Syukur basis pertahanan Kupang sudah mau ditingkatkan. Pengawasan terhadap para pencuri ikan juga akan ditangani oleh AU. Rasanya senang kalau kebetulan posting kita lalu ternyata mirip dengan keputusan yg diambil pemerintah. Kayak menang lotere senangnya......:) Berhubung potensi konflik di kemudian hari lebih banyak di wilayah timur, ada baiknya skuadron tempur F16 di Madiun dipindah sekalian ke Kupang. Memang ada bahayanya yaitu lebih mudah dijangkau dan dihancurkan dari wilayah tenggara. Atau ada baiknya mulai membuat proposal pembelian tambahan pesawat. Bisa diambil dari Rusia atau Perancis. Model yang seperti BAe Hawk 100 juga tidak apa-apa lah. Negara lain juga banyak yg memproduksi. Perancis memang susah-susah gampang. Nanti bukannya pesanan dikirim malah bisa juga ditangguhkan dg waktu tak terbatas. Tapi rasanya tak akan lebih berisiko daripada beli dari Inggris yg jelas-jelas punya pertalian erat dengan Australia. Paling enak dari Rusia saja lah. Biar sekalian negara barat agak berkurang kekuatan tekanan diplomatik dg boikot militernya. Paling tidak mereka akan berpikir dua kali lipat. Yang juga perlu adalah keperluan kapal cepat dan kapal destroyer. Destroyer cukup punya satu juga tidak apa-apa. Paling tidak bahaya kapal selam dari Aussie langsung dapat dieliminasi dengan kehadiran kapal destroyer. AL tanpa destroyer namanya bukan AL, tapi Angkatan Nelayan. Makanya mungkin ganti nama saja jadi TNI-AN. Sedangkan pengadaan kapal cepat seharusnya dapat ditangani oleh PT PAL. Tinggal beli satu kapal cepat, lalu contek dengan diubah sana-sini. Habis perkara. Masa kita kalah sama Taiwan. Jane Defense Book 99 kemarin menyebut kita pernah beli kapal dari mereka dengan imbal beli. Kita juga pernah beli kapal produksi Korsel. Korsel? Iya Korsel...:) Buku ini juga menyebutkan PT PAL memenuhi kebutuhan kapal-kapal kecil dari TNI-AL. Asal nggak dikorupsi masak nggak bisa lagi pesan lebih banyak. Keuntungan toh masuk negara lagi. Ini kalau nggak ditilep sama Habibie sih. Jeffrey Anjasmara http://www.kompas.com/kompas-cetak/9911/08/NASIONAL/ksau06.htm '---------------------------- KSAU: Basis Pertahanan Kupang Ditingkatkan Yogyakarta, Kompas Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU)Marsekal Hanafie Asnan mengemukakan, dengan perubahan peta politik dan strategi menyangkut wilayah Timor Timur dan sekitarnya, maka Pangkalan Udara(Lanud) TNI AU di Kupang, Nusatenggara Timur (NTT) akan ditingkatkan dari tipe C ke tipe B dengan penambahan unsur taktis udara, skadron, serta jumlah pasukan. "Perubahan itu disebabkan oleh pertimbangan strategis setelah Timtim kita tinggalkan," kata Marsekal Hanafie Asnan menjawab pers usai Wisuda Penerbang dan Navigator TNI AU di Lanud Adisucipto Yogyakarta, Jumat(5/11). Dalam wisuda Sekolah Penerbang (Sekbang) Angkatan ke-58 dan Sekolah Navigator (Seknav) angkatan ke-7 yang diikuti 35 dan 12 orang itu, dipilih dan dinyatakan sebagai lulusan terbaik masing-masing Letda (Pnb) Yulmaizir serta Lettu (Nav) Anang Surdwiyono. Hadir pada kesempatan itu antara lain Panglima Komando Operasi TNI AU I Marsda Suprihadi, Komandan Lanud Iswahyudi Madiun Marsma F Djoko Poerwoko, serta Komandan Lanud Adisucipto Yogyakarta Marsma Wresniwiro selaku "tuan rumah". KSAU tidak memberikan rincian tentang perubahan tipe pangkalan tersebut karena hingga kini masih terus dalam pengorganisasian, termasuk jenis-jenis pesawat yang disiapkan. "Tetapi tidak harus jenis pesawat tertentu ada di Kupang, karena untuk pesawat udara sebenarnya tidak perlu disiapkan di tempat, karena faktor kecepatan pesawat, bisa mengantisipasi keadaan," demikian KSAU. Meskipun pemerintah telah menyatakan seluruh pasukan TNI-Polri telah kembali ke Indonesia, menurut KSAU, masih ada berbagai peralatan taktis udara yang ditinggal di pangkalan udara Dili, Timtim. "Kalau semua pesawat dan lain-lain sudah kita ambil, tetapi sejumlah peralatan udara tetap di pangkalan itu karena digunakan, ya istilahnya dipinjam oleh Unamet (Misi PBB untuk Timtim-Red)," kata KSAU. Pengawasan laut Menjawab pertanyaan tentang perubahan cara pandang pemerintah yang mulai memperhatikan potensi kelautan, yang diikuti pula dengan pengangkatan Panglima TNI dari Angkatan Laut, Hanafie mengemukakan, TNI AU akan ikut mendukung kebijakan pemerintah itu dan TNI AU akan melakukan pengawasan jauh di luar wilayah. "Seperti pencurian-pencurian ikan di laut oleh kapal-kapal asing itu, TNI AU bisa memantaunya dan memberitahukan kepada TNI AL," katanya. Sebaliknya, KSAU juga sangat berharap pemerintahan baru di bawah Presiden KH Abdurrahman Wahid ini segera bisa memulihkan situasi ekonomi sehingga peluang TNI AU memperoleh tambahan peralatan utama sistem pertahanan akan segera terwujud. "Kebutuhan strategis TNI AU sudah tersusun, termasuk para penerbang dan navigator yang diwisuda hari ini," katanya. Karenanya, embargo Uni Eropa atas enam buah pesawat tempur jenis Hawk 100 yang dipesan Indonesia pun segera bisa dicairkan, dan segera masuk ke Indonesia. "Kami optimis, masalah ini juga akan selesai dalam masa pemerintahan baru sekarang," kata Hanafie. Kepala Dinas Pendidikan TNI AU Marsma Subagyo Saleh mengemukakan, biaya pendidikan penerbang di Indonesia relatif mahal, terutama pada biaya penggunaan peralatan pesawat latih. Biaya pendidikan setiap orang, di luar peralatan pesawat sekitar Rp 10 juta untuk jangka pendidikan 15 bulan, dengan perkiraan biaya per bulan Rp 650.000 per orang. Sedangkan biaya penggunaan pesawat latih jenis Mentor dan Hercules 700-1.000 dollar AS per jam. (hrd) ______________________________________________________ Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
