Dear Netters,
Memasuki minggu pertama sebagai Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia,
Gus Dur dan Megawati berhadapan dengan tiga masalah mendasar:
1. KKN
Kemungkinan Mega dan Gus Dur dapat memberantas korupsi, sampai ke level
mana, belum dapat dipastikan. Indikasinya, (1) Gus Dur tidak lantang
terhadap pemeriksaan Suharto dan croniesnya, (2) tidak ada signal yang tegas
tentang penalti bagi para koruptor. Obviously, Mega dan Gus Dur tidak
dapat menghindar dari konsep Nepotisme karena kedua-duanya adalah produk
Symbols of Nepotism. Gus Dur dan Mega adalah putra dan putri mahkota.
2. Freedom of Expression
Kasus Miing di Gebyar BCA dan artikel di TEMPO sudah menunjukkan
ketidaksiapan Gus Dur menerima 'keterbukaan.' Adalah sikap tercela jika
kita menghinakan kondisi fisik seseorang, namun memberi ancaman terhadap
pelakunya adalah sikap autocracy. So, what is the difference between the new
government with the new order?
3. Alocation of Human resources
Kabinet disusun dengan pertimbangan 'kompromi politik.' Akibatnya, 1.
terjadi kerancuan antara penerjemahan fungsi politik dan fungsi
administrasi. 2. terlibatnya lima orang militer sebagai menteri berarti
menduduki 14 percent dari kabinet. Jumlah ini lebih banyak daripada jumlah
menteri militer pada masa Suharto. Misalnya, jika jumlah anggota militer 5
juta orang maka setiap 1 juta anggota militer terdapat satu orang menteri.
Bandingkan dengan menteri sipil. Penduduk sipil 180 juta orang, maka setiap
5.806.000 orang terdapat satu menteri. Terakhir, kesalahan fatal adalah
penempatan menteri-menteri yang tidak sesuai ilmu dengan bidangnya.
Ketiga point di atas ini adalah grass root problems sejak pemerintahan
Sukarno lalu Suharto. Dan sekarang Gus Dur- Mega mengulangi lagi. Has any
different been brought to Indonesia?
God knows!
ida
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
