan lembaga-lembaga keagamaan lain
> untuk " Menahan diri dari keterlibatan dalam PERTARUNGAN POLITIK KEKUASAAN
> melalui pernyataan, fatwa maupun aksi-aksi yang mengatasnamakan Islam dan
> otoritas ulama".
>
> Jadi jauh dari tuduhan mbak yang menganggap mereka memisahkan agama dan
> politik. Karena politik itu macam-macam dan luas sekali. Amien Rais dulu
> (sebelum terjun dalam politik praktis dan mencalonkan diri jadi Presiden )
> membedakan antara "high politics" dan "low politics", barangkali sekedar
> membedakan dari istilah di jaman ORBA yang menyebut politik ilmiah dan
> politik praktis. Ulama Pesantren Nasional disini menyebut "low politics",
> atau politik praktis dengan politik kekuasaan.
>
> Deskripsi masing-masing tentang politik memang masih bisa diperdebatkan.
> Namun dapat saya pastikan yang mereka maksud bukanlah sama sekali memisahkan
> agama dan politik. Kalau mau kritis, bukankah pernyataan mereka itu sendiri
> juga sudah berpolitik ? Yang mereka tolak adalah tindakan meng-ATASNAMA-kan
> Islam dan otoritas Ulama untuk politik perebutan kekuasaan.
>
> Hubungan antara agama dan politik memang masih terus diperdebatkan. Tulisan
> di KOMPAS hari ini, di halaman 4, tentang "Agama, Negara dan obyektivikasi"
> yang membahas polemik antara Denny JA, kandidat PhD dalam ilmu politik dan
> HA Sumargono, ketua harian KISDI, menurut saya, menarik untuk dicermati, dan
> bisa menjadi bahan diskusi kita. Ini kalau anda berminat untuk diskusi yang
> lebih berbobot, dan tidak sekedar mengatasnamakan Islam, dengan
> mengandalkan satu ayat ( yang ironisnya salah kutip lagi ).
>
> Saya kutip bagian akhirnya disini :
>
> TENTANG isu negara sekuler, Denny JA dan Sumargono agaknya juga berangkat
> dari pijakan yang berbeda. Yang pertama lebih mengacu pada konsep di mana
> negara sekuler adalah negara yang netral terhadap agama, sedangkan yang
> kedua berangkat dari realitas di mana negara sekuler yang paling demokratis
> pun tidak terlepas dari sentimen-sentimen keberagamaan. Hal ini jelas nampak
> dari pernyataan Sumargono bahwa menghilangkan sentimen agama dalam politik
> tidak mungkin dilakukan, bahkan di negara-negara Barat sekalipun. Pernyataan
> pesimistis (meskipun realistis) semacam ini jelas merupakan sebuah
> penghalang besar bagi pembangunan sebuah negara demokratis.
>
> Terlepas dari itu, pada tingkat teoretis konsep negara sekuler sebagaimana
> dipahami Denny JA tersebut memang masih menyisakan permasalahan krusial,
> terutama bila dikaitkan dengan keharusan seorang muslim untuk menaati
> agamanya secara kaafah, tidak saja pada aspek akidah dan syariah yang
> berdimensi personal, tetapi juga syariah yang berdimensi publik terutama
> yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam. Masalah tersebut semakin terasa
> bila locus negara itu berpenduduk mayoritas muslim.
>
> Problem semacam ini sebenarnya cukup realistis karena Islam bukan hanya
> agama, tetapi juga komunitas (umat), tidak hanya menyangkut masalah
> individual tetapi juga kolektivitas. Agama-pinjam istilah Kuntowijoyo-tidak
> hanya menuntut internalisasi nilai yang bersifat individual tetapi juga
> memerlukan eksternalisasi sebagai konsekuensi dari yang pertama. Dua hal
> tersebut (internalisasi dan eksternalisasi) merupakan dua sisi dari satu
> keping mata uang yang tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Pada
> tataran eksternalisasi ini yang biasanya menjadi problem. Di satu sisi
> kelompok umat Islam ingin menjalankan ajaran agamanya secara ''penuh'',
> namun jika hal itu dilakukan akan ''mengancam'' penganut agama yang lain. Di
> sinilah letak inti perbedaan Islam versus negara sekuler.
