Saya lagi malas komentar. Baca sendiri dech. Apalagi yang buat pendukung PDIP di milist ini. Orang-orang seperti ini kah yang Anda - anda dukung dan sanjung-sanjung sampai buta pikiran. Mudah-mudah an tidak. Soe :-( ===================================================================== Pernyataan Megawati soal Pemilihan Presiden JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDI-P) sekali lagi menegaskan seluruh anggota fraksinya akan melakukan walk out jika Sidang Umum (SU) MPR nanti menggunakan sistem voting one man one vote (satu orang satu suara) dalam pemilihan calon presiden. Adalah tokoh kawakan PDI-P, Aberson Marle Sihaloho, yang mengungkapkan itu kepada wartawan sebelum mengikuti Sidang Paripurna SU MPR di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, kemarin. Aberson menandaskan pula bahwa pernyataannya tersebut resmi karena ia menjabarkan statement Ketua Umum PDI-P, Megawati. ''Berdasarkan pernyataan Ibu Mega kita semuanya akan walk-out jika pemilihan capres dipaksakan dengan sistem voting,'' tegas Aberson. Ketika ditanya kenapa harus walk-out, sementara mekanisme memilihan capres nantinya akan disepakati lewat tata tertib, Aberson menjelaskan bahwa PDI-P tetap menghendaki pemilihan capres dilakukan secara langsung. ''Jadi, parpol pemenang pemilulah yang berhak menempati posisi presiden. Dengan substansi lain bahwa Ibu Mega telah dikehendaki oleh mayoritas rakyat Indonesia untuk menjadi presiden,'' paparnya dengan serius. Apakah cara walk-Out tersebut takkan membuat PDI-P rugi sendiri, tanya wartawan. Dengan nada tegas Aberson mengatakan PDI-P tidak akan pernah rugi karena sikap politis yang dipilihnya itu. Oleh karena itu, kata dia, PDI-P setelah walk-out akan menyerahkan urusan pemilihan presiden kepada rakyat. ''Caranya, ya dengan melakukan pemilu ulang. Meski harus dibayar dengan mahal,'' tukasnya. Ia menjelaskan MPR dan DPR yang duduk di dewan terhormat sama sekali bukan cerminan dari wakil rakyat. Mereka, katanya, hanya sekadar membuat ketetapan dan peraturan untuk dijalankan oleh eksekutif (presiden). ''Coba saya minta di mana ada peraturan yang menyebutkan bahwa MPR adalah wakil rakyat yang memilih presiden. Aturan tersebut kan warisan hasil rekayasa rezim Orde Baru saja,'' katanya tanpa merinci peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud. Disinggung apakah sikap yang diambil itu ada keterkaitan dengan kekalahan PDI-P berturut-turut dalam voting soal tatib pemilihan MPR dan lainnya, dengan agak ragu-ragu Aberson membantahnya. ''Tidak, tidak sama sekali, tidak ada hubungannya dengan itu,'' kilahnya. Begitu juga ketika diminta komentarnya tentang keinginan PDI-P agar capres dari Partai Golkar, BJ Habibie serta calon dari Poros Tengah, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) mundur dari pencalonan, Aberson menjelaskan bahwa PDI-P sama sekali tidak pernah meminta mereka untuk mundur sehingga hanya ada calon tunggal, yakni Megawati. ''PDI-P tidak pernah meminta BJ Habibie mundur. Habibie tidak salah menjadi presiden. Tapi yang minta Habibie mundur kan rakyat. Rakyat mayoritas menghendaki Mega menjadi presiden. Ini bukti konkret yang bisa kita lihat dari hasil pemilu lalu,'' paparnya menambahkan. Mencermati ambisi PDI-P untuk memuluskan Mega menjadi presiden, beberapa sumber PDI-P sendiri yang berhasil ditemui Republika di arena SU MPR mengungkapkan, ancaman walk-out itu tak lebih dari perwujudan warga PDI-P sendiri yang kini tengah diterpa konflik