Walaupun PK katanya tidak memenuhi target suara di Pemilu dan disebut partai yang masih "bayi", Saya memandang tidak demikian halnya. Sikap PK yang konsisten untuk menghapus KKN, hingga riil di KPU, dan mempunyai basis massanya yaitu mahasiswa maka PK merupakan partai yang sukses di pemilu dan memiliki prospek baik yad. Jadi, partai gurem yang terlihat sebagai BADUT di KPU akan dapat terlihat jelas menurut Saya ( misalnya: P.Republik,PARI,dan P.Krisna). salam FRAREV On Wed, 7 Jul 1999, Mohammad Rosadi wrote: > Petikan wawancara dengan wakil Partai Keadilan di KPU > Mustafa Kamal : Kalau Kalah Harus Lapang Dada > WAWANCARA > ---------------------------------------------------------------------- > SALAH satu anggota KPU yang terang-terangan mencium adanya KKN > (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di lembaga tersebut adalah Mustafa > Kamal, wakil Partai Keadilan (PK) di KPU. Alumnus Fakultas Sastra, > Jurusan Sejarah UI lulusan 1995 juga mengungkapkan bukti otentik > adanya ketidakberesan dana-dana yang ada di KPU. Berikut petikan > wawancara Ade Alawi dari Media dengan anggota muda KPU ini, Kamis (1/7) > malam lalu. > Petikannya: > Anda terus terang mengatakan adanya dugaan KKN di KPU. Bisa > dijelaskan? > Saya kira di KPU itu relatif sudah ada perubahan-perubahan ke arah > demokratisasi. Tapi, ada satu hal yang tidak bergeming sama sekali, > yaitu masalah KKN. Dari awal di KPU saya sudah angkat pentingnya > transparansi. Dan itulah yang diangkat oleh mahasiswa sebagai salah > satu tuntutannya dalam reformasi. Apa salahnya anggaran KPU itu > dikemukakan agar masyarakat ikut mengontrol , seperti Indonesian > Corruption Watch bisa ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga uang > negara. Ini yang tidak ditanggapi. Saya sendiri heran untuk yang > satu ini kurang ditanggapi Sidang Pleno KPU. Lalu sampai pada satu > peristiwa di mana ada bantuan dana kampanye dariKPU kepada partai > politik. Pada waktu itu saya dibisiki bahwa dananya bisa diambil di > kamar 12. Saya ragu-ragu, oleh karena itulah secara prosedural agak > aneh, esoknya saya angkat di sidang pleno, ''Ini dana apa?'' Terus > dijawab, ''Itu dana yang sah sebagai bantuan dari KPU dalam rangka > kampanye.'' Pak Rudini sendiri yang menjamin itu. > > Oleh karena itu tanpa ragu-ragu saya ambil secara berkala, ada Rp 5 > juta atas nama Shirato Syafei, dua lagi atas nama PT Pabelan (Rp 18 > juta dan Rp 72 juta). Saya laporkan ke partai. Bendahara Partai > Keadilan kaget, kok ceknya atas nama perorangan dan atas nama PT > Pabelan. Secara prosedural salah. Tapi, Pak Rudini kemarin > mengatakan di mana-mana di luar negeri yang namanya komisi itu > biasa. Tapi, kami melihat di keppres, komisi-komisi tersebut harus > dikembalikan ke KPU atau kas negara. Bukan dibagi-bagikan ke partai > atau anggota KPU. > > Singkatnya Anda menduga ada yang tidak beres? > > Secara prosedural itu nggak benar, sehingga kami menduga lebih jauh > kemungkinan terjadinya praktek KKN di KPU. Dewan Syariah Partai > Keadilan mengatakan bahwa itu haram, karena indikasinya itu > suap-menyuap. Salah satu yang harus ditegakkan di KPU itu adalah > pemberantasan KKN. Karena kalau di KPU saja. kita tidak bisa > membereskan soal KKN, apalagi kalau pemerintahan baru terbentuk. > KPU kita anggap wadah formal pertama yang lahir di era reformasi, kan > belum ada lembaga formal yang lain. KPU lembaga pertama. Laboratorium > demokrasi kita yang pertama itu KPU. Kalau KKN tidak diberantas di > KPU berarti masih ada sisa kultur politik Orde Baru yang menurut > saya bahkan paling parah dan membudaya, terlembagakan dalam > kehidupan sosial kemasyarakatan kita , justru tak terusik. > > Apa lagi yang aneh dari dana-dana yang Anda terima itu? > > Yang aneh ada