>
> Berbagai macam teori sudah diajukan para pemikir untuk mengurai bagaimana
> seharusnya agama (baca, Islam) memposisikan dirinya dalam sebuah negara yang
> plural, meskipun teori-teori tersebut tidak selalu memuaskan semua pihak.
> Terlepas dari itu, meski perdebatan mengenai agama dan negara masih belum
> selesai, tawaran pemikiran Kuntowijoyo (1997) agaknya menarik untuk
> diangkat. Kuntowijoyo menawarkan perlunya obyektivikasi terhadap ajaran
> agamanya. Obyektivikasi tidak sekadar eksternalisasi dari keyakinan internal
> keagamaan tetapi juga konkretisasi. Sesuatu perbuatan bisa dikatakan
> obyektif, demikian Kuntowijoyo, bila perbuatan itu dirasakan oleh penganut
> agama lain sebagai sesuatu yang natural, tidak sebagai perbuatan keagamaan,
> meskipun hal itu sebenarnya merupakan ajaran agama. Dengan proses
> obyektivikasi ini maka kekhawatiran sekularisasi dan dominasi satu penganut
> agama terhadap agama lain akan hilang. Namun Kuntowijoyo lupa kalau tidak
> semua ajaran agama dapat diobyektivikasi.
>
> Dalam kaitan ini agaknya kita perlu membedakan antara fungsi negara dan
> fungsi komunitas penganut agama. Ajaran agama (yang tidak terobyektivikasi)
> menjadi benar jika diterapkan dalam komunitasnya sendiri, namun jika hal itu
> menegara maka akan muncul problem. Karena itulah dalam kondisi di mana
> pluralitas agama dalam sebuah negara menjadi kenyataan yang tidak dapat
> ditolak, konsep negara modern didorong untuk netral terhadap agama. Artinya,
> negara tidak boleh menjadi instrumen kepentingan agama tertentu. Dengan
> demikian, ajaran agama hanya dilakukan oleh komunitasnya sendiri, bukan oleh
> negara. Negara hanya melakukan ajaran-ajaran yang telah terobyektivikasi dan
> menjadi kesepakatan bersama seperti menjalankan pemerintahan atas dasar
> keadilan, membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa dan sebagainya.
>
> Kerangka dan konsep tersebut dapat dijalankan dengan baik tentu saja jika
> semua pihak dapat menjauhkan diri dari sentimen agama. Dengan demikian sudut
> pandang HA Sumargono menjadi tidak populer. Wallahu a'lam bi al-shawab.
>
> (* Rumadi, mahasiswa Pascasarjana (S3) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
>
> salam,
>
> ----- Original Message -----
> From: Yuni Wilcox <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <[EMAIL PROTECTED]>
> Sent: Monday, June 28, 1999 11:46 PM
> Subject: Re: [Re: [Ulama NU menegaskan kesetujuannya akan presiden wanita]]
>
> Saya udah ngaca kok Wan, takwa atau tidak takwa adalah urusan tuhan bukan
> urusan saya, saya nggak mempersoalkan ketakwaan mereka. Saya hanya
> menyesalkan
> mereka begitu teganya memisahkan agama dengan politik, pemerintahan.
> Emangnya
> MUI cuma disuruh ngurusi zakat, haji dan ibadah lainnya.
>
> Paus aja tokohnya umat katolik sah sah aja memberikan masukkan kepada negara
> negara lain, masa MUI nggak boleh memberi masukan. Urusan MUI terkesan mihak
> salah satu partai itu resiko. Kalau memang MUI terima suap baru seret mereka
> kepengadilan, tapi jangan larang MUI campuri urusan pemerintahan. Anda yang
> saya kira lebih tahu agama kayaknya lebih ngerti hal hal seperti ini
> khan????????
