Sebelum saya mulai menulis, perlu saya terangkan bahwa saya tidak punya
hubungan dengan Deppen, Depkop, atau HIID, apalagi IMF.
Keputusan pemerintah yang membuat langkah-langkah dadakan sebetulnya adalah
penyakit kronis bangsa Indonesia. Pemerintah baru berarti kebijakan baru.
Pejabat baru berarti aturan baru, juga perombakan posisi bawahan secara
besar-besaran. Di satu pihak, langkah ini dimaksudkan untuk pamer bahwa
sebagai pejabat baru mereka hendak melakukan perubahan. Di pihak lain, para
pejabat baru lebih sering mementingkan angan-angan dan gengsi daripada
membuat analisis yang agak mendalam.
Kelakuan ini juga bagian dari budaya INSTANT yang kronis. Segala sesuatunya
ingin serba cepat, ingin cepat dapat hasil, dan tidak perduli bagaimana
prosesnya. Kalau perlu pakai sistem sulapan.
Pendapat Gus Dur bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam memberi
penerangan adalah SALAH TOTAL. Justru dengan kondisi masyarakat yang sangat
heterogen dengan gap yang terlalu tinggi mengharuskan pemerintah ikut campur
dalam alur transfer informasi. Peranan pemerintah makin mutlak bila kita
mengingat kondisi geografis Indonesia. Siapa yang mau langganan koran di
wilayah Tanjung Puting misalnya. Bagaimana kalau segolongan masyarakat yg
punya akses informasi justru membelokkannya demi golongannya sendiri? Siapa
yang mau masuk pedalaman Irian untuk memberikan penerangan? Swasta? LSM?
Swasta jelas ogah kalau tidak mendapat hasil yg relatif cepat. Sedangkan
mengandalkan LSM artinya siap-siap membuat Timtim baru.
Kondisi yang disebutkan oleh Gus Dur adalah kondisi ideal. Lagi-lagi para
analis kita selalu terjebak dengan kondisi ideal dan lupa dengan konstrain
yg ada. Lagi-lagi inilah budaya INSTANT kita itu. Semua ingin
lompatan-lompatan. Lupa kalau setiap lompatan membutuhkan pondasi yang kuat
untuk menjejak (take off) dan mendarat. Lompatan sebagai lawab dari MERAYAP
memang perlu, tapi tidak dapat terus menerus main lompat. Kalau gitu kapan
mesti menyiapkan landasan pacu?
Gus Dur sebagai presiden mestinya tidak boleh keras kepala. Bila memang
kabinet perlu direvisi, ya segera lakukan. Tidak ada prinsip-prinsipan yang
tidak boleh ditawar. Apakah prinsip seorang Gus Dur lebih tinggi hukumnya
dari prinsip-prinsip Al Quran? Apalagi kalau prinsip itu didasari oleh
ketidaktahuan.
Mampu mengubah keputusan bila memang perlu artinya orang tsb mempunyai
Keberanian dan sikap arif bijaksana. Sebaliknya sikap kaku hanya dimiliki
oleh para diktator.
Gus Dur sebagai presiden juga harus mendengar suara rakyat. Bukan suara AS
Hikam yang sarjana sastra dan tidak tahu apa-apa tentang fungsi-fungsi
departemen. Gus Dur juga tidak perlu mendengar suara Megawati (kalau memang
Mega pernah punya opini). Bila PRINSIP harus dilaksanakan at all cost, maka
kejadian orde lama akan terulang kembali. PRINSIP SUKARNO yang membuat wadah
NASAKOM adalah agar tidak timbul perpecahan. Mirip dengan prinsip BAGITO
saat ini.
Kesalahan kedua adalah pembubaran Depkop. Usaha untuk mendirikan koperasi
sampai saat ini belum membuahkan hasil yang nyata. Hasil yang nihil lalu
dijawab dengan pembubaran departemennya adalah tindakan putus asa dan
pengecut. Departemen koperasi adalah departemen vital yang selama ini
dianaktirikan. Indonesia tidak boleh terjebak oleh ancaman AS yg ingin
memaksa Indonesia mengikuti ekonomi pasar.
KKG sebagai dedengkot ekonomi pasar dari awal memang membuat saya kawatir.
AS sebagai penganjur ekonomi pasar hanyalah negara hipokrit yang masih saja
menutup beberapa pasar pertanian dan perkebunannya. Coba siapa yg secara
curang men-set harga gula demikian rendah? Amerika Serikat! Siapa yang
selalu ribut dengan ekspor domba dengan Aussie? Amerika Serikat! Ini hanya
beberapa contoh dari kehipokritan AS dalam penerapan ekonomi pasar yg
diagung-agungkan oleh mereka dan beberapa analis Indonesia gombal itu.
Ketidakkonsistenan KKG dapat kita lihat dari komentarnya tentang IMF. Dulu
dia sendiri yang berkoar agar kita jangan seperti kerbau dicocok hidungnya
oleh IMF. Saat ini, dilantikpun belum, KKG sudah ribut bahwa Indonesia harus
tunduk kepada IMF. Inilah kalau orang tidak tahu sistem yg sedang berjalan
tetapi sudah ribut duluan. KKG ini memang cuma dibesarkan oleh Kompas,
sehingga reputasi jauh melebihi kompetensi. Seharusnya KKG sebagai calon
menperindag harus tegas terhadap pengaruh luar yg tidak tahu duduk perkara
di Indonesia. Kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia telah disetir oleh IMF
dan HIID sejak lama. Mereka lari saat kehancuran ekonomi terjadi, dan cuci
tangan bahwa pengaruh politiklah yang paling bertanggung jawab. Bubarkan
HIID yang secara diam-diam masih bercokol di DepKeu. Gerombolan Harvard
gombal inilah arsitek yg bekerja di dalam negeri kita dan bertanggung jawab
atas kebobrokan ekonomi kita. Merekalah yg membuat cetakan ekonomi kita.
Harusnya Indonesia lebih percaya dengan para intelektual dalam negeri, yang
lebih tahu latar belakang kita sendiri. Dapur kita jelas kita yg lebih tahu.
Bukanlah para pakar dari Harvard sekalipun! Kita memang mudah silau dan
tidak sadar bahwa huruf "D" bukan kepanjangan dari "development" tetapi
justru "Destruction".
Mari kita lihat, apakah pemerintah baru kita adalah pemerintahan kaku
ataukah pemerintahan yg luwes, yg melihat kepentingan masyarakat banyak.
Jeffrey Anjasmara
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