perbedaan masing-masing orang menerimanya. Ada yang > dapat Rp 40 juta, terus ada tambahan lagi katanya. Ada yang > belakangan baru tahu bahwa ada dana kampanye, seperti Partai > Bhinneka Tungal Ika Pak Nurdin Purnomo. Lalu dia mau ambil dananya > sudah tidak ada. Sudah hilang katanya. Ini kan aneh. Untuk dana > partai yang begitu besar kok tidak terbuka dan secara prosedural > aneh. > > Saya sekarang mencurigai karena belum ada klarifikasi. Kalau > transparan kan masalahnya selesai. Kalau memang benar sesuai > prosedur penyelenggaraan keuangan di KPU, nggak usah malu-malu atau > takut-takut dijelaskan ke masyarakat. Tapi, saya memaklumi > keinginan DPP Partai Keadilan untuk klarifikasi soal dana itu. > Sampai sekarang kita prioritas kepada penghitungan suara, karena > masyarakat juga menunggu-nunggu. > > Saya kira soal tranparansi itu tinggal menunggu waktu saja karena toh > datanya sudah ada di Sub-Komisi A, Sub-Komisi Anggaran, dan juga > Sekretariat Umum KPU. Mereka sudah pegang datanya. Saya kira supaya > perhatian masyarakat terpusat kepada penghitungan suara. Jadi, saya > kira tidak ada masalah kalau didahulukan penghitungan suara. > > Tapi, kalau nantinya klarifikasi yang Anda inginkan tidak digubris. > Apa implikasinya bagi KPU? > > Wibawa KPU akan terus merosot. Apa pun yang diproduk KPU menjadi > tidak dapat dipercaya. Anggapan masyarakat bahwa KPU itu adalah > Komisi Pengeruk Uang atau Komisi Penilep Uang, dsb, itu tidak akan > pernah hilang. Tercatat oleh sejarah. Saya ingin sejarah berubah > dengan tidak ada praktek KKN yang dibia rkan di KPU. > > Perbaikan lain juga harus dilakukan misalnya entry data yang salah. > Ada pen> ggelembungan angka dan TPS fiktif. Penghitungan suara juga > dimulai, tapi juga kecurangan-kecurangan diproses secara hukum, > mekanisme pemilu yang tidak sempurna diperbaiki. Dua-duanya kan > wajar, tidak ada hal-hal yang perlu dibuat tegang. Ini menjadi > masalah karena pemilu-pemilu sebelumnya biasanya masalah kecurangan > diabaikan. Makanya supaya sejarah tidak berulang, Partai Keadilan > ingin memastikan seluruh kecurangan agar diproses secara hukum dan > mekanisme penyelenggaraan pemilu yang tidak sempurna disempurnakan. > Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima hasil > pemilu. > > Sri-Bintang setelah melansir pernyataan bahwa ada dugaan > korupsi Rp 20 mili ar di KPU, kok tidak ada kelanjutannya. Kira-kira > ada apa ini? > > Saya tanya juga ke Mas Bintang. Kemudian beliau bilang > kita tunggu dululah. > > Mengenai kasus ini, bagaimana tanggapan anggota > KPU dari parpol-parpol besar? > > Belum ada tanggapan, kecuali dari Sri-Bintang Pamungkas, Abdurrahman > Saleh dari PBB, dan Nurdin Purnomo dari Partai Bhinneka Tunggal Ika. > Yang lain sa> ya belum dapat tanggapan. > > Sinyalemen yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa partai-partai > guremlah yang memperlambat kinerja KPU. Komentar Anda? > > Tidak sepenuhnya benar. Saya melihat bahwa pertama-tama yang harus dihargai > di KPU ini adalah pekerjaan spektakuler ini, karena kita hanya bekerja mem > persiapkan KPU dalam waktu dua bulan. Sebanyak 100-an lebih surat keputusan > yang harus dirundingkan dengan 48 kepala ditambah lima wakil pemerintah. Itu > rumit sekali dengan kultur demokrasi yang belum pernah diuji coba di > Indonesia, karena sebelumnya tidak ada demokrasi. > > Pertama kali yang harus disikapi adalah apresiasi apa > yang telah dilakukan KPU. Tetapi saya pun menyadari bahwa ada > hal-hal yang kurang proporsional d isikapi oleh sebagian anggota > KPU. Misalnya dalam hal penghitungan suara in i. > > Benarkah di KPU ada dua kubu yang saling tarik-menarik? > > Saya melihat ada dua kelompok, dua-duanya harus mencari jalan > tengah. Pertama, adalah partai-partai