>
> yuni
>
> Ichwan Ramli <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Mbak Yuni,
>
> ngaca dulu dong. Ingat saya mbak yuni pernah mengemukakan statemen
> berdasarkan dalil agama. Eeh begitu di tantang jelasin, malah salah kutip.
> Udah gitu pake ngeles nggak ada waktu lagi, dan minta kita-kita pada baca
> sendiri.......
> Jelas saya ragukan kalau mbak Yuni sampai bisa mastiin.. bahwa K.H Mustofa
> Bisri, KH Dr Yusuf Muhammad , .. dll, seperti yang mbak bilang. Tahu nggak
> siapa beliau ?
>
> Menurut saya, masalah yang dibicarakan adalah masalah ijtihad, jadi sah-sah
> saja kalau ada perbedaan pendapat dan pandangan. Tidak berarti kita boleh
> menilai seseorang lebih bertakwa dari yang lainnya karena ijtihad itu.
>
> salam,
>
> ----- Original Message -----
> From: Yuni Wilcox <[EMAIL PROTECTED]>
> To: <[EMAIL PROTECTED]>
> Sent: Monday, June 28, 1999 9:06 AM
> Subject: Re: [Ulama NU menegaskan kesetujuannya akan presiden wanita]
>
> Wah ini baru "Muslim ala Indonesia". Baru kali ini saya membaca berita
> menarik
> bahwa ada ulama yang menghimbau tokoh agama (MUI)untuk tidak ikut campur
> ikut
> memberi masukan dalam hal politik. Pantas umat Islam di Indonesia kebanyakan
> pikirannya dangkal dangkal, habis ulama topnya kayak begini
> sih...........payah.
>
> Bagaimana mungkin menjadi nasionalis religius seperti yang dia bilang lha
> wong
> tokoh agamanya nggak boleh cawe cawe politik.
>
> Kalau himbauannya MUI tidak boleh memihak salah satu partai alias bersikap
> netral sih nggak jadi masalah, tapi ini himbauannya agar ulama nggak boleh
> mencampuri urusan politik, kalau ulamanya yang ikut campur politik itu punya
> alasan jelas apalagi dengan pedoman agama apalagi sebagai bagian dari
> tanggung
> jawab mereka sebagai seorang ulama ya seharusnya mereka itu berfikir sedikit
> sebelum nyerocos di depan wartawan.
>
> Saya berani pastikan Quran yang dibaca dan yang dijelaskan kepada santrinya
> hanya Quran yang menjelaskan shalat, puasa, zakat dan haji, sisanya di
> manipulasi. Ulama semacam ini biasanya yang paling bangga kalau dipanggil
> kyai, dicium tangannya. Santrinya banyak, jago baca dan menterjemahkan Quran
> akan tetapi nggak satupun yang nyantol di hati mereka. Paling paling cuma
> diotak dan kalau ada isu ada ummat yang menghina salah satu santrinya,
> mereka
> beramai ramai ngeroyok atau bakar gereja atau peribadatan lainnya. Karena
> itu
> yang mereka dapatkan dari ulama ulama yang berpikiran sempit.
>
> Lagian ulama yang hadir cuma 50 orang berani beraninya menyebut Nasional.
>
> Wah ..wah payah pak kyai..........
>
> yuni
>
> Blucer Rajagukguk <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Berikut pendapat ulama pesantren nasional yang mencoba mengingatkan MUI
> akan keterlibatannya yang terlalu jauh dalam menggolkan presiden yang
> dimauinya dan menentang presiden yang tidak disukainya.
>
> Senin, 28 Juni 1999
>
> Ulama Pesantren tentang Pertarungan
> Politik Kekuasaan
> MUI Jangan Terlibat
>
> Rembang, Kompas
>
> Ulama Pesantren Nasional (UPN) meminta
> organisasi
> kemasyarakatan dan keagamaan, termasuk
> Majelis Ulama Indonesia
> (MUI), untuk menahan diri dari
> keterlibatan dalam pertarungan politik
> kekuasaan melalui pernyataan, fatwa,
> maupun aksi-aksi yang
> mengatasnamakan Islam dan otoritas
> ulama. Padahal secara amat
> kentara bertendensi mengusung
> kepentingan kelompok atau aktor
> politik tertentu dalam perebutan
> kekuasaan. Demikian satu dari
> sembilan butir seruan UPN yang
> diumumkan di Pondok Pesantren
> (Ponpes) Roudlutut Tholibin Rembang,
> Jawa Tengah, Sabtu (26/6)
> petang. Acara yang dimulai sekitar
> pukul 11.00 itu dibuka oleh
> pimpinan Ponpes Roudlutut Tholibin,
> Mustofa Bisri. Ia
> menyampaikan permohonan maaf karena
> kakaknya (Kholil Bisri)
> berhalangan hadir, karena sakit.
>
> Pertemuan para ulama Nahdlatul Ulama
> (NU) tersebut berjalan
> lancar, yang diselingi humor-humor
> politik yang menggelitik. Meski
> tidak dituangkan dalam bentuk seruan,
> sebagian besar peserta
> Forum Silaturrohim itu sepakat tidak
> lagi mempersoalkan wanita
> presiden.
>
> Seruan UPN itu didorong munculnya
> perkembangan politik dalam
> negeri, yang ternyata menimbulkan
> konflik antarkelompok,
> manipulasi/sentimen agama, sentimen
> primordial, sehingga
> mengancam sendi-sendi kehidupan
> masyarakat. Seperti partai
> pro-status quo yang mencalonkan BJ
> Habibie sebagai presiden,
> gerakan anti-Megawati dengan
> mengedepankan isu gender yang
> dikaitkan dengan fiqih Islam tentang
> siyasah dan tidak bolehnya
> perempuan menjadi presiden.
>
> Sebelum sembilan butir seruan itu
> dibahas satu demi satu, sekitar
> 50 peserta Dauroh Siyasiyah (Forum
> Silaturrohim Ulama) terbatas
> Jawa-Madura-Bali-Sumatera itu diberikan
> kesempatan untuk
> menyampaikan pandangannya.
>
> Salah gunakan Islam
>
> Mereka menyebutkan, keterlibatan
> politik yang sembrono, di
> samping dapat membahayakan keutuhan
> bangsa, juga
> kontraproduktif, bahkan mementahkan
> ikhtiar-ikhtiar yang sepanjang
> hidup digeluti ulama pesantren dalam
> mengemong, membimbing
> masyarakat menuju kehidupan bersama
> yang tenteram dan
> harmonis.
>
> Ulama Pesantren menyerukan kepada
> segenap komponen bangsa
> untuk mendukung sepenuhnya gerakan
> reformasi total dan
> demokratisasi politik, dengan
> mengembangkan sikap yang lebih
> dewasa dalam pergaulan politik,
> berbangsa, dan bernegara.
>
> "Kepada semua kelompok yang
> berkepentingan dalam perebutan
> kekuasaan, kursi kepresidenan dan
> perebutan posisi politik strategis
> lainnya senantiasa mengingat kepada
> Allah Yang Maha Kuasa dan
> Maha Mengetahui," kata mereka.
>
> Diserukan pula, kepada segenap umat
> beragama untuk senantiasa
> menjaga kejujuran, keikhlasan dalam
> beragama, yang berarti jujur
> dan ikhlas pada hal-hal yang menyangkut
> Allah Sang Pencipta.
> Ulama Pesantren amat menyesalkan
> tindakan-tindakan memperalat
> dan menyalahgunakan Islam untuk
> kepentingan politik kekuasaan.
>
> Sebelum berbagai platform dan ikhtiar
> strategis, prasyarat kunci
> untuk mencari jalan keluar dari
> kompleksitas permasalahan yang
> membelit bangsa ini, agar semua pihak
> bahu-membahu
> melaksanakan apa pun yang perlu
> dilaksanakan untuk
> menyelamatkan bangsa dan negara, serta
> membangun masa depan
> yang lebih baik.
