Demonstrasi karyawan Deppen memang sudah wajar. Justru saya menyarankan agar mereka secara aktif menyerang kebijakan Gus Dur beserta panitia penyusun kabinet yang telah bertindak sembrono. Sebetulnya kata 'sembrono' masih terlalu halus. Sebagaimana saya sudah sampaikan, mestinya Gus Dur sebagai muka baru melakukan evaluasi departementasi, dengan meminta laporan dari semua departemen dan kementerian. Tindakan seperti ini adalah suatu hal yang wajar dan biasa dilakukan bila terdapat pejabat baru. Ini adalah semacam orientasi bagi pejabat baru. Setelah mengetahui duduk persoalannya barulah menimbang-nimbang dan menilai mana yg perlu dipertahankan dan mana yang perlu dirombak atau malah dihapuskan. Semua personil macam Akbar Tanjung yang demikian bodohnya menetapkan batas waktu 1 minggu, dan juga personil lain yang lebih menitikberatkan pada acara perebutan jabatan menteri ketimbang mengerjakan PR mereka dahulu juga harus bertanggung jawab. Tak kurang dari AS Hikam yang sarjana sastra dan politik, yang melakukan risetpun tidak mampu (tetapi mau jadi menristek) juga harus bertanggung jawab atas pernyataannya bahwa Deppen tidak diperlukan. Kelihatannya kabinet yang belum sempat dilantik ini harus direshuffle. Terlalu banyak orang partai dan terlalu sedikit teknokrat. Dalam situasi yang kritis, dan akan menentukan ke arah mana jalannya reformasi, sikap kehati-hatian mestinya dikedepankan. Bukannya main grusa-grusu model sistem kebut semalam itu. Untuk seluruh karyawan Deppen, mungkin mogokpun belum cukup. Mengubah siaran RRI dan TVRI menjadi siaran oposisi mungkin diperlukan. Masak sedikit-sedikit di-BUMN-kan. Harusnya dipelajari dulu bagaimana yg sudah sempat di-BUMN-kan berhasil atau tidak. Kalau dibuat komersial, bagaimana efeknya terhadap masyarakat di pedalaman? Atau makin konsumtif misalnya. Jeffrey Anjasmara ______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
