Re: Hantu Deadlock (RE: Ulama NU menegaskan kesetujuannya akan pr esiden wanita)

[Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia)]

Bung Ridwan,

Kalau dikatakan MS sudah tentu mendapat suara terbanyak pada SUMPR masih
terlalu dini. Memang PDIP meraih kursi terbanyak namun bukan suara terbanyak
dan mayoritas (351). Dapat saja MS terhadang oleh koalisi PGK dan
sempalannya.

Yang masalah mengapa mesti meributkan pencalonan MS. Sekalipun PDIP
mencalonkan MS (ini sah-sah saja, lha wong MS itu big boss-nya PDIP) belum
tentu dapat menyaingi suara untuk BJH. Setiap partai berhak mencalonkan
siapa saja termasuk saya. Kemudian tinggal diadu saja lewat voting.
Sederhana bukan? Tidak bakal terjadi "deadlock" yang saya anggap sangat
mengada-ada. Lagipula untuk apa mencalonkan orang lain yang tak memeras
keringat dalam hingar-bingar kampanye.

Wassalam,
Efron

-----Original Message-----
From:   bRidWaN [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
Sent:   Tuesday, 29 June, 1999 23:14 PM
To:     [EMAIL PROTECTED]
Subject:        Re: Hantu Deadlock (RE: Ulama NU menegaskan kesetujuannya
akan presiden wanita)

Kalau setiap Partai 'konsisten' menjagokan Capresnya,
ya sudah tentu MS yang akan mendapat suara terbanyak.
Cuma belum apa-apa Capres dari PPP sudah menjilat ludahnya
sendiri....:)

Salam,
bRidWaN


At 09:02 AM 6/29/99 +0700, Efron Dwi Poyo (Amoseas Indonesia) wrote:
>Akur deh Bung Blucer. Banyak orang sudah ketakutan pada hantu deadlock.
>Padahal pemilihan presiden adalah barang yang SANGAT-SANGAT SEDERHANA.
>Belum-belum sudah takut kalau buntu. Di UUD (1945) jelas disebutkan
>"presiden dipilih dengan suara terbanyak". Voting-lah jawabannya.
>
>Terserah si badut Hamzah Haz kalau mau menolak MS. Lha kalau PDIP
>mencalonkannya, mengapa tidak? Ya diadu saja dengan calon lainnya lewat
>voting. Sangat sederhana. Lagi pula peluang MS masih 50-50.
>
>Wassalam,
>Efron


>-----Original Message-----
>From:   Blucer Rajagukguk [SMTP:[EMAIL PROTECTED]]
>Sent:   Tuesday, 29 June, 1999 8:36 AM
>To:     [EMAIL PROTECTED]
>Subject:        Re: Ulama NU menegaskan kesetujuannya akan presiden wanita
>
>Jalan terakhir adalah voting. Yang terpenting yang kalah voting harus bisa
>menerima yang menang, bukan malah marah. Kalau tidak, mending tidak usah
>pemilu, tidak usah ada wakil rakyat. Fatwa MUI ini sudah jelas
>inkonstitusional
>dan tidak menghargai kesepakatan nasional. Hamzah Haz selaku ketua PPP juga
>jelas tidak mengerti UUD 1945. Kesian itu lembaga non-muslim, meringkuk
>pucat
>ketakutan tidak berani bersuara.
>
>Nasrullah Idris wrote:
>
>> Semakin jelas bahwa di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat
>> tentang"boleh tidaknya" wanita jadi presiden.
>> Apakah bisa sampai menjelang SU-MPR mereka memperoleh kesepakatan
pendapat
>> dalam hal ini ? Kalau tidak ya bagaimana jalan keluarnya ? Apakah
>diabaikan
>> saja salah satu kelompoknya ?
>>
>> Salam,
>>
>> Nasrullah Idris
>
>