Saya setuju dengan bung Jaya, memang si Aberson ini kayak anak kecil yang mau walk out karena nggak di kasih permen. Saya juga nggak habis pikir pola pikir orang orang seperti ini, sama sekali nggak menghormati tata negara Indonesia. Kalau mau merubah system politik ya jauh jauh hari sebelum pemilu, diatur, aturan mainnya itu bagaimana. Bukannya sekarang ini setelah pemilu berjalan, aturan main sudah ada demikian rupa, mau mbelot katanya aturan mainnya nggak bener. yuni FNU Brawijaya <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Lha orang kayak gini kok dijadikan caleg nomor 4. Kalau mau menghendaki rakyat benar-benar berdaulat dalam memilih presiden, sudah barang tentu UUD45 juga mesti diganti. Biar saja rakyat memilih langsung presidennya. Caranya ya sudah barang tentu ngganti dulu UUD yg ngatur. Sekarang maunya nggak ngganti UUD, tapi mau meniadakan peran MPR. Lha kalau MPR cuman jadi cap jempol ya sudah dibubarin saja. Ini baru melihat peluang kalah voting saja sudah sibuk. Nanti kalo voting menang baru kaok-kaok bahwa bentuk voting adalah yg paling demokratis. Model-model bunglon kayak gini kok ya masih ada. Kemarin mereka-mereka sepakat kalo faktor pembagi suara berbeda-beda, di mana suara di Jawa faktornya lebih besar. Waktu belum tahu bakal panen di Jawa lalu sibuk nuntut tentang pemerataan wakil rakyat dari luar Jawa. Giliran dengan tata cara ini disusul parte lain lalu sibuk menggunakan isu jumlah absolut 23 juta pemilih.... Orang sudah mau masuk liang kubur kok ya nggak malu sama anak kecil yang kalo eker-ekeran sama persis dengan dia. Caranya gini mending PKB sama PAN ndak usah ikut-ikut dengan pemerintahan PDIP sajalah. Biar saja PDIP menang....ndak apa-apa. Yang penting ndak usah ikut-ikut dosa dan plin-plan kayak Aberson si lholhak-lholok ini...... Hih...ngisin-ngisini waris saja.... '--------------suara merdeka---------- Tolak Voting Secara terpisah tokoh PDI Perjuangan, Aberson Marle Sihaloho, berpendapat PDI Perjuangan sebaiknya menolak ajakan pemungutan suara atau voting, jika hal itu ditawarkan dalam sidang umum MPR mendatang. 'Kami akan menolak pemungutan suara, kalau mereka memaksa kami akan walk out,'' katanya kepada wartawan di press room Gedung DPR, kemarin. Tentang alasan penolakan, calon legislatif (caleg) nomor empat dari DKI Jakarta (caleg jadi) itu menjelaskan, sidang umum MPR mendatang seharusnya tinggal menetapkan kehendak rakyat mengenai calon presiden. ''Karena rakyatlah yang berdaulat, bukan MPR,'' imbuh dia. Kini rakyat yang berdaulat telah melaksanakan hak melalui pemilu, dan 23,5 juta memilih Megawati sebagai calon presiden melalui PDI Perjuangan. Dia mengatakan, hasil itu merupakan suara terbesar dibandingkan dengan perolehan suara partai lain. (D19,bu,nas-50g) ____________________________________________________________________ Get your own FREE, personal Netscape WebMail account today at http://webmail.netscape.com.