>
> Ulama Pesantren menyerukan kepada semua
> pihak untuk
> "menyerahkan dan mempercayakan
> sepenuhnya kepada MPR yang
> sah hasil Pemilu 1999." Para ulama juga
> menitipkan pesan kepada
> mereka yang didaulat untuk mewakili
> rakyat, agar menggunakan
> pertimbangan yang jernih, obyektif,
> jujur dan adil, dalam mengambil
> setiap keputusan. Tidak menyerahkan
> pengelolaan urusan apa pun
> kecuali kepada ahlinya.
>
> Mereka juga berpendapat, membentuk
> pemerintahan baru lebih
> ringan keburukannya dibanding
> mempertahankan pemerintahan
> lama. Karena itu, UPN mengimbau kepada
> bangsa ini agar memilih
> alternatif yang paling ringan
> keburukannya. Mendahulukan
> pencegahan risiko dan ancaman kerugian
> yang nyata-nyata di depan
> mata, ketimbang mengejar manfaat yang
> belum terjamin wujudnya.
>
> Akhirnya di tengah keadaan serba sulit
> dan keterbatasan daya
> upaya, UPN mengajak seluruh masyarakat,
> khususnya kaum
> muslimin untuk menguatkan tadlorru,
> mendekatkan diri dan
> memohon pertolongan Tuhan. Semoga
> bangsa Indonesia diampuni
> dan diselamatkan.
>
> Permainkan nama Tuhan
>
> Menurut keterangan salah seorang
> pemrakarsa pertemuan tersebut,
> KH Mustofa Bisri (Gus Mus), seperti
> dikutip Antara, upaya
> kelompok-kelompok politik mempermainkan
> nama Tuhan (Islam) itu
> sudah begitu menggejala, terutama
> menjelang Sidang Umum (SU)
> MPR.
>
> Apalagi yang lebih praktis, lanjut Gus
> Mus, pencalonan presiden juga
> sangat dominan mengeksploitasi agama.
> "Sekarang ini, sudah
> banyak tamu yang datang kepada ulama
> dengan membawa idiom
> Gusti Allah. Bahkan, MUI pun
> ikut-ikutan dalam percaturan
> kepentingan politik," katanya.
>
> Kalau begitu caranya, orang akan mudah
> menghalalkan segala cara
> untuk mencapai kepentingannya. Ini
> sangat rawan dan
> mengkhawatirkan masa depan bangsa
> kita," tegas pengurus
> Pengurus Besar NU itu.
>
> Para ulama, menurut dia, berkewajiban
> untuk menepuk pundak para
> elite politik dan kelompok kepentingan
> agar tidak mengorbankan
> kepentingan bangsa untuk kepentingan
> kelompoknya.
>
> "Bukti sudah menunjukkan bahwa para
> elite politik tidak pernah lagi
> berbicara Indonesia, tetapi berbicara
> kepentingan pribadi dan
> kelompoknya. Ini yang harus ditepuk
> pundaknya," lanjut Gus Mus.
>
> Senada dengan Gus Mus, KH Dr Yusuf
> Muhammad, juga
> mengisyaratkan ancaman disintegrasi
> bangsa dimulai dari kalangan
> elite politik. Dia menyerukan, agar
> masyarakat sadar dengan nasib
> bangsa saat ini dan dia mengharapkan
> semuanya berpikiran untuk
> menciptakan Indonesia sebagai negara
> nasionalis religius.
>
> Untuk menuju ke arah sana, kiai muda NU
> asal Jember itu menyebut
> tiga syarat minimal, yakni komitmen
> kepada nation state (negara
> bangsa), integrasi atau keutuhan
> bangsa, dan upaya penyelamatan
> Indonesia oleh mereka yang merasa
> memiliki Indonesia masa depan.
> (sup/Ant)
>
> ____________________________________________________________________
> Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at
> http://webmail.netscape.com.
>
> ____________________________________________________________________
> Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at
> http://webmail.netscape.com.
