Budaya kesusu dan tabrak lari sampai saat ini belum ditangani dengan baik
oleh Gus Dur. Kesediaan Agum untuk menerima TVRI dan RRI ibarat mau menerima
enaknya saja. Mau yang cakep-cakep, yang dekil tidak mau. Lalu bagaimana
nasib "jupen" yang merupakan ujung tombak dari Deppen?
Ali Rahman yang mau menerima orang Deppen dengan syarat hanya yg berkualitas
juga mengindikasikan mau enaknya sendiri. Maksudnya apa yg dimaksud dengan
kualitas? Apakah yang berpendidikan tinggi?
Bila ada yang bilang bahwa Gus Dur mesti berhati-hati terhadap orang yg
memprotesnya, maka sebaliknya saya bilang bahwa Gus Dur memang harus
berhati-hati atas tindakannya sendiri. Tindakan-tindakan harus diteliti
dulu, bukan sekedar di atas kerja textbook saja yg bagus, tetapi juga
bagaimana pengaruhnya pada orang banyak. Yang lebih perlu dingat adalah RI
ini adalah negerinya orang banyak, bukan milik partikelir NU, sehingga boleh
diobrak-abrik seenaknya sendiri. Pertanyaan yg perlu dijawab apakah Deppen
menyekiti rakyat? Rakyat mana sih? Yang jelas keputusan Gus Dur yg asal
njeplak jelas-jelas kontra produktif. Saya akan menebak, umur pemerintahan
tidak akan panjang.
Saat ini PNS menjadi tak ubahnya buruh lepasan, yang dapat di-PHK setiap
saat. Sudah saatnya saat ini Korpri menunjukkan perannya. Terlihat kalau
seseorang diam saja, maka dia akan makin dalam diinjaknya.
Berikut artikel dari Pikiran-Rakyat.
Jeffrey Anjasmara
'-----------------------------------------------------------
Khawatir Seperti Nasib Bekas Karyawan BP7
Pegawai Deppen Menolak Dipindah
JAKARTA, (PR).-
Tawaran pemerintah yang akan menyalurkan
sekitar 55.000 karyawan eks Departemen
Penerangan (Deppen) ke departemen lain tidak
disambut gembira, bahkan cenderung ditolak
karena pemindahan ke instansi lain seperti yang
dialami bekas karyawan BP7 ternyata hingga kini
belum beres.
Demikian dikatakan Kasubdit Humas eks Deppen
Pusat Eddy Nur kepada pers di Jakarta, Jumat
malam. Eddy pada Jumat siang diangkat karyawan
Deppen Pusat menjadi Koordinator Forum
Solidaritas Pegawai Deppen (FSPP). Lembaga itu
yang akan menjadi motor bagi upaya advokasi
nasib 55.000 karyawan instansi itu.
Dalam rapat dengan para karyawan diputuskan
bahwa forum itu merupakan lembaga yang menaungi
bekas karyawan. Forum perlu dibentuk untuk
menghindari adanya pihak lain termasuk para
pejabat di lingkungan instansi itu untuk
menggunakan aksi-aksi karyawan Deppen bagi
kepentingan pribadinya.
Eddy mengatakan, karyawan menolak disalurkan ke
departemen lain karena pengalaman menunjukkan
bahwa pemindahan itu tidak pernah berjalan
mulus. Proses yang harus dilalui pun
berbelit-belit dan penuh ketidakpastian.
"Buat apa dipindahkan kalau akan menjadi
sampah," katanya seperti dikutip Antara.
Pengalaman pemindahan 400 karyawan BP7 Pusat ke
departemen lain yang sudah berlangsung lebih
setengah tahun ternyata belum selesai. Itu
artinya, jika 55.000 karyawan Deppen akan
dipindahkan juga harus melalui proses yang lama
dan berbelit-belit.
Karena itu, mereka akan berjuang mempertahankan
diri untuk tetap bekerja untuk Deppen, walaupun
instansi itu sudah dibubarkan.