pemenang pemilu cenderung tak > sabar dengan penghit ungan suara. Seolah-olah ingin cepat berkuasa, > sudah kebelet berkuasa. Sisi lain, ada partai-partai yang kalah > dalam pemilu yang agak berlebihan juga mengangkat > permasalahan-permasalahan pemilu. Bahkan saya juga perlu mengkha > watirkan kalau sinyalemen yang beredar di masyarakat bahwa > semaata-mata itu dilakukan sebagai bargain mendapatkan sesuatu, > misalnya jabatan (kursi) dan materi (uang). Saya khawatir kalau > begitu. Dua-duanya sama-sama buruk. Inilah yang menimbulkan > ketegangan. > > Soal korupsi di KPU, Anda bersuara keras. Apakah Anda > tidak mendapat tekana n dari wakil-wakil partai yang diduga > terlibat? > > Ada yang menilai saya terlalu independen, tidak bisa > dipetakan secara politis. Padahal yang saya lakukan adalah > bagaimana kita bersikap adil, karena i tu thesis kami sebagai > partai. Ada yang menganggap saya ini terlalu lugu. Justru saya > melihat kemudaan saya dari pengalaman itu sebagai wakil dari asp > irasi yang masih murni dan potensi yang positif dari KPU. Saya mohon > kepada rekan-rekan anggota KPU lainnya, secara usia ada yang pantas > menjadi ayah dan ibu saya untuk menerima seorang seperti Mustafa > Kamal sebagai wakil dari generasi di arena politik di Indonesia. > > Menurut saya perubahan sistem saja tidak cukup, harus ada perubahan > generas i. Sudah terlalu banyak yang sulit diperbaiki, kecuali > lahirnya generasi ba ru. Buat apa mereka sinis kepada saya. Tak ada > yang perlu disiniskan. Secar a pribadi mereka tak ada masalah dengan > saya. > > Apa benar kencangnya partai-partai gurem meminta pengusutan > kecurangan seba gai bargain agar mereka bisa duduk di MPR? > > Saya menangkap kecenderungan itu. Hawa jabatan dan uang masih sangat > besar dalam kultur politik kita secara umum, tidak hanya di KPU. > Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah perjuangan politik yang > betul-betul memberdayakan rakyat. Mudah-mudahan rekan-rekan di KPU > bisa membuktikan tidak seperti itu. Seperti yang disinyalir > masyarakat. Kalau betul motivitasi uang dan jabatan, maka sayalah > yang pertama kali akan menghadang itu. Tawar-menawar kursi atau > tawar-menar uang, saya akan menentangnya. Gerakan reformasi yang > dimotori mahasiswa yang telah menelan banyak korban jangan > dikhianati perilaku yang sama seperti Orde Baru. Jangan ketika > kalah lalu merekayasa aturan main baru untuk mendapatkan kursi dan > uang. Ibarat main sepak bola, kita kalah dalam permainan bola itu, > lalu kita ubah aturan mainnya, misalnya, gawangnya diperbesar, bola > diperbanyak supaya kita bisa memasukkan gol banyak. Kalau sudah > kalah, harus lapang dada. Asalkan aturan main pada waktu > pertandingan itu bentul-betul fair. > > Beberapa partai kecil sudah melontarkan ancaman, tidak akan > menandatangani hasil pemilu. Bagaimana keabsahan pemilu, jika tidak > ditandatangani partai-partai kecil? > > Kalau kecurangan-kecurangan sudah diproses secara hukum dan mekanisme sudah> > disempurnakan, lalu kita tidak menerima juga hasil pemilu tanpa alasan, > ju> stru ini bisa dituduh menghalang-halangi kegiatan negara. Jadi nggak > bisa sembarangan tidak menerima hasil pemilu. Soal sah atau tidaknya, jika > hasil pemilu cuma ditandatangani partai-partai besar, masih menjadi > perdebatan karena di PP 33 hal itu dimungkinkan tanpa keseluruhan partai > politik mengesahkan. Asalkan hasil musyawarah mufakat di KPU itu memutuskan > diterima, makabisa diterima. > > Bagaimana kansnya dalam pengambilan keputusan di KPU soal penerimaan hasil > pemilu itu? > > Kemungkinannya bisa, karena wakil pemerintah itu dapat sembilan > suara. Jadi cukup besar pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. > Wakil-wakil pemerinta h saya kira akan