internal yang cukup parah. Bahkan, sumber tadi menyebutkan Megawati akan memaksakan kehendak dengan menggunakan nama rakyat. Padahal, jelas sumber itu, sebelum SU MPR digelar Megawati pernah diingatkan oleh Gus Dur bahwa sikap tersebut sangat arogan. ''Ketika itu Gus Dur mengatakan sampeyan (Anda) jangan hanya ingin menjadi presiden untuk kelompok sampeyan saja. Tapi, jadilah presiden untuk kepentingan seluruh rakyat,'' kata sumber tadi menirukan pernyataan Ketua Umum PBNU dan deklarator Partai Kebangkitan Bangsa itu. Masih menurut penjalasan sumber tadi, karena suara PDI-P selalu kalah saat melakukan voting, para keder PDI-P saling menyalahkan. Kabar terakhir menyebutkan PDI-P telah terbelah menjadi kubu tua dan kubu muda. ''Kami kira inilah bukti dari kerasnya pendirian Megawati. Ya, Mega itu tak ubahnya seperti Bapaknya (Bung Karno) yang keras dan sangat otoriter,'' tukasnya. Sementara itu, tokoh PDI-P lainnya, Panda Nababan, ketika ditanya ihwal konflik yang terjadi di kubu PDI-P, tidak mau memberi komentar. ''Saya ini kan hanya figuran. Biarlah mereka-mereka yang di elite saja yang bicara,'' kilah Nababan seraya mengisap rokok dalam-dalam. Pendapat Aberson tentang adanya kubu 'banteng gemuk' tua dan kubu muda di PDI-P ditepis beberapa tokoh partai ini. Ketua DPP PDI-P, Suparlan, misalnya mengatakan, ''PDI-P dibentuk beberapa tahun lalu. Jadi waktu masuknya anggota PDI-P hampir sama, sehingga tak ada istilah yunior dan senior.'' Sementara itu, sehubungan dengan beberapa kali 'kekalahan' PDI-P dalam voting SU MPR, secara tersamar anggota MPR/DPR Sabam Sirait membantah jika senior partai tidak dilibatkan dalam lobi politik. ''Semua terlibat. Tetapi memang koordinasi perlu ditingkatkan. Kita tidak merasa disingkirkan. Ya, sekali-kali saja kita ikut lobi.'' Dia juga menegaskan kelompok new comer yang berasal dari Partai Golkar dan TNI tidak diberikan prioritas khusus. ''Mereka datang memberi bukan untuk mendapatkan sesuatu,'' ujarnya. Pendapat Sabam disetujui oleh Jacob Tobing, angota MPR/DPR dari PDI-P yang tadinya fungsionaris Golkar. ''Mantan TNI dan Golkar yang bergabung dengan PDI-P tidak signifikan peranannya dalam lobi politik PDI-P.'' Memang, kata Jacob, kelihatannya mantan Golkar dan TNI itu terlihat aktif melakuan lobi. ''Karena dari dulu kita telah menjalin komunikasi yang baik dengan yang lain. Jadi kami bukan diberikan prioritas. Siapa saja dari kami yang memiliki hubungan, ya ... lakukan saja lobi asal dikoordinasikan. Kalau hubungannya lebih baik, tentu lobinya akan lebih baik.'' Menyangkut soal lobi ini, Suparlan menyatakan partainya sudah melakukan koordinasi dan membentuk tim khusus. ''Jadi, partai punya petugas khusus untuk melakukan pendekatan, untuk menjelaskan visi dan misi PDI-P dalam SU MPR kali ini. Khususnya agar mereka bisa mendukung pencalonan Megawati sebagai presiden,'' kata Suparlan. Suparlan menjelaskan model lobi yang dikembangkan PDI-P adalah lobi tingkat pimpinan partai. ''Tidak ada gunanya lobi orang per orang,'' katanya. Alasannya, kata Suparlan, dalam sistem politik yang berkembang di Indonesia masih didominasi kebijakan pimpinan partainya. ''Apa yang telah digariskan oleh partai, anggota partai tidak berani keluar dari itu,'' tegas Suparlan. Selain itu, tambahnya, PDI-P juga menentukan strategi lain untuk menggarap Utusan Golongan dan Utusan Daerah. ''UD dan UG digarap lewat lobi personal karena mereka tidak memiliki induk partai,'' tutur Suparlan. n afa/lha