Atas pembubaran itu, para karyawan meminta
pertanggungjawaban lima tokoh nasional, yaitu
Presiden Abdurrahman Wahid, Wapres Megawati,
Menko Polkam Wiranto, Ketua MPR Amien Rais dan
Ketua DPR Akbar Tandjung.
"Mereka yang menyetujui adanya pasal dalam GBHN
tentang pers dan media massa, tetapi justru
membubarkan Deppen. Siapa yang akan
melaksanakan pasal itu. Bagaimana
pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan
pasal-pasal GBHN," katanya.
Ia mengatakan, pemikiran lima tokoh itu rupanya
hanya sebatas kepentingan perkotaan seperti
Jakarta, bukan efektivitas pembangunan
pedesaan. "Tidak ada penelitian yang
membuktikan efektivitas Deppen kurang berguna
bagi pembangunan. Jangan melihat efektivitas
itu untuk ukuran Jakarta," katanya.
Untuk masa mendatang, ia setuju lembaga itu
diciutkan, namun bukan "dihabisi". "Para
pahlawan mendirikan departemen ini diiringi air
mata juga darah perjuangan mempertahankan
kemerdekaan. Seenaknya dibubarkan di kala
negeri sudah aman," katanya.
Forum itu menyesalkan mengapa pemerintah sampai
saat ini tidak secara resmi memberi penjelasan
atas pembubaran sejumlah departemen. Yang ada
adalah penjelasan presiden setelah ada
demonstrasi di depan Istana Negara.
Atas ketidakjelasan nasib, ribuan karyawan
Deppen Pusat mengancam akan terus melakukan
aksi unjuk rasa dengan sasaran lima tokoh
nasional. Setelah mendatangi Gus Dur mereka
akan mendatangi Kantor Wapres Megawati di Jl
Merdeka Selatan, lalu ke Gedung MPR bertemu
dengan Amien Rais dan ke DPR bertemu dengan
Akbar Tandjung.
Menurut rencana, pada Senin (1/11) sebanyak 28
bus karyawan, seluruh mobil penerangan, ambulan
dan mobil dinas akan dikerahkan untuk
mengangkut karyawan ke DPR dan MPR. Di sana
mereka akan meminta penjelasan langsung dari
Amien dan Akbar.
"Kami tidak ingin aspirasi hanya ditampung.
Kami butuh realisasi DPR dan MPR yang
pimpinannya ikut andil membubarkan Deppen dalam
menyusun kabinet," kata seorang karyawan.
Mereka mempertanyakan peran MPR dan DPR yang
ikut membubarkan instansi itu, sementara dalam
menyusun GBHN tetap mengakui adanya pasal
tentang penerangan, pers dan komunikasi massa.
Selain karyawan Deppen Pusat, aksi juga akan
diikuti karyawan RRI dan TVRI. Bahkan jika
tercapai solidaritas, mereka akan mengajak
karyawan RRI dan TVRI untuk mogok dan tidak
melakukan siaran.
Dephub siap naungi RRI & TVRI
Sementara itu Menteri Perhubungan (Menhub) Agum
Gumelar menyatakan kesediaannya untuk menaungi
Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio
Republik Indonesia (RRI).
Agum Gumelar seusai serah terima jabatan dengan
Menhub Kabinet Reformasi Pembangunan Giri
Suseno di Jakarta, Jumat, mengatakan, pemikiran
memasukkan TVRI dan RRI ke Dephub baru
merupakan gagasan yang keputusannya belum ada.
"Itu baru gagasan melihat Deppen di mana di
dalamnya ada Direktorat Jenderal Radio,
Televisi, dan Film (RTF) dilikuidasi atau
dibubarkan, sedang di Dephub ada Ditjen Postel
yang menangani masalah frekuensi," kata Agum
Gumelar.
Menurut Agum, Ditjen RTF memiliki relevansi
yang kuat dengan Dephub karena menyangkut
frekuensi yang ditangani Ditjen Postel Dephub
tersebut. "Itu baru gagasan yang akan kita
ajukan kepada pimpinan, dan kita siap menerima
pegawai mereka," kata Agum Gumelar.***
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