menyumbangkan suaranya untuk > menerima hasil pemilu. Mudah- mudahan keputusan itu diambil > berdasarkan hati nurani. Kalau pemilunya caca t, banyak kecurangan > yang tidak diproses dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang tidak > disempurnakan. Maka pemerintahan yang terbentuk nanti pun tidak > legitimated. Sampai ke sana dampaknya. Orang akan selalu > mengungkit-ungkit bahwa pemerintahan yang terbentuk berasal dari > pemilu yang curang. Dan akan dirongrong terus selama berkuasa. > > Partai Keadilan sendiri, apakah menjadi korban kecurangan juga? > > Dalam masa tenang dari 4-7 Juni. Kita melakukan program nasional yang > disebut usbu' ruhi (Pekan Rohani). Kita memperbanyak salat malam, > puasa, berdoa, wirid-wirid. Intinya kita minta di masa tenang itu > mendapat barokah dan rezeki yang baik berupa pemilu yang jurdil dan > demokratis. Tapi, justru dalam masa tenang itu kami melihat > masyarakat tidak tenang, karena rumah-rumahnya disatroni, > intimidasi terjadi di mana-mana untuk memaksa masyarakat memilih > partai politik tertentu. Juga politik uang. Pengeluaran dana terbesar > saya kira justru terbesar pada saat itu. Kegiatan pemilu yang > terpadat (serangan fajar, money politic, intimidasi) dan paling > tidak tenang pada masa tenang. Itu juga terjadi pada massa Partai > Keadilan, di Kalimantan, Sulawesi, di berbagai pelosok daerah > dicurangi. Sudah 54 tahun negara ini merdeka tapi kalau kita lihat > kualitas bangsa kita, termasuk elite-elite politiknya tidak > memperlihatkan mentalitas orang yang merdeka. > > Target suara PartaiKeadilan kenapa tidak sesuai yang diharapkan? > > Kalau bahasa kampanyenya 10-15%, tapi real-nya yang kita perhitungkan > di Litbang Partai Keadilan itu 3%, karena kita partai baru dan tak > punya tokoh. Tidak ada yang mem-blow up , tidak ada simbol-simbol. Yang ada > hanyalah visi dan misi serta organisasi yang solid. Ternyata untuk mencapai > yang 2% pun masih sulit. Namun kita sejak semula berlapang dada, apa pun > hasil pemilu 1999 ini. Bagi kami yang penting itu networking. Kita > realistislah di zaman seperti ini untuk segera > membuat masyarakat menentukan pilihan dengan sadar sangat sulit. > Kita akan bina networking sampai ke pelosok-pelosok untuk masa > mendatang. > > Kabarnya PK dapat dana dari negara-negara Islam.... > > Lucu...ha...ha.... Hasil audit partai-partai kita sudah berusaha seoptimal > mungkin melaporkan dengan sejujurnya dan seadanya. Kami punya dana kampanye > itu Rp 1,9 miliar. Ternyata PAN itu Rp 1,3 miliar. Wah, kok lebih besar > Partai Keadilan. > Padahal Pak Amien Rais ke mana-mana pakai helikopter. Dari hasil > audit itu sebenarnya dana partai kita tidak besar untuk ukuran di > Indonesia. Tapi, kita bisa mengoptimalkan dana tersebut yang kita > urun satu per satu. Kita juga punya, pengusaha-pengusaha yang > memberikan dana yang cukup besar sejak awal berdirinya partai > sampai kampanye. > > Soal isu PK dapat dana dari negara-negara Islam (Iran dan Libia) atau dari > Partai Jamaat El-Islami di Pakistan? > > Bagaimana mengaitkannya? Saya tahu mereka juga bukan partai besar di > sana. Apa mereka punya dana berlebihan ? Saya tahu persis, > saudara-saudara kita di Pakistan membutuhkan uluran tangan. Apalagi > dari Iran dan Libia, negara yang relatif tidak terlalu aktif > hubungan diplomatiknya dengan kita. Saya kira isu itu dibuat-buat. > > > > ______________________________________________________ > Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com > > > > ----------------------------------------------------------------------------- > Kongres dan Seminar Nasional PERMIAS 1999 > 3-5 September 1999 > Host: PERMIAS Washington, DC > ----------------------------------------------------------------------------